Home Blog Page 198

Wakapolri Berikan Santunan dan Bakti Sosial Kepada Warga Sekitar SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bogor

0

-Bandung 13 November 2025-Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan wujud nyata nilai Humanisme Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial dan doa lintas agama di lingkungan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB), Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11/2025)

Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dan menjadi momentum penuh makna sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara yang sedang berjalan.

Sebagai bentuk nyata kepedulian, Polri bersama Yayasan Kemala Bhayangkari menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat sekitar, serta memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu dari wilayah Kampung Tapus dan sekitarnya.

Suasana haru dan kebersamaan begitu terasa ketika masyarakat berkumpul dalam kegiatan doa lintas agama. Para tokoh dari berbagai keyakinan hadir, memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan keberkahan pembangunan SMA KTB. Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya membawa bantuan materi, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, solidaritas, dan toleransi antarumat beragama.

Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pengabdian Polri kepada masyarakat serta bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.
“Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” ujar Wakapolri.

Beliau juga menegaskan bahwa bakti sosial ini merupakan implementasi dari semangat Humanisme Polisi, yang menempatkan empati, kepedulian, dan pelayanan sosial sebagai bagian dari tugas pengabdian kepada bangsa.

Wakapolri berharap kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menginspirasi semua pihak untuk terus menebar kebaikan.
“Bakti sosial ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata rasa syukur dan kepedulian kami terhadap masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan memperkuat tali persaudaraan,” ungkapnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan bantuan sembako dan santunan yang diberikan. Para tokoh masyarakat pun mengapresiasi langkah Polri yang selalu hadir membawa nilai kemanusiaan di setiap kegiatan.

Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung program pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan nilai kemanusiaan, pendidikan, dan kebersamaan sebagai pondasi utama.

Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik 76,2 Persen, Kadivhumas: Polri Tidak Anti Kritik dan Terus Berbenah

0

Jakarta – Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengalami peningkatan signifikan berdasarkan survei Litbang Kompas edisi Oktober 2025. Survei yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi itu menunjukkan bahwa 76,2 persen masyarakat menyatakan percaya dan sangat percaya kepada Polri, dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mencapai 65,1 persen. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya sempat menurun pascakerusuhan besar pada akhir Agustus lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kadivhumas Polri menyampaikan apresiasi atas dukungan publik. “Alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Polri tentang putusan untuk hasil survei Litbang Kompas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Polri masih menunggu laporan resmi dari Litbang Kompas. “Kami juga sampai saat ini masih menunggu bukti konkretnya dari Litbang Kompas, karena kami baru mendengar dari media sosial maupun media-media yang lainnya. Nanti kami akan melapor kepada Bapak Kapolri hasil survei tersebut,” tambahnya.

Survei Litbang Kompas juga mencatat adanya peningkatan kualitas pelayanan Polri dalam dua bulan terakhir. Publik menilai pelayanan semakin baik, lebih ramah, dan tidak membeda-bedakan latar belakang ekonomi maupun agama. Kerahasiaan data pribadi dinilai lebih terjaga, proses administrasi semakin mudah, laporan ditangani lebih cepat, dan masyarakat merasa lebih aman saat berurusan dengan polisi. Transparansi dalam penanganan kasus pun dinilai membaik, meskipun kemudahan memantau progres laporan dan respons cepat terhadap aduan masih perlu ditingkatkan.

Kadivhumas menegaskan komitmen Polri untuk terus berbenah dan terbuka terhadap kritik publik. “Polri merupakan institusi yang tidak anti kritik. Polri selalu mendengar apa yang menjadi aspirasi ataupun masukan dari masyarakat,” kata dia. Ia menambahkan bahwa berbagai upaya perbaikan tengah dilakukan bersama tim percepatan reformasi. “Saat ini Polri lagi berbenah untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan maupun tim Percepatan Reformasi Polri, bahwa Polri sangat aktif untuk bisa mendengarkan masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Menurut hasil analisis Litbang Kompas, penguatan pengawasan internal serta pembenahan mekanisme pelayanan menjadi faktor penting meningkatnya kepercayaan publik. Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri serta Komisi Percepatan Reformasi Polri dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perubahan dilakukan secara terstruktur. Dengan tingkat kepercayaan publik yang kini berada di angka 76 persen, Polri dinilai memiliki momentum penting untuk memperkuat reformasi agar semakin profesional, terbuka, dan dipercaya masyarakat.

