Sidoarjo | Gempurnews – Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai tuan Garuda Al Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Garuda Al, Binar, Microsoft, dan Kementerian Komdigi dengan Pemkab Sidoarjo. 150 ASN admin medsos OPD Sidoarjo serta 50 pelaku UMKM diundang menjadi pesertanya. Acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo pagi tadi, Selasa, (21/4) dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia.

Empat narasumber dihadirkan dalam Garuda Al Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo. Antara lain Arief Suseno yang menjabat sebagai Al Skills Director Microsoft Indonesia, Abdul Mughits dari pegiat UMKM dan Al Jawa Timur serta Yuliar M Zega Widyaiswara Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Sinar Hadi Wijaya yang merupakan CEO Dapoer Digital Kreatif.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan Garuda AI Impact Summit 2026 menjadi langkah strategis dalam
akselerasi teknologi daerah. Disampaikannya Artificial Intelligence (AI) saat ini bukan lagi sekadar tren teknologi. Melainkan instrumen vital untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Hari ini, Sidoarjo tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi kontributor utama dalam agenda strategis nasional melalui Garuda Al Impact Summit 2026,” ucapnya.

Ainun Amalia mengatakan implementasi pemerintah digital di Sidoarjo bukan sekadar wacana. Kabupaten Sidoarjo telah membangun fondasi ekosistem digital yang kokoh dan inklusif. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen nyata transformasi daerah yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo.
“Kehadiran Al harus kita pandang sebagai “pengungkit” yang akan memperkuat tiga
pilar utama pembangunan kita,” ujarnya.
Tiga pilar utama pembangunan tersebut ungkap Ainun Amalia yakni akselerasi tata kelola pemerintahan (smart governance), transformasi komunikasi publik yang responsive serta Inklusivitas ekonomi digital bagi UMKM. Disampaikannya bahwa integrasi Al dalam sistem pemerintahan daerah ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy).
“Kita ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping namun lebih cerdas dalam melayani,” ucapnya.
Ainun Amalia juga menyampaikan Kabupaten Sidoarjo terus mewujudkan transformasi komunikasi publik yang responsive. Seluruh ASN di Sidoarjo harus mampu menjadi garda terdepan dalam diseminasi informasi yang cepat, akurat, dan adaptif.
“Al hadir sebagai mitra strategis untuk mendeteksi isu secara dini dan menyusun narasi publik yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Ainun Amalia Kabupaten Sidoarjo akan memastikan inklusivitas ekonomi digital bagi para pelaku UMKM Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan memastikan bahwa kecanggihan teknologi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar. Tetapi juga
menjadi alat produksi bagi UMKM Sidoarjo untuk naik kelas dan bersaing di pasar global.
“Ini adalah peluang emas bagi 150 ASN dan 50 pelaku UMKM terpilih untuk mendapatkan keterampilan aplikatif yang nyata melalui sesi penyampaian materi dan diskusi nanti. Jadikan forum kolaboratif lintas sektor ini sebagai ruang untuk belajar, berinovasi, dan menciptakan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan penyelenggaraan Regional AI Summit kali ini memiliki beberapa sasaran utama. Salah satunya untuk menghasilkan Peta Jalan Komitmen Al Lokal (Local Al Commitment Roadmap). Peta Jalan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Sidoarjo.
“Hasil dari peta jalan lokal ini akan dikonsolidasikan ke dalam Buku Kebijakan AI (AI Policy White Paper) yang akan diluncurkan pada puncak acara National Al Summit mendatang,” ucapnya.
la juga berharap penyelenggaraan Garuda Al Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo dengan tema “Al For Digital Economic” akan membangun fondasi ekosistem digital yang inklusif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ekonomi digital bagi UMKM. (Yl)

PROBOLINGGO – Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda pembacaan dan penandatanganan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025 diwarnai ketegangan. Ketidakhadiran Walikota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam momen krusial tersebut memicu kritik pedas dari sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang menilai pemerintah daerah kurang menunjukkan itikad serius dalam mempertanggungjawabkan kinerja tahunannya.

Rapat yang seharusnya menjadi puncak evaluasi atas capaian kinerja pemerintah selama tahun 2025 itu terpaksa mengalami dinamika alot. Meski Wakil Walikota hadir, para anggota dewan menegaskan bahwa LKPJ adalah mandat personal dan konstitusional dari seorang Kepala Daerah.

Robit Riyanto, Anggota Pansus LKPJ sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, menyayangkan buruknya pola komunikasi eksekutif. Menurutnya, ketidakhadiran Walikota seharusnya disertai alasan yang kuat dan bukti fisik yang jelas jika memang sedang menjalankan tugas ke instansi yang lebih tinggi (Presiden, Menteri, atau Gubernur).

“Ini laporan pertanggungjawaban Walikota, bukan Wakil Walikota. Secara aturan, kehadiran memang bisa diwakilkan, namun harus ada komunikasi yang jelas dan bukti undangan resmi jika ada tugas lain yang mendesak. Kejadian hari ini menunjukkan kurangnya komunikasi antara pimpinan daerah dengan lembaga dewan,” tegas Robit dalam keterangannya, Senin (20/04/2026).

