Home Blog Page 231

ORMAS GMPI KEDIRI MENGADAKAN RAPAT MUSYAWARAH DAERAH

0

Kediri – Lembaga Masyarakat Ormas GMPI Gerakan Militansi Pejuang Indonesia DPD Kabupaten Kediri Berbenah diri Internal Kepengurusan baru.

Bertempat di Desa Gedang Sewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ( rumah sdr Yadi ) acara tersebut berjalan lancar dan aman.

Dalam acara rapat Musyawarah ini di pimpin Langsung Misyadi , Selaku ketua Lembaga DPD GMPI kabupaten Kediri guna mengisi kekosongan beberapa Devisi atau bidang – bidang yang belum terisi supaya sempurna menurut aturan AD / ART Lembaga ormas tersebut.

Misyadi Selaku Ketua Terpilih dalam Musyawarah rapat ini atau ketua Periode lama Mengatakan,, Keberadaan Kepengurusan Lembaga Ormas GMPI Gerakan Militansi Pejuang Indonesia Di kabupaten Kediri akhir – akhir ini hampir di Nyatakan Pakum,
Hal ini di karenakan adanya sedikit permasalahan Di Internal Lembaga di semua tingkatan.

Namun Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Permasalahan Kepengurusan Internal Lembaga semua tingkatan sekarang sudah Selesai dengan melalui beberapa tahapan rapat Internal pihak DPW GMPI Jatim dengan DPP GMPI Pusat dan selanjutnya DPW Jatim mengeluarkan Surat Mandat kepada kami.

Lanjut Yadi, Berdasarkan Surat mandat Dewan Pimipinan Wilayah GMPI Jatim Nomor : dengan putusan memberikan mandat kepada kami agar Segera mengadakan rapat pengurus untuk membenahi dan menyempurnakan semua Bidang – bidang Divisi, dan hasil rapat Musyawarah tersebut secepatnya di kirim ke DPW Jatim Guna Mendapatkan SK resmi dari DPP GMPI Pusat, jelasnya

“” Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan rapat pengurus DPD GMPI Kediri untuk mengisi kekosongan beberapa Bidang Bidang , harapan kami semua pengurus tetapa solid dan saling menjalin silaturahmi yang baik kepada pengurus atau kepada pihak pihak lain.

Selain itu ,apabila nanti kita sudah mendapatkan SK Kepengurusan DPD Kediri baru , akan kita tembuskan ke pihak – pihak terkait, jelas yadi

Satgas TMMD ke- 126 Kodim 1013/Mtw Bersama Warga Bersihkan Jalan Menuju Rumah Ibadah

0

BARITO UTARA- Satuan Tugas (Satgas) Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 126 Komando Distrik Militer  (Kodim) 1013 Muara Teweh, menunjukkan komitmennya untuk membantu warga desa Jamut Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, Kalimantam Tengah. (Kalteng) dalam kebersamaan dan kepedulian sosial, melaksanakan kegiatan karya bakti peningkatkan pebersihan jalan menuju rumah ibadah, yakni Gereja GKI Maranata, yang sebelumnya diketahui jalan tersebut, sudah cukup lama puluhan tahun terbengkalai tingkat pebersihannya.

Kegiatan ini melibatkan personel Satgas TMMD Ke-126 Kodim 1013 Muara Teweh beserta warga masyarakat sekitar yang dengan bergotong royong bekerja bersama membersihkan semak belukar dan rumput yang menutupi akses jalan menuju rumah ibadah teraebut.

Dandim 1013 Muara Teweh, Kolonel Inf. Agussalim Tuo, S.H.,M.IP Selaku Dansatgas TMMD Ke- 126 saat berada di lokasi pada hari Minggu 19 Oktober 2025, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan sekaligus wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. 

Dulu sebelum kegiatan TMMD ke- 126 masuk ke desa Jamut ini, jalan menuju Gereja ini sudah lama tidak digunakan karena tertutup semak, rumput dan pepohonan sehingga sulit diakses. Melalui kegiatan gotong royong ini, warga dapat kembali memanfaatkan Gereja untuk beribadah dan kegiatan keagamaan,” ungkap Dandim.