Kondisi Memanas, Pernyataan Kontroversi Salah Satu Anggota DPRD Banyuwangi Mendapat Respon Keras Seluruh Kades Di Banyuwangi

0

Gempurnews.com | Banyuwangi – Diduga sedang mencari sensasi, Pernyataan kontroversial salah satu anggota DPRD Banyuwangi berbuntut panjang. Ratusan kepala desa (kades) beserta perangkat desa dari seluruh penjuru Banyuwangi bersiap untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD, yang rencananya akan digelar minggu depan.

Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas tuduhan yang dilontarkan Suwito, salah satu Anggota DPRD Banyuwangi, yang juga merupakan ketua Fraksi Partai Gerindra, ia menyebut 80% kades di Banyuwangi melakukan pemotongan dana bantuan sosial (bansos).

Pernyataan Suwito tersebut viral melalui unggahan video di akun Instagram @timesbanyuwangi. Dalam video tersebut Suwito menyinggung adanya praktek penyetoran sebagian dana Bansos yang diterima warga kepada pihak desa.

“Orang-orang tadi yang sudah mengambil uang kan disuruh bawa 600 ribu ke desa itu, wajib setor, kalau nggak disetor besok tidak akan dapat bantuan jadi orang yang sudah ambil tadi mungkin mau beli telur mungkin beli vitamin beli apa kan bingung Jadi orang itu nangis ke rumahlah,” ujar Suwito.

Dalam video tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dirinya bersama Camat dan Dinas Sosial Singonjuruh mengetahui adanya praktik pengambilan BPNT dan PKH yang mengharuskan penerima menyisakan sebagian dana di ATM.

Andrik Tri Waluyo, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi, dengan nada berapi-api mengecam pernyataan Suwito. Andri menyayangkan tuduhan yang dianggap prematur dan berpotensi merusak citra pelayanan desa, baginya pernyataan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik seluruh kades, tetapi juga meresahkan masyarakat.

“Kami, seluruh kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, tidak terima dengan pernyataan oknum anggota DPRD Suwito itu. Dia menyampaikan 80% kades Banyuwangi telah melakukan pemotongan bansos. Perlu diingat, di Banyuwangi ini memang hanya 80% yang merupakan desa, sisanya kelurahan. Atas pernyataan yang tidak berdasar itu, kami kades se-Banyuwangi akan melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Banyuwangi,” tegas Andri saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).

Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan menjadi yang terbesar yang pernah terjadi di Banyuwangi. Para kades menuntut Suwito untuk segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik mereka.

Meski begitu, kesalahan satu anggota tersebut, tidak serta merta mengurangi rasa hormat Andri pada lembaga Legislatif. Bahkan dirinya masih terus melakukan komunikasi dengan bebrapa Anggota dewan lainnya.

“Saya sebut ini oknum, sama halnya yang seharusnya ia sampaikan, bilamana ada satu dua temuan yang berkaitan dengan desa, kan bisa langsung mengkonfirmasi, meng-audensi satu dua pihak tanpa harus menyatakan pernyataan yang seakan semua kepala desa melakukan hal yang sama, dan itupun harus dibuktikan,” Terang Andri dengan penuh geram.

Lanjutnya, “Dan perlu diingat, jauh sebelum saya menjadi kepala desa, saya sudah mengenal satu persatu anggota dewan dan sebagian besar dari mereka berhubungan baik dengan saya, ini tadi saja banyak teman-teman dewan yang menghubungi saya termasuk Ketua Dewan dan Ketua Komisi 4 yang menaungi Suwito,” terangnya.

