Home Blog Page 1469

Kapolres Lumajang Beserta Pejabat Utama Kunjungi Wilayah Kecamatan Kunir

LUMAJANG – Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K., M.H. melakukan kunjungan kerja di kecamatan Kunir, Senin (21/3) beserta pejabat utama Polres Lumajang dalam rangka cangkrukan Kapolres Lumajang dengan Jargon JARAN KENCAK (Jaga Rasa Aman Kerukunan harmonisasi Kebhinnekaan) dan Program WARAS (Wibawa Aman Ramah Aman dan Sinergritas).

Kunjungan kerja Kapolres Lumajang ini bertujuan mengenalkan diri sebagai pejabat baru di wilayah Lumajang dan bersinergi yang berkelanjutan dalam menciptakan HARKAMTIBMAS di wilayah Lumajang khususnya di Kunir. Selain itu memiliki maksud dan tujuan menyerap aspirasi instansi maupun masyarakat sebagai evaluasi peningkatan program kerja Polres Lumajang yang efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini selain dihadiri para pejabat utama Polres Lumajang, hadir pula Forkopimca Kunir, 11 Kepala desa, tokoh ulama dan masyarakat yang bersamaan dengan mengikuti kegiatan vaksin.

Kunjungan kerja diawali dengan sambutan Camat Kunir yang melaporkan tentang capaian vaksin di wilayahnya, sinergritas kamtibmas dan pengendalian serta pencegahan penularan wilayah kunir sangat sangat baik.

Kemudian dilanjutkan sambutan Kapolres Dalam sambutannya Kapolres menyatakan bahwa kunjungan di Kunir diluar dugaan sudah disiapkan betul dan seperti formal.
” Saya selaku Kapolres Lumajang membuat Jargon kearifan lokal Lumajang yaitu JARAN KENCAK yang kepanjangannya JAga RAsa amaN KErukunan hArmonisasi Kebhinekaan. Sedangkan Program Polres Lumajang yaitu WARAS kepanjangan Wibawa Ramah Aman dan Sinergritas”.
Kapolres mengakui dengan keterbatasan anggotanya dan Ka mengucapkan terima kasih atas sinergritas pemerintahan desa, SKD dan warga yang turut membantu meringankan tugas kepolisian dalam menjaga kamtibmas khususnya di wilayah Kunir.

Kunjungan kerja ini juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan sembako yang mengikuti vaksin.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dari masyarakat kepada Kapolres yg berjalan santai dan harmonis.
Kemudian kunjungan kerja diakhiri dengan foto bersama serta ramah tamah. (Bamb)

Gus Muhdlor Rangkul Semua Parpol Sukseskan Program RPJMD Kabupaten Sidoarjo

SIDOARJO – Demi tercapainya pembangunan infrastruktur dan merealisasikan program-program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor merangkul semua partai politik (parpol) untuk kolaborasi dan sinergi bersama membangun kota Delta.

“Yang terpenting adalah kolaborasi serta sinergitas antara seluruh komponen partai politik yang ada di kabupaten Sidoarjo. Memastikan bahwa setiap program yang ada di RPJMD kabupaten ini bisa masuk, mulai dari penganggarannya, perencanaannya dan sebagainya,” kata Gus Muhdlor usai menghadiri pelantikan dan rapat kerja DPD PAN Sidoarjo di Aston Hotel. Senin, (21/3/2022).

Dukungan dan peran partai politik melalui perwakilannya yang ada di legislatif memiliki peran penting dalam mengawal kinerja pemerintah. Selain sebagai fungsi kontrol, legislatif juga berperan dalam menentukan anggaran lewat fungsi bugeting atau politik anggaran yang ada di Badan Anggaran (Banggar).

“DPRD punya fungsi budgeting, fungsi kontrol dan fungsi regulasi untuk menyokong itu semua. ini penting bagi kami ada sinergitas, sehingga program-program yang ada di RPJMD kabupaten ini bisa terealisasi, ter-eksekusi sesuai dengan target dan bisa terkontrol dengan baik,” ujarnya.

Menurut Gus Muhdlor, pemerintah tidak bekerja sendiri, karena disana ada legislatif yang memiliki tugas mengawal capaian program-program kerja yang sudah tetapkan di RPJMD kabupaten.

“Termasuk salah satunya mewujudkan pembangunan infrastruktur kabupaten Sidoarjo yang butuh dukungan penuh secara anggaran. Jadi sinergitas ini yang harus tetap dijaga, khususnya oleh partai PAN,” terang bupati alumni Unair Surabaya itu.

