Gempurnews.com | Banyuwangi – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi berhasil meningkatkan kinerja penyelesaian perkara secara signifikan hingga 23 Persen di tahun 2025, dilain sisi terdapat kenaikan jumlah laporan polisi sebesar 16 persen sepanjang tahun 2025. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H. dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2025 di Mapolresta Banyuwangi, Selasa (30/12/2025).

“Jumlah laporan polisi pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.433 laporan, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.235 laporan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah laporan, kinerja penyelesaian kasus justru meningkat lebih tinggi, yakni sebesar 23 persen,” tegas Kombes Pol. Rama Samtama Putra.

Sepanjang 2025, Polresta Banyuwangi berhasil menyelesaikan 1.281 perkara, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 1.039 perkara. Penyelesaian perkara tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, di antaranya:

•Tahap II (pelimpahan ke kejaksaan) sebanyak 610 perkara
•Restorative Justice sebanyak 260 perkara
•Proses penyidikan aktif sebanyak 65 perkara
•Penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 19 perkara
•Lima Jenis Tindak Pidana Terbanyak di Banyuwangi 2025

Berdasarkan pemetaan gangguan Kamtibmas sepanjang tahun 2025, Satreskrim Polresta Banyuwangi mencatat lima jenis tindak pidana dengan frekuensi laporan tertinggi, yakni:
1.Penganiayaan
•Jumlah laporan: 303 kasus
•Penyelesaian: 227 kasus (75%)
2.Pencurian biasa
•Jumlah laporan: 179 kasus
•Penyelesaian: 137 kasus (77%)
3.Penipuan
•Jumlah laporan: 147 kasus
•Penyelesaian: 144 kasus (98%)
4.Pencurian dengan pemberatan (Curat)
•Jumlah laporan: 120 kasus
•Penyelesaian: 100 kasus (83%)
5.Penggelapan
•Jumlah laporan: 79 kasus
•Penyelesaian: 60 kasus (76%)

Sementara itu, kasus lainnya masuk dalam kategori tindak pidana lain-lain.

Data Usia dan Jenis Kelamin Pelaku dan Korban
Dalam paparannya, Kapolresta Banyuwangi juga menyampaikan klasifikasi pelaku dan korban tindak pidana:
•Tersangka dewasa laki-laki: 302 orang
•Tersangka perempuan: 340 orang
•Korban dewasa: 848 orang
•Korban perempuan: 102 orang

Pengungkapan Kasus Narkotika 2025
Di bidang pemberantasan narkotika, Polresta Banyuwangi mencatat 158 perkara narkotika berhasil diselesaikan, terdiri dari:
•145 perkara narkotika
•13 perkara obat keras berbahaya (okerbaya)

Jumlah tersangka narkotika yang diamankan sebanyak 185 orang, dengan rincian:
•Laki-laki: 75 orang
•Perempuan: 16 orang

Dari hasil penyidikan, 186 pelaku berperan sebagai pengedar, sementara 5 orang sebagai pengguna.

Barang Bukti Narkotika yang Disita Sepanjang 2025
Satresnarkoba Polresta Banyuwangi berhasil menyita barang bukti narkotika dalam jumlah besar, antara lain:
•Sabu: 7.946 gram (±7,9 kilogram)
•Ekstasi: 4.893,5 butir
•Obat keras berbahaya: 208.250 butir
•Ganja: 397,48 gram

Selain narkotika, turut diamankan barang bukti pendukung operasional jaringan narkoba, di antaranya:
•Telepon genggam: 218 unit
•Uang tunai: Rp26.743.000
•Kartu ATM: 26 buah
•Sepeda motor: 253 unit
•Timbangan elektrik: 91 buah
•Plastik klip: 194 bendel
•Alat hisap/bong dan perlengkapan lain: 62 item

Polresta Banyuwangi juga melakukan penindakan tindak pidana ringan, khususnya peredaran minuman keras. Sebanyak 41 tersangka diamankan dengan barang bukti 17.815 botol miras.
Selain itu, penindakan terhadap balap liar meningkat signifikan hingga 233,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Atas capaian tersebut, Polresta Banyuwangi meraih peringkat 1 pengungkapan tipiring tingkat Polda Jawa Timur dan peringkat 3 pelaksanaan patroli umum. Angka Kecelakaan Lalu Lintas Menurun,” terang Kapolresta.

