SURABAYA – Satgas Pangan Polda Jawa Timur kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar, pada Kamis (5/2), salah satunya pasar Pucang Anom Surabaya.

Sidak ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) jelang Ramadhan.

Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol H.M Sihombing mengatakan, pihaknya akan terus memastikan untuk harga bahan pokok di pasaran tetap stabil dan tidak melebihi HET yang sudah ditentukan pemerintah, meski ada sedikit kenaikan namun cenderung stabil.

“Komitmen kami dari Satgas Pangan Polda Jatim untuk turut menjaga stabilisasi harga bahan pokok,”ujar Kombes Sihombing di Pasar Pucang Surabaya, Kamis (5/2/2026).

Terkait kestabilan harga, pihaknya dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan pandang bulu jika ada oknum yang bermain (harga) pada komoditas pangan.

Kombes H.M Sihombing juga menegaskan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur.

Hasil sidak, lanjut Dirreskrimsus Polda Jatim terpantau harga Bapokting di Surabaya relatif stabil, bahkan cenderung ada kenaikkan untuk beberapa komoditas. Namun, tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, Andriko Noto selaku Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional yang juga hadir dalam sidak tersebut mengapresiasi Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memantau harga sembako.

“Kami mengapresiasi Satgas Pangan Polda Jatim yang sudah bekerja untuk membantu masyarakat dalam menstabilkan harga bahan pokok,” ungkap Andriko.

Ia meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim untuk segera menindak para pengusaha yang nakal.

Badan Pangan Nasional juga mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga menjelang Ramadhan.

“Menghadapi bulan suci Ramadhan, kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga,” tandas Andriko. (*)

Bondowoso,Gempur News – Pada kamis ( 05/2/2026) Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali melantik sejumlah pejabat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral dan konsekuensi kinerja. Menurutnya, sumpah jabatan yang diucapkan harus dimaknai sebagai komitmen untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Beliau menyampaikan, pejabat administrator dan pengawas memiliki peran strategis sebagai penggerak organisasi serta penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Karena itu, mereka dituntut mampu memastikan setiap program berjalan efektif, pelayanan publik terlaksana dengan baik, serta pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel.

Dalam arahannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menekankan tiga hal utama. Pertama, pentingnya membangun dan menjaga profesionalitas aparatur. Profesionalitas, kata dia, tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga sikap, etika, dan komitmen terhadap tugas. Pejabat diminta terus meningkatkan kapasitas diri, memahami regulasi, serta mampu bekerja secara kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan.

Kedua, disiplin ditegaskan sebagai fondasi utama kinerja aparatur. Disiplin waktu, disiplin kerja, dan ketaatan terhadap aturan harus menjadi budaya kerja sehari-hari. Dari disiplin akan lahir keteladanan, dan dari keteladanan akan tumbuh kepercayaan, baik dari internal organisasi maupun dari masyarakat.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati mengingatkan bahwa aparatur pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus diberikan secara cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan, dengan meninggalkan pola pikir lama yang berbelit-belit dan menggantinya dengan semangat melayani yang solutif.

Selain itu, para pejabat yang dilantik juga diminta mampu menjadi pemimpin di unit kerja masing-masing. Membangun komunikasi yang baik dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta menerapkan kepemimpinan yang humanis namun tegas dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Melalui pelantikan ini, Bupati Abdul Hamid Wahid berharap para pejabat administrator dan pengawas dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kabupaten Bondowoso,”ungkapnya.**

Kediri Kota – Polres Kediri Kota melalui Seksi Hukum (Si Hukum) bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menggelar sosialisasi perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Ballroom Tegowangi Grand Surya Hotel, Kota Kediri.

Sosialisasi ini diikuti oleh jajaran pejabat utama dan penyidik Polres Kediri Kota, di antaranya Kasat Reskrim, Kasi Hukum, Kasat Lantas, Kasat Narkoba, Kasat Samapta, Kanit Gakkum beserta anggota Gakkum Satlantas, para Kapolsek, Kanit, Panit, serta para penyidik Satreskrim dan Satnarkoba Polres Kediri Kota.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Leksana, S.Tr.K., S.I.K., M.H., Kasi Hukum Polres Kediri Kota AKP Suparjo, S.H., Ps. Kasubsibankum Aiptu Roni Erwartana, S.H., M.H., serta Ps. Kasubsiluhkum Aipda Ade Januar Pribadi, S.H., M.M., M.H.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan sambutan dari Kasi Hukum Polres Kediri Kota serta sambutan sekaligus sosialisasi oleh Kasat Reskrim. Selanjutnya para peserta menerima materi terkait perubahan Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, yang kemudian diperdalam melalui sesi diskusi dan pembulatan materi.