Andre juga menyampaikan, semua Anggota Dewan yang menghubunginya mencoba untuk memediasi dan mencoba untuk meredam polemik yang terjadi. Namun Andre tegas pada pendiriannya bersama anggotanya, Kepala Desa se-kabupaten Banyuwangi pihaknya berkomitmen untuk tidak berhenti berjuang sampai yang bersangkutan mau menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh Kepala Desa beserta jajaran Pemerintah Desa se-kabupaten Banyuwangi.

“Ini soal harga diri, tidak ada kata mundur bagi kami, meski saya mengenal baik beberpa anggota dewan, saya menghargai mereka dan saya berharap mereka bisa menghargai saya, sekali lagi saya nyatakan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada lembaga legislatif yang menaunginya, namun ini berkaitan dengan invidu atau oknum yang mencoba menghancurkan citra kami dan saya rasa tindakan ini juga mencoreng nama baik lembaga DPRD Banyuwangi.” Tandasnya. (*/)

Polres Madiun Bangun SPPG di Desa Sogo Balerejo

0

MADIUN – Polres Madiun Polda Jawa Timur (Jatim) melaksanakan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (12/11/2025).

Pembangunan fasilitas ini berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari Madiun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemenuhan gizi anak usia sekolah.

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan, pembangunan SPPG ini merupakan yang ketiga di wilayah Kabupaten Madiun.

“Hari ini kita melaksanakan ground breaking untuk SPPG Polres Madiun yang ketiga dengan rekan dari mitra SPPG. Progresnya sudah berjalan sekitar 60 persen, dan insyaallah dalam 45 hari ke depan bisa selesai,” ujar AKBP Kemas di lokasi kegiatan.

SPPG yang tengah dibangun tersebut nantinya akan melayani 2.268 penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan di sekitar Desa Sogo.

Rinciannya, 96 siswa dari 12 TK/RA, 764 siswa dari 12 SD/MI, 1.259 siswa dari 2 SMP/MTs, serta 149 siswa dari 1 SMK.

Kapolres Madiun menambahkan, SPPG di Balerejo merupakan bagian dari program Polri untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak usia sekolah.

“Sebelumnya di wilayah Kecamatan Balerejo sudah ada Dua SPPG, dan yang kita bangun ini adalah yang Ketiga,” kata AKBP Kemas.

Ia berharap, dengan bertambahnya Satu SPPG yang dibangun Polres Madiun Polda Jatim ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak SD, SMP maupun SMK di wilayah tersebut.

“Insyaallah bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak SD, SMP maupun SMK yang membutuhkan makanan bergizi gratis,” ujarnya.

Kapolres Madiun juga menjelaskan, keberadaan SPPG bukan hanya menjadi sarana penyedia bahan pangan bergizi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat lokal agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya pangan.

Kapolres Madiun juga mengatakan pembangunan SPPG ini sejalan dengan program nasional dalam upaya mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

“Polres Madiun berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Masih kata Kapolres Madiun, pembangunan SPPG ini merupakan inisiatif sosial Bhayangkari Cabang Madiun yang berfokus pada peningkatan status gizi anak-anak di lingkungan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan.

“Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah dapat terus ditekan,” pungkas AKBP Kemas. (*)

Polres Kediri Kota Ungkap 8 Kasus Selama Operasi Sikat Semeru 2025

0

KOTA KEDIRI – Polres Kediri Kota Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak Delapan kasus tindak pidana selama Operasi Sikat Semeru 2025 yang berlangsung selama 12 hari, mulai 22 Oktober hingga 2 November 2025.

Dalam operasi tersebut, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri Kota Polda Jatim mengamankan Sembilan tersangka dari beberapa kasus kejahatan.

Hal itu disampaikan langsung Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kediri AKP Cipto Dwi Leksana S.Tr.K., S saat konferensi pers di Mapolres Kediri Kota Rabu (12/112025).

AKP Cipto mengatakan, Delapan perkara tersebut mulai dari pencurian sepeda motor (curanmor) pencurian dengan pemberatan (curat), dan tindak pidana penganiayaan atau kejahatan jalanan.

“Ada sebanyak Sembilan orang kita amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata AKP Cipto.

