Ridhotus Solihin Dorong Pendidikan Berbasis Budaya dalam Pembahasan LKPJ 2025
PROBOLINGGO, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja, tetapi juga ruang lahirnya gagasan strategis untuk arah pembangunan ke depan.
Salah satu pandangan inspiratif disampaikan oleh Ridhotus Solihin yang menekankan pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dari pendidikan.
Dalam forum Panitia Khusus (Pansus), Ridhotus menyoroti bahwa selama ini pendekatan terhadap kebudayaan masih cenderung ditempatkan sebagai sektor pelengkap, bahkan lebih banyak diarahkan pada kepentingan pariwisata.
Menurutnya, cara pandang tersebut perlu direkonstruksi.
“Kebudayaan itu seharusnya menjadi bagian dari pendidikan. Bukan hanya soal pertunjukan atau pariwisata, tetapi bagaimana membentuk kesadaran dan karakter masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai, berbagai persoalan sosial di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek budaya yang belum dikelola secara tepat. Oleh karena itu, kebudayaan harus diarahkan menjadi instrumen pembentuk pola pikir, kedisiplinan, hingga kepatuhan terhadap aturan.
Dalam pandangannya, jika kebudayaan hanya diposisikan sebagai kegiatan seremonial atau hiburan, maka potensi besarnya sebagai penggerak perubahan sosial akan terabaikan.
Sebaliknya, ketika kebudayaan diintegrasikan dengan pendidikan, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif dan karakter yang kuat.
Ridhotus juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah untuk menentukan fokus pembangunan yang jelas, termasuk dalam mengelola sektor kebudayaan.
Ia mendorong agar kebijakan ke depan lebih terarah, dengan menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dan kebudayaan sebagai penguat nilai-nilai sosial di dalamnya.
Pandangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau capaian indikator makro, tetapi juga dari kualitas perilaku dan kesadaran masyarakat.
Pembahasan LKPJ 2025 pun diharapkan tidak berhenti pada evaluasi administratif, melainkan mampu melahirkan arah kebijakan yang lebih substansial dan berdampak jangka panjang.
Dengan gagasan yang disampaikan, Ridhotus Solihin menunjukkan bahwa peran DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan arah pemikiran yang konstruktif demi masa depan Kota Probolinggo yang lebih berkarakter dan berdaya saing.(Ali)