Dalam kegiatan tersebut, Si Hukum Polres Kediri Kota bersama Satreskrim memberikan pemahaman kepada para kepala satuan, kepala unit, perwira unit, serta penyidik Polres dan Polsek jajaran mengenai penerapan perubahan KUHP dan KUHAP, baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penanganan delik aduan, maupun tindak pidana, termasuk ketentuan ancaman pidana maksimal dan minimal sesuai regulasi terbaru.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Leksana, S.Tr.K., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, S.H., S.I.K., M.H. dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme penegakan hukum di jajaran Polres Kediri Kota.

“Bapak Kapolres menekankan agar seluruh penyidik dan penyidik pembantu memahami secara menyeluruh perubahan KUHP dan KUHAP terbaru, sehingga dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan sesuai SOP, profesional, dan akuntabel,” ujar AKP Cipto.

Menurutnya, pemahaman terhadap perubahan regulasi tersebut sangat penting untuk mencegah kesalahan penerapan hukum maupun prosedur yang berpotensi menimbulkan pengaduan dari masyarakat. “Melalui sosialisasi ini, diharapkan kinerja penyidik semakin profesional dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat,” tambahnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, para penyidik dan penyidik pembantu diharapkan dapat menjadikan KUHP dan KUHAP terbaru sebagai pedoman dalam setiap penanganan perkara, sehingga mampu mewujudkan pelayanan penegakan hukum yang presisi serta meminimalisir keluhan masyarakat.

KEDIRI— Sambutan kalungan bunga, penampilan Polisi Cilik (Pocil), hingga foto bersama mengiringi kedatangan rombongan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Polres Kediri Polda Jatim, Rabu (4/2/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda MKD DPR RI dalam rangka sosialisasi serta penguatan pemahaman terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua MKD DPR RI sekaligus Ketua Tim Drs. H. Adang Darajatun (F-PKS), didampingi Wakil Ketua MKD Dr. I Wayan Sudirta (F-PDIP) dan Dr. Agung Widyantoro (F-Golkar). Turut hadir anggota MKD lintas fraksi, yakni Pulung Agustanto (F-PDIP), Drs. H. Hasan Basri dan Mangihut Sinaga (F-Golkar), H. Moh. Iqbal Ramzi (F-PKS), serta Tomy Kurniawan (F-PKB).

Rombongan disambut langsung Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan, S.H., M.H., para PJU Polres Kediri, serta Kapolsek jajaran.

Usai penyambutan, kegiatan dilanjutkan di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Kediri dengan agenda pembukaan, perkenalan tim MKD dan jajaran Polres Kediri, serta pemaparan materi terkait ketentuan dan perkembangan penggunaan TNKB khusus anggota DPR RI, mulai dari desain lama hingga terbaru.

Dalam pemaparannya, Ketua Tim MKD DPR RI turut menegaskan komitmen MKD dalam menjaga marwah dan integritas lembaga legislatif. Beliau menekankan bahwa seluruh anggota DPR RI wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penggunaan TNKB, dan setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme MKD.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kediri menyatakan kesiapan Polres Kediri untuk mendukung pengawasan sesuai koridor hukum.

“Kami menyambut baik kunjungan kerja MKD DPR RI ini. Polres Kediri siap bersinergi dan mendukung pengawasan yang dilakukan MKD, dengan tetap menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan,” ujar AKBP Bramastyo.

Lebih lanjut, tim MKD DPR RI mengapresiasi penyambutan dan keterbukaan Polres Kediri. Selain penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga etika pejabat negara, kunjungan kerja ini menjadi momentum penguatan koordinasi antara MKD DPR RI dan Polri dalam menjaga disiplin, etika, serta marwah lembaga negara.

SURABAYA – Meskipun bazar barang bukti motor yang digelar Polrestabes Surabaya Polda Jatim telah berakhir, namun pihak kepolisian memastikan masyarakat masih memiliki kesempatan luas untuk mengambil aset mereka tanpa dipungut biaya alias gratis.

Polrestabes Surabaya tetap membuka layanan pengembalian dengan memperpanjang waktu agar warga yang terkendala jadwal pekerjaan tetap bisa mengurus pengambilan motor mereka secara fleksibel.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan melalui Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, Rabu (4/2/26).

