JEMBER – Bupati Jember Ir. H.Hendy Siswanto bersama jajaran Forkopimda mengumpulkan perwakilan kepala desa di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (07/07/2021).

Bupati Hendy menyampaikan bahwa regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) adalah hukum tertinggi karena menyangkut keselamatan hidup orang banyak. Oleh karenanya dia mengajak seluruh pemerintah mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa serius dalam menjalankan PPKM Darurat ini.

“Utamanya para kades selaku pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Kades harus menjadi contoh yang baik bagi warganya mengenai pelaksanaan PPKM Darurat ini,” ungkap Bupati Hendy.

Bupati yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan, PPKM darurat ini tidak boleh diartikan sebagai lockdown karena konteksnya hanya dibatasi sebagian.

“PPKM Darurat ini bukan lockdown, itu harus digarisbawahi. Kalau lockdown sama sekali tidak ada aktivitas. Nah PPKM Darurat ini masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan namun dibatasi sebagian saja, oleh sebab itu penanganan Covid-19 dan ekonomi harus tetap beriringan, sama-sama diperhatikan,” sambung Bupati Hendy.

Dalam penerapan PPKM Darurat ini, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran refocusing baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bagi warga terdampak Covid-19 secara ekonomi dengan target warga tidak mampu.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman berpesan kepada seluruh pejabat pemerintah dan warga Jember untuk saling menjaga keselamatan bersama itu telah dianjurkan dalam agama Islam.

“Tidak diperbolehkan dalam agama Islam apabila ada orang yang sakit kumpul dengan orang yang sehat dan ini menyebabkan bisa menularkan, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kondisi saat ini ada istilah OTG (Orang Tanpa Gejala) atau orang yang sakit itu tidak merasa sakit namun bisa menularkan kepada lainnya,” jelas Wabup Gus Firjaun.

Kebijakan Pemerintah ini sudah memperhatikan kemaslahatan bersama dan sudah sesuai anjuran agama, maka sebagai warga negara harus patuh dengan kebijakan ini.

“Pertolongan Allah akan turun pada kaum yang kompak. Andai ini kompak semua, mematuhi semuanya maka saya yakin dalam waktu dekat ini pertolongan Allah pasti akan turun,” pesannya.(Sony)

JEMBER – Bupati Hendy Siswanto mengikuti video conference (vidcon) rapat koordinasi dalam rangka evaluasi rutin penerapan PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali pada Rabu (07/07/2021).

Rakor kali ini dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) RI, Luhut Binsar Panjaitan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rakor menyampaikan proses operasi yustisi yang pernah dilakukan memberikan efektivitas pengendalian mobilitas masyarakat berupa teguran sudah mencapai 1 juta tindakan. Dia berpesan agar meningkatkan kembali pengendalian mobilitas warga.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengintruksikan para Bupati dan Walikota untuk memiliki rumah karantina terpusat untuk mengimbangi berkurangnya BOR di rumah sakit.

“Kami koordinasi dengan para Bupati dan Walikota meminta mereka untuk memiliki rumah karantina yang terpusat,” ungkap Gubernur Khofifah dalam laporannya kepada Menkomarves Luhut.

Sementara itu, Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto menyampaikan rencananya untuk mematikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) di atas jam 20:00 WIB se-Kabupaten Jember supaya masyarakat tidak keluar rumah saat malam.

Dia juga mengintruksikan kepada seluruh kepala desa untuk menutup akses di setiap lingkungan atau dusun saat malam.

“PPKM darurat ini akan kami perketat terus, terlebih barusan dari pak Menkomarves untuk mobilisasi masyarakat Jember masih tinggi, kami dengan TNI-Polri akan lebih massif lagi menekan pergerakan orang tersebut,” kata Bupati Hendy.

Bupati Hendy berpesan maksimalkan Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat ini.

“Tanggung jawab ini ada di kita semua, bukan hanya pemerintah, warga juga harus kompak,” pesannya.(Sony)

JEMBER – Permintaan plasma darah konvalesen melonjak tajam seiring meningkatnya jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia, tak terkeculai di Kabupaten Jember. Termasuk permintaan plasma darah konvalesen ke PMI kabupaten Jember yang belum lama ini baru bisa kembali memproduksi plasma darah konvalesen.

Namun, tidak semua penyintas yaitu mantan penderita Covid-19 yang sudah kembali sehat bisa langsung penjadi pendonor plasma konvalesen. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi para penyitas Covid-19 yang mau menjadi pendonor darah konvalesen. “Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi penyintas Covid-19 yang bisa menjadi pendonor plasma konvalesen,” kata H EA Zaenal Marzuki SH MH, Ketua PMI Kabupaten Jember.

Dia menyebutkan sejumlah syarat penyintas untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. “ Penyintas Covid-19 dengan Swab PCR negatif dan 14 hari tanpa gejala. Bukan OTG (bergejala sedang sampai dengan berat,”kata H EA Zaenal Marzuki SH MH.

Kemudian berat badan (BB) pendonor minimal 55 kg.” Diutamakan laki – laki atau perempuan yang belum pernah hamil. Sekarang dibutuhkan untuk semua golongan darah. Silahkan merapat ke Unit Donor Darah (UDD) PMI Jember di Jalan Srikoyo untuk dilakukan screening,” ímbuhnya.

Dia menjelaskan, screening dilakukan sangat ketat di UDD PMI kabupaten Jember untuk memastikan plasma darah dari pendonor bisa diterima dengan oleh pasien Covid-19 yang membutuhkan. Pasalnya, plasma darah pendonor belum tentu cocok bagi pasien Covid-19 meskipun golongan darahnya sama.

Dia mengakui permintaan plasma darah konvalesen cukup tinggi karena banyak pasien Covid-19 yang kondisinya berat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember dan sekitarnya. “Terapi plasma darah konvalesen ini khusus untuk pasien Covid-19 yang kondisinya sedang sampai berat, yang ringan dan OTG tidak dianjurkan menjalani terapi plasma darah konvalesen,”imbuh pria asal Jember tersebut. (Sony)