Home Blog Page 1490

Tongkat kepemimpinan Polres Bondowoso resmi diganti dari AKBP. Herman Priyanto kepada AKBP. Wimboko

0

Bondowoso -Tongkat kepemimpinan Polres Bondowoso resmi diganti dari AKBP. Herman Priyanto kepada AKBP. Wimboko dan acara pisah sambut ke duanya dilaksanakan di pendopo kabupaten, Kamis malam Kemudian Jum’at (25/2/2022) dilaksanakan upacara penyambutan Kapolres baru di Mapolres, AKBP.Wimboko dengan penyematan bunga.

Sementara Kapolres Bondowoso AKBP Herman Priyanto, dimutasi ke Mapolda Jatim dengan jabatan baru sebagai Kabagada Rolog Polda Jatim.

Usai acara penyambutan Kapolres Lama AKBP Herman Priyatno kepada seluruh jajaran menyampaikan,” Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam upaya menjaga Kamtibmas di Bondowoso.

Tentu masih banyak kekurangan di sana-sini, karena itulah saya juga mohon maaf atas segala kekurangan selama menjalan tugas di Bondowoso”, ungkapnya.

Kapolres Bondowoso yang baru AKBP Wimboko, dalam sambutan pertamanya mengatakan,” Selama ini dirinya punya cerita yang luar biasa dengan AKBP Herman Priyanto, bahkan saat ke duanya bertugas di Polrestabes Surabaya seringkali mendiskusikan berbagai hal salah satunya tentang penanganan Covid-19, manajemen operasional kepolisian, hingga manajemen pengelolaan anggota.

Karena itulah, dirinya sangat yakin apa yang sudah dilakukan AKBP Herman Priyanto luar biasa maka untuk itu, pihaknya akan terus melanjutkan program-program baik yang sudah berjalan. Untuk inovasi-inovasi lainnya akan dibicarakan lebih lanjut ke depan.

Apa yang sudah dilaksanakan Pak Herman akan saya lanjutkan. Kalaupun nanti ada inovasi tambahan, nanti akan kita diskusikan dan pertimbangkan secara komunikatif “, ujarnya.

Kapolres Bondowoso yang baru AKBP. Wimboko meminta dukungan seluruh jajarannya dalam melaksanakan berbagai tugas ke depan demi Kondusifnya Bondowoso.acara serah terima jabatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar dengan mengedepankan prokes ketat.(tim

Banyak Terpapar Covid-19, PN Jember di Sterilisasi

0

JEMBER – Kantor Pengadilan Negeri Jember yang ada di jalan kalimantan, No.3 Kecamatan Sumbersari, Jember, Sabtu (26/02/22) sekitar pukul 09.30 di sterilisasi oleh Relawan Palang Merah Indonesia untuk mencegah penyebaran covid-19 semakin luas.

Sterilisasi tersebut dilakukan setelah ada 12 orang di lingkungan Pengadilan Negeri, Jember terpapar covid-19, dan untuk mencegahnya sebanyak lima personil relawan palang merah melakukan penyemprotan seluruh area kantor.

Selain ruang staf dan ruang pelayanan, penyemprotan juga dilakukan di ruang persidangan meski saat ini pengadilan negeri jember memberlakukan sidang secara daring sebagai langkah pencegahan penyebaran covid-19.

“Kebetulan hari ini libur, jadi seluruh ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Jember ini di sterilisasi karena ada beberapa orang dari hasil Swab dinyatakan positif terkonfirmasi covid-19,” kata Rini Widiastuti, Kasubag Umum dan Keuangan, Pengadilan Negeri Jember.

Dengan membawa truk berisi 300 liter cairan disinfektan, Relawan PMI Jember melakukan penyemprotan di kantor pengadilan tersebut. Bahkan untuk penyemprotan di dalam gedung, relawan menggunakan cairan Eco Enzyme sebanyak 28 liter yang aman tanpa ada efek samping juga ramah lingkungan.