Selain memnersihkan akses jalan menuju rumah ibadah. Anggota Satgas TMMD ke- 126 Kodim 1013 Muara Teweh juga akan merehab total rumah ibadah (Gereja) GKI Maranata ini, agar kedepannya nanti bisa digunakan warga umat Nasrani desa jamaut untuk beribadah atau Kebaktian saat hari Minggu,” jelas Kolonel Agussalim Tua, SH. M. IP.

Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat serta menumbuh kembangkan semangat gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat,” harap Dandim 1013 Muara Teweh.

“Salah satu tokoh masyarakat desa Jamut. Pak. Dwi Sabdo, bersama warga sekitar juga menyambut baik antusias dalam kegiatan ini, dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada personil Satgas TMMD Ke- 126 Kodim 1013 Muara Teweh, atas kepedulian terhadap desa kami,” sebut pak. Dwi

Sudah puluhan tahun jalan ini tidak bisa dilewati, sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada bapak- bapak Satgas TMMD Ke- 126 Kodim 1013 Muara Teweh, yang turun langsung ke lapangan untuk membantu kami. Jadi sekarang ini  jalan menuju Gereja sudah terbuka dan bisa dilewati lagi warga desa,” imbuhnya.  (SS)

Komisi IX DPR RI Nurhadi S.Pd., M.H. Sosialisasikan Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman

0

GempurNews, Blitar – 18 Oktober 2025 Sosialisasi BP2MI bersama tokoh masyarakat kota blitar Sosialisasi mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman yang diselenggarakan oleh komisi IX DPR RI kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya calon pekerja migran dan aman dalam bekerja ke luar negeri dalam acara ini, dihadiri tokoh masyarakat. PKDI ketua persaudaraan kepala Desa Indonesia,Kabupaten Blitar.melalui Sosialisasi ini diharapkan masyarakat blitar semakin sadar akan pentingnya memilih jalur yang legal dan terlindungi saat bekerja keluar negeri,serta mampu menghindari resiko-resiko yang merugikan pekerja dan keluarganya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa Kabupaten Blitar, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah penyumbang tenaga kerja ke luar negeri secara signifikan pada tahun 2025.
“Hingga saat ini, jumlah warga Kabupaten Blitar yang berangkat ke luar negeri secara prosedural atau legal telah mencapai 2.162 orang,” ujar Nurhadi dalam acara sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman yang digelar hari ini.tempat digedung kesenian aryo Blitar.
Dalam kegiatan tersebut, Nurhadi turut menghadirkan (PKDI)Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia,Kabupaten Blitar, Rudi puryono.S.H, Dwi Andri Susilo, S.H. (kabid Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan kota blitar)untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa terkait migrasi tenaga kerja.
“Melalui peran aktif kepala desa, kita bisa memperkuat fungsi desa dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada warga yang ingin bekerja ke luar negeri. Desa menjadi garda terdepan dalam memastikan migrasi yang aman, prosedural, dan bermanfaat bagi keluarga dan daerah,
Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam bekerja ke luar negeri, sekaligus meminimalisir risiko menjadi korban perdagangan orang atau kerja.ungkapnya

Heri sunoto SH.M.H. (Tenaga Ahli DPR RI) menyampaikan keterlibatan pemerintah dalam pekerja keluar negeri diera tahun 1960 belum terlibat namun ,penguatan regulasi baru terlihat jelas tahun sejak orde baru.regualasi yang lebih rinci dan fokus pada penempatan TKI (tenaga kerja Indonesia)mulai muncul setelah tahun 1970. dan undang-undang yang spesifik pengatur pekerja migran saat itu dinamakan TKI dalam undang-undang Nomer 39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Lembaga perlindungan pekerja migran yang resmi adalah badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) BP2MI awalnya adalah BNP2TKI(Badan nasional penetapan dan perlindungan TKI. BNP2TKI yang dibentuk tahun 2006. BNP2TKI kemudian bertransformasi menjadi BP2MI pada tahun 2019 berdasarkan amanat dari undang-undang Nomer 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia UU No.18 tahun 2017 menjadi tonggak penting kebijakan perlindungan PMI.jika warga ingin mengadu bisa datang langsung dikantor dpd partai nasdem. Berada diwilayah desa tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Kantor nasdem berfungsi sebagai rumah aspirasi warga termasuk PMI Nurhadi komisi 9 sebagai Ketua PMI Kabupaten Blitar. Ulasannya.