Kapolresta menyampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada 2025 mengalami penurunan 13,55 persen, dari 1.122 kejadian pada 2024 menjadi 970 kejadian. Jumlah korban meninggal dunia juga menurun 17,72 persen, dari 254 menjadi 209 orang.

Dibidang layanan “Wadul Kapolresta” pengaduan langsung melalui nomor telepon pribadinya di 0821 3066 2001. trcatat 186 aduan masyarakat, yang terbanyak prihal pertanyaan publik, selanjutnya 60 pengaduan terkait gangguan ketertiban masyarakat, 18 pengaduan terkait penanganan perkara dan 12 pengaduan terkait balap liar.

“Wadul kapolresta ini merupakan bentuk komitmen saya dalam meningkatkan pelayanan dan keterbukaan Polresta Banyuwangi, sekaligus sebagai upaya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.” Terangnya.

Lanjutnya, “Kita memang memiliki pengaduan resmi melalui Call Center 110, namun kelemahannya, call center hanya menjangkau laporan lokal, bila warga Banyuwangi yang berada di kabupaten Jember misal, telfon ke 110, ya yang menangani polres terdekat, maka dari itu saya membuka layanan langsung agar bisa menjangkau lebih luas.” Terangnya.

Sementara itu, total panggilan masuk ke layanan kepolisian mencapai 17.257 panggilan, mayoritas merupakan panggilan tidak benar (prank), namun seluruh laporan tetap ditangani sesuai prosedur.

“Sementara, jumlah pelanggaran anggota Polresta Banyuwangi menurun dari 54 personel pada 2024 menjadi 43 personel pada 2025. Seluruhnya telah diproses sesuai aturan. Di sisi lain, 160 personel menerima penghargaan atas prestasi dan keberhasilan pengungkapan kasus menonjol,” lanjut Kapolresta.

Polresta Banyuwangi juga aktif mendukung program pemerintah, antara lain stabilisasi harga beras, ketahanan pangan melalui penanaman jagung seluas lebih dari 7.600 hektare, serta pembangunan sarana pelayanan kepolisian dan keamanan laut.

Kapolresta Banyuwangi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media atas dukungan dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta memohon doa restu agar Polresta Banyuwangi dapat meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (*/)

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kabupaten Banyuwangi ramai dikunjungi wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Banyuwangi diprediksi terus meningkat hingga pergantian tahun. Memantau arus Nataru, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, datang langsung ke, Banyuwangi, Senin (29/12/2025).

“Terima kasih atas atensi Kabasarnas, Gubernur, Kapolda, serta jajaran pada Banyuwangi. Koordinasi kian meningkatkan pelayanan dan pengamanan selama masa libur Nataru di Banyuwangi yang ramai dikunjungi wisatawan,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat mendampingi rombongan.

Turut mendampingi Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, dan stakeholder terkait.

Tiba di Banyuwangi rombongan memantau Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Di sana mereka menggelar rapat koordinasi lintas instansi. Setelah itu, mereka meninjau langsung sejumlah titik layanan, mulai dari jalur masuk kendaraan, ruang tunggu penumpang, hingga Posko Pelayanan Terpadu Natal dan Tahun Baru.

“Kami hadir bersama Ibu Gubernur dan Bapak Kapolda untuk memantau langsung kesiapsiagaan Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah, semua yang direncanakan berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Kabasarnas Syafii.

Ia mengatakan, ini merupakan bagian dari tugas masing-masing instansi dalam memastikan kesiapsiagaan selama libur Nataru.

“Kami juga mengimbau agar mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat bisa memantau update cuaca yang bisa diakses di BMKG,” sambungnya.

Gubernur Jatim menambahkan, kesiapan ASDP dan seluruh unsur pengamanan di Pelabuhan Ketapang sudah sangat baik. Perencanaan dan pelaksanaan layanan penyeberangan selama Nataru berjalan sesuai harapan.