“Hari ini lima personil PMI Jember melakukan penyemprotan di Pengadlan Negeri Jember dengan membawa dua jenis yakni cairan disinfektan sebanyak 300 liter dan eco enzyme sebanyak 28 liter. Penyemprotan dilakukan mulai dari halaman kantor dan seluruh ruangan yang ada di didalam gedung dilakukan proses sterilisasi,” tutur Gigih Priambodo, Wakil Kepala Markas, PMI Jember.

Usai melakukan penyemprotan sekitar satu jam di Pengadlan negeri jember, dalam perjalanannya kembali ke Markas PMI, relawan juga mensosialisasikan pada masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta melakukan aktifitas diluar rumah dengan protokol kesehatan. (Humas PMI Jember / Son.)

Kang Marhaen, Serahkan 57 SK Jabatan Funsional Kesehatan Bagi PPPK

0

NGANJUK – Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional kesehatan, Kamis (24/02/2022).

Turut hadir dalam penyerahan SK tersebut para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk. Yaitu Sekretaris BKPSDM Dra. Sri Handariningsih, MM; Inspektur Daerah; Ir. Fadjar Judiono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kartimah, SE; Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Laksomono Pratignjo; Plt Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk dr. Tien Faridayani; dan Direktur RSD Kertosono dr. Hendriyanto.

Ada sebanyak 57 SK yang diserahkan. Hal itu sesuai usulan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk yang mengusulkan Nomor Induk Pegawai sejumlah 57 dokumen secara elektronik ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional (Kanreg) II Surabaya. Dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PPPK tersebut mulai 1 Maret 2022.

“Selamat dan sukses kepada semuanya. Selamat bergabung di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Harus ada semangat baru karena status PPPK sudah jelas. Dan tenaga PPPK dengan kontrak bisa terus diperpanjang sampai 30 tahun tergantung kinerja dan saya harap untuk terus bersungguh karena PPPK ini merupakan solusi alternatif,” pesan Kang Marhaen kepada para penerima SK PPPK.

Kang Marhaen juga berpesan untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di bidang kesehatan. Sebab hal itu juga menjadi bagian dari bentuk kinerja PPPK yang baru saja menerima SK.

“Ayo kita bangun budaya Nganjuk ini kalau kinerjanya bagus maka karirnya juga akan cemerlang. Dan saya harap betul PPPK tenaga kesehatan ini benar-benar maksimal dalam melayani,” tambah Kang Marhaen.

Usai prosesi penyerahan SK dan pemberian motivasi dari Kang Marhaen, sejumlah pejabat tersebut berkesempatan menyampaikan ucapan selamat. Secara berkeliling dan bergantian, para pegawai PPPK mendapat ucapan selamat sebagai bentuk apresiasi.
(Hum/ Anwar.S)

Harga Pupuk Non Subsidi Meroket, Petani Kelimpungan

0

LUMAJANG – Melonjaknya harga pupuk non subsidi yang terjadi di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyebabkan para petani menjerit. Sementara kuota pupuk bersubsidi juga terbatas.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) mengajak produsen dan distributor pupuk di Kabupaten Lumajang untuk mencari solusi agar kondisi tersebut tidak merugikan para petani.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Jumat (25/2/2022) Bunda Indah menuturkan, bahwa perwakilan kelompok tani telah mengadukan kondisi tersebut beberapa waktu yang lalu. Sebagian dari mereka ada yang membeli harga pupuk non subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Petani itu kalau harga produksinya turun, hanya sekali berteriak, tapi kalau harga pupuk naik, itu teriaknya kemana-mana, itu betapa sulitnya petani kalau pupuk yang mahal,” tuturnya.

Selain itu, dituturkan Bunda Indah, bahwa sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi Kabupaten Lumajang sudah seharusnya pertanian mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar para penyuluh pertanian turut berperan aktif untuk melakukan pendampingan, utamanya mengajak petani mendaftarkan diri pada RDKK.

“Kita ini, dinasnya harus bener, kiosnya juga bener, petaninya juga paham. Saya kira semua permasalahan pasti selesai,” lanjut terang dia.

Dalam kesempatan itu, Wabup Lumajang juga meminta agar dilakukan pengawasan terhadap oknum kios, maupun petani yang bermain pupuk subsidi di luar RDKK.