Diaz Ridho putra ,SPsi. Kasub BP3MI Jawa Timur menyampaikan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI) atau badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI)memiliki beberapa fungsi dan tugas penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia fungsi tugasnya melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)ke luar negeri secara prosedural .memberikan perlindungan pendampingan kepada PMI sebelum,selama dan setelah masa kerja diluar negeri. Memerangi praktik pengiriman PMI non-prosedural atau ilegal untuk mencegah eksploitasi penyalahgunaan. Mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran untuk memastikan proses penempatan berjalan dengan baik yang sah.memberikan perlindungan pekerja migran selama bekerja diluar negeri termasuk hal atas gaji akomodasi dan kesehatan. Mengurus pendaftaran pekerja Migran yang ingin bekerja diluar negeri serta memberikan pelatihan dan orientasi sebelum keberakatan. Menangani masalah yang dihadapi oleh migran termasuk penyelesaian perselisihan pemulangan pekerja yang bermasalah.memfasilitasi proses kepulangan pekerja migran yang sudah selesai masa kontrak atau yang mengalami masalah dinegara tujuan, tutupnya. (fd.sdr)

Ketua satgas percepatan Makan Bergizi Gratis Pakpak Bharat meninjau lokasi SPPG Sitellu Tali Urang Julu, Tinada dan Kerajaan.

0

Ketua satgas percepatan Makan Bergizi Gratis Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.pd meninjau lokasi pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG) di kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Tinada dan Kerajaan.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Pakpak Bharat, Boi Haris Siahaan turut hadir dalam tinjauan ini.

Sesuai hasil koordinasi kami dengan Badan Gizi Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu, tiga dapur SPPG ini akan segera beroperasi, kita harapkan dibulan desember sudah rampung, demikian juga dapur SPPG di siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Jehe juga akan segera beroperasi, dengan demikian akan ada enam dapur SPPG di Pakpak Bharat paling lambat akhir desember nanti. Tahun 2026 akan kita lanjutkan di daerah – daerah dan kecamatan terpencil seperti pagindar, Lae Mbentar dan desa Sibongkaras yang skemanya masih kita matangkan, mungkin melalui mitra perorangan, BUMDes, Yayasan dan sebagainya nanti kita sesuaikan dengan kondisi, namun untuk operasionalnya akan tetap dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, jelas Wakil Bupati Pakpak Bharat.

Sementara itu Koordinator Wilayah BGN Pakpak Bharat, Boi Haris Siahaan menjelaskan, Ketiga dapur SPPG ini akan dibangun dengan kerja sama Badan Gizi Nasional, Kementerian PUPR RI, dan Pemerintah Daerah.

Di lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah ini akan dibangun dapur SPPG oleh Kementerian PUPR, selanjutnya nanti akan diserahkan kepada pihak Badan Gizi Nasional untuk pengelolaannya, jelas dia.

Boi Haris menjelaskan, tiga dapur SPPG ini nantinya akan melayani total. 6.243 penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di tiga wilayah kecamatan (Sitellu Tali Urang Julu, Tinada, dan Kerajaan) yang di harapkan akan beroperasi mulai awal tahun 2026 mendatang

Mudah mudahan tidak ada hambatan, tidak ada kendala, mulai tahun depan sudah kita laksanakan di tiga kecamatan ini, ucap Boi Haris.(Tumangger)

Di Wisuda UNRIKA, Amsakar Tekankan Pentingnya Intelektual yang Rendah Hati dan Terus Belajar

0

Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) periode ke-40 yang digelar di Auditorium UNRIKA, Batuaji, Sabtu (18/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Amsakar menyampaikan harapan agar UNRIKA terus melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menjawab tantangan pembangunan Batam.

Menurut Amsakar, Batam saat ini tengah berada pada fase penting dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan iklim investasi. Untuk itu, kehadiran perguruan tinggi menjadi salah satu kunci dalam mendorong kemajuan daerah melalui pengembangan SDM yang berkualitas.