Pada kesempatan yang sama di depan Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta para petinggi DPP PAN itu Gus Muhdlor menyampaikan, DPD PAN Sidoarjo salah satu partai yang aktif mengawal dan membantu kinerja bupati selama perjalan satu tahun ini. Dimana salah satu kader PAN Sidoarjo, Emir Firdaus yang juga menjabat Ketua DPD PAN Sidoarjo merupakan Wakil Ketua DPRD dan unsur pimpinan Badan Anggaran di DPRD Sidoarjo, posisi yang strategis dalam mengawal politik anggaran.

“Maka kami sampaikan tadi sama Ketum PAN bahwa, selama perjalanan satu tahun ini PAN merupakan salah satu partai yang mau bersama-sama memperjuangkan dengan baik setiap program yang ada di RPJMD kabupaten Sidoarjo, khususnya dibidang infrastruktur,” jelas Gus Muhdlor.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepada para kader PAN Sidoarjo untuk mendukung dan mengawal kinerja Bupati Sidoarjo karena menurut Zulhas garis perjuangan partai PAN dan partai PKB sama, yakni sama-sama memperjuangkan jalan tengah dalam berkebangsaan-nation.

Zulhas mendorong para kadernya agar berpolitik secara santun, tidak gampang marah dan tidak membuat gaduh. “Kader PAN dukung bupati Sidoarjo merealisasikan program kerja, berpolitik yang santun, jangan bikin gaduh dan aspirasikanperjuangan dalam bentuk perda,” tegas Zulhas. (Kominfo/Yl)

Polres Probolinggo Kota, Beri Apresiasi dan Pada Pengendara Yang Taat

PROBOLINGGO – Guna tingkatkan kesadaran bagi pengendara motor yang tidak tertib berlalu lintas, polisi di Kota Probolinggo, berikan buku saku surat Yasin

Dan bagi yang tertib berlalu lintas, petugas dari korps sabuk putih, memberikan hijab bagi pengendara perempuan, dan untuk pengendara pria oleh petugas diberi hadiah songkok.

Tujuan diberikannya buku surat Yasin dan perangkat ibadah ini, agar para pelanggar sadar apa yang dilakukan itu perbuatan yang salah, dan tidak mengulangi kembali pelanggaran lalu lintas, serta peningkatan iman dan taqwa di bulan puasa yang tinggal 2 pekan ini.

Kegiatan Satlantas Polres Probolinggo Kota, yang dinamakan ‘Menpura’ (Menjelang Bulan Ramadan), petugas mengajak warga untuk tertib berlalu lintas dan tertib protokol kesehatan, agar bisa melakukan ibadah puasa di bulan penuh rahmad dan ampunan, bisa melaksanakan puasa dengan sehat dan lebaran semangat di hari yang penuh fitri nanti.

Giat Menpura, akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah dan pemberlakuan Operasi Ketupat Semeru 2022 nanti.

Salah satu pelanggar, Muhsin (45), warga Perumahan Maharani, Kota Probolinggo, diberhentikan petugas karena tidak pakai helm dan masker, diberi himbauan akan bahaya pelanggaran saat berlalu lintas, sangat merugikan orang lain dan membahayakan keselamatan jiwa, ditambah petugas memberi hadiah buku saku surat Yasin, membuat malu dan sadar melakukan pelanggaran berlalu lintas kembali.

“Melanggar tidak pakai helm dan masker saat naik motor roda 3 untuk kirim air mineral dan tabung gas elpiji, diberi himbauan akan bahaya kecelakaan dan merugikan pengendara lain, ditambah diberi buku Yasin, untuk dibaca agar sadar untuk tidak melakukan pelanggaran kembali, dan pesan petugas Satlantas tingkatkan keimanan dibulan suci Ramadan” ujar Muhsin, saat dikonfirmasi detik jatim.

Juga dikatakan Aryati (40), pengendara tertib berlalu lintas, terimakasih bapak polisi atas kado yang diberikan berupa hijab, dan akan saya gunakan saat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kerudung pemberian petugas Sarlantas Polres Probolinggo, sangat bagus cara petugas untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

“Terimakasih kado pemberian petugas dari Sarlantas Polres Probolinggo Kota, berupa kerudung, karena tertib berlalu lintas, akan kami pakai saat beribadah di bulan suci Ramadan, yang tinggal beberapa hari ini, sangat bagus cara dilakukan petugas, agar warga sadar untuk tertib berlalu lintas” jelas Aryati.

