Home Blog Page 1298

Pemdes Gadingsari Salurkan BLT-BBM Pada 551 KPM

0

BONDOWOSO – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ( BLT-BBM ) Desa Gadingsari Kecamatan Pakem, di pantau Camat Sidik Waluyo, Babinsa dan Bhabinkamtibmas melakukan pendampingan, di Pendopo Balai Desa Gadingsari Jum’at,(09/09/2022).

Pengamanan dan pendampingan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ( BLT-BBM ), di Balai Desa Gadingsari Kecamatan Pakem,“bertujuan pendampingan ini untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut berjalan lancar dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada warga Desa Gadingsari, “ungkapnya.

“Penyaluran BLT-BBM tersebut sebesar Rp 500.000, dan sebanyak 551 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sesuai dengan data yang sudah terlampir itu dengan sistem antrian dan di panggil satu persatu oleh petugas, sehingga tetap aman dan lancar.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian sebesar Rp 150.000, perbulan Bantuan Tunai, dan Rp 100.000, perbulan sembako dengan masing-masing di terima untuk 2 bulan, “terangnya

Sementara itu, Buhairi Kepala Desa Gadingsari mengucapkan terima kasih kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah hadir sekaligus melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut, sehingga berjalan dengan aman, tertib dan lancar, “ungkap kades.

Dari hasil pantauan awak media di lokasi, nampak hadir dalam penyaluran bantuan tersebut.
Kades Buhairi, Babinsa setempat, Bhabinkamtibmas, Sekaligus petugas Dari PT. POS Indonesia Cabang Bondowoso selaku penyalur bantuan tersebut, Sekretaris Desa Gadingsari beserta perangkat desa lainnya.
Penyaluran bantuan BLT.BBM tersebut berjalan tertib, aman dan lancar sampai selesai.

Pewarta : Daryanto
Editor : dhw_robhin

Pengamanan Aksi Demo Lebih Persuasif, Mahasiswa Apresiasi Kinerja Polres Pasuruan Kota

0

KOTA PASURUAN – Demo mahasiswa tentang penolakan penyesuaian harga BBM yang berlangsung hari Selasa (6/9/2022) yang lalu relatif damai meski pun hingga menjelang malam.

Mahasiswa yang tergabung GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) memberikan apresiasi yang tinggi kepada aparat Polres Pasuruan Kota yang sudah berusaha mempersiapkan dan bekerja sangat baik.

Dalam menangani aksi demo penolakan penyesuaian harga BBM dinilai profesional dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif, preemtif, preventif.

Dhofir salah satu mahasiswa pendemo mengatakan pihak kepolisian patut dipuji karena berhasil mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.

“Polisi mengedepankan pendekatan persuasif daripada kekerasan. Cara persuasif yang dilakukan Polisi di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP R.M Jauhari S.H S.I.K M.Si ternyata mampu menenangkan massa,” ujarnya

Tidak hanya itu, pendekatan persuasif kembali dilakukan Polres Pasuruan Kota kepada para pengunjuk rasa dengan cara membagikan air mineral dan makanan.

“Alhamdulilah, kami menggelar aksi demo tentang penolakan penyesuaian harga BBM berjalan kondusif, kami sangat berterima kasih kepada pihak Kepolisian khususnya Polres Pasuruan Kota yang telah mengawal dan mengamankan aksi demo kami hingga selesai” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Pasuruan Kota AKBP R.M Jauhari menyampaikan ucapan terimakasih kepada GMNI yang sudah menjaga kondusifitas Kota Pasuruan dalam menyampaikan aspirasinya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada anggota Polres Pasuruan Kota yang terlibat dalam tugas pengamanan aksi dengan mengedepankan tugas wewenang dan tanggung jawab.

