KALBAR – PLN memiliki daya mampu listrik sekitar 634,2 MW di Kalimantan Barat hingga akhir Mei 2021. Sementara beban puncak konsumsi listrik di wilayah ini hanya 412,8 MW.

PT PLN menyatakan memiliki kecukupan dan ketersediaan daya listrik yang andal saat ini. Oleh karena itu, perusahaan setrum pelat merah ini siap mendukung pertumbuhan usaha pelaku bisnis, industri, dan investasi pertambangan di Kalimantan.

Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Muhammad Iqbal Nur mengatakan sistem kelistrikan di Kalimantan cukup andal. Cadangan listrik (reserve margin) yang dimiliki oleh PLN mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah.

Untuk sistem kelistrikan Khatulistiwa yang melayani Provinsi Kalimantan Barat, PLN memiliki daya mampu sekitar 634,2 MW hingga akhir Mei 2021. Sementara beban puncak konsumsi listrik tertinggi di wilayah tersebut hanya 412,8 MW.

Kemudian untuk sistem interkoneksi yang melayani Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, memiliki daya mampu sebesar 1.578,3 MW. Dengan beban puncak tertinggi sebesar 1.265,497 MW. Adapun sistem interkoneksi ketiga provinsi tersebut memiliki cadangan daya sebesar 312,813 MW.

“Dengan reserve margin sebesar 221,4 MW, atau sekitar 35% dari daya mampu di sistem kelistrikan Khatulistiwa, PLN siap mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalbar selama permintaan tetap ada,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip dari Katadata

Iqbal menyebut masih banyak potensi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yang bisa didorong. Jika kondisi kelistrikan andal maka Kalimantan Barat dapat semakin meningkatkan perekonomian masyarakat.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril mengatakan Kalimantan memiliki potensi alam luar biasa. PLN pun akan siap mendukung para pelaku usaha agriculture, perikanan, perkebunan, dan juga industri pertambangan.

Dia berharap, keberadaan PLN dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, membantu meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian masyarakat. Namun, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, PLN juga membutuhkan dukungan stakeholder khususnya pemerintah daerah.

“Kami siap berkomunikasi dengan para pelanggan dan calon pelanggan untuk meningkatkan ekonomi di Kalimantan,” kata Bob Saril.

Sementara Gubernur Kalbar, Sutarmidji, mengatakan Kalbar memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Beberapa industri pertambangan juga mulai tumbuh di wilayah tersebut. Di samping itu, Kalbar memiliki pelabuhan laut internasional yang akan berkembang menjadi kawasan industri yang pastinya membutuhkan energi listrik dalam jumlah yang besar.

“Saya berharap, smelter-smelter yang akan dibangun di Kalbar sepenuhnya menggunakan listrik dari PLN,” kata Sutarmidji.

Dia berharap PLN terus berupaya melistriki desa-desa yang belum berlistrik. Karena ada banyak desa yang memiliki potensi pengembangan ekonomi masyarakat, seperti sektor pertanian dan perkebunan, serta para pelaku UMKM.

“Untuk menggerakkan usaha pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi tentunya dibutuhkan energi listrik, terutama menggerakkan mesin produksi. Saya berharap PLN dapat terus meningkatkan mutu layanannya,” kata Sutarmidji.

KALTENG – Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi pemenang Indeks Kelola 2019 untuk kategori Pembangunan Bidang Kesejahteraan. Kabupaten yang pernah menjadi calon ibu kota baru itu berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 5,8% pada 2017 menjadi 5,1% pada 2018.

Indeks Kelola adalah penghargaan yang diberikan Katadata Indonesia kepada kabupaten maupun kota yang berhasil dan efektif mengelola anggaran daerahnya. Indeks Kelola tahun ini memasuki tahun kedua sejak penghargaan ini pertama kali diluncurkan pada 2018.

Kabupaten Gunung Mas merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002. Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang cocok untuk perkebunan.

Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi penopang perekonomian Kabupaten Gunung Mas. Kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 32,4%.

Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Jaya S. Monong dan Wakil Bupati Efrensia L.P. Umbing ini luasnya mencapai 10.804 km persegi dengan jumlah penduduk 137.667 jiwa. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gunung Mas mencapai Rp 1,17 triliun.

Menurut Katadata Insight Center (KIC), Kabupaten Gunung Mas mendapatkan penilaian baik dalam bidang kesejahteraan karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 12,07%. Angka kemiskinan di kabupaten tersebut turun dari 5,8% pada 2017 menjadi 5,1% pada 2018.

Penurunan angka kemiskinan tersebut berkat dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada 2017. “Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menawarkan tiga program bantuan sosial terpadu, yakni berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,” kata KIC dalam Laporan Indeks Kelola 2019.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Seperti dikutip dari situs gunungmaskab.go.id, Efrensia mengatakan, kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial bagi daerahnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengidentifikasi tiga indikator permasalahan kemiskinan, yakni jumlah penduduk miskin yang cukup besar, ketimpangan kemiskinan antarwilayah, dan pelayanan dasar penduduk miskin yang masih tertinggal.

Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut adalah peningkatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengembangan perumahan, sanitasi, dan air minum. Selain itu, ada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan usaha kecil serta mikro bagi keluarga miskin.

Berdasarkan alokasi APBD, Kabupaten Gunung Mas menempatkan anggaran pendidikan sebesar 22% (Rp 257,4 miliar), anggaran kesehatan 13% (Rp 152,1 miliar), dan ekonomi 6% (Rp 70,2 miliar). Dari ketiga indikator tersebut, KIC memberikan nilai 8 untuk ketepatan alokasi APBD bidang pendidikan, nilai 2 untuk bidang kesehatan, dan 1 untuk bidang ekonomi. Dari sisi keberhasilan pembangunan, pembangunan di bidang pendidikan mendapatkan nilai 6, kesehatan mendapat nilai 2, dan kesejahteraan mendapat nilai 8.

Dalam penyusunan Indeks Kelola 2019, proses seleksi awal dilakukan terhadap 508 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kabupaten dan kota yang lolos seleksi awal dibagi berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan volume APBD. Setelah itu, dilakukan penilaian berdasarkan sejumlah indikator dengan angka pembobotan tertentu, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan.

Indikator pada masing-masing kategori dikelompokkan berdasarkan ketepatan alokasi APBD berdasarkan kebutuhan pembangunan dan dampak alokasi APBD bagi pembangunan. Terobosan-terobosan daerah dalam menjalankan pembangunan di sejumlah sektor juga menjadi pertimbangan.
Penulis: Hari Widowati