AKP Roni Faslah, Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, kegiatan Menpura (Menjelang Bulan Ramadan), kita berikan kado hijab dan songkok untuk pengendara yang tertib berlalu lintas, dan buku saku surat Yasin diberikan bagi pengendara yang tidak tertib berlalu lintas, agar masyarakat sadar dan meningkatkan iman dan taqwa di bulan puasa nanti.

“Kita berikan hijab dan songkok bagi pengendara motor yang tertib berlalu lintas, dan bagi yang tidak tertib kita beri buku surat Yasin, agar tidak mengulangi perbuatan yang salah, dan sadar apa yang dilakukan merugikan diri sendiri dan orang lain, serta peningkatan iman dan taqwa di bulan suci Ramadan nanti” tegas AKP Roni.

Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo, terus melakukan upaya agar masyarakat semuanya bisa tertib berlalu lintas, dengan cara preventif, preemtif dan reppresif, dan pesan kepolisian: tingkatkan keimanan dan ketaqwaan di bulan Ramadan.( Wat)

Wali Kota Habib Hadi Sampaikan LKPJ 2021

Probolinggo,
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Sidang Utama, kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (21/3) siang.

Penyerahan dokumen LKPJ 2021 ditandai dengan penandatanganan berita acara dokumen LKPJ oleh wali kota, Ketua DPRD Abdul Mujib, Wakil Ketua 1 DPRD Haris Nasution, dan Wakil Ketua 2 DPRD Fernanda Zulkarnaen.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Penyampaian LKPJ kepala daerah merupakan penjabaran hasil kinerja pembangunan secara konstitusional yang harus disampaikan oleh kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam PP 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wali kota Habib Hadi menyampaikan pelaksanaan program-program unggulan yang menjadi prioritas pada kepemimpinannya. Diantaranya pada tahun 2021 dilakukan pembangunan rumah sakit baru (Ar Rozy), revitalisasi pasar baru, revitalisasi alun-alun, penambahan sarpras layanan damkar, pendidikan gratis dan seragam gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTSN dan beasiswa S1 untuk anak dari keluarga kurang mampu.

Selanjutnya, perolehan nilai total MCP dari KPK RI sebesar 93,60 merupakan nilai tertinggi kedua se- Provinsi Jatim dan urutan 18 nasional. Pemberian perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, GTT dan PTT juga 1.000 guru ngaji/guru sekolah minggu/pasraman dan klenteng.

Juga pemberian paket data untuk Ketua RT/RW, pelatihan kerja disertai dengan pemberian bantuan peralatan untuk wirausaha baru sehingga tumbuh 1.000 wirausaha/UMK baru.
Pendampingan usaha termasuk perizinan dan sertifikasi halal, penerbitan 4.751 kartu e-UMKM pintar, konservasi pantai permata serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hibah jasa listrik untuk rumah ibadah.

Tak hanya program unggulan saja yang disampaikan pada kesempatan itu. Habib Hadi juga mengemukakan sejumlah capaian kinerja keberhasilan Kota Probolinggo selama tahun 2021. Diantaranya adalah Opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020, penghargaan dari Komisi ASN yakni Anugerah Meritokrasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN kepada instansi pemda kategori baik dengan nilai 271,5. Penghargaan KLA tahun 2021 dengan tingkat Nindya, Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2021 dengan kategori utama, dan masih banyak lagi.

Dengan demikian ia atas nama Pemerintah Kota Probolinggo mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap elemen masyarakat yang turut bersama-sama berupaya menciptakan situasi kondusif di Kota Probolinggo.

“Sehingga tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib,” tutupnya . (Ali)

Rembuk Angka Stunting Menjadi Program Prioritas
Bupati Bondowoso

BONDOWOSO- Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, mengatakan, penurunan angka stunting menjadi program prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan stunting menjadi tanggung jawab bersama aparatur pemerintah dan masyarakat.

Demikian tegas Bupati Salwa Arifin, dalam rembuk stunting yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Pendopo Bupati, Senin (21/3/2022).

“Stunting menjadi tanggung jawab bersama baik aparatur pemerintah maupun masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.” papar Bupati.

Dari hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, kata beliau angka stunting di Bondowoso masih  berada di kisaran 37 persen. Ini yang menjadi atensi untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Bondowoso secara masif dan terintegrasi.

“Ini memerlukan perhatian kita bersama, kita mempunyai target penurunan stunting sebesar 14 % pada 2024, sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021,” ungkapnya.

