Kementerian Koordinator Bidang Infrakstruktur dan Pembangunan Wilayah,Mengunjungi Wilayah Terdampak Rob Di Ulujami Pemalang
Gempurnews | Pemalang – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrakstruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukan keseriusannya dengan melakukan kunjungan langsung ke wilayah Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang terdampak rob banjir.
Kunjungan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Ulujami karena ini menandakan adanya perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap masalah yang telah lama menghantui masyarakat pesisir.
Hadir dalam rombongan Pj Sekda Pemalang Johan, Kepala Dinas Bappeda, Kelapa Dinas BPPD,Kepala Dinas DLH,Kepala BPN Pekalongan, Camat Ulujami, Kepala Desa Se Kecamatan Ulujami. Rabu (26/11/25)
Tujuan utama kunjungan ini adalah meninjau langsung lokasi yang akan dibangun “Sea Wall” di Pantai Utara, Proyek ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk melindungi wilayah Ulujami terutama Desa Blendung dan sekitarnya dari terjangan banjir rob yang datang tiap hari.
Kepala Bappeda Pemalang Sidik, menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran proyek ini masih menjadi tanda tanya, terutama untuk tahun 2026 dan seterusnya. “Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, tanpa anggaran yang memadai sulit bagi kami untuk mewujudkan proyek ini. “pungkasnya.
Bappeda sendiri telah melakukan persiapan dengan mengindentifikasi desa desa yang paling parah terkena rob. Fokus utama adalah lahan pertanian yang sudah tidak bisa lagi ditanami akibat air laut, data ini akan menjadi bahan presentasi kepada Kementerian. “tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas BPBD Pemalang, Drs. Andri Adi, M.Si., mengungkapkan betapa beratnya dampak banjir rob bagi masyarakat. ” Banjir Rob bukan hanya merusak rumah dan Insfrakstruktur saja tetapi juga mengganggu aktivitas sehari hari masyarakat dalam mencari nafkah kehidupan. “kata Andri.
BPBD terus berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin seperti memberikan makanan, memperbaiki rumah yang rusak, hingga memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian.
Andri juga menegaskan bahwa penanggulangan banjir rob harus menjadi prioritas utama, namun Ia juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten untuk membangun tanggul permanen di sepanjang bibir pantai. Perhitungannya pada tahun 2019/2020 dibutuhkan dana sekitar 1,3 Triliun, angka ini sangat besar bagi kami, dan oleh sebab itu Kami berharap bantuan dari Pemerintah Pusat. “tutupnya.