Adapun para tersangka Curanmor yang diamankan adalah BC mencuri sepeda motor di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan, tersangka ASJ mencuri sepeda motor dan ditukarkan satu pucuk senapan angin di Desa Bulu Kecamatan Semen.

Selanjutnya, tersangka EK mencuri motor di Kos Kelurahan Ngronggo Kecamatan/Kota Kediri dan tersangka S mencuri motor di pinggir jalan Desa Maesan Kecamatan Mojo.

Berikutnya tersangka GP mencuri motor di Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan SE mencuri motor di parkiran supermarket Superindo Jalan Hasanudin Kota Kediri.

Sedangkan tersangka PP dan SK mencuri satu proyektor serta printer di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan dan tersangka LKN merusak kunci pintu rumah guru dan mencuri sejumlah uang tunai di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan.

“Barang bukti kita amankan terdiri beberapa sepeda motor, laptop, proyektor, satu pucuk senapan angin panjang 72 sentimeter, uang tunai kurang lebih Rp 14 juta, dan barang yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksinya,”kata AKP Cipto Dwi Leksana.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari keseluruhan tindak pidana yang berhasil diungkap Polres Kediri Kota Polda Jatim sudah jauh melampaui target yang ditetapkan Polda Jatim.

Pihaknya diberikan target sebanyak 5 pengungkapan kasus, sedangkan yang berhasil diungkap ada 8 perkara. Di mana 5 perkara memenuhi target dan 3 non target.

“Ini merupakan pencapaian dari hasil kerja sama antar satgas operasi baik intelijen, Gakkum, dan seluruh terlibat operasi sikat semeru,” tambahnya.

Ia menambahkan,Operasi Sikat Semeru ini diharapkan dapat menekan angka terjadinya tindak pidana baik curanmor curat, maupun tindak kejahatan lainnya di wilayah hukum Polres Kediri Kota Polda Jawa Timur.

Selain itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat agar tetap hati-hati dan waspada terhadap aksi kejahatan.

“Mari kita ciptakan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kediri Kota yang aman dan kondusif,” pungkas AKP Cipto Dwi Leksana. (*)

Polri Pertegas Peran Aktif Dalam Astacita Pada Topping off Sekolah, Peresmian Masjid dan Peletakan Batu Pertama Rumah Ibadah di SMA Kemala Taruna Bhayangkara

0

Polri kembali menegaskan perannya dalam mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut terlihat dalam rangkaian kegiatan pembangunan di SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB), yang hari ini melaksanakan topping off Academic Center dan Library, peresmian Masjid An-Nahdah Suhanda, serta peletakan batu pertama rumah ibadah lintas agama. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa SMA KTB bukan sekadar sekolah, melainkan pusat pembinaan karakter. “Keberadaan sekolah ini bukan hanya tempat pendidikan, tetapi pusat pembentukan karakter yang menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi penerus bangsa yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing global,” ujarnya. Ia menempatkan pembangunan karakter sebagai kunci keberhasilan SDM, sejalan dengan pemikiran Amartya Sen, Martin Luther King Jr., serta praktik pendidikan karakter di Jepang dan Singapura.

Wakapolri kemudian menyoroti pentingnya kualitas manusia sebagai penentu kemajuan bangsa. “Sumber daya alam yang melimpah tidak akan berarti banyak jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Di sinilah urgensi kita menyiapkan generasi yang mampu membawa Indonesia melakukan lompatan besar menjadi negara maju,” tegasnya. Ia juga mencontohkan Singapura yang berhasil melaju menjadi negara maju meski minim sumber daya alam.

Sebagai gambaran mutu SDM global, Wakapolri memaparkan jumlah mahasiswa luar negeri di universitas elite dunia. “Saat ini hampir 134.000 putra-putri Tiongkok belajar di Harvard dan kampus top Amerika. India mengirim 90.000, Vietnam 30.000, sedangkan Indonesia masih di bawah 10.000,” ujarnya. Data ini menunjukkan perlunya Indonesia mempercepat pembangunan sekolah unggulan sebagaimana menjadi perhatian utama Presiden Prabowo.

