Home Blog Page 1803

Kapolda Jatim: Gunakan Mobil Operasional Untuk Melayani Masyarakat Dengan Baik

Gempur News.com
-
0
Kapolda Jatim: Gunakan Mobil Operasional Untuk Melayani Masyarakat Dengan Baik

SURABAYA,- Polda Jawa Timur, menerima bantuan mobil Dinas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari dana hibah TA 2020. Secara resmi, bantuan mobil dinas dari pemprov didistribusikan secara langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, yang dilaksanakan di depan Lobby Tribrata, Rabu (31/3/2021) pagi, kepada beberapa satker jajaran polda jatim.

Pemberian bantuan mobil dinas dari pemprov jatim. Sebanyak 26 unit, untuk roda empat sebanyak sembilan unit, dan roda enam sebanyak sembilan unit, satu unit jenis forklip, nantinya mobil dinas ini akan didistribusikan ke satker-satker (satuan kerja) jajaran polda jatim.

Bantuan mobil dinas dari pemprov jatim ini, nantinya akan dipergunakan untuk penanganan Covid-19, di wilayah jawa timur.

Selain 26 mobil dinas dari pemprov jatim, polda jawa timur juga menerima bantuan mobil Ambulance sebanyak 14 unit dari Mabes Polri. Mobil ambulance ini, nantinya didistribusikan ke Rumah Sakit Bhayangkara, jajaran polda jatim.

Diantaranya, Biddokes, RSB Samsoeri surabaya, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Bojonegoro dan Bondowoso.

Setelah menerima bantuan mobil dinas, diharapkan seluruh jajaran bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dalam penanganan Covid-19 di wilayah jawa timur.

Dalam penanganan Covid-19 di wilayah jatim, seluruh stakeholder bersinergi untuk menangani Covid-19 di wilayah jawa timur.

“Saya harapkan, seluruh satker jajaran yang sudah menerima bantuan mobil operasional, bisa dipergunakan dengan baik untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas kapolda jatim, saat berikan pengarahan, Rabu (31/3/2021) pagi.

Lanjut kapolda, kendaraan operasional yang dibagikan diharapkan bisa membantu menangani Covid-19, dan dijaga serta dirawat dengan baik. “Harus dijaga dan dirawat dengan baik,” tutup kapolda. (tim)

Densus 88 Mabes Polri Kembali Menangkap Dua Terduga Teroris di Jatim

Gempur News.com
-
0
Densus 88 Mabes Polri Kembali Menangkap Dua Terduga Teroris di Jatim

SURABAYA – Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Mabes Polri, di back up oleh Polda Jatim. Menangkap dua orang terduga teroris di dua wilayah berbeda. Satu ditangkap di Tulungagung dan satu lagi ditangkap di Nganjuk.

Penangkapan terhadap kedua terduga teroris dilakukan pada hari Selasa 30 Maret 2021.

Terduga teroris yang ditangkap di Tulungagung, inisial NMR, yang ditangkap sekira pukul 14.30 WIB. Selain menangkap terduga teroris, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua pucuk senjata api rakitan.

“Selain di Tulungagung, densus 88 yang dibantu polda jatim juga menangkap terduga teroris di Nganjuk,” jelas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Rabu (31/3/2021) siang.

Sementara terduga teroris yang ditangkap di Nganjuk adalah LAM, dari tangannya diamankan barang bukti satu buah buku fiqih jihat.

Kedua terduga teroris yang diamankan oleh densus 88 merupakan jaringan kelompok radikal JAD (Jamaah Ansharut Daulah), motifnya untuk melakukan amalia (pengeboman) dan saat ini masih dilakukan pengembangan oleh jajaran densus 88 dan polda jatim.

“Kedua terduga teroris yang ditangkap densus 88 merupakan jaringan JAD,” tambahnya.

Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, diharapkan masyarakat jawa timur tetap tenang dan tetap menjalankan aktifitas seperti biasa. Serta bersama-sama menjaga kantibmas, mulai dari tingkat RT/ RW.

Sementara itu, dari penangkapan dua terduga teroris yang ditangkap pada hari Selasa 30 Maret 2021 kemarin, dengan 22 terduga teroris yang ditangkap sebelumnya ini berbeda.

“Kedua terduga teroris yang ditangkap, diduga akan melakukan amalia di jatim,” ucapnya.