Bupati Salwa Arifin berharap dengan rembuk stunting ini, semua pihak berkomitmen menurunkan angka stunting dengan menjadikan gerakan masif baik penyusunan program kerja, sasaran serta langkah konkret untuk penanggulangan angka stunting di Kabupaten Bondowoso.

“Mari kita bekerja di bidang masing-masing untuk melakukan penurunan angka stunting melalui intervensi spesifik demi mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas,” ungkapnya.

Di sampaikan, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Moh Imron, mengatakan, dari hasil analisa situasi, kemudian evaluasi pada 2022, dengan melibatkan OPD dan pejabat terkait, serta berdasarkan SK Bupati, ada 8 kecamatan dan 14 desa menjadi fokus penurunan stunting.

Delapan kecamatan antara lain Kecamatan Klabang Desa Blimbing, kemudian Kecamatan Grujugan di Desa Dawuhan dan Desa Pekauman, Kecamatan Binakal di Desa Bendelan, Kecamatan Kota Bondowoso di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Wonosari di Desa Plalangan, Kecamatan Cerme di Desa Solor dan Desa Cerme, Kecamatan Tenggarang di Desa Dawuhan dan Kasemek, Kecamtan Tamanan di Desa Sumber Anom, Sumber Kemuning dan Kemirian, dan terakhir di Kecamatan Tapen, di Desa Jurang Sapi.

“Ini berdasarkan SK Bupati yang menjadi fokus pada 2023,” tuturnya.

Lebih lanjut menurut, Dr. Moh Imron, tiap tahun lokusnya tidak sama, misal lokusnya tahun ini desa A, belum tentu tahun berikutnya menjadi lokus. indikatornya tidak hanya melihat pada gizi namun ada beberapa indikator lain.

“Bagaimana pola asuhnya selama balita, rumahnya layak huni atau tidak, mempunyai jamban apa tidak, itu semua menjadi faktor,” jelas Dr. Imron.(tim).

Thoriq Protes Terbitnya Izin Tambang di Wilayah Pesisir Pantai Selatan

LUMAJANG – Bupati Lumajang Thoriqul Haq memprotes keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menerbitkan izin tambang di wilayah pesisir pantai selatan Lumajang.

“Saya minta Kementerian ESDM untuk mencabut izin usaha pertambangan pasir di wilayah pesisir pantai selatan. Saya tidak ada urusan. Pokoknya saya minta rekomendasi untuk dicabut,” kata Thoriq, Senin (21/3/2022).

Menurut Thoriq, pihaknya telah berulang kali menyampaikan bahwa lokasi pesisir pantai selatan Lumajang tidak diperuntukkan sebagai aktivitas pertambangan.

“Dari Pemprov Jatim ini padahal sudah ada hasil lewat pansus pertambangan yang menyatakan bahwa pesisir pantai tidak untuk lokasi atau usaha tambang pasir,” tuturnya.

Thoriq menyebut masih ada sejumlah wilayah di pesisir pantai selatan Lumajang yang kini digunakan lokasi bisnis tambang oleh beberapa perusahaan karena mendapat izin langsung dari Kementerian ESDM.

Terkait berapa jumlah pertambangan di pesisir pantai selatan yang sudah mendapatkan izin, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang itu masih akan melakukan verifikasi.

‘Belum tahu, makanya saya protes ini kok bisa turun izinnya. Saya akan verifikasi ada berapa perusahaan,” tegasnya. (RED)

Pembentukan Tangguh Bencana di Desa Sumbermujur

LUMAJANG – Hari ini Senin (21/3/2022), bertempat di Aula SDN 01 Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, BPBD Kabupaten Lumajang melakukan kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Hadir di kegiatan tersebut jajaran Muspika Candipuro diantaranya Camat Drs Agus Samsul Hadi, Kapolsek Candipuro AKP Sajito, S.H., M.H, Korami 082l/09 Candipiro serta Kalaksa BPBD Lumajang dan jajaran.

Kepala Desa Sumbermujur, Yayuk Sri Rahayu menyambut baik kedatangan tamu dari Bappeda Jawa Timur dan Bappeda Kabupaten Lumajang,

“Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Desa Sumbermujur mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak bapak dari propinsi Jawa Timur serta BPBD Kabupaten Lumajang. Pada hari ini, untuk pertama kalinya Desa Sumbermujur dilakukan pembentukan desa tamgguh bencana,” kata Yayuk Sri Rahayu.