Wakapolri menyampaikan rasa syukur bahwa Polri mendapat kesempatan membangun SMA KTB untuk mendukung agenda tersebut. “Alhamdulillah, kami dipertemukan dengan Mas Dirgayuza dan Mas Miftah Sabri yang punya visi besar dalam pendidikan. Angkatan pertama berjumlah 120 siswa adalah kebanggaan kami—mereka menunjukkan kualitas, karakter, dan potensi luar biasa,” ucapnya. Ia menegaskan penanaman 12 karakter kebhayangkaraan sebagai fondasi moral dalam membentuk generasi unggul.

Terkait penerimaan murid baru tahun ini, Wakapolri memberikan dorongan kuat. “Animo tahun ini harus kita gas lagi. Target kita minimal 15.000 pendaftar. Dari jumlah besar itu kita bisa menyeleksi bibit unggul yang benar-benar siap menjadi generasi emas Indonesia,” tegasnya.

Dari sisi pembangunan, progres fisik SMA KTB terus menunjukkan hasil positif. Hingga 10 November 2025, capaian pekerjaan mencapai 18,796%, melampaui target 18,047%, meski sempat terkendala pasokan material dan cuaca. Wakapolri menyampaikan keyakinan bahwa seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu. “Target kita, sekolah ini dapat beroperasi penuh pada Mei 2026. Dengan penyelesaian tepat waktu, kita bisa segera menghadirkan layanan pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa,” ujarnya.

Kegiatan hari ini turut diisi dengan peresmian Masjid An-Nahdah Suhanda yang mampu menampung 976 jemaah. Masjid ini diharapkan menjadi pusat pembinaan spiritual bagi siswa, tenaga pendidik, dan masyarakat. Selain itu, Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari memulai pembangunan rumah ibadah lintas agama—gereja Katolik, gereja Protestan, vihara, dan pura—sebagai simbol komitmen terhadap toleransi dan keberagaman.

Sebagai wujud kepedulian sosial, Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari menyalurkan 1.000 paket bantuan bagi anak yatim dan warga sekitar. Polri juga menyerahkan bus sekolah untuk mendukung operasional pendidikan di SMA KTB.

Menutup sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung berdirinya sekolah unggulan ini. “Dengan pengabdian yang tulus dan kerja sama yang solid, saya yakin SMA KTB mampu mencetak generasi berkarakter, berprestasi, dan siap menjadi penggerak bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Wali kota Aminududdin Ajak F-WAMIPRO Terus Bersenergi Wujudkan Kota Probolinggo Bersolek dan Berdaya Saing.

0

Probolinggo,
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-12 kepada Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F WAMIPRO). Dalam momentum bersejarah ini, Wali Kota memberikan apresiasi atas kiprah dan kontribusi F WAMIPRO sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan berimbang. Kamis (13/11/2025).

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, dr. Aminuddin, Wali Kota Probolinggo, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Forum Wartawan Mingguan Probolinggo atau F WAMIPRO. Selama 12 tahun, F WAMIPRO telah menjadi mitra penting pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang berimbang, membangun kesadaran publik, serta memperkuat semangat kebersamaan di Kota Probolinggo tercinta,” ucapnya.

Dalam pesannya, Wali Kota menegaskan bahwa keberadaan media memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Melalui pemberitaan yang edukatif dan inspiratif, media mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai F WAMIPRO telah menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan fungsi jurnalistik serta turut menjaga stabilitas sosial di tengah pesatnya arus informasi digital.

“Di usia yang ke-12 ini, saya berharap F WAMIPRO semakin solid, semakin profesional, dan terus menghadirkan karya jurnalistik yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Media bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga pendorong perubahan positif dan penguat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Walikota Probolinggo dr. Aminuddin juga mengapresiasi kerja sama F WAMIPRO dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Probolinggo, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Menurutnya, media berperan penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ia berharap, di usia yang semakin matang ini, F WAMIPRO dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi tanpa meninggalkan nilai-nilai etika jurnalistik dan integritas profesi. “Semoga F WAMIPRO semakin jaya, menjadi media yang inspiratif, edukatif, dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo,” tuturnya mengakhiri.