Terkait potensi hidrometeorologi, Khofifah menjelaskan berdasarkan data BMKG Juanda, sekitar 20 persen curah hujan terjadi pada Desember, meningkat menjadi 58 persen pada Januari, dan sisanya 22 persen diperkirakan turun pada Februari.

“Karena itu, Pemprov Jatim telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 5 Desember lalu hingga 31 Desember 2025,” terangnya.

Kapolda Jatim menambahkan, pengamanan Nataru difokuskan pada pelayanan. Seluruh instansi, kata dia, disatukan dalam satu tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Dengan kolaborasi semua pihak, kami ingin memastikan aktivitas masyarakat di akhir tahun bisa berjalan aman dan nyaman,” ujar Nanang.

Ia menambahkan, tren wisata di Jawa Timur saat ini cukup tinggi, termasuk di Banyuwangi. Kesiapsiagaan personel terus ditingkatkan, terutama untuk mengantisipasi lonjakan arus balik dan potensi gangguan akibat cuaca.

“Semua langkah taktis sudah kami siapkan, termasuk eskalasi personel jika dibutuhkan. Kami siaga penuh untuk memastikan libur Nataru ini berjalan aman hingga selesai,” ujarnya.

Dua hari menjelang pergantian tahun pergerakan penumpang didominasi dari arah Bali menuju Banyuwangi.

Berdasarkan data operasional Pelabuhan Ketapang pada Minggu (28/12/2025), total penumpang yang menyeberang, baik pejalan kaki maupun di dalam kendaraan, mencapai 29.150 orang.

Rinciannya, 2.234 unit roda dua, 3.103 unit kendaraan kecil (golongan IVA dan IVB), 1.872 unit truk, serta 317 unit bus, sehingga total kendaraan roda empat ke atas tercatat 5.292 unit dan keseluruhan kendaraan yang menyeberang mencapai 7.526 unit. (*)

Gempurnews.com | Banyuwangi – Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum Desa. Rapat membahas terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran pusat terhadap keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. Senin (29/12/2025)

Rapat yang digelar diruang Hearing DPRD dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, S.H, turut hadir perwakilan Inspektorat Banyuwangi, Kepala BAPPEDA Banyuwangi, Kepala BPKAD Banyuwangi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, Ketua Forum Desa, PKDI, Kepala Desa Se-kabupaten Banyuwangi, Koprasi Desa Merah Putih, beberapa Pendamping Desa serta anggota Komisi I DPRD Banyuwangi.

Rapat dibuka dengan penyampaian aspirasi dari Forum Desa yang disampaikan langsung, Rudi Hartono Latif selaku Ketua Forum Desa, dalam kesempat itu pihaknya menyampaikan prihal tujuan baik pemerintah pusat dalam kebijakan efisiensi anggaran namun yang disayangkan kebijakan itu tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih pro terhadap desa.

“Kami mengartikan saat ini, desa ini sedang mengalami bencana non alam, saya menyadari tujuan baik pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi anggaran, berkurangnya transfer pusat kedaerah hingga 665 Miliar tentu membuat dampak terhadap Alokasi Dana Desa, dimana kita ketahui besaran ADD minimal 10% dari APBD dikurangi DAK, tentu tanpa adanya kebijakan pemerintah daerah yang lebih pro terhadap desa ini sangat disayangkan,” Tandasnya.

Selain itu terdapat 7 (tuju) tuntutan Forum Desa yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten Banyuwangi. Tujuh tuntutan itu diantaranya,

1. Menuntut kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD)
2. Memohon Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus, Reward atau Bantuan Dana Khusus.
3. Memohon Pemerintah Daerah untuk tidak lepas tangan terkait tidak cairnya Dana Desa di 92 Desa.
4. Perlu adanya peraturan Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat desa sehingga tidak bergantung pada penerimaan Anggaran Desa.
5. Peningkatan Insentif RT/RW, menetapkan nominal Rp 100.000 sebagai batas minimun, dan atau memohon Insentif RT/RW dapat di alokasikan dari APBD.
6. Memohon adanya kebijakan daerah yang sinergis, kolaboratif dan berkelanjutan prihal Ketahanan Pangan.
7. Kepastian Pendirian Koprasi Desa Merah Putih (KDMP) Berkaitan dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan.

