Gempurnews.com | BANYUWANGI – Tiga hari berturut turut Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila menyampaikan, pembahasan RAPBD tahun 2026 banyak mengalami penyesuaian anggaran disebabkan adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

” KUA-PPAS APBD 2026 telah kita sepakati bersama dengan angka APBD kita sebesar Rp. 3,4 triliun, bahkan nota pengantar RAPBD 2026 telah disampaikan Bupati, namun di tengah perjalanan dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat berkurang sebesar Rp. 665 miliar, maka KUA-PPAS APBD 2026 yang kemarin tidak berlaku sehingga butuh penyesuaian , ” ucap Rifa panggilan akrab Ketua Komisi I saat dikonfirmasi, Jum’at (31/10/2025).

Dalam rapat kerja, lanjut Rifa, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana penyesuaian anggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja karena efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi dan menganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

” Kita sarankan pemangkasan anggaran pada program program yang tidak prioritas dan sejatinya efisiensi anggaran itu bertujuan untuk menekan pengeluaran yang tidak produktif , ” ucapnya.

Rifa mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran juga dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan mengurangi belanja yang kurang efektif dan mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif pemerintah daerah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

” Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu kita minta untuk mempermudah proses perijinan agar banyak investor masuk ke Banyuwangi , ” ucap Rifa.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, persentase pemotongan anggaran di masing-masing SKPD mitra kerja berbeda-beda berkisar 10 persen hingga 30 persen. Namun khusus Inspektorat tidak ada pemangkasan anggaran.

” Ada ketentuan regulasi, jika APBD kita sebesar Rp 1 triliun maka 1 persennya untuk anggaran Inspektorat, Rp. 1 triliun hingga Rp, 2 trilliun, 0,75 persen kalau diatas Rp. 2 triliun, 0,50 persen, ” ucap Rifa.

Rifa menambahkan, pemerintah pusat berencana mengganti skema Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan alokasi program pusat senilai sekitar Rp 1.300 triliun. Skema baru ini memungkinkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengakses dana tersebut melalui program-program yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

” Ada anggaran sebesar Rp. 1300 triliun di Pemerintah Pusat yang bisa diakses pemerintah daerah se Indonesia maka jika kabupaten membutuhkan maka bisa mengajukan proposal ke pusat untuk digunakan kegiatan infrastruktur, sepertinya kita kembali ke sistem sentralisasi, ” pungkasnya.(*/Sgt)

Gempurnews.com | Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah melalui pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD). Skema ini akan mendapat pendampingan dan pengawasan dari aparat penegak hukum. DAD dirancang sebagai instrumen keuangan jangka panjang yang akan menjamin ketersediaan dana bagi kepentingan publik, bahkan ketika kondisi fiskal mengalami fluktuasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi menjelaskan, dana abadi daerah ini nantinya akan berfungsi sebagai tabungan investasi daerah yang hasil pengembangannya bisa digunakan untuk mendukung berbagai program strategis.

Cahyanto menyebut modal awal pembentukan dana abadi ini dihimpun dari sumber-sumber legal, seperti dividen saham, hasil investasi daerah, serta pendapatan sah lainnya. Dana tersebut tidak akan habis dibelanjakan, tetapi diinvestasikan kembali melalui instrumen keuangan yang aman dan produktif.

“Kita siapkan dana yang ditempatkan pada instrumen investasi yang aman dan produktif, lalu hasil pengelolaannya digunakan untuk pembiayaan kegiatan prioritas masyarakat. Semua prosesnya akan didampingi dan diawasi aparat penegak hukum,” jelas Cahyanto usai rapat dengar pendapat bersama legislatif dan elemen masyarakat, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, di Gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (30/10/2025).

Keuntungan dari hasil pengelolaan itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur fisik, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

“Skema ini memungkinkan hasil kekayaan daerah tidak langsung habis untuk belanja rutin, melainkan diputar menjadi sumber pendapatan berkelanjutan. Dengan cara ini, Banyuwangi akan mendapatkan sumber pendapatan baru, melengkapi dana transfer pusat atau PAD tahunan,” kata Cahyanto.

Dana Abadi Daerah akan dikelola secara profesional dengan pengawasan ketat, melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi keuangan. Pemkab memastikan tata kelola dana ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Skema yang disiapkan juga akan mengatur agar pokok dana tidak boleh digunakan untuk belanja, melainkan hanya hasil pengembangannya yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, dana abadi ini akan tetap utuh dan terus berkembang dari waktu ke waktu.

“Ini bukan dana yang boleh diambil seenaknya. Justru kita jaga agar terus tumbuh, menjadi penyangga keuangan daerah di masa depan,” jelas Kepala Badan Pendapatan, Samsudin.

Ditambahkan Samsudin, melalui pembentukan Dana Abadi Daerah, Banyuwangi ingin memastikan bahwa berbagai program unggula, mulai dari peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan ekonomi kreatif tetap bisa berjalan meskipun kondisi fiskal berubah.

“Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk menyiapkan Banyuwangi masa depan. Kita ingin generasi mendatang tetap merasakan manfaat dari hasil pengelolaan sumber daya hari ini,” pungkas Samsudin. (*)

Banyuwangi – Jajaran Polsek Kalipuro, Polresta Banyuwangi bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat dan pemberitaan media online terkait dugaan adanya arena judi sabung ayam di Lingkungan Secang Timur, Kelurahan/Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Kapolsek Kalipuro AKP Sukirman, S.H. mengatakan, tindakan tersebut merupakan respon cepat informasi masyarakat.

“Begitu kami menerima informasi, personel langsung turun ke lokasi untuk memastikan kebenarannya. Kami tidak ingin aktivitas seperti ini mencoreng ketertiban di wilayah hukum Kalipuro,” tegas AKP Sukirman, Jumat (31/10/2025).

Setibanya di lokasi, tim yang terdiri dari Kanit Intelkam, Kanit Reskrim, dan anggota Polsek Kalipuro mendapati area bekas arena sabung ayam di tengah kebun kelapa.

Meski tidak ditemukan aktivitas perjudian, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk kegiatan tersebut, di antaranya dua sangkar ayam bambu berukuran satu meter, alas arena sabung ayam, dan selembar terpal.

Barang-barang tersebut kemudian dimusnahkan di tempat dengan disaksikan Ketua RT setempat Junaidi, sebagai bentuk penegasan bahwa kegiatan perjudian tidak boleh dibiarkan tumbuh di lingkungan masyarakat.

“Selain pemusnahan, kami juga memberikan himbauan langsung kepada masyarakat Jika mengetahui aktivitas serupa, segera laporkan ke pihak kepolisian agar bisa kami tindaklanjuti,” tambah Kapolsek Sukirman.

Kapolsek menegaskan, Polsek Kalipuro tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya. “Kami ingin menjaga Kalipuro tetap aman, kondusif, dan bersih dari penyakit masyarakat,” tegasnya.