Ucapan selamat dari Wali Kota Probolinggo ini menjadi simbol eratnya hubungan sinergis antara Pemerintah Kota Probolinggo dan insan pers. Keduanya diharapkan terus berkolaborasi dalam membangun masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan partisipatif menuju Kota Probolinggo Bersolek yang maju, berdaya saing, dan berakhlak.(Ali)

Satresnarkoba Polres Pasuruan Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba di Desa Sumbersuko

0

PASURUAN — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasuruan menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bertema “Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” di Balai Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/11).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 50 perangkat desa itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif narkoba serta upaya pencegahannya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta permintaan resmi dari Kepala Desa Sumbersuko.

Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan IPTU Yoyok Hardianto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pasuruan.

“Kami ingin masyarakat, khususnya para perangkat desa, menjadi pelopor dalam pencegahan peredaran narkoba di lingkungannya. Edukasi seperti ini penting agar semua pihak memahami bahaya dan sanksi hukumnya,” ujar IPTU Yoyok Hardianto.

Penyuluhan disampaikan oleh IPDA M. Fajar Indranata, S.H. selaku KBO Satresnarkoba, dan Brigadir Nur Tahiyyatul Azizah, S.H., anggota Satresnarkoba. Materi yang diberikan mencakup pengertian dan jenis-jenis narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan di kalangan remaja, cara menghindari serta mengenali peredaran narkoba, hingga konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar.

Menurut IPDA Fajar, edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk menekan laju penyalahgunaan narkoba.

“Banyak kasus bermula dari ketidaktahuan. Karena itu, penyuluhan ini kami arahkan agar peserta bisa menjadi agen informasi dan pencegahan di desa masing-masing,” terangnya.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, yang diakhiri pada pukul 11.30 WIB.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Satresnarkoba yang terus aktif melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba.

“Kami mendukung penuh kegiatan yang bersifat edukatif seperti ini. Pencegahan harus dimulai dari tingkat bawah, dan perangkat desa punya peran besar dalam membentengi warganya dari bahaya narkoba,” ujar AKBP Jazuli.

Dengan kegiatan tersebut, Polres Pasuruan berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat dan tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan zat terlarang.

Ketua DPRD Barito Utara, Menghadiri Rakor Singkronisasi TSLP dan Optimalisasi PAD

0

BARITO UTARA- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ir  Hj. Mery Rukaini, M. IP menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan Pemerintah daerah, tentang Singkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilangsungkan bertempat pada Gedung Pertemuan Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025) kemaren.

Ketua DPRD Barito Utara (Barut), Ir. Hj. Mery Rukaini, M. IP pada Rakor tersebut menyampaikan bahwa terkait Tanggung Jawab Sosial itu Memang Kewajiban dari Perusahaan. Dan untuk diketahui, kita punya peraturan daerah (Perda) yang kita buat yaitu pada tanggal 22 April tahun 2015, dan Ini cukup s lama sudah sejak tahun 2015 dan sampai sekarang sudah tahun 2025 jadi sudah mencapai 10 tahun. 

“Jadi tanggung jawab sosial ini sangat besar, disamping itu juga dunia usaha seperti pertambangan,  juga termasuk Perbankan walaupun kadang memberi tanggung jawab sosialnya, sepereti Bank Kalteng,” sebut Ketua DPRD.

Dalam hal ini Keetua DPRD Barito Utara, sampaikan bahwa peraturan nomor 3 (tiga) tahun 2015 tersebut terkait dengan tanggung jawab sosial, ini berdasarkan aturan- aturan seperti peraturan pemerintah, UU BUMN dan lain sebagainya sampai dengan peraturan Bupati, dan terselesaikan pada tahun 2015, ini yang wajib diketahui oleh pihak Perusahaan yang intinya terkait tanggung jawab sosial berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

“Seperti yang disampaikan kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (DPPA) tadi termasuk juga kendaraan dan lain- lain. Sedangkan untuk CSR perusahaan itu tanggung jawab Perusahaan di bidang pertambangan, namun hanya sebagian saja Perusahaan yang menyampaikan tanggung jawab itu, dan tidak sepenuhnya hanya sebesar 3 persen. Itu sudah aturan bahwa kita tidak menyalahi aturan yang ada,” Kata Hj. Mery Rukaini. 

