LUMAJANG — Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mempersiapkan pencabutan moratorium perijinan pertambangan di Kabupaten Lumajang.

Hal itu disampaikan saat memimpin rapat bersama beberapa OPD terkait, bertempat di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (2/9/2020).

Pencabutan moratorium dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh tata kelola pertambangan di Kabupaten Lumajang.

Terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) khusus pertambangan pasir, akan diambil langsung oleh Bupati.

Sebelumnya, Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

“Berkenaan dengan pertimbangan lingkungan yang salah satunya terkait dengan alat berat, akan ada beberapa ketentuan-ketentuan,” kata Thoriq.

“Dalam hal penggunaan alat berat yang belum dicapai kesepahaman antara pemilik izin tambang dengan masyarakat sekitar, maka itu akan menjadi pertimbangan terkait rekomendasi UKL-UPL dari saya apakah diperkenankan menggunakan alat berat atau tidak,” sambungnya.

Ia memastikan prioritas utama adalah stabilitas sosial yang ada dimasyarakat. Begitu persoalan-persoalan sosial yang diakibatkan oleh penggunaan alat berat, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan penggunaan alat berat di pertambangan pasir.

“Akan ada program kami yang memberikan aturan terkait dengan pedoman penyusunan UKLUPL, termasuk soal pencabutan UKLUPL bila memungkinkan itu dilakukan dan itu menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, terkait persoalan jalan tambang rencananya minggu depan sudah bisa dioperasikan untuk di empat belas titik perijinan tambang di daerah Desa Gondoruso, Desa Jugosari dan sekitarnya. Nantinya Pemkab Lumajang akan bersama-sama untuk melakukan pembukaan operasional jalan tambang, kemudian SKAB akan ada petugas yang mengontrol disetiap mulut tambang.

Nantinya akan dibuat zonasi untuk perijinan tambang yang sudah jalan atau punya izin lengkap untuk memastikan bahwa setiap zona akan ada petugas gabungan yang melakukan kontrol terhadap SKAB.

“Soal waktu kita akan mengkaji terkait dengan waktu operasional pertambangan pasir, berkenaan dengan memungkinkannya berbagai waktu dengan masyarakat yang berkegiatan dalam waktu yang itu tentu menjadi pertimbangan khusus bagi kita supaya tidak ada kepadatan lalu lintas yang lebih dari sekian jalan yang dilalui armada truk pasir,” tambahnya.

Bupati menegaskan, khusus untuk pertambangan pasir yang ada di aliran sungai atau daratan, khusus untuk pertambangan pesisir dengan dalih apapun proses perijinannya, maka dengan tegas ia sampaikan UKL-UPL tidak akan pemerintah keluarkan.

“Khusus pesisir UKL-UPL pemerintah akan memberikan ketegasan tidak akan ada ijin rekomendasi untuk pertambangan pasir di pesisir Kabupaten Lumajang,” tegasnya. (red)

PEMERINTAH Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, menggelar musyawarah desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Musdes dihadiri oleh Wakil Kabid Usaha dan Ekonomi Masyarakat DPMD Lumajang, Wakil dari Kecamatan Candipuro, Ketua BPD Desa, KPMD, Pokdarwis Sabuk Semeru, Perangkat Desa, peserta KKN serta PLD Candipuro. Kegiatan ini digelar di Kantor Desa Sumbermujur, Kamis (03//09/2020).

Kepala Desa yang diwakili Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sumbermujur, Eko Suprianto, mengatakan musdes digelar untuk meyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

Harapan Bapak Kepala Desa, dalam Musdes Penyusunan RKPDes ini, masyarakat bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhannya.

“Yang tentunya akan kami sinkronisasikan dengan RPJMDes yang sudah kita susun sebelumnya,” kata Eko kepada media ini.

Beberapa usulan yang muncul dalam musdes kali ini antara lain solusi penjualan tiket pariwisata dengan menggunakan konsep paket, pembangunan tempat parkir wisata dan peningkatan SDM

“Usulan yang masuk kita terima. Kita pilih skala prioritas untuk dikerjakan,” terang Eko.

Musdes RKPDes adalah musyawarah Desa untuk penyusunan semua usulan masyarakat dan dimusyawarahkan kembali yang mana nantinya jadi prioritas untuk dimasukkan di APBDes 2021.

LUMAJANG — Di hari pertama pelaksanaan verifikasi data Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang melakukan verifikasi data penduduk pada 16 Rukun Tetangga (RT).

“Verifikasi data Sensus Penduduk 2020 sudah mulai dilakukan per 1 September 2020. Dan, di hari pertama untuk Desa Tunjung ada dua orang Petugas Sensus yang melakukan verifikasi data penduduk pada 16 RT,” kata Camat Gucialit Iskandar saat meninjau pelaksanaan verifikasi data Sensus Penduduk 2020 di wilayah Desa Tunjung, Selasa (1/9/2020).