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.

“Dengan adanya program 6destana di Desa Sumbermujur ini, mudah mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa menjadi tanggap bencana bagi para kader yang ada disini,” imbuh Kades Yayuk. (Markasan)

Pemda Barut Gelar Rapat Mediasi Antara Batamad Dan PT. MPG

BARITO UTARA-Sebagai Pimpinan Daerah.Bupati Barito Utara H.Nadalayah menggelar rapat mediasi antara Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad)Barito Utara dan PT.Multi Persada Gatramegah(MPG).Mediasi dipandu oleh Sekretaris Daerah dalam rangka,penyelesaian sengketa lahan milik warga dan putusan peradilan Adat terhadap PT.MPG dengan putusan denda Adat atau membayar atas sanksi Adat,berupa denda singer sebesar Rp.900.000.000 sesuai dengan putusan sidang Adat.Pergelaran mediasi ini,telah dilangsungkan di Aula Rumah Dinas Bupati,Senin(21/3/2022). 

Mediasi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati,Sekda, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013 Muara Teweh,Kajari Muara Teweh, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lahei Barat, Pimpinan Dewan Adat(DAD)Dayak Barut,Komandan Batamad dan jajarannya,Damang Teweh Tengah, managemen PT.MPG dan undangan lainnya.

Setelah mendengar pokok permasalahan dan masukan saran dari semua pihak Bupati Barito Utara, H.Nadalsyah menginginkan permasalahan diselesaikan dengan win-win solution. “Seperti kata Kapolres agar menjaga nama Barito Utara aman dan sejuk untuk berinvestasi,”kata H. Nadalsyah. 

Bupati juga mengatakan bahwa selaku Pemerintah merasa dilema,dimana satu sisi menjaga iklim berinvestasi.”Sedangkan satu sisi nasib masyarakat Barito Utara ada di pundak kami,”jelasnya.

Pemda merupakan orang tengah dalam mengambil keputusan,harus objektif dalam menilai permasalahan.Untuk permasalahan lahan, sertipikat HGU PT.MPG dikeluarkan setelah clear and clean dari permasalahan sengketa tanah.”Seharusnya tidak ada lagi permasalahan bilamana sudah clear and clean,”ungkap H. Nadalsyah. 

Terkait tuntutan peradilan Adat,seperti penjelasan Kajari.Lanjut Bupati bahwa itu ada,akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum positif.”Sesuai Perda Provinsi Kalteng Nomor.16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah,pada penjelasan pasal 28 ayat (1) bahwa keputusan adat bersifat final dan mengikat para pihak,”sebut Nadalsyah.
 
Namun apabila para pihak sepakat untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional,maka itu menjadi hak para pihak,tetapi keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim,”terang Nadalsyah.

Dalam mediasi diputuskan bahwa pihak PT.MPG akan melaporkan ke managemen pusat,terkait putusan Peradilan Adat paling lambat 1 Minggu dan dalam waktu tersebut tidak ada aktivitas di lokasi yang disengketakan.  (SS)

Dukung Pengembangan Kota Hijau, Dinas PU CKPP Kab.Banyuwangi Akan Distribusikan 18.000 Pohon

Gempurnews.com, Banyuwangi – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DPU CKPP) Kabupaten Banyuwangi akan mendistribusikan 18.000 bibit pohon ayoman ditahun 2022. Hal ini merupakan bentuk dukungan Dinas PU CKPP pada Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

P2KH sendiri merupakan Program Nasional yang dikembangkan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bersama dengan pemerintah Kota/Kabupaten.

Bayu Hadiyanto, ST. MSi Kabid Penataan Ruang Dinas PU CKPP Kabupaten Banyuwangi saat dikonfirmasi awak media Gempurnews menjelaskan, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap wilayah kota setidaknya harus memiliki tiga puluh persen (30%) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dari 30% itu, RTH terbagi menjadi dua, diantaranya RTH Publik dan RTH Privat. Hal ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

“Setiap kota harus memiliki minimal 30% Ruang Terbuka Hijau ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dari 30% itu RTH terbagi dua, RTH Publik yang memiliki luas 20% dan RTH Privat luasnya 10%.” Papar Bayu kepada awak media, Senin (21/03/2022).

Dari 20% RTH Publik itu, Banyu juga menjelaskan, tidak semua RTH Publik berupa taman kota, namun jalur hijau ditepian jalan juga menjadi bagian dari RTH Publik.