Ia mengatakan Polrestabes Surabaya mencatat sebanyak 152 unit kendaraan bermotor (ranmor) telah diambil pemiliknya dari total 1.058 unit yang dipajang dalam acara Bazar Barang Bukti (BB) beberapa waktu lalu.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya mengungkapkan bahwa rendahnya angka pengembalian ini karena faktor pelaksanaan bazar yang bertepatan dengan hari kerja efektif.

“Kendala waktu bagi masyarakat menjadi alasan utama ribuan kendaraan lainnya masih terparkir di markas kepolisian tersebut hingga saat ini,” ungkap AKP Hadi.

Ia juga menyampaikan usai bazar barang bukti motor selesai, Polrestabes Surabaya kembali membuat pengumuman lewat media sosial bahwa masyarakat tetap bisa mengecek dan mengambil kembali kendaraan ke piket Samapta mukai Senin-Jumat pukul 08.00 sampai 15.00 waktu setempat.

Selain memperpanjang durasi pengambilan, Polrestabes Surabaya kini mengambil langkah jemput bola dengan mengerahkan seluruh jajaran Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek.

Para petugas akan mendatangi langsung alamat pemilik yang tercantum dalam database kendaraan guna mempercepat proses serah terima kembali kepada masyarakat.

“Bhabinkamtibmas di polsek jajaran sudah dikerahkan untuk mendatangi alamat pemilik motor yang sudah kita data,” ujar AKP Hadi.

Pihak kepolisian juga mengimbau warga yang pernah menjadi korban pencurian untuk aktif mengecek data melalui akun Instagram resmi Kapolrestabes Surabaya dan Humas Polrestabes Surabaya.

Pada platform tersebut, telah disediakan barcode khusus yang berisi data lengkap ribuan kendaraan yang saat ini sudah diamankan di Mapolrestabes.

“Kami imbau supaya masyarakat bisa melakukan pengecekan data di berbagai platform media sosial kami. Apabila memang datang ada (datanya) silakan datang. Kami pastikan gratis dan bisa pasang alarm gratis disini,” pungkasnya.

PASURUAN – Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Pasuruan melaksanakan kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin) berupa pemeriksaan kendaraan bermotor (Riksa Ranmor) serta kegiatan mitigasi terhadap Personel Non-PNS Polri (PNPP) Polres Pasuruan, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan mulai pukul 07.15 WIB hingga 08.00 WIB, sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas sekaligus imbangan Operasi Keselamatan Semeru 2026.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kedisiplinan dan profesionalisme anggota Polri.

“Ops Gaktibplin dan mitigasi ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan anggota, namun sebagai bentuk pengawasan internal agar seluruh personel tetap disiplin, tertib, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan pemberian arahan pimpinan (APP), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi pribadi dan kelengkapan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Sasaran pemeriksaan meliputi surat identitas diri serta surat-surat kendaraan dinas maupun pribadi milik anggota.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kasi Propam Polres Pasuruan, Ps. Kanit Paminal Sipropam Polres Pasuruan, Ps. Kanit Provos Sipropam Polres Pasuruan, serta seluruh anggota Propam Polres Pasuruan, dengan sasaran seluruh PNPP Polres Pasuruan.
AKBP Harto Agung Cahyono menambahkan, kedisiplinan internal merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Personel Polri harus presisi dan berintegritas. Kedisiplinan anggota di lingkungan internal akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.

Ops Gaktibplin dan mitigasi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta sejumlah surat perintah Kapolres Pasuruan terkait pelaksanaan mitigasi dan Ops Gaktibplin bulan Februari 2026.

Melalui kegiatan ini, Polres Pasuruan berharap dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana oleh anggota, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang tertib, profesional, dan berintegritas.

LUMAJANG – Seorang pelajar MTsN 1 Lumajang berinisial NS (14) menjadi korban peluru nyasar saat jam istirahat di sekolah, Rabu (4/2/2025). Korban mengalami luka tembak di paha kiri dan sedang menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Haryoto Lumajang.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB saat korban berbincang dengan teman-temannya di koridor depan tangga lantai dua. Guru segera membawa korban ke Puskesmas Lumajang dan kemudian dirujuk ke RSUD dr. Haryoto Lumajang.

Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Suprapto, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa polisi melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap asal peluru nyasar. “Korban mengalami luka tembak di paha kiri, proyektil peluru bersarang di paha kiri,” kata Ipda Suprapto.

Polisi masih mendalami kasus ini dan melakukan penelurusan kemungkinan sumber tembakan dan jenis senjata yang digunakan. Motif dan pelaku masih dalam penyelidikan. **