Bupati Barito Utara dan SKPD terkait kita ingin bahas kembali apakah ada perubahan di Peraturan Daerah (Perda) itu. Karena sekarang bukan ranahnya Kabupaten, terkait izin pertambangan dan lain sebagainya itu ranahnya provinsi,” terangnya.

“Lebih lanjut Ketua DPRD, katakan  walaupun seperti itu kita tetap akan bermohon, karena yang telah disampaikan oleh Bupati Barito Utara barusan eebagai kenang- kenangan dari Perusahaan untuk Barito Utara. Jadi kalau bisa di optimalkan saja karena aturannya itu sudah ada, sehingga tinggal rembug dengan pihak mereka yang berkepentingan terkait tanggung jawab sosial ini.

Dulu juga pernah kita di DPRD RDP dengan Perusahaan- perusahan yang melintas di jalan Nasional. Kalau nyebrang jalan itu diwajibkan bikin wonderpass, tapi mereka menjawab kalau membuat itu khusus di Barito Utara ini mereka rugi. Tapi dimana dengan keluhan- keluhan dari masyarakat yang melewati jalan nasional, seperti diatas km- 30 turun ke bawah sampai km- 18. Kami di DPRD sering kali menerima surat dari masyarakat terkait hal ini,” jelas Ketua DPRD Barito Utara.  (SS)

Diduga Limba Berbahaya dan Beracun (B3), DLH Turun Tangan

0

MOJOKERTO – Penemuan belasan karung berisi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, kini memasuki tahap penyelidikan lanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, bakal melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pembuang belasan tumpukan limbah diduga B3 tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto Rachmat Suharyono, menjelaskan timnya sudah turun ke lokasi bersama satpol PP dan pihak terkait. Termasuk pemangku wilayah.

’’Sebagai tindak lanjut besok Senin (hari ini), kami akan melakukan rakor bersama pihak terkait untuk menelusuri dan mencari orang yang bertanggung jawab atas dumping limbah ini,’’ ungkapnya.

Banyaknya tumpukan limbah dalam kemasan karung itu membuat DLH juga gerak cepat. Sebagai penanganan awal, gunungan limbah yang tercecer di sejumlah tempat tersebut langsung ditutup menggunakan terpal berikut dipasang garis pengawasan PPLH.

’’Kita hitung ada sekitar 14 tumpukan limbah. Dugaan awal ini limbah B3 jenis abu alumunium dari Sumombito, Jombang,’’ tegasnya.

Menurutnya, DLH juga berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk mengurangi dampak lingkungan. Salah satunya mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi karena memang membahayakan bagi kesehatan.

’’Makanya, kami bersama satpol PP bergerak cepat menutup tumpukan limbah itu dengan terpal dan plastik agar bau yang ditimbulkan juga tidak sampai ke pemukiman warga,’’ tandasnya.

Limbah yang dibuang di lahan terbuka itu, menimbulkan bau tak sedap dan menyengat yang dikhawatirkan sangat berdampak pada kesehatan warga.

’’Dugaan ini kan limbah B3, jadi cukup berbahaya kalau dihirup manusia,’’ jelasnya.

Sebagai penangan lebih lanjut, DLH juga berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Jombang, DLH Provinsi Jatim dan kepolisian. Selain melakukan penanganan, sekaligus mengungkap siapa dibalik dumpling limbah tersebut. Termasuk tindak lanjut pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium di hari berikutnya.

’’Dugaan awal, limbah-limbah ini dibuang saat malam hari, karena memang kondisinya jauh dari jalan raya. Kami juga akan mengambil sampel untuk diuji lab,’’ papar Rachmat Suharyono. **