“Terimaksih kepada rekan – rekan GMNI yang tetap menjaga ketertiban dalam aksi dan juga rekan – rekan anggota Polres Pasuruan Kota yang telah mengawal memberikan pengamanan sehingga kegiatan aksi dari rekan – rekan GMNI bisa berjalan tertib dan aman,”pungkas Kapolres Pasuruan Kota.(tofa)

Editor : dhw_ribhin

‘KOMPAK’ Dukung Polres Lumajang Berantas Premanisme dan Mafia Tanah

0

Lumajang – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan KOMPAK ( Kelompok Mahasiswa Penegak Hukum ) Kabupaten Lumajang, menggelar aksi damai di perempatan Adipura Jalan PB. Sudirman Kecamatan / Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Kamis (8/9/2022) malam.

Mereka bermaksud mendukung Polres Lumajang, mengusut tuntas para mafia tanah dan premanisme, yang dinilai berbuat jahat serta merugikan masyarakat bahkan pembodohan.

Menyalakan lilin sebagai gambaran menaruh harapan pada Polri ditengah gelap ( ketidaktahuan masyarakat ), untuk diselamatkan dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

Naufal Koordinator Lapangan menegaskan dukungannya pada polisi. “Usut tuntas premanisme dan mafia tanah khususnya di Kabupaten Lumajang. Karena itu merupakan suatu kejahatan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H., merespon baik. Ia berjanji akan lebih gencar lagi diwaktu ke depan.

“Mendapatkan dukungan dari adik – adik mahasiswa tentu kami termotivasi untuk lebih gigih lagi, lebih tegas lagi dalam menindak premanisme dari mafia tanah yang mungkin akan merugikan masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang terutama yang di pelosok – pelosok desa,” ungkap Kapolres.

Kapolres manambahkan, masyarakat di kawasan pelosok cenderung belum mengetahui bagaimana cara mengurus tanah, sehingga memperoleh hak milik.

“Dengan adanya aksi ini, kami akan lebih gencar lagi keliling pada masyarakat, agar tidak ada masyarakat yang tertipu,” imbuhnya.

Disinggung berapa banyak, kasus berkaitan dengan tanah yang ditangani, AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H., mengutarakan banyak.

“Sebelumnya ada salah satunya ada dua belah pihak saling klaim kepemilikan,itu merupakan masalah tanah biasa. Namum kita selesaikan setiap hal yang sifatnya baik itu diadukan atau dilaporkan sampai tuntas,” tukasnya.

Ia menegaskan, saat ini menyoroti kelompok – kelompok yang kerap mengaku sebagai wahad yang bisa menguruskan tanah untuk masyarakat.

“Mungkin masyarakat diajak untuk merambah ( kawasan hutan -red ), kemudian disampaikan nanti akan diuruskan, itu yang kita kejar. Kami sudah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), Perhutani, Taman Nasional, agar masyarakat yang tertipu ke depannya,” terang dia menjelaskan.

Lebih jauh diharapkan, masyarakat akan lebih mengetahui bagaimana mengurus sertipikat kepemilikan tanah. Tidak perlu melalui kelompok – kelompok yang mengaku – ngaku bisa menguruskan.

“Apalagi meminta uang kepada masyarakat, sehingga nanti bisa diuruskan oleh kelompok – kelompok tertentu. Sekarang bisa urus sendiri, salah satunya bisa melalui online, itu saja bisa dilalui dari pada mengurus lewat kelompok – kelompok yang mengaku – ngaku bisa mengurus dengan mengutip uang. Ini yang harus kita waspadai,” pungkasnya.