“RTH Publik itu tidak hanya berupa taman, namun jalur hijau ditepian jalan itu juga merupakan RTH, jadi kita tidak hanya membangun jalan saja, jalur hijau disepanjang jalan itu juga kewenangan kita.” Jelasnya.

Dalam kesempatan itu Bayu juga menyatakan pihaknya telah berkolaborasi dengan berberapa bidang diantaranya Bidang Bina Marga yang membidangi pembangunan dan perawatan jalan.

“Kami berkolaborasi dengan semua bidang utamanya Bidang Bina Marga, bahkan Ketika UPT Bina Marga Provinsi maupun Nasional melakukan pelebaran jalan, kita nantinya yang melakukan Reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang ditebang.” Pungkasnya.

Adapun pengadaan 18.000 bibit pohon Banyu menegaskan, pengadaan pohon bukan bagian dari Dinas PU CKPP, bibit pohon didapat dengan gratis dari Kebun Bibit Kementrian Kehutanan yang berlokasi di kabupaten Jember.

“Bibit pohon didapat gratis, bukan pengadaan kami. Jadi kami hanya sebatas mendistribusikan, pengadaan kita hanya sebatas transportasi, dari mengambil sampai mendistribusikan.” Terangnya.

Dalam proses penanamannya pun tidak sepenuhnya dilakukan pihak dinas, sebagai bagian dari pemberdayaan pihaknya menggandeng pemerintah kecamatan dan desa agar bahu membahu bersama-sama.

“Untuk penanaman kami sengaja menggandeng pemerintah kecamatan dan desa, tujuannya tak lain pemberdayaan, kalau kita sendiri dari pihak PU yang menanam, pada akhirnya akan terbengkalai tidak ada perawatan. Namun dengan bekerja sama dengan pemerintahan kecamatan dan desa, setidaknya akan ada rasa memiliki dari mereka, dan tentu kedepannya sidikit banyak akan memberikan penjagaan maupun perawatan.” Bayu menuturkan. (Sgt)

Dongkrak Antusias Warga Lansia Untuk Vaksin, Polres Lumajang Bagikan Beras 10 Kg

0

LUMAJANG – Banyak langkah dilakukan Polres Lumajang dalam meningkatkan animo masyarakat khususnya lansia untuk aktif dalam mengikuti vaksinasi. Salah satunya dengan membagikan beras 10 kg bagi peserta lansia.

Kegiatan vaksinasi serentak tersebut dihadiri oleh Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D. S.I.K., M.H., bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Kasdim 0821 Lumajang Kapten Inf. Wahyu Utomo serta Perwakilan Dinas Kesehatan dan beberapa PJU Polres Lumajang dan ditinjau langsung melalui zoom meeting oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang berpusat di Pendopo Kabupaten Brebes. Senin (21/03/2022)

Nampak dalam kegiatan vaksinasi tersebut, ratusan lansia dari beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang nampak antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di Lobby Mapolres Lumajang.

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D. S.I.K., M.H. mengatakan sebagaimana arahan Wakapolri bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengecek perkembangan pencapaian atas program akselerasi vaksinasi bagi para lansia.

“ kegiatan ini rutin dilakukan sebagai langkah untuk meninjau perkembangan pencapaian vaksinasi bagi masyarakat umum, anak anak khususnya para lansia,” ucapnya

Kegiatan peninjauan tersebut dilaksanakan mengingat saat ini pencapaian vaksinasi untuk lansia masih rendah.
Dengan demikian perlu segera dilaksanakan akselerasi vaksinasi sehingga secepatnya bisa mencapai target yang sudah direncanakan.

” Segera lakukan akselerasi khususnya untuk para lansia, sasaran masyarakat untuk vaksin dosis 2 yang belum mencapai target 70% agar secepatnya dilakukan akselerasi pencapaian target sampai dengan bulan Mei 2022″ jelas AKBP Dewa putu Eka D, S.IK., M.H.

Meskipun saat ini progress pencapaian vaksinasi untuk masayarakat umum di Kabupaten Lumajang sudah mencapai 75,87 %, namun pencapaian progress bagi lansia masih dibawah target yaitu 62.4 %.

“untuk itulah perlu dilakukan langkah langkah terobosan guna mendongkrak pencapaian vaksinasi khususnya bagi para lansia, salah satunya member pelayanan antar jemput bagi warga atau lansia yang akan mengikuti vaksinasi dan juga memberikan paket beras bagi peserta lansia” pungkasnya (Bamb)