Dari ketujuh tuntutan tersebut fokus penting ialah dampak yang dianggap sangat fatal dari kebijakan pemangkasan anggaran terhadap penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang jauh dari UMK Banyuwangi.

“Baru-baru ini seperti yang kita ketahui prihal penetapan UMK, Banyuwangi sendiri memiliki UMK sebesar Rp2.989.000, penetapan ini justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi didesa, dimana Siltap perangkat desa jauh dibawah UMP,” Tandasnya.

Masih Rudi, “Maka dari itu kami memohon adanya peraturan Siltap atau penghasilan tetap perangkat desa, kasihan mereka bekerja hampir 24 jam memberikan pelayanan pada masyarakat.” Imbuhnya.

Sementara itu, Andrik Tri Waluyo, Kepala Desa Tegalharjo sekaligus Ketua PKDI, menyebut pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dirasakan oleh kepala desa dan perangkat.

“Efisiensi anggaran ini sangat dirasakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Kami berharap dari upaya ini ADD tidak turun terlalu drastis, dan terkait desa yang tahap II belum cair, sebelumnya sudah diingatkan agar cepat mengajukan karena aturan yang sangat mengikat, alhamdulillah desa kami sudah cair, meski begitu tidak serta merta akan saya tinggalkan, mari kita perjuangkan bersama-sama.” Terangnya.

Ia berharap adanya audiensi lanjutan bersama DPRD Komisi I dan eksekutif untuk meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) terkait ADD.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Mohamad Yanuarto Bramuda, S.Sos., MBA., MM, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten, menyikapi hal itu pihaknya mengajak semua untuk tidak berkecil hati, pihaknya juga telah memfasilitasi seluruh Kepala Desa untuk melakukan audiensi bersama untuk membahas secara teknis.

“Masalahnya sama, jadi solusinya harus kita cari bersama. Semua aspirasi kami tangkap dan akan kami diskusikan agar ada solusi, maka setelah ini saya mengajak seluruh Kepala Desa, ayo kita duduk bersama membahas secara teknis, kita hitung bersama, kita simulasi kan bagaimana sih yang paling mungkin,” katanya.

Ia juga mengungkapkan rencana Pemkab Banyuwangi tahun 2026 untuk menyiapkan reward desa senilai Rp25–50 juta bagi desa yang berprestasi dalam pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bappeda Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si., dalam kesempat itu mengajak pemerintahan desa untuk berjalan bersama-sama, menggali peluang yang ada.

“Kita disini sama-sama menjadi korban regulasi yang bertubi-tubi pada kondisi percepatan yang dianggap itu baik untuk program prioritas, namun kita tidak boleh berkecil hati masih banyak peluang, kita sisir pelan-pelan satu-persatu secara intensif, lebih detail, kita duduk bareng, kita perbaiki bersama baik itu sistemnya maupun cara belanjanya, bahkan bila ada peluang PADes yang perlu diupgrade, pemerintah daerah siap membantu, semua demi kemajuan kita bersama.” Ujarnya.

Dari DPMD Banyuwangi, Ida Fauziah menyampaikan bahwa pencairan Dana Desa tahap II sesuai PMK dijadwalkan awal Desember.

“Jika SK ADD sudah ditetapkan, aplikasi pencairan bantuan keuangan desa akan dibuka 31 Desember, dan 2 Januari sudah bisa upload. Mohon dokumen diteliti agar cepat cair,” ujarnya.

Namun demikian, Budiharto, Kepala Desa Karangbendo, menyampaikan keprihatinan mendalam.

“Ke depan gambaran desa terasa gelap. Bahkan ada permohonan dari kades agar Dana Desa dihapus saja supaya tidak menjadi beban,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, pimpinan RDP Marifatul Kamila, S.H menegaskan bahwa DPRD Komisi I serius mengawal persoalan desa, khususnya terkait siltap perangkat desa yang turun drastis dan tidak sesuai UMK.

“Kami sudah sejak jauh hari melakukan rapat kerja dan mendorong eksekutif melakukan rasionalisasi. Harapannya kebijakan Pemkab Banyuwangi ke depan lebih bijak dan berpihak pada perangkat desa,” pungkasnya. (*Sgt)