BPBD KOTA CIMAHI GELAR RAPAT LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA CIMAHI

0

CIMAHI – Jum’at(09/09/2022)
Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah tahap dasar yang harus dimiliki oleh setiap daerah. Dari pengkajian risiko bencana ini, setiap daerah kemudian dapat mendayagunakan penggunaan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana disemua tingkatan. Berdasarkan hal itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat Pendahuluan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cimahi bertempat di Aula Gedung A Komplek perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jum,at (09/09).
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengatakan bahwa, rapat pembahasan laporan pendahuluan ini sebagai langkah pemerintah daerah Kota Cimahi untuk menyusun dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang bertujuan untuk para pengambil kebijakan dalam rangka mengurangi risisko dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di wilayah Kota Cimahi.
Pengkajian yang dilakukan akan memuat semua komponen yang mempengaruhi bencana di wilayah Kota Cimahi, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap bencana. semua komponen tersebut dikaji berdasarkan parameter-parameter ataupun indikator pengkajian dengan data terkini dan regulasi di daerah ataupun dari lembaga terkait.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dikdik Suratno dalam sambutannya ketika membuka Rapat tersebut mengatakan bahwa, bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya dan mitigasi, hal tersebut sangatlah mendasar karena bencana itu sendiri dapat menimbulkan risiko yang diakibatkan bencana yang terjadi. dengan dasar ini lah kepada semua pihak wajib memiliki kesadaran akan kepedulian terhadap bencana karena bencana adalah urusan banyak pihak dan lintas sektor, oleh sebab itu penting untuk bisa saling bersinergi, berkoordinasi, berkolaborasi menjadi satu kesatuan kedalam pentahelix yang tangguh;
Menurut Dikdik, daerah rawan bencana yang ada di wilayah Kota Cimahi harus menjadi perhatian dan pembelajaran Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, maupun pihak berkepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi terarah dan terstruktur sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana.
“Untuk itu saya harapkan hasil dari Kajian Risiko Bencana (KRB) nantinya dapat dijadikan komitmen bersama untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan langkah-langakah penanggulangan bencana, sehingga arah kebijakan ini nantinya terus di tingkatkan untuk dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Derah, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontijensi maupun dokumen lainya, kedepan yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan” pungkasnya
Hadir dalam rapat laporan pendahuluan penyusunan kajian risiko bencana (KRB) Kota Cimahi unsur dari Polres Cimahi, Kodim 0609, Perwakilan dari PT. PLN UP3 Cimahi, PT. Telekomunikasi Cimahi, PD. Air Minum Tirta Raharja Cabang V Cimahi, dan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Sedangkan sebagai narasumber dalam rakor tersebut adalah Tim Konsultan Kajian Risiko Bencana dari CV. Madani Callysta Saibuyun.

Achmad $.
Sumber:(Bidang IKPS/Gy)
Editor : dhw_robhin

Polres Kediri Dan Jajaran Samping Gelar Baksos, Bantu Masyarakat Yang Terdampak Kenaikan “BBM”

0

KEDIRI – Dalam rangka HUT Polantas 2022, Polres Kediri bersama dengan TNI dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri lakukan Bakti Sosial dengan membagikan 150 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal Pare. Jum’at (9/9/2022)

Acara yang juga turut dihadiri oleh beberapa perwakilan dari komunitas Bahasa Kampung Inggris ini berjalan dengan lancar dan tertib. Dimulai pada pukul 10.00 WIB, diawali dengan penyerahan sembako oleh Wakapolres Kediri kemudian diikuti oleh seluruh jajaran yang hadir. Seluruh paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi baksos seperti sopir angkot, sopir bus, pengemudi ojek online, pedagang asongan, dan pengamen.

Selain sebagai salah satu rangkaian acara untuk memeriahkan HUT Polantas, kegiatan ini juga merupakan sebuah bentuk kepedulian Polri, TNI, dan Dishub dalam membantu meringankan beban masyarakat sekaligus serta sebagai sarana dalam memberikan himbauan kepada masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas.

Masyarakat sangat antusias dan menyambut baik adanya kegiatan ini, terutama para sopir angkot dan pengemudi ojek online. Mereka telah berkumpul dan menunggu di sekitar lokasi bahkan sebelum acara mulai dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, sinergitas TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat selalu terjalin harmonis. (Humas)

Pewarta : Ageng
Editor : dhw_robhin

Serap Aspirasi Warga Masyarakat, Polresta Malang Kota Gelar KANDANI

0

KOTA MALANG – Untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di wilayah hukum Polresta Malang Kota, kali ini Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto S.I.K., M.Si., bersama Forkopimda Kota Malang menggelar kegiatan KANDANI.

