KEDIRI— Sambutan kalungan bunga, penampilan Polisi Cilik (Pocil), hingga foto bersama mengiringi kedatangan rombongan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Polres Kediri Polda Jatim, Rabu (4/2/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda MKD DPR RI dalam rangka sosialisasi serta penguatan pemahaman terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua MKD DPR RI sekaligus Ketua Tim Drs. H. Adang Darajatun (F-PKS), didampingi Wakil Ketua MKD Dr. I Wayan Sudirta (F-PDIP) dan Dr. Agung Widyantoro (F-Golkar). Turut hadir anggota MKD lintas fraksi, yakni Pulung Agustanto (F-PDIP), Drs. H. Hasan Basri dan Mangihut Sinaga (F-Golkar), H. Moh. Iqbal Ramzi (F-PKS), serta Tomy Kurniawan (F-PKB).

Rombongan disambut langsung Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan, S.H., M.H., para PJU Polres Kediri, serta Kapolsek jajaran.

Usai penyambutan, kegiatan dilanjutkan di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Kediri dengan agenda pembukaan, perkenalan tim MKD dan jajaran Polres Kediri, serta pemaparan materi terkait ketentuan dan perkembangan penggunaan TNKB khusus anggota DPR RI, mulai dari desain lama hingga terbaru.

Dalam pemaparannya, Ketua Tim MKD DPR RI turut menegaskan komitmen MKD dalam menjaga marwah dan integritas lembaga legislatif. Beliau menekankan bahwa seluruh anggota DPR RI wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penggunaan TNKB, dan setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme MKD.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kediri menyatakan kesiapan Polres Kediri untuk mendukung pengawasan sesuai koridor hukum.

“Kami menyambut baik kunjungan kerja MKD DPR RI ini. Polres Kediri siap bersinergi dan mendukung pengawasan yang dilakukan MKD, dengan tetap menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan,” ujar AKBP Bramastyo.

Lebih lanjut, tim MKD DPR RI mengapresiasi penyambutan dan keterbukaan Polres Kediri. Selain penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga etika pejabat negara, kunjungan kerja ini menjadi momentum penguatan koordinasi antara MKD DPR RI dan Polri dalam menjaga disiplin, etika, serta marwah lembaga negara.

SURABAYA – Meskipun bazar barang bukti motor yang digelar Polrestabes Surabaya Polda Jatim telah berakhir, namun pihak kepolisian memastikan masyarakat masih memiliki kesempatan luas untuk mengambil aset mereka tanpa dipungut biaya alias gratis.

Polrestabes Surabaya tetap membuka layanan pengembalian dengan memperpanjang waktu agar warga yang terkendala jadwal pekerjaan tetap bisa mengurus pengambilan motor mereka secara fleksibel.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan melalui Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, Rabu (4/2/26).

Ia mengatakan Polrestabes Surabaya mencatat sebanyak 152 unit kendaraan bermotor (ranmor) telah diambil pemiliknya dari total 1.058 unit yang dipajang dalam acara Bazar Barang Bukti (BB) beberapa waktu lalu.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya mengungkapkan bahwa rendahnya angka pengembalian ini karena faktor pelaksanaan bazar yang bertepatan dengan hari kerja efektif.

“Kendala waktu bagi masyarakat menjadi alasan utama ribuan kendaraan lainnya masih terparkir di markas kepolisian tersebut hingga saat ini,” ungkap AKP Hadi.

Ia juga menyampaikan usai bazar barang bukti motor selesai, Polrestabes Surabaya kembali membuat pengumuman lewat media sosial bahwa masyarakat tetap bisa mengecek dan mengambil kembali kendaraan ke piket Samapta mukai Senin-Jumat pukul 08.00 sampai 15.00 waktu setempat.

Selain memperpanjang durasi pengambilan, Polrestabes Surabaya kini mengambil langkah jemput bola dengan mengerahkan seluruh jajaran Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek.

Para petugas akan mendatangi langsung alamat pemilik yang tercantum dalam database kendaraan guna mempercepat proses serah terima kembali kepada masyarakat.

“Bhabinkamtibmas di polsek jajaran sudah dikerahkan untuk mendatangi alamat pemilik motor yang sudah kita data,” ujar AKP Hadi.

Pihak kepolisian juga mengimbau warga yang pernah menjadi korban pencurian untuk aktif mengecek data melalui akun Instagram resmi Kapolrestabes Surabaya dan Humas Polrestabes Surabaya.

Pada platform tersebut, telah disediakan barcode khusus yang berisi data lengkap ribuan kendaraan yang saat ini sudah diamankan di Mapolrestabes.