“Investasi dan ekonomi menjadi harapan besar kita semua. Saya percaya UNRIKA memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan di Batam, baik dalam menggeliatkan investasi, mengembangkan SDM, maupun menciptakan ide-ide baru yang bisa berkontribusi bagi kemajuan kota,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi wadah lahirnya gagasan besar yang tidak berhenti hanya pada ruang kuliah. Ide dan pemikiran akademis, kata dia, perlu terus dikembangkan dan didiskusikan agar melahirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

“Perguruan tinggi punya ide besar dan harus berani mendiskusikannya. Dunia akademik itu tempat melahirkan gagasan, bukan sekadar mengejar gelar,” ujarnya.

Kepada para wisudawan dan wisudawati, Amsakar berpesan agar tidak berhenti belajar meski telah menyelesaikan pendidikan formal. Ia menilai, salah satu ukuran seorang intelektual adalah kemampuannya untuk terus berpikir kritis dan mendalami ilmu tanpa merasa puas.

“Teruslah belajar. Kalau menjadi alumni perguruan tinggi tetapi saat diajak menganalisis atau mencermati suatu topik kemampuan kita hanya sejengkal, itu akan memalukan. Hakikat belajar itu, semakin dalam kita memahami, semakin kita sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya,” ungkapnya.

Amsakar menekankan bahwa proses belajar adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial setiap individu. “Ini persoalan tanggung jawab, jadi teruslah belajar dan mengasah diri. Jadilah alumni yang membawa nama baik almamater dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati UNRIKA yang telah resmi menyandang gelar akademik.

“Selamat kepada wisudawan dan wisudawati, semoga para lulusan dapat menjadi insan cendekia yang berintegritas, inovatif, dan siap berkontribusi untuk kemajuan Kota Batam dan bangsa,” ucap Amsakar.

(Gokkon)

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan di Tanah Merah, Polres Bangkalan Paparkan Kronologinya

0

Bangkalan – Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Raya Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, pada Kamis malam (16/10/2025) sekitar pukul 20.00 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka ringan dan kerusakan pada seluruh kendaraan yang terlibat.

Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Plt. Kasi Humas Polres Bangkalan IPDA Agung Intama membenarkan adanya kejadian tersebut.

“Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Tanah Merah yang melibatkan satu kendaraan truk, satu mobil, dan dua sepeda motor. Saat ini, para korban sudah mendapatkan penanganan medis dan kasusnya sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Laka Lantas,” ujarnya saat dimintai keterangannya, Jumat (17/10/2025) pagi.

IPDA Agung memaparkan kronologi kejadian bahwa kecelakaan bermula ketika kendaraan Mitsubishi Truck Fuso dengan Nopol M-8685-UH yang dikemudikan oleh M (63), warga Bangkalan, melaju dari arah barat menuju timur.

“Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut bertabrakan dengan mobil Innova Reborn nomor polisi M-1254-NK yang dikemudikan J (47), juga warga Bangkalan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, tabrakan juga melibatkan sepeda motor Vario nomor polisi M-6482-GD yang dikendarai oleh Z A (19), warga Tanah Merah, dengan penumpang M M (47) asal Tulungagung, serta sepeda motor Beat bernomor polisi L-4718-GG yang dikendarai H (48), warga Tanah Merah.

“Akibat benturan tersebut, seluruh kendaraan mengalami kerusakan. Ketiga orang yaitu H (pengendara Beat), Z A (pengendara Vario), dan M M (penumpang Vario) mengalami luka ringan,” tutupnya.

Polres Bangkalan menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

(Tan)

Komisi IX DPR RI Nurhadi S.Pd., M.H. Sosialisasikan Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman

0

GempurNews, Blitar – 18 Oktober 2025 Sosialisasi BP2MI bersama tokoh masyarakat kota blitar Sosialisasi mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman yang diselenggarakan oleh komisi IX DPR RI kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya calon pekerja migran dan aman dalam bekerja ke luar negeri dalam acara ini, dihadiri tokoh masyarakat. PKDI ketua persaudaraan kepala Desa Indonesia,Kabupaten Blitar.melalui Sosialisasi ini diharapkan masyarakat blitar semakin sadar akan pentingnya memilih jalur yang legal dan terlindungi saat bekerja keluar negeri,serta mampu menghindari resiko-resiko yang merugikan pekerja dan keluarganya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa Kabupaten Blitar, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah penyumbang tenaga kerja ke luar negeri secara signifikan pada tahun 2025.
“Hingga saat ini, jumlah warga Kabupaten Blitar yang berangkat ke luar negeri secara prosedural atau legal telah mencapai 2.162 orang,” ujar Nurhadi dalam acara sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman yang digelar hari ini.tempat digedung kesenian aryo Blitar.
Dalam kegiatan tersebut, Nurhadi turut menghadirkan (PKDI)Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia,Kabupaten Blitar, Rudi puryono.S.H, Dwi Andri Susilo, S.H. (kabid Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan kota blitar)untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa terkait migrasi tenaga kerja.
“Melalui peran aktif kepala desa, kita bisa memperkuat fungsi desa dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada warga yang ingin bekerja ke luar negeri. Desa menjadi garda terdepan dalam memastikan migrasi yang aman, prosedural, dan bermanfaat bagi keluarga dan daerah,
Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam bekerja ke luar negeri, sekaligus meminimalisir risiko menjadi korban perdagangan orang atau kerja.ungkapnya

Heri sunoto SH.M.H. (Tenaga Ahli DPR RI) menyampaikan keterlibatan pemerintah dalam pekerja keluar negeri diera tahun 1960 belum terlibat namun ,penguatan regulasi baru terlihat jelas tahun sejak orde baru.regualasi yang lebih rinci dan fokus pada penempatan TKI (tenaga kerja Indonesia)mulai muncul setelah tahun 1970. dan undang-undang yang spesifik pengatur pekerja migran saat itu dinamakan TKI dalam undang-undang Nomer 39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Lembaga perlindungan pekerja migran yang resmi adalah badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) BP2MI awalnya adalah BNP2TKI(Badan nasional penetapan dan perlindungan TKI. BNP2TKI yang dibentuk tahun 2006. BNP2TKI kemudian bertransformasi menjadi BP2MI pada tahun 2019 berdasarkan amanat dari undang-undang Nomer 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia UU No.18 tahun 2017 menjadi tonggak penting kebijakan perlindungan PMI.jika warga ingin mengadu bisa datang langsung dikantor dpd partai nasdem. Berada diwilayah desa tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Kantor nasdem berfungsi sebagai rumah aspirasi warga termasuk PMI Nurhadi komisi 9 sebagai Ketua PMI Kabupaten Blitar. Ulasannya.

Diaz Ridho putra ,SPsi. Kasub BP3MI Jawa Timur menyampaikan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI) atau badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI)memiliki beberapa fungsi dan tugas penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia fungsi tugasnya melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)ke luar negeri secara prosedural .memberikan perlindungan pendampingan kepada PMI sebelum,selama dan setelah masa kerja diluar negeri. Memerangi praktik pengiriman PMI non-prosedural atau ilegal untuk mencegah eksploitasi penyalahgunaan. Mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran untuk memastikan proses penempatan berjalan dengan baik yang sah.memberikan perlindungan pekerja migran selama bekerja diluar negeri termasuk hal atas gaji akomodasi dan kesehatan. Mengurus pendaftaran pekerja Migran yang ingin bekerja diluar negeri serta memberikan pelatihan dan orientasi sebelum keberakatan. Menangani masalah yang dihadapi oleh migran termasuk penyelesaian perselisihan pemulangan pekerja yang bermasalah.memfasilitasi proses kepulangan pekerja migran yang sudah selesai masa kontrak atau yang mengalami masalah dinegara tujuan, tutupnya. (fd.sdr)

Sekda Barito Utara Buka Kegiatan  FTBI. Upaya Pelestarian Bahasa Daerah

0

BARITO UTARA- Bupati Barito Utara, Shalahuddin, ST. MT melalui Sekretaris daerah, (Sekda) Drs. Muhlis membuka dengan resmi Festival Tunas Bahasa Ibu yang digelar Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Utara. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tahun 2025 sebagai upaya pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Bakumpai dan bahasa Temboyan, yang dilansungkan bertempat di Café Kopi Itah jalan Taman Rekreasi Remaja Muara Teweh, pada Sebtu (18/10/2025).
 