KANDANI yang merupakan kepanjangan dari Komunikasi Anda Dengan Polisi merupakan agenda dialog interaktif antara Kepolisian dan Forkopimda bersama warga masyarakat.

Program unggulan Kapolda Jawa Timur,Irjen Pol Nico Afinta ini adalah program untuk berdialog antara pihak Kepolisian dan Forkopimda setempat dengan masyarakat dalam bentuk aspirasi, pertanyaan, kritik dan masukan yang dikemas dengan bentuk dialog Kamtibmas.

Pada awal pekan bulan September ini Polresta Malang Kota menggelar kegiatan KANDANI yang dilaksanakan di Taman Bunga Merjosari Jalan Mertojoyo Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada Rabu malam (7/9/2022).

Dalam agenda kali ini Kapolresta Malang Kota mengajak seluruh komunitas dan masyarakat yang hadir di wilayah hukum Polsek Lowokwaru untuk berdialog bersama dan dihadiri sekitar kurang lebih 100 warga setempat.

“Kami dari Polresta Malang Kota sengaja untuk mengadakan kegiatan ini sebagai mimbar rakyat karena kami hadir di tengah-tengah masyarakat semua untuk mendengarkan keluh kesah maupun persoalan yang ada di masyarakat dan sehingga kita bisa bersama-sama mengatasinya” ucap Kombes Pol. Budi Hermanto dalam sambutannya.

Kapolresta Malang Kota ini menegaskan bahwa semua persoalan yang ada di lingkungan masyarakat akan dapat teratasi dan bisa selesai jika ada komunikasi, ada rasa memiliki, dan saling menghormati.

Dalam kesempatan tersebut Kombes Pol. Budi Hermanto juga mensosialisasikan inovasi Polresta Malang Kota yang juga sudah terintegrasi dengan Pemerintah Kota Malang terkait pelayanan melalui aplikasi Jogo Malang Presisi.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan seluruh fitur dalam aplikasi Jogo Malang Presisi yang sudah terintegrasi dan berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait” ajak Kombes Budi Hermanto.

Tak ingin melewatkan momen, warga yang hadir langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan beberapa pertanyaan seputar keluhan masyarakat wilayah Kelurahan Mojolangu terkait dengan akses jalan dan pada saat itu juga hal-hal tersebut didiskusikan secara hangat untuk mencari jalan keluar bersama.

Kedepannya KANDANI, akan kembali di gelar di kecamatan lain di wilayah Kota Malang guna menyerap dan mencari solusi bersama-sama terkait permasalahan di masyarakat Kota Malang. (Hms)

Pewarta : Qomar
Editor : dhw_robhin

Turun Langsung Temui Demonstran, Kapolres Lumajang : Terima kasih Sudah Tertib dan Kondusif

0

Lumajang : Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K., M.H. pimpin langsung pengamanan aksi penolakan kenaikan harga BBM, di kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (7/9/2022) kemarin.

Saat itu, aksi penolakan dalam bentuk penyampaian aspirasi ke Dewan Perwakilannya Rakyat Daerah Lumajang, dilakukan oleh PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) dan HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam ) Kabupaten Lumajang.

Meski sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dengan petugas, situasi tetap aman, tertib dan terkendali. Hingga aspirasi yang disampaikan, diterima sepenuhnya oleh anggota DPRD dan akan ditindak lanjuti dengan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Kami apresiasi adik – adik mahasiswa, yang sudah berkenan menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib. Apa yang disampaikan akan diteruskan ke pemerintah pusat, dan menjadi satu pandangan baru dan tercapai,” kata Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H, dikonfirmasi melalui Kasubsipenmas Aipda Eko Laksono.