“Kami imbau supaya masyarakat bisa melakukan pengecekan data di berbagai platform media sosial kami. Apabila memang datang ada (datanya) silakan datang. Kami pastikan gratis dan bisa pasang alarm gratis disini,” pungkasnya.

PASURUAN – Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Pasuruan melaksanakan kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin) berupa pemeriksaan kendaraan bermotor (Riksa Ranmor) serta kegiatan mitigasi terhadap Personel Non-PNS Polri (PNPP) Polres Pasuruan, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan mulai pukul 07.15 WIB hingga 08.00 WIB, sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas sekaligus imbangan Operasi Keselamatan Semeru 2026.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kedisiplinan dan profesionalisme anggota Polri.

“Ops Gaktibplin dan mitigasi ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan anggota, namun sebagai bentuk pengawasan internal agar seluruh personel tetap disiplin, tertib, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan pemberian arahan pimpinan (APP), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi pribadi dan kelengkapan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Sasaran pemeriksaan meliputi surat identitas diri serta surat-surat kendaraan dinas maupun pribadi milik anggota.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kasi Propam Polres Pasuruan, Ps. Kanit Paminal Sipropam Polres Pasuruan, Ps. Kanit Provos Sipropam Polres Pasuruan, serta seluruh anggota Propam Polres Pasuruan, dengan sasaran seluruh PNPP Polres Pasuruan.
AKBP Harto Agung Cahyono menambahkan, kedisiplinan internal merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Personel Polri harus presisi dan berintegritas. Kedisiplinan anggota di lingkungan internal akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.

Ops Gaktibplin dan mitigasi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta sejumlah surat perintah Kapolres Pasuruan terkait pelaksanaan mitigasi dan Ops Gaktibplin bulan Februari 2026.

Melalui kegiatan ini, Polres Pasuruan berharap dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana oleh anggota, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang tertib, profesional, dan berintegritas.

LUMAJANG – Seorang pelajar MTsN 1 Lumajang berinisial NS (14) menjadi korban peluru nyasar saat jam istirahat di sekolah, Rabu (4/2/2025). Korban mengalami luka tembak di paha kiri dan sedang menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Haryoto Lumajang.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB saat korban berbincang dengan teman-temannya di koridor depan tangga lantai dua. Guru segera membawa korban ke Puskesmas Lumajang dan kemudian dirujuk ke RSUD dr. Haryoto Lumajang.

Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Suprapto, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa polisi melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap asal peluru nyasar. “Korban mengalami luka tembak di paha kiri, proyektil peluru bersarang di paha kiri,” kata Ipda Suprapto.

Polisi masih mendalami kasus ini dan melakukan penelurusan kemungkinan sumber tembakan dan jenis senjata yang digunakan. Motif dan pelaku masih dalam penyelidikan. **

Lumajang 5 Mei 2026, Gempur News.

Harga kambing di Lumajang, Jawa Timur, mengalami penurunan drastis. Kabid Peternakan DKPP Lumajang, drh. Endra N., mengungkapkan bahwa beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya harga kambing tersebut.

Pertama, banyak peternak sapi yang beralih menjadi peternak kambing karena khawatir dengan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal ini menyebabkan suplai kambing meningkat, namun permintaan tidak sebanding.

“Konsumen tetap, tapi suplai melimpah, jadi harga turun,” jelas Endra. Ia menambahkan bahwa peralihan ini juga disebabkan oleh harga sapi yang tidak stabil, membuat peternak lebih memilih beternak kambing yang dianggap lebih menguntungkan.

Selain itu, adanya daging impor di kota-kota besar juga mempengaruhi harga kambing di Lumajang. Endra menyebutkan bahwa daging impor ini menjadi pesaing bagi peternak lokal, sehingga harga kambing di pasaran menurun.

Sementara itu, kesediaan komoditas daging sapi, daging ayam, dan telur dalam rangka menghadapi puasa dan Lebaran masih aman. Endra memastikan bahwa stok bahan pangan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Endra juga mengimbau peternak untuk lebih menjaga kesehatan ternak, terutama di musim hujan ini, karena biasanya banyak penyakit ternak yang menyerang. “Peternak harus lebih waspada dan menjaga kebersihan kandang untuk mencegah penyebaran penyakit,” pesan Endra.( Joe).

Gempurnews.com | Banyuwangi – Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat bakal diperluas di 41 Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Pemkab Banyuwangi yang menjadi piloting perdana dari program tersebut diminta untuk berbagi kiat sukses di hadapan para kepala daerah.

Bupati Ipuk Fiestiandani didapuk untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota, ia mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Proses pendataan tersebut, membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Mereka terdiri dari ASN, Staf Desa/ Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.

Hadir sejumlah kepala daerah dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan. (*)