Iskandar juga mengatakan, bahwa nantinya saat melakukan sensus, Petugas Sensus pun dibekali dengan perlengkapan protokol kesehatan yang sesuai dengan tahapan standar operasional prosedur (SOP).

“Saat mendata, nantinya semua Petugas Sensus akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP, yakni dengan bermasker dan tetap menjaga jarak (Physical Distancing) untuk mengantisipasi pencegahan Covid-19.

Dirinya juga berpesan untuk Petugas Sensus agar berhati-hati dalam bertugas, mengingat saat ini masih Pandemi Covid-19. “Saya harap Petugas Sensus maupun masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah, agar tidak timbul klaster baru di wilayah,” harap dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang Muji Setyo menerangkan, bahwa sensus penduduk kali ini tidak sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena saat ini dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

“Per 1 September 2020 ini adalah hari pertama kita melaksanaan verifikasi data sensus penduduk 2020. Dan, harapan kita semua, semoga nantinya sensus penduduk bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan,” pungkasnya. (Kom/red)

LUMAJANG — Wakip Bupati Lumajang, Indah Amperawati memaparkan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) & Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Tim Evaluator RB & AKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ( Kemenpan RB) melalui video conference yang diselenggarakan di Aula BPKD, Rabu (2/9/2020).

Dalam paparannya Wabup menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Ia menuturkan bahwa instansi pemerintahan dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik dan hal itu dimulai dari pelayanan dari pegawai yang prima.

“Saya pastikan setiap pegawai yang dalam kondisi senang dan bahagia pasti akan memberikan pelayanan yang maksimal,” tuturnya.

Wabup menjelaskan bahwa ada 3 isu strategis pada tahun 2020 yakni peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

“Berdasarkan isu strategis tersebut maka dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2020 yakni peningkatan kapasitas SDM, pertumbuhan yang berkualitas, berdaya saing dan penyelenggaraan pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Bunda Indah.

Sementara itu, Tim Evaluator RB & AKIP Kemenpan RB, Alfian Lisdias Ismanto menjelaskan bahwa evaluasi dari Kemenpan RB tidak hanya menilai kemajuan akuntabilitas instansi pemerintah, namun juga memberikan solusi dalam bentuk pembinaan dan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerjanya. Ia menilai dari hasil paparan Wabup secara umum memiliki substansi yang baik.

“Kalau secara subtansi sangat baik, dengan berbagai inovasi pelayanan publik yang dimiliki Kabupaten Lumajang berarti sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya. (yki/red)

LUMAJANG – Minimarket Mandiri adalah jenis usaha milik BUMDes Desa Sombo Kecamatan Gucialit Lumajang Jawa Timur yang bergerak dibidang jasa perdagangan.

Dalam konteks ini Minimarket tersebut memiliki pengurus dan pengelola yang dipersiapkan untuk jeli membaca peluang bisnis sosial kebutuhan masyarakat desa setempat.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Sombo, Samad saat dikonfirmasi mengenai BUMDes Minimarket Mandiri milik Desa Sombo, Selasa (02/09/2020) di ruang kerjanya.

Ia menyampaikan Minimarket ini dijalankan sebagai penyangga bangunan sosial masyarakat Desa setempat, keberadaannya bertujuan agar bisnis sosial milik warga bisa tumbuh dan berkembang.

Dikatakan Samat, Minimarket ini dijalankan dengan teknik manajemen yang tidak akan mematikan warung tradisional milik warga. Bahkan sebaliknya, minimarket bentukan BUMDes ini dijadikan pemantik pertumbuhan warung-warung warga yang telah berdiri.

“Minimarket Mandiri milik BUMDes ini juga difungsikan sebagai grosir alias tempat kulakan bagi warung-warung warga,” terang Kepala Desa.

Menurutnya, minimarket BUMDes ini menjadi jenis usaha yang membantu warga mendapatkan banyak manfaat. Pertama, kata dia, bisa menjadi pusat kulakan warung-warung kecil yang ada di desa sini.

“Bahkan bisa juga nantinya toko-toko di desa lain bakal berbondong-bondong kulakan di sini,” imbuhnya.

Dia menambahkan, minimarket BUMDes ini bisa menjadi tempat menjual produk lokal. Ini sesuai dengan visi misi BUMDes sebagai lembaga usaha yang berfungsi menciptakan keuntungan sosial. Salahsatunya adalah menjadi pintu gerbang bagi produk lokal untuk mendapatkan pasar lebih luas.

“Misal, minimarket bisa membangun jaringan pembelian barang penjualan dengan minimarket di desa lain. Jadi, produk desa bisa bertukar pasar dengan produk desa lainnya,” pungkasnya. (bam)