Sebagai informasi, guna menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban giat penyampaian aspirasi para mahasiswa saat itu, Polres Lumajang menerjunkan 100 personil Polres Lumajang dari berbagai satuan dan polsek jajaran, bergabung dengan 25 Personel TNI, Satpol PP 20 personil dan 10 personil dishub.

“Dari pagi sampai siang tadi situasi aman lancar dan terkendali. Baik aksi yang dilakukan oleh adik – adik dari PMII dan HMI semua kondusif, tidak ada kegaduhan dan kekisruhan,” imbuh Kapolres.

Diakuinya sempat ada seperti aksi dorong, karena demonstran ingin masuk ke Gedung Dewan. Namun pasca diizinkan oleh dewan, demonstran dipersilahkan masuk dengan tetap dilakukan pengawalan sampai dengan menyampaikan aspirasinya usai.

Wabup Barito Utara Ikuti Vidcon Rakornas Penguatan, Pengelolaan BUMD

0

BARITO UTARA- Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi atau arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan dan aset negara. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)penguatan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)secara daring telah berlangsung di Aula rumah jabatan Bupati Barito Utara,Kamis kemarin (8/9/2022). 

Rakornas yang dilaksanakan secara daring tersebut, dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia dan pengurus BUMD. Bupati Barito Utara, dihadiri oleh Wakilnya, Sugianto Panala Putra,SH didampingi Sekda, Drs. Muhlis, Asisten II, Kepala Bappedalitbang, dan Pimpinan Perusda Batara Membangun.

Dalam Rakornas, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan tujuan pembentukan BUMD dan arahan Presiden, yang mengingatkan agar pengurus BUMD ada tanggung jawab yang mereka tanggung, apabila perusahaan mengalami kerugian. ”Dan pula apabila perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian, maka dapat diindikasikan adanya permasalahan dalam tubuh perusahaan tersebut,” kata Alex. 

Dari 959 BUMD yang memiliki total asset 855 triliun rupiah, sekitar 60% tidak memiliki Satuan pengawas Internal (SPI). “Ada 274 BUMD yang rugi dan 291 BUMD yang sakit (rugi dan ekuitas negatif) dan 8,12 % BUMD tersebut sedang dalam proses penanganan KPK,” jelas Alex. 

Dijelaskannya  juga oleh Wakil Ketua KPK, jika ada BUMD yang sudah dianggap rugi dan tidak bisa dipertahankan, maka direkomendasikan untuk dibubarkan. “BUMD kedepannya lebih berfokus pada SDA yang ada didaerahnya atau yang berpotensi untuk dikelola dengan harapan memperoleh pendapatan yang baik dan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat maupun daerahnya,” harap Ketua KPK.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa dari aset yang besar tentu harus dioptimalkan untuk ekonomi daerah. Bagi BUMD yang tidak punya SPI harus ada segera membentuk SPI-nya dan komisaris, tidak boleh lebih besar dari direksinya. “Titipan boleh aja tetapi harus yang kompeten, jangan Cuma makan gaji saja, untuk BUMD yang ekuitas negatif harus direviu segera, bila tidak bisa diselamatkan segera dibubarkan.

Sementara Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fathoni menjelaskan bahwa tujuan BUMD sangat mulia yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan untung. “Dari asset yang besar, kita ingin adanya pengoptimalan bagi ekonomi daerah, BUMD merupakan kontributor PAD yang lebih besar dan termasuk pelayanannya, Komisaris dan direksi BUMD harus seimbang komposisinya dan harus ada SPI.  (SS)

Wujudkan Polri Peduli Kemanusiaan, Polres Pasuruan Laksanakan Baksos

0

PASURUAN – Penyesuaian harga bahan bakar minyak ( BBM ) yang dilakukan oleh Pemerintah pada hari Sabtu, (3/9/2022) berimbas kepada kehidupan masyarakat kecil. Guna membantu dan meringankan beban masyarakat, Polres Pasuruan memberikan Bantuan Baksos berupa sembako kepada masyarakat di wilayah Pandaan.