Sedangkan dua terduga teroris yang ditangkap densus 88 pada hari Selasa kemarin, mereka berkaitan dengan pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar. (tim)

Musrenbangkab Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Dilaksanakan Secara Virtual

Gempur News.com
-
0
Musrenbangkab Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Dilaksanakan Secara Virtual

BONDOWOSO – Bupati Bondowoso Salwa Arifin secara simbolis membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrembang RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 di Pendapo Bupati, Selasa (30/3/2021).

Musrembang merupakan tahapan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang diawali dari tingkat desa, Kecamatan hingga Forum Perangkat Daerah (Forum PD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 hingga 2023, yaitu terwujudnya Bondowoso mandiri ekonomi, lestari, sejahtera, adil dan terdepan dalam bingkai iman dan taqwa.

Tujuan pembangunan di bondowoso,yaitu membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, jelas Bupati Salwa.

Selain itu Bupati Salwa juga mempertimbangkan isu strategis regional hingga nasional dalam merencanakan pembangunan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga dengan program dan kegiatan yang akan dimusrembangkan akan menjadi rujukan jitu dalam perencanaan penganggaran pada APBD 2022.

“Isu strategis baik regional hingga global juga kami jadikan rujukan,” terangnya.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2022 adalah ‘Peningkatan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, Mendorong Kemandirian dan Percepatan Pemulihan Ekonomi’.

Di tahun 2022 ditargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 3%, prosentase penduduk miskin 14.00% dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 67.00%, target tersebut akan dilakukan dengan meningkatkan kwalitas pelayanan publik, meningkatkan keberadaan masyarakat hingga peningkatan pelayanan kesehatan.
Diprediksikan belanja daerah 2022 mencapai 2.1 triliun rupiah.

Kekurangan pendanaan akan diusulkan kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kepada pihak donatur.

Sementara Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Dra. Farida, M. Si menyebut bahwa Musrembang RKPD dilakukan secara tatap muka di pendopo Kabupaten dengan prokes juga di lakukan secara virtual dengan diikuti oleh 300 peserta dari seluruh jenjang pemerintahan, mulai tingkat dasa atau kelurahan hingga tingkat Kabupaten. (ARI/DAR)

Bandara HM.Sidik Muara Teweh Diresmikan Wapres RI KH.Ma’ruf Amin

Gempur News.com
-
0
Bandara HM.Sidik Muara Teweh Diresmikan Wapres RI KH.Ma’ruf Amin

Barito Utara.Gempurnews.com-Wakil Presiden Republik Indonesia RI,KH.Ma’ruf Amin.Setibanya di Muara Teweh Barito Utara, Kalteng.langsung meresmikan Bandara HM.Sidik di Desa Tirnsing,Kecamatan Teweh Selatan,Selasa(30/3/2021).

Peresmian Bandara dengan landasan pacu sepanjang 1.400 meter ini ditandai dengan pemukulan bedug dan penandatanganan prasasti oleh Wapres RI KH.Ma’ruf Amin,yang disaksikan Pejabat teras Pemprov Kalteng dan Pemkab Barito Utara.

“Saat meresmikan Bandara,dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohim, saya nyatakan Bandar Udara Haji Muhammad Sidik ini resmi beroperasi. Semoga semua ikhtiar yang kita lakukan diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT,”kata Ma’ruf Amin. 

Wapres menyampaikan, pembangunan Bandara Haji Muhammad Sidik sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara,sekaligus program pembangunan lumbung pangan(food estate)di Provinsi Kalteng.Karena lumbung pangan ini merupakan program prioritas nasional.

“Ma’ruf menambahkan, Bandara Haji Muhammad Sidik dibangun dengan mengusung kearifan lokal yang berbentuk rumah adat betang dengan motif Saluang Teweh dan ornamen motif sulur khas Kalteng. 

“Semoga dengan diresmikan pembangunan Bandara ini bisa, menambah kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah,dengan  keberadaan Bandara ini khusus warga Muara Teweh dan sekitarnya,” sebut Ma’ruf.

Wapres berpesan Bandara ini nantinya agar dapat dikelola dengan baik, sehingga mampu memberi kontribusi positif dalam mendukung pergerakan ekonomi,industri wisata, serta sektor pertambangan batubara dan emas di wilayah Kalteng.

Kerja sama dengan maskapai-maskapai penerbangan di bandara ini,akan dapat terjalin dengan baik termasuk di dalamnya layanan Cargo,sehingga komoditas produk yang dihasilkan dari Kabupaten Barito Utara dapat didistribusikan ke daerah lain,”harap Wapres.