Sementara itu, Perwakilan PT. Petrokimia Gresik Mustofa mengatakan, bahwa kenaikan harga pupuk tidak hanya dirasakan oleh petani di Lumajang, namun juga dirasakan oleh banyak daerah. Ia menyebut stok pupuk subsidi maupun non subsidi untuk Kabupaten Lumajang masih mencukupi kebutuhan petani.

Menurutnya, terkait Harga Eceran Tertinggi (HET), dirinya pun telah memperingatkan kios melalui distributor resmi agar tidak melebihi harga jual yang sudah ditentukan.

“Kami sudah mewanti-wanti kepada kios. Setiap tahun kami lakukan pembinaan, harapannya tertib admin dan HET,” kata dia.

Mustofa juga menyebutkan, bahwa petani yang menyoalkan tentang pupuk susah didapat, biasanya tidak terdaftar dalam RDKK, sehingga kios pun tidak melayani permintaan pupuk subsidi yang diajukan.

Sementara, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Eko Sugeng Prasetyo mengungkapkan, bahwa dirinya juga akan meminta jajaran penyuluh untuk terlebih dulu mendata petani yang akan didaftarkan pada RDKK, sehingga saat portal pendaftaran sudah dibuka tinggal memasukkan saja.

Menurutnya, capaian RDKK Kabupaten Lumajang masih relatif kurang. “Pada saat pembukaan portal nanti dimasukkan, kita upayakan segera mendaftar,” ungkapnya.

Hal itu ditujukan agar jika RDKK Kabupaten Lumajang sudah memenuhi kuota maksimal, nantinya juga bisa diimbangi dengan pengajuan tambahan kuota pupuk subsidi untuk para petani.

LSM AKP, Desak Dinsos Buat Regulasi Yang Mengikat KPM Dan Supllier

0

BONDOWOSO – Setelah Kementrian Sosial (Kemensos) merubah pola pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM), ada masalah baru dalam penggunaan bantuan tersebut.

        “Sebelumnya BPNT diambil sendiri oleh Keluarga penerima manfaat (KPM) melalui ATM, lalu uangnya dibelanjakan kebutuhan pokok pada agen yang ditunjuk. Namun, Agen banyak yang curang dengan meminta ATM KPM diserahkan kepadanya,” kata, Drs. Edi Wahyudi, Ketua LSM AKP (Aliansi Kebijakan Publik).

Untuk menghindari kecurangan Agen, lanjutnya, pola pengambilan BPNT dirubah, Kemensos bekerjasama dengan PT POS Indonesia. KPM langsung menerima tunai bantuan tersebut melalui Kantor Pos terdekat.

        Ditambahkan, dengan sistem baru ini, justeru KPM dan supllier semakin tidak terkendali. BPNT yang seharusnya dibelikan kebutuhan pokok, justru dibelikan barang-barang konsumtif yang tidak sesuai perutukannya.

        Oleh karena itu, agar BPNT tersebut digunakan sebagai mana mestinya, Dinsos sebagai pengawas penyaluran BPNT di Kabupaten Bondowoso harus membuat regulasi yang mengikat pada KPM.

        “Artinya, jika ada KPM yang membelanjakan BPNT tidak sesuai peruntukannya, Dinas SP2KB (Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memberikan sanksi. Sanksi yang paling ditakutkan KPM dicoret sebagai penerima BPNT,” kata Edi, sapaannya, sabtu (26/2).

        Hal yang sama, lanjutnya, juga harus diberlakukan pada supllier yang menyediakan bahan pokok, hususnya beras. Sejak perubahan pola tersebut, disamping supplier kebutuhan pokok semerawut, KPM dibebaskan membeli kebutuhan pokok pada siapapun.

        Ditambahkan, setelah saya cek ke lapangan, ternyata banyak supllier abal-abal yang mengambil manfaat dengan perubahan pola penyaluran BPNT ini. Akibatnya, KPM mendapatkan beras yang tidak standar atau berkwalitas, banyak kapangnya, dan lain-lain.

        Kondisi ini harus ditangkap oleh Dinas SP2KB dan mencari solusinya. Dengan membuat aturan pada supplier. Misalnya, supplier harus memenuhi sejumlah persyaratan kalau mau bekerjasama dengan Dinas SP2KB jika akan menyediakan kebutuhan pokok pada KPM, " papar edy.

        Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas SP2KB, Anisatul Hamidah, Msi mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi, baik kepada KPM maupun supplier. Karena Dinas SP2KB hanya menjalankan regulasi dari Kememsos.

        “Jika ada KPM dan Supplier nakal, laporkan saja pada kami. Nanti kami akan meneruskan laporan tersebut pada Kemensos. Saya yakin Kemensos akan memberikan sanski pada KPM dan Supplier nakal,” jelasnya sabtu (26/2). (Dar)

Sebagian Besar Wilayah Kota Pasuruan Terendam Banjir Akibat Hujan Deras

0

PASURUAN – Akibat hujan deras yang mengguyur Kota Pasuruan sejak sore hari pada Jumat (25/02/2022), tiga kecamatan terendam banjir hingga lutut orang dewasa

Beberapa titik lokasi baik di dalam kota maupun pinggiran. Banjir tampak di kawasan, kelurahan Tambaan Kota Pasuruan dan masuk sebagian rumah warga

Selain itu, banjir juga merendam sejumlah jalan dan pemukiman di wilayah Kecamatan Bugul Kidul Gadingrejo Kecamatan Purworejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Menurut Mulyadi selaku aktivis peduli lingkungan, banjir terjadi di semua kecamatan di Kota Pasuruan dengan ketinggian antara 40 – 50 cm.

“Lebih parah lagi di Jalan Jawa, gorong gorong penuh sulit pembuangan lalu di Jalan Raden Patah ketinggian mencapai 50 cm,” kata Mulyadi.

Menurut dia pula, hingga saat ini kondisi di lapangan, dikhawatirkan ada luapan air Sungai Welang, Sungai Gembong, dan Sungai Petung.

“Beruntung banjir kali ini hanya guyuran hujan yang lebat tidak bersaman dengan luapan air dari sungai sehingga tidak ada korban jiwa, baik sakit maupun meninggal dunia,’ imbuhnya. (ariepas)

Ketua Umum Peradi Berikan Pembekalan Kepada Ratusan Advokat di Kota Bandung

0

BANDUNG – Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan memberikan pembekalan bagi 600 advokat baru.Para advokat sudah selesai menjalani pendidikan, ujian advokat dan pelantikan di pengadilan tinggi.

600 advokat baru mendapatkan pembekalan dari Peradi Kota Bandung sebelum turun jadi penegak hukum.
“Pembekalan ini merupakan kiat dan langkah-langkah setelah para advokat ini memiliki kantor hukum sendiri dan terjun langsung di masyarakat, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip maupun etika bahwa advokat sama seperti penegak hukum lainnya, yakni polisi, jaksa, dan hakim,” ujar EA. Zaenal Marzuki,

Wakil Ketua DPN Peradi saat mendampingi Otto Hasibuan dalam Pembekalan Advokat Peradi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Kamis (24/2/2022).
Ia yang turut memberi pembekalan bagi para advokat ini, menekankan soal etika dan moral sebagai advokat di tengah citra profesi advokat di mata masyarakat yang sedang kurang baik.

“Jadi bila advokat tetap memegang kuat etika, prinsip, dan moral yang juga terdapat dalam undang-undang mengenai advokat, profesi advokat akan tetap mulia di masyarakat,” imbuhnya

Peradi berharap advokat yang baru dilantik ini memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi. Terlebih, kata dia, menjadi seorang advokat merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Harapannya muncul pengacara-pengacara tangguh dan memiliki mental yang kuat. Dan kita para pengacara tidak akan pernah membeda-bedakan siapa klien kita, karena menjadi pengacara merupakan bentuk pengabdian,” tambah Zaenal Marzuki.

Di masa pandemi, Peradi berharap para advokat tidak berhenti bergerak dalam membantu masyarakat terdampak.

“Kita juga memberikan vaksin gratis kepada masyarakat. Kita pun melakukan pemberian bantuan sembako ke masyarakat yang membutuhkan, terutama yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini,” Ungkap Pengacara Senior Asal Kabupaten Jember. (Son)

Sarasehan Peduli Sampah, Puncaki Rangkaian Kegiatan HPSN 2022

0

PROBOLINGGO –
Puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo menggelar Sarasehan “Peduli Sampah Untuk Probolinggo Hebat dan Handal”, Jumat (25/2) di Kantor UPT Laboratorium Lingkungan.