Pagi ini Polres Pasuruan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si. memberikan bantuan sosial berupa sembako dengan tema “Polri Peduli Kemanusiaan”. (9/9/2022).

Ini merupakan salah satu upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penyesuaian harga BBM, dalam kegiatan pemberian sembako ini akan terus dilakukan oleh Polres Pasuruan selama dua bulan ke depan.

Dalam pemberian paket sembako ini terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, tepung terigu dan yang lain lain. Diharapkan bantuan paket sembako dari Polres Pasuruan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.IK., M.Si memberikan bantuan sosial berupa sembako ini kepada masyarakat yang berdampak langsung maupun tidak langsung dari penyesuaian harga BBM. Sasaran pemberian paket sembako ini diberikan kepada sopir angkutan, ojek online, buruh tani, pekerja kasar, buruh pabrik atau home industri yang pendapatannya di bawah Rp. 3.500.000 (tiga juga lima ratus), dan bantuan paket sembako ini juga diberikan kepada keluarga yang tidak memiliki pendapatan rutin atau yang tidak memiliki profesi pekerjaan tetap.

“Kegiatan pemberian bantuan sembako yang dilakukan oleh Polres Pasuruan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dari penyesuaian harga BBM”, ungkap AKBP Bayu.

“Sembari menunggu bantuan langsung tunai dari pemerintah, bantuan subsidi upah, maupun santunan dari Pemerintah Daerah. Kita juga ingin membantu masyarakat dengan kegiatan baksos ini,” ujar Kapolres Pasuruan.

Dalam fase Penyesuaian harga BBM ini, situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Pasuruan terbilang kondusif. Kehadiran Kepolisian yang selalu melakukan patroli di SPBU menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat ketika membeli BBM.

Salah seorang supir angkut, mengapresiasi bantuan sembako dari polisi tersebut. “Kegiatan bakti sosial dari Polres Pasuruan ini sangat membantu perekonomian masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari” ungkap supir angkut.

“Terimakasih Pak Kapolres, saya sangat bersyukur. Semoga berkah dan panjang umur,” ucap supir angkut. Kapolres Pasuruan menambahkan, kegiatan bakti sosial ini akan terus dilakukan selama dua bulan ke depan yaitu bulan September dan Oktober dengan terget dua ribu paket sembako hingga ada bantuan dari pemerintah turun. (Hms)

Pewarta : Qomar
Editor : dhw_robhin

Polisi Di Mojokerto Berbagi Sembako untuk Tukang Ojek Pasca Penyesuaian Harga BBM

0

MOJOKERTO – Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar bersama Pejabat Utama Polres Mojokerto melakukan bhakti sosial dengan membagikan sejumlah paket sembako kepada tukang ojek di wilayah hukum Polres Mojokerto, kemarin Kamis (08/09).

Kapolres Mojokerto mengatakan, bhakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polres Mojokerto kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM.

“Dalam kesempatan ini, Polres Mojokerto melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM, khususnya Tukang Ojek dan warga sekitar,” ujar AKBP Apip.

Kapolres Mojokerto ini juga menegaskan kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan juga bertujuan untuk terus memupuk rasa peduli dan saling menolong di tengah permasalahan yang dialami masyarakat.

Sementara itu saat diwawancarai, Abdi (40) yang berprofesi tukang ojek mengatakan kenaikan harga BBM memang berpengaruh pada pendapatannya.Namun ia percaya bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah pasti ada tujuan yang lebih baik untuk masyarakat.

“Sebelumnya BBM juga sudah naik, tapi buktinya malah banyak yang beli motor,”katanya.

Abdi juga mengucapkan terimakasih karena masih ada pihak yang memperhatikan dan memberikan bantuan sosial.

“Terimakasih untuk Pemerintah dan Polres Mojokerto telah memberikan kami bantuan, semoga diberikan rezeki yang melimpah,” ungkap Abdi,usai menerima bantuan dari Polres Mojokerto. (hms)

Editor : dhw_robhin