Robit menambahkan bahwa sebagai lembaga pengawas, dewan memerlukan kehadiran figur utama pengambil kebijakan guna memastikan rekomendasi yang diberikan dapat langsung dipahami dan ditindaklanjuti secara strategis.

Senada dengan Robit, Imam Hanafi yang juga merupakan Anggota Pansus LKPJ dan Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan kekecewaannya atas penundaan jadwal akibat ketidakhadiran tersebut. Ia menekankan bahwa rekomendasi Pansus mengandung poin-poin krusial terkait perbaikan perencanaan dan penyerapan anggaran.

“Harapan saya sebenarnya lebih cepat lebih baik agar rekomendasi terkait perencanaan dan penyerapan anggaran ini bisa segera ditindaklanjuti. Kita ingin ada perbaikan nyata agar permasalahan di tahun 2025 tidak terulang kembali di masa depan. Keputusan pimpinan untuk menunda hingga Senin depan (27 April) harus menjadi momentum bagi Walikota untuk menunjukkan komitmennya hadir secara langsung,” ujar Imam Hanafi.

Dengan penundaan tersebut, disepakati penandatanganan rekomendasi DPRD tentang LKPJ Walikota akan dilaksanakan pada hari Senin, 27 April mendatang.

Lumajang – Unit II Sat Intelkam Polres Lumajang melakukan pengecekan langsung terhadap stok dan distribusi LPG non subsidi di Agen Non-PSO PT. Bumi Cemerlang Abadi yang berlokasi di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang, JF Meteorologi Bidang Perdagangan Diskopindag Lumajang, serta Ps. Kanit Intelkam Polsek Sukodono.

Pengecekan dilakukan sebagai respons atas lonjakan permintaan LPG non subsidi pasca diterbitkannya Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait distribusi LPG.

Dari hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), diketahui terjadi peningkatan signifikan pada permintaan LPG non subsidi, terutama ukuran 12 kilogram. Kondisi ini dipicu oleh peralihan konsumsi masyarakat dari LPG subsidi ke non subsidi, serta kekhawatiran akan ketersediaan LPG di tingkat pangkalan.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar melalui Kasubsi Pidm Si Humas Ipda Suprapto menjelaskan, peningkatan kebutuhan LPG non subsidi saat ini berdampak langsung pada ketersediaan stok di tingkat agen.

“Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ketahanan stok LPG non subsidi di agen saat ini sangat terbatas, hanya berkisar satu hari. Ini tentu menjadi perhatian serius karena permintaan masyarakat meningkat cukup tajam,” ujar Ipda Suprapto.

Ia mengungkapkan, sebelum adanya kebijakan pemerintah daerah, stok LPG di agen relatif stabil, dengan rincian LPG 5,5 kg sebanyak 50 tabung, LPG 12 kg sebanyak 100 tabung, dan LPG 50 kg sebanyak 20 tabung.

Namun setelah kebijakan tersebut, stok meningkat menjadi 100 tabung untuk 5,5 kg, 250 tabung untuk 12 kg, dan 50 tabung untuk 50 kg.

“Meski terjadi penambahan stok, lonjakan permintaan yang lebih dari dua kali lipat membuat ketersediaan tetap terbatas. Bahkan, pola pembelian masyarakat juga berubah, dari yang sebelumnya melalui pangkalan, kini banyak yang langsung membeli ke agen,” jelasnya.

Selain itu, terjadi kenaikan harga LPG non subsidi di tingkat konsumen. LPG 5,5 kg naik dari Rp92.000 menjadi Rp110.000, LPG 12 kg dari Rp204.000 menjadi Rp240.000, dan LPG 50 kg dari Rp943.000 menjadi Rp1.177.000.

Menurut Suprapto, kondisi ini berpotensi memicu panic buying di masyarakat apabila isu kelangkaan terus berkembang. Terlebih, sistem distribusi saat ini masih bergantung pada pasokan dari SPPBE di Kabupaten Pasuruan dengan dukungan armada yang terbatas.

“Jika tidak ada intervensi berupa penambahan pasokan dan penguatan distribusi, maka berpotensi terjadi kelangkaan, kenaikan harga lanjutan, hingga terganggunya aktivitas rumah tangga dan sektor usaha seperti Horeka dan UMKM,” tegasnya.

Polres Lumajang bersama instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya melakukan koordinasi lintas sektor, pengecekan langsung ke agen, serta pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi.

Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, termasuk mendorong penambahan kuota LPG non subsidi dari SPPBE, serta pengawasan harga di tingkat agen dan pangkalan.

Selain itu, Satreskrim Polres Lumajang diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap potensi penyimpangan distribusi, seperti penimbunan dan spekulasi harga. Sementara itu, Satbinmas diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli LPG sesuai kebutuhan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di wilayah Lumajang,” pungkasnya.