Agenda yang diawali dengan kegiatan “Ayo Gowes Bersihkan Sampah” (AGBS) tersebut dibuka Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Setiorini Sayekti yang diikuti oleh kepala perangkat daerah terkait, camat, lurah serta mitra kerja DLH.

Dalam laporannya, Kepala DLH Rachmadeta Antariksa menyampaikan agenda sarasehan ini adalah sarana diskusi untuk menentukan strategi dalam mengelola sampah. “Dengan sarasehan ini nanti kita akan berdiskusi bagaimana pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah kedepannya di Kota Probolinggo ini,” terang Deta-sapaan akrabnya.

Dalam HPSN tahun 2022 ini, DLH setempat berkolaborasi dengan Perkumpulan Peduli Sampah (PAPESA) mengusung tema “Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun Proklim” dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 17/2. Beberapa diantaranya adalah Talk Show HPSN di Radio Suara Kota, aksi pungut sampah di perkantoran, sekolah dan lingkungan masyarakat, Apel Peringatan HPSN, One Day No Plastic serta podcast tentang lingkungan di kantor DLH.

Mewakili Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Asekbang Setiorini Sayekti menyampaikan 3 pesan orang nomor satu di Kota Probolinggo terkait pengelolaan sampah. Yakni, kepedulian pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama dalam penyediaan sarana prasarana kebersihan dan kedisiplinan dalam penegakan regulasi.
Asekbang Rini-sapaan akrabnya- mencontohkan, untuk menumbuhkan semangat kepedulian, hasil pengelolaan sampah harus memiliki manfaat ekonomi.

“Dengan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana ada nilai ekonomi yang didapatkan juga, maka ini rasa memiliki, rasa kepedulian ini juga biasanya akan tumbuh,” terangnya.

Kedepan, dirinya ingin wawasan lingkungan bisa diajarkan kepada anak sedini mungkin. “Jadi diharapkan bahwa sedini mungkin budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan ini bisa tumbuh dan akan terus terbawa sampai dengan tua dan sampai dengan nanti ke anak-anak dan cucunya,“ harap Rini.
Turut dipamerkan di lokasi acara, beberapa produk daur ulang hasil pengelolaan limbah sampah. Antara lain keset kain, sandal, tas, wadah tisu, tempat pensil, bros dan aneka aksesoris lainnya.
Ketua Pelaksana HPSN 2022 sekaligus Ketua Papesa, Budi Krisyanto yang bertugas menjadi moderator, menegaskan kembali pesan wali kota terkait pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Budi menyinggung mengenai terbatasnya daya tampung Taman Pemrosesan Akhir (TPA) dalam mengelola sampah. Sehingga diharapkan masing-masing warga berkomitmen untuk mengurangi produksi sampah dari sumbernya.

“Kita ada pekerjaan rumah bersama, untuk mengurangi sampah dari setiap sumbernya, supaya semakin hari semakin berkurang, supaya umur TPA lebih panjang lagi, tidak segera overload,” terang mantan Kepala Dispopar itu.
Selain Papesa, dukungan pelaksanaan HPSN Tahun 2022 ini juga datang dari Formalis (Forum Masyarakat Peduli Sungai), Pokdarwis (Kelompok Masyarakat Sadar Wisata), PGS Ceria (Penarik Gerobak Sampah Cekatan, Ramah, Inovatif dan Amanah), PT KTI, PT Pegadaian, TP PKK Kota Probolinggo serta masyarakat.(Ali)

Bupati dan Wabup Kompak Apresiasi PMI Kabupaten Jember

0

JEMBER – Bupati H Hendy Siswanto dan Wabup KH. Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) kembali mengapresiasi PMI Kabupaten Jember yang aktif ikut dalam Jember Hadir Untuk Rakyat (JHUR). Saat acara JHUR di Kecamatan Panti, Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun secara kompak mendukung PMI yang aktif dalam banyak kegiatan di Kabupaten Jember. Salah satunya dalam kegiatan JHUR Pemkab Jember.

Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun sama-sama menilai PMI sebagai lembaga kemanusiaan memberikan manfaat besar kepada masyarakat Jember. Tidak hanya dalam pelayanan dalam memebuhi kebutuhan darah bagi pasien saja. Tetapi juga kegiatan kemanusiaan lainnya, salah satunya dalam penangan COCVID-19.

Bahkan, Bupati Hendy kembali menemui petugas donor darah yang sedang melayani masyarakat di kecamatan Panti. Orang nomor satu di Jember itu menanyakan jumlah relawan pendonor yang ikut donor. Pun dengan Wabup Gus Firjaun yang menanyakan tentang syarat-syarat menjadi relawan pendonor darah. “Apa syarat untuk bisa ikut donor darah,’ kata Gus Firjaun kepada petugas Unit Donor Darah (UDD).

Kedua pemimpin Pemkab Jember itu saat berkunjung ke pelayanan donor darah UDD PMI Kabupaten jemebr didampingi dr Ayu Dwi Anggraini, kepala Klinik Pratama PMI Kabupaten Jember serta dr Joy dari PMI juga. Atas pertanyaan itu, dr Ayu menyatakan ada beberpa syarat agar pendonor bisa lolos. “Antara lain usia minimal 17 tahun, lolos screening tensi, HB dll,” imbuhnya. Dari kegiatan donor darah diperoleh 8 kantong, 5 kantong dan 3 kantong.

Selain itu, PMI juga menggelar promosi kesehatan. Jenis Promkes yang dilaksanakan adalah siaran keliling dengan materi disiplin melaksanakan prokes dan manfaat vaksinasi, dimulai pada pukul 09.00 -10.30 route yang di ambil adalah Desa Panti, Desa Serut dan Desa Glagahwero.

Kemudian pembagian masker kain, sasaran para pendonor yang tidak menggunakan masker saat berdonor dan masyarakat sekitar lokasi donor yang tidak memakai masker. Hal ini dilakukan untuk pencegahan virus corona varian omicron sekaligus edukasi kepada para sukarelawan donor darah bahwa prokes harus di laksanakan dengan disiplin. Selain itu juga layanan ambulance PMI dan medis memberikan pertolongan pertama kepada salah satu pelaksanan kegiatan yang mengalami gangguan kesehatan. (Son)

Peduli Penderita Gizi Buruk, Polsek Besuk Berikan Bantuan

0

PROBOLINGGO – Rifka Dina Aulia, warga Dusun Krajan, RT 010 RW 003, Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo itu nampak terbaring lemah di atas kasurnya.

Bocah berusia 7 tahun itu menderita gizi buruk dan lahir secara prematur. Dina lahir ketika berusia 8 bulan dalam kandungan dan sempat pernah dirawat di RSUD Waluyo Jati selama 50 hari.

Penderitaannya kian bertambah setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk selamanya.

Setiap hari, Dina dirawat oleh neneknya, Sato Sari (69). Ekonomi mereka juga kurang baik. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari si nenek mengaku kesulitan.

Kabar itu pun didengar oleh Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi. Ia bergerak cepat dan mengutus Kapolsek Besuk, AKP Taufik Nurhidayat mengunjungi rumah Dina, pada Kamis (24/2/2022).

Kedatangan Kapolsek Besuk bersama Bhabinkamtibmas disambut baik oleh keluarga Dinas. Di sana, Kapolsek memberikan bantuan tali asih berupa perlengkapan pakaian dan makanan yang mengandung gizi tinggi serta santunan berupa uang tunai kepada keluarga Dina.

Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi mengatakan, kepedulian kepada warga disabilitas memang harus tertanam ke dalam diri seluruh masyarakat khususnya warga Kabupaten Probolinggo.

“Di usia adik Dina saat ini merupakan masa yang penting baginya. Anak-anak sebayanya biasanya bermain dan belajar bersama. Semoga adik Dina selalu diberikan kesehatan dan bantuan yang kami berikan bisa sedikit meringankan beban Dina dan keluarga,” pungkas Kapolres Probolinggo. (tim)