Sidoarjo | Gempurnews – Jhonson, Ketua LSM GEMAH (Gerakan Masyarakat Anti Hegemoni), Selasa (5/5/26) bersama Forum Juru Warta Sidoarjo resmi mengirimkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terkait permohonan audit dan audiensi penggunaan anggaran belanja Dinas Kominfo Sidoarjo pada bulan April 2026 yang mencapai belasan miliar rupiah. Lewat isi Surat Nomor: 001/LSM-GEMAH/FJW-SDA/V/2026.
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, anggaran pengadaan bandwidth primary dan bandwidth secondary tersebut secara akumulatif mencapai belasan miliar rupiah, sehingga menurutnya perlu dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Kepada wartawan, Ketua LSM GEMAH Jhonson menyampaikan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.
“Supaya permasalahan ini diusut tuntas supaya masyarakat tahu permainan anggaran di Kominfo, yang patut diduga dipermainkan untuk kepentingan sendiri”. Tegas Jhonson.
Ia menambahkan, pihaknya berharap Inspektorat Kabupaten Sidoarjo segera menindaklanjuti laporan mauoun surat yang kami kirimkan tersebut secara profesional dan transparan jangan sampai mandul berhenti ditempat.
“Kami berharap Inspektorat Sidoarjo menindak lanjuti permasalahan ini, karena kami juga akan membawa permasalahan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan Inspektorat Jawa Timur, supaya permasalahan ini diusut secara terang benderang karena yang dipakai adalah uang rakyat”. Ujarnya.
Jhonson juga menegaskan harapannya agar pengawasan internal pemerintah daerah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Kami berharap Inspektorat Sidoarjo tidak mandul dan menindaklanjuti permasalahan anggaran bandwidth primary dan secondary ini sehingga kami dapat kejelasan”, pungkas Jhonson.
Ditempat berbeda Loetfi Koordinator Forum Juru Warta Sidoarjo (wartawan)Duta Masyarakat (duta.co) mengatakan, langkah yang diambil bersama LSM GEMAH untuk kejelasan transparansi penggunaan anggaran yang fantastis nilainya.
“Tentunya kami sebagai control sosial (wartawan dan LSM) berharap agar pengawasan internal pemerintah daerah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, khususnya terhadap penggunaan anggaran publik bernilai besar.
“Kami berharap Inspektorat Kabupaten Sidoarjo segera menindaklanjuti permasalahan ini sehingga kami dapat kejelasan”, pungkas Loetfi.
Sementara ditempat terpisah Hari Sundjaja, S.Sos mewakili dari Tim (staf) Inspektur Pembantu (Irban IV) Inspektorat Kabupaten Sidoarjo manyampaikan, mengenai surat ini akan kami tindaklanjuti, saya memohon kesabarannya.
“Karena kami harus telaah dulu, selanjutnya akan kami tindak lanjuti sesuai porsedural”, terang Hari. (Yl)
