JAKARTA- Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menetapkan dua orang pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Kedua orang tersebut adalah, PIW dan BP. 

“Untuk yang tersangka pertama itu di tahun 2018 adalah saudara PIW, jadi selaku PPK di tahun anggaran 2018,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jakarta Rabu (7/9).

Ramadhan menjelaskan, tersangka telah menerima suap dari pengadaan tersebut di tahun 2018 sebesar Rp800 juta. Sebagai PPK, PIW membuat pengaturan lelang terhadap pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaannya. 

“Kemudian juga di dalam proses pelaksanaan tersebut juga ada pengaturan lelang. Dimana dengan cara mengubah. Sehingga ditetapkan lah oleh pokja ini PT yang ditetapkan pemenang,” ujarnya. 

Menurutnya, dalam kontraknya diketahui pengadaannya disebutkan gerobak tersebut sebanyak 7.200 unit dengan nilai kontrak senilai Rp49 miliar. Namun, faktanya hanya sebanyak 2.500 gerobak yang dikerjakan. 

“Nah di dalam faktanya ini pekerjaan ada fiktif prosesnya fiktif, jadi yang dikerjakan hanya sebanyak 2.500 gerobak. Nah untuk penghitungan estimasi Rp30 miliar dari fiktif. Sehingga mendapatkan estimasi 30 miliar ini adalah dari fiktif,” ucapnya. 

Kemudian di tahun 2019, juga menetapkan BP sebagai tersangka. Dalam hal ini, Ia diduga menerima suap sebesar Rp1,1 miliar. 

“Ada yang menarik di sini 1,1 miliar ini diberikan suap tetapi digunakan untuk menutupi penggantian ganti rugi terhadap suatu peristiwa yang dinilai juga akan menjadi objek kita dalam proses penyelidikan. Jadi ada 1,1 miliar yang diterima suap dan 1,1 tersebut digunakan untuk pembayaran ganti rugi terhadap pekerjaan yang lain,” tuturnya. (Div Humas Pokri)

Editor : dhw_robhin

JAKARTA – Kisah anggota Polri bernama Bripka Sandi Praja ini patut diapresiasi. Bagaimana tidak, Bripka Sandi yang merupakan Bhabinkamtibmas Polsek Cibadak, Polres Sukabumi membuat inovasi dengan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan yatim piatu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, apa yang dilakuka Bripka Sandi merupakan bentuk dedikasi anggota Polri untuk masyarakat, khususnya dunia pendidikan.

“Bripka Sandi adalah salah satu anggota Polri yang mengabdikan diri untuk masyarakat,” kata Nurul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/9/2022).

Sekolah yang diberi nama Tunas Bhayangkara ini didirikan di kampung halaman Bripka Sandi. Sekolah yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Laksamana Niscala Dandyaksa ini berdiri di atas tanah seluas 3.025 meter.

Adapun pembiayaan sekolah ini merupakan hasil Bripka Sandi menabung dan pinjaman ke salah satu bank BUMN. Adapun sisa kekurangannya berasal dari para donatur, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama yang secara bergotong royong dikerjakan bersama warga.

“Apa yang dilakukan Bripka Sandi merupakan wujud Polri mendukung program pemerintah wajib belajar 12 tahun dan implementasi program Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri,” katanya.

Tak hanya Bripka Sandi, anggota Polri lainnya bernama Aipda Afida Yuniar Safitri juga menjadi inspirasi. Bhabinkamtibmas Polres Nganjuk ini sejak 2017 memberikan pelatihan kepada ibu-ibu dan korban PHK untuk berwirausaha.

Salah satu pelatihannya yakni pemasaran digital untuk ibu-ibu dan warga Nganjuk yang ingin mempromosikan produk jualannya.

“Kegiatan yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Aipda Yuniar adalah bentuk dari Polri mendukung pemberdayaan ekonomi sekaligus untuk membangkitkan UMKM yang terpukul karena pandemi,” kata Nurul.

Nurul menuturkan, apa yang dilakukan Aipda Yuniar awalnya dikarenakan keprihatinannya melihat nasib petani bawang di wilayah kerjanya.

Petani bawang, kata Nurul, hanya menjual hasil panen ke tengkulak yang kemudian memasarkannya ke daerah lain. Padahal banyak warga di sana yang mampu menghasilkan bawang goreng dengan kualitas yang baik.

“Aipda Yuniar bersama koleganya Bripka Agung pun mengadakan pelatihan agar masyarakat mengerti bagaimana memasarkan produk warga,” ujarnya.

Dengan pelatihan yang dilakukan, Nurul mengatakan dapat merubah maindset warga yang dimana selama ini menggoreng bawang untuk kebutuhan sendiri, menjadi pelaku UMKM bawang goreng sehingga bisa mengangkat perekonomian warga Nganjuk.

“Hal ini menjadi wujud nyata Polri yang berkontribusi dalam program pemerintah yakni pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta mendukung harapan Presiden Jokowi agar Indonesia tak hanya menjadi penonton masifnya perkembangan ekonomi digital, tapi ikut juga membanjiri market place dengan produk lokal atau UMKM,” katanya. (Humas Polri)

Editor : dhw_robhin

JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Rabu (07/09).

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Azwar Anas saat mengucap sumpah jabatan.

Penunjukan Azwar Anas sebagai Menteri PANRB tertuang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91/P tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Sebelum dilantik sebagai Menteri PANRB, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 13 Januari 2022.

Abdullah Azwar Anas juga merupakan politikus PDIP yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode yaitu pada periode 2010-2015 dan periode 2016-2021. Selain itu, pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini juga tercatat pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namanya bahkan sempat masuk ke dalam bursa calon wakil Gubernur Jawa Timur untuk mendampingi Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Nama Abdullah Azwar Anas juga sempat masuk ke dalam bursa calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akan tetapi Presiden Jokowi saat itu lebih memilih Bambang Susantono. Untuk posisi Menpan RB, Azwar disebut bersaing dengan politikus PDIP lainnya seperti Olly Dondokambe dan Ahmad Basarah.

Pelantikan Menpan RB ini sebelumnya sudah direncanakan sejak Agustus 2022. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut pelantikan itu tertunda karena Jokowi memiliki berbagai macam kesibukan.

“Tapi yang jelas sudah ada (nama calon MenPAN-RB) di beliau. Dan ini ranah Mensesneg dan Pak Seskab. Doain ada waktu untuk beliau bisa melantik,” kata Heru.

Tjahjo Kumolo sebelumnya wafat pada Jumat, 1 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negata dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menjelaskan Tjahjo sudah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo sejak 21 Juni 2022.

Selama Tjahjo dirawat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Plt MenPAN-RB ad intern. Mahfud sebelumnya mengatakan sudah melakukan beberapa pekerjaan Tjahjo seperti memberi pengarahan pada Rakornas tentang pegawai non-ASN, tenaga honorer, dan outsourcing. (Sgt)