Hadir pada pembukaan pelaksanaan kegiatan FTBI ini, yakni Sekda Barito Utara, Drs. Muhlis, Ketua TP- PKK Barito Utara, Hj. Maya Safitri Shalahuddin, Ketua Gow Barito Utara, Mira Apriantinanda, ST, Ketua Darmawanita, Marsiana Muhlis, Ketua PGRI, Ketua MKKS, Ketua K3S Dewan Juri FTBI Kabupaten Barito Utara. Kepala sekolah, Guru Master, guru pendamping, Siswa dan Siswi SD serta SMP- 1 Muara Teweh.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Utara, Syahmiluddin A. Surapati dalam   laporannya, mengatakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini, selama dua hari dimulai hari Sabtu 18 samapai dengan tanggal 19 Oktober 2025.

“pelaksanaan lomba bertempat di SMPN- 1 Muara Teweh. Festival tahun ini diikuti sebanyak 260 peserta dari 47 sekolah jenjang SD dan SMP. Mereka berpartisipasi dalam tujuh cabang lomba, yaitu Karungut, Dongkoy, Komedi Tunggal, Cipta Puisi, Mendongeng, Pidato, dan Menulis Cerita Pendek, dalam dua bahasa daerah: Bakumpai dan Temboyan,” ungkap Kadisdik Barito Utara.

Kegiatan FTBI dengan tujuan untuk Memasyarakatkan, mendiseminasikan, dan mempublikasikan program Implementasi Model Pelindungan Bahasa Daerah, meningkatkan sikap positif dan mutu pengguna dan penggunaan bahasa daerah,” jelas Syahmiluddin. 

Ketua TP- PKK Barito Utara, Hj. Maya Safitri Shalahuddin, dalam sambutanya, menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah progresif Dinas Pendidikan dalam mendukung program revitalisasi bahasa daerah. Di hadapan peserta, guru, kepala sekolah, dan undangan yang hadir, H. Maya menekankan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi identitas budaya dan jembatan pemahaman antar manusia.

Penerapan bahasa daerah di Sekolah sebuah terobosan FTBI tahun ini, turut meresmikan launching penerapan bahasa daerah, yakni bahasa Pakumpai  Mayan, Taboyan, dan bahasa Dusun Malang yang akan digunakan di seluruh sekolah setiap hari Kamis pada minggu pertama setiap bulan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Bupati Barito Utara,” kata Ketua TP- PKK Barito Utara.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST. MT dalam sambutannya dibacakan melalui Sekda Drs. Muhlis menekankan pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang tidak boleh hilang di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi.

“Hampir di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Barito Utara memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Namun sangat disayangkan, perkembangan zaman membuat bahasa-bahasa ini mulai ditinggalkan,” ujar H. Shalahuddin dalam sambutannya melalui Sekda.

Bupati juga menyampaikan keprihatinannya terhadap generasi muda yang mulai melupakan bahasa ibu, karena pengaruh modernisasi dan digitalisasi. Padahal, bahasa daerah memiliki nilai historis dan kultural yang sangat penting dalam membentuk jati diri masyarakat. 

“Kita tidak ingin bahasa daerah kita memasuki fase kritis hingga punah. Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah langkah nyata kita bersama dalam menjaga warisan budaya Barito Utara,” tambahnya.

Bupati Shalahuddin juga menegaskan bahwa pelestarian bahasa ibu sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, termasuk peningkatan peran lembaga adat serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, seni dan budaya.

“Festival ini bukan sekadar lomba, namun momentum kebangkitan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Saya berharap para guru, orang tua, dan pembina terus menanamkan cinta terhadap bahasa daerah sejak dini,” harap Bupati melalui Sekda.   (SS)

“Bupati Pakpak Bharat Hadiri Konsultasi Regional PDRB-ISE 2025”

0

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Konsultasi Regional Produk Domestik Reginal Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 9PDRB-ISE0 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku tuan rumah Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 2025.

Konsultasi regional ini dilaksanakan menginisiasi rekomendasi yang lebih fokus menjawab tantangan ekonomi terkini. Selain itu, rekomendasi tersebut juga memberikan solusi yang bisa dilaksanakan masing-masing daerah.

“Setelah berdiskusi dengan teman-teman Bappelitbang, BI dan BPS se-Sumatera kita ingin forum