Sementara itu,Menteri Perhubungan RI,Budi Karya Sumadi menyebutkan, Bandara Haji Muhammad Sidik dibangun dengan biaya Rp.380 miliar selama beberapa tahun dan sasaran 5000 penumpang setiap tahun.

Pemerintah berharap bandara ini dapat mendukung perekonomian di seluruh Kalimantan, khususnya di Kabupaten Barito Utara.
“Bandara yang mencakup beberapa kabupaten terdekat,sehingga dapat membuka konektivitas dari Muara Teweh ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,Jawa Timur,bahkan sampai ke ibukota negara Jakarta,”jelasnya. (SS).

Aksi Unjuk Rasa Memprotes Pemutusan Kontrak Tenaga Banpol Satpol PP Kota Blitar

Gempur News.com
-
0
Aksi Unjuk Rasa Memprotes Pemutusan Kontrak Tenaga Banpol Satpol PP Kota Blitar

BLITAR – Massa yang menamakan diri Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Blitar, Senin (29/3/2021). Aksi unjuk rasa tersebut berkaitan dengan kontrak kerja banpol Satpol PP tidak diperpanjang di tahun 2021 ini

Pasalnya, mereka diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Blitar yang kalah dalam perebutan kursi tertinggi di Pemkot Blitar pada Desember 2020 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Jaka Prasetya, koordinator unjuk rasa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Blitar. Pihaknya menolak jika pemutusan kontrak kerja dihubung hubungkan dalam percaturan politik.

“Pilkada itu hak politik setiap warga, sementara bekerja itu profesi. Harusnya tidak dihubung-hubungkan. Kami minta Pemkot Blitar bersikap adil. Jangan mereka dikorbankan dalam percaturan politik,” ujar Jaka

Dikatakan Jaka, banpol Satpol PP yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang di 2021 ini merasakan bahwa pemutusan kontrak kerja itu disebabkan karena mereka mendukung pasangan Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto.

Sementara, pemenang pilkada Kota Blitar adalah pasangan Santoso dan Tjutjuk Sunario yang kini menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

Sedangkan Wali Kota Blitar Santoso membantah tuduhan pemberhentian ratusan tenaga kontrak (Banpol) di satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Blitar berkaitan dengan kontestasi perebutan kursi wali kota pada Pilkada Desember lalu.

Ditemui di Balai Kota Blitar, Selasa (30/03/2021), Santoso beberapa kali menyatakan sanggahan terhadap tuduhan keterkaitan antara pemberhentian tenaga kontrak Satpol PP dengan dukungan mereka pada Pilkada Kota Blitar.

“Tidak terkait dengan dukungan pada Pilkada. Penggantian ini tidak ada kaitannya dengan itu,” tegas dia. (tim)

Optimalkan Program PPKM Berskala Mikro, Desa Kebondalem Gelar Operasi Yustisi

Gempur News.com
-
0
Optimalkan Program PPKM Berskala Mikro, Desa Kebondalem Gelar Operasi Yustisi

BANYUWANGI – Dalam upaya mengoptimalkan Program Nasional Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro), Pemerintah Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo, gencar melaksanakan oprasi yustisi. Hal ini dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19.

Dalam setiap lima belas hari, setidaknya pemerintah desa bersama tim gugus covid-19 kecamatan Bangorejo menggelar empat kali oprasi yustisi dalam dua waktu berbeda.

Hasilnya, Oprasi yang dilaksanakan pemerintah desa Kebondalem bersama tim gugus tugas covid-19 kecamatan Bangorejo ini, diakui telah membawa dampak baik dalam upaya menekan penyebaran virus covid-19, utamanya di desa kebondalem sendiri. Hal ini disampaikan langsung kepala desa Kebondalem Iksan, SH. pada Selasa (30/3/2021).

“Selama pelaksanaan program PPKM sekala Mikro berlangsung, kami rutin melaksanakan operasi yustisi ini dalam lima belas hari sekali. Ya, paling tidak dari kegiatan ini kita bisa mengetahui situasi dan kondisi langsung dibawah, sehingga kita bisa secara langsung melakukan tindakan pencegahan penyebaran covid-19. Dan Alhamdulillah hal ini berdampak baik, hingga saat ini tidak ditemukan lagi kasus baru virus covid-19 di desa Kebondalem.” Pungkasnya.

Oprasi yustisi yang dilaksanakan di Posko Covid-19 dusun Tanjungrejo dan dusun Sendangrejo desa Kebondalem ini merupakan oprasi lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan didua dusun, diantaranya dusun Kebondalem dan dusun Kebonrejo yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya.

“Hari ini kami melaksanakannya didua dusun. Yang sekarang ini didusun Tanjungrejo dan sebelumya tadi dilaksanakan di dusun Sendangrejo. Adapun kemarin kita sudah menggelar oprasi didua dusun berbeda, yaitu dusun Kebonrejo dan Kebondalem.” Tandas Iksan.

Dalam oprasi sendiri, masih didapati beberapa pengguna jalan yang tidak menaati protokol kesehatan. Meski tidak banyak dan rata-rata masih warga desa Kebondalem. Petugas di lapangan tetap menerapkan atuaran tegas bagi pelanggar. Tidak sedikit diantara pelanggar yang berusia muda harus menerima hukuman seperti push up. Namun bagi pelanggar yang telah lanjut usia, petugas hanya memberikan teguran hingga pendataan identitas maupun suhu tubuh. Barulah selanjutnya pelanggar akan diberikan masker sebelum melanjutkan perjalanannya.

Selama berlangsungnya oprasi yustisi ini, tidak satupun dari pelanggar yang didapati bersuhu tubuh diatas rata-rata. Meski dalam hal ini pihak desa telah menyiapkan fasilitas transportasi bilamana didapati pelanggar yang memiliki suhu tubuh diatas rata-rata.

“Kalau didapati ada yang bersuhu tubuh diatas rata-rata, akan langsung kami rujuk ke Puskesmas terdekat. Tentu kami sudah siapkan fasilitasnya.” Iksan menambahkan.

Kegiatan inipun mendapat tanggapan baik dari bebrapa pengguna jalan, tidak terkecuali para pelanggar. Meski awalnya merasa gugup, beberapa pelanggar merasa jauh lebih baik ketika hendak melanjutkan perjalanan. Bahkan ada diantaranya yang mengapresiasi pelaksanaan oprasi yustisi ini sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga diri dari ancaman virus covid-19.

“Ya, Dengan adanya oprasi yustisi ini setidaknya akan memacu masyarakat untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga tidak ada lagi yang mengabaikan protokol kesehatan walaupun hanya sekedar keluar dilingkungan sekitar.” Tutur Ahmad, warga dusun Sendangrejo. (*/sigit)

Kapolda Jatim: Saya Bentuk Tim Khusus

Gempur News.com
-
0
Kapolda Jatim: Saya Bentuk Tim Khusus

SURABAYA, – Polda jawa timur bergerak cepat dalam menuntaskan perkara penganiayaan yang dialami oleh koresponden Majalah Tempo, Nurhadi, yang terjadi pada Sabtu (27/3/2021) malam lalu.

Guna mempercepat proses penanganan penganiayaan yang dialami oleh Nurhadi. Polda jatim sudah membentuk tim khusus dan sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi termasuk meminta keterangan saksi pelapor (Nurhadi).

Penganiayaan ini terjadi, saat Hadi, sapaan akrab Nurhadi. Tengah melakukan kegiatan peliputan di Bumimoro, Surabaya.

saat itu, Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

Terjadinya penganiayaan kepada jurnalis di surabaya ini. Kapolda jawa timur Irjen Pol Nico Afinta, menjelaskan, hari ini telah menerima beberapa perwakilan dari media di surabaya, terkait dengan laporan koresponden majalah tempo Nurhadi.

“Saya prihatin atas peristiwa yang menimpa saudara Nurhadi,” ucap Kapolda Jatim usai menemui perwakilan media, Selasa (30/3/2021) sore.

Lanjut Jendral bintang dua ini, untuk menyelesaikan ini, polda jatim sudah membentuk tim khusus (timsus) untuk menuntaskan kasus ini, selain itu kapolda jatim berjanji, akan selalu terbuka terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik secara transparan.

“Saya sudah bentuk tim khusus untuk segera selesaikan kasus ini,” tambah kapolda.

Kemarin sudah dilakukan oleh TKP dan sudah meminta keterangan Nurhadi, selain itu akan menindaklanjuti dengan memeriksa saksi-saksi serta koordinasi dengan instansi terkait agar proses ini bisa segera selesai.

Sampai saat ini, polda jawa timur sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang diduga melakukan penganiayaan, tidak hanya dua orang, melainkan ada beberapa yang disebutkan oleh Nurhadi.

“Dari pemeriksaan, sudah ada dua orang. Kemungkinan pelakunya lebih dari dua, seperti yang disampaikan Nurhadi,” pungkasnya.

Selain itu kapolda jawa timur menghimbau kepada seluruh jajaran Polri, untuk kolaborasi dan komunikasi dengan media di jawa timur. Agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, dan sama-sama menjaga keamanan di jatim. (tim)

Silaturahmi Kapolda Jatim Jelang Ramadhan Dengan AUMA dan AUTADA

Gempur News.com
-
0
Silaturahmi Kapolda Jatim Jelang Ramadhan Dengan AUMA dan AUTADA

SURABAYA – Jelang bulan suci Ramadhan, Polda Jatim silaturahmi dengan Aliansi Ulama Madura (AUMA) dan Aliansi Ulama Tapal Kuda (AUTADA), di gedung Mahameru Mapolda Jatim. Selasa, (30/3/2021).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Kepolisian Jawa Timur, dengan Ulama Tapal Kuda dan Madura.

Ketua Auma KH. Kharrar Shinhaji, mengatakan. Para ulama yang tergabung dalam AUMA dan AUTADA ini juga mengutuk keras tindakan terorisme di Makassar, dan meminta Polri untuk segera menangkap komplotannya.

“Mengutuk keras tindakan terorisme di Makassar, dan meminta Polri untuk mengusut tuntas bukan hanya pelakunya saja, tetapi juga komplotan terorisme lainnya,” ucapnya di atas podium.

Lebih lanjut, Kh. Kharrar menambahkan, ulama dan pendukungnya adalah mitra pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pejabat atau pemerintah agar segala permasalahan bangsa dapat diselesaikan dengan diskusi atau dialog, agar bangsa ini damai dan tentram.

Wakil ketua I Autada, KH. Maksum Tirmidzi juga berpesan, agar pada saat bulan Ramadhan nanti tidak ada pembatasan atau melarang umat islam untuk beribadah di masjid.

“Agar selama bulan Ramadhan tidak membatasi atau melarang umat Islam untuk beribadah di Masjid dan surau-surau, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan,” pesannya.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, menyadari betul bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia, berpengaruh pada Jawa Timur, perubahan perubahan yang terjadi di dunia, berpengaruh di Indonesia.

“Tugas polri sudah jelas, yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, melindungi mengayomi dan melayani masyarakat. Yang ke tiga, melakukan penegakan hukum,” Jelasnya.

Kapolda juga menambahkan, dirinya harus melakukan komunikasi dengan para ulama yang ada di seluruh Jawa Timur, agar dapat mengemban tugas pokok Polri dengan baik.

“Sehingga keselamatan masyarakat itu menjadi bagian lebih penting, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi,” Pungkas Jendral bintang dua asli Suroboyo ini. *

Usai Resmikan Bandara Wapres,Tinjau Vaksinasi Massal Di Barito Utara(Kalteng)

Gempur News.com
-
0
Usai Resmikan Bandara Wapres,Tinjau Vaksinasi Massal Di Barito Utara(Kalteng)

BARITO UTARA – Wakil Presiden Republik Indonesia(RI).KH. Ma’ruf Amin beserta rombongan usai,meresmikan Bandara HM.Sidik di Desa Trinsing,Barito Utara.Kalteng,langsung melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal yang dilangsuangkan di 
arena terbuka Tiara Batara Muara Teweh,Selasa(30/3/2021). 

“Dalam kesempatan ini pula,saya meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten Barito Utara.Vaksinasi ini dilakukan untuk mengejar head imunitas seluruh masyarakat,yang kita harapkan mencapai 70 persen dari jumlah penduduk 181,05 juta jiwa,”kata KH.Ma’ruf Amin.

Pelaksanaan vaksinasi ini adalah salah satu kunci kita dalam mengatasi Covid-19. 
Seperti saudara ketahui bahwa pemerintah bersungguh sungguh untuk melakukan penanggulangan Covid-19 ini,baik dari penerapan protokol kesehatan 3M, dengan 3T juga serta PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro).”Alhamdulillah,sekarang sudah mengalami penurunan yang tadinya diatas 10.000 kini turun dari 5000-4000 serta  rumah sakit sekarang ini,juga mengalami angka penurunan 87 persen dan dibawah 50 persen,”ujar Ma’ruf 

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya dari Pemerintah,terus berupaya melaksanakan vaksinasi secara intensif ke seluruh wilayah Indonesia. 

Vaksinasi ini agar terus dipercepat.Walaupun sudah ada penurunan agar tidak,merasa terlalu eporia yang dapat mengakibatkan kita menjadi kurang hati-hati atau sembrono, sehingga tidak menerapkan protokol kesehatan serta tidak mematuhi PPKM.Seperti pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. 
Sebab bila kita salah mengelolanya,bisa saja kasus Covid-19 ini kembali naik lagi seperti dibeberapa negara lain seperti Eropa dan Amerika,”jelasnya Ma’ruf.

“Pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan seperti 3M,3T dan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dan juga pelaksanaan vaksinasi ini sebagai upaya pemerintah,yang terus menerus di lakukan agar semua warga telah  divaksinasi aman,”ungkapnya. 

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng,Suyuti Samsul menyampaikan,bahwa vaksinasi massal ini dilaksanakan hanya satu hari ini,yang telah diikuti sebanyak 400 warga. Dengan sasaran petugas pelayan publik seperti PNS, TNI,Polri,pedagang,tokoh masyarakat dalam hal ini dari FKUB. 

Menurutnya,vaksinasi ini dilakukan hanya 400 orang saja,karena menyesuaikan vaksin yang tersedia,akan tetapi pemerintah Provinsi dan Kabupaten,menjamin sampai akhir bulan enam termasuk pedagang dan aktivis,organisasi wartawan dan pelayan publik semua akan divaksin dan menyesuaikan kedatangan vaksin. (SS).

Tolak Kekerasan Pada Jurnalis Tempo, Kepparat Gelar Aksi di Bangil

Gempur News.com
-
0
Tolak Kekerasan Pada Jurnalis Tempo, Kepparat Gelar Aksi di Bangil

PASURUAN – Buntut aksi kekerasan yang menimpa Jurnalis Tempo di Surabaya pada Sabtu 27 Maret 2021 oleh aparat Kepolisian, membuat Komite Aksi Perlawanan Pers Atas Arogansi Aparat (Kepparat) menggelar aksi.

Aksi ini dilatarbelakangi solidaritas dan dilakukan di Alun-Alun Bangil, Selasa (30/03/2021) oleh sejumlah jurnalis dan LSM se-Pasuruan Raya.

Dalam aksinya, Kepparat menebar bunga dan teatrikal kekerasan terhadap jurnalis. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari Kodim 0819 Pasuruan dan Polres Pasuruan.

Pantauan awak media, ada delapan tuntutan yang disuarakan para pilar demokrasi itu. Salah satu titik beratnya adalah meminta petinggi Polri mengusut tuntas pihak yang memberikan perintah dan yang melakukan penganiayan.

“Kami menuntut agar pihak Kapolri memerintahkan Kapolda Jatim untuk sesegera mungkin melakukan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa yang menimpa Nurhadi,” cetus Koordinator aksi, Henry Sulfianto.

Hal senada disampaikan oleh Direktur LSM Pusaka Pasuruan Lujeng Sudarto. Menurutnya apapun bentuk kekerasan terhadap jurnalis, itu sudah cukup merusak demokrasi dan kebebasan pers.

“Apapun alasannya, kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan aparat terhadap seorang jurnalis, itu sudah merobek bingkai demokrasi dan kebebasan pers sesuai amanat UU RI No.40 tahun 1999 tentang pokok pers.

Padahal menurut pria yang akrab disapa Lujeng itu, setiap aparatur sipil negara atau pun keamanan, wajib hukumnya menghormati dan menjunjung UU yang telah ditetapkan pemerintah.

“Aparatur negara harus menjaga rakyatnya dan bukan memperlakukan sebagai obyek kekerasan. Kasus Nurhadi harus dituntaskan oleh Polri, yang bertugas menegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih,” paparnya.

Ia menyoroti, fenomena saat ini banyak aparat penjaga keamanan dan ketertiban justru dipekerjakan di instansi swasta. Akibatnya aparat lebih mementingkan pihak yang mempekerjakannya.

“Ini akan menjadikan aparatur tersebut terbelah kesetiannya terhadap negara. Saat berhadapan dengan rakyat, mereka lebih mementingkan kepentingan para pemilik kapital atau modal,” tukasnya. (qomar)

1...1,8021,8031,804...2,426Page 1,803 of 2,426