Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Peringatkan Bahaya Kemunduran Demokrasi Jika Pilkada Lewat DPRD.
PROBOLINGGO — Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tidak boleh dialihkan dari mekanisme langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh anggota DPRD. Pernyataan itu disampaikan Santi di tengah menguatnya wacana perubahan sistem Pilkada.
Menurut Santi, semangat demokrasi justru melemah jika hak menentukan pemimpin daerah diserahkan kepada parlemen daerah, tanpa keterlibatan langsung masyarakat. “Hak politik warga negara adalah fundamental. Efisiensi anggaran tidak boleh dibenarkan sebagai alasan untuk mengurangi ruang partisipasi publik,” ujar Santi, Rabu (7/1/2026).
Santi, politisi dari PDI Perjuangan, menyatakan bahwa partainya tetap konsisten memperjuangkan sistem pemilihan langsung. Ia juga mempertanyakan asumsi bahwa pemilihan lewat DPRD otomatis menurunkan biaya politik, karena risiko praktik mahar politik masih tetap ada.
“Kalau tujuan perubahan sistem untuk menekan biaya politik, kita perlu bukti nyata bahwa DPRD bisa mengendalikan biaya semacam itu. Tanpa kontrol publik yang kuat, itu hanya teori semata,” jelasnya.
Usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mengemuka di level nasional, termasuk dari beberapa elite politik sebagai opsi perubahan sistem pemilu mendatang. Namun di Probolinggo, sikap legislator seperti Santi mencerminkan penolakan terhadap wacana tersebut dan dukungan kuat terhadap Pilkada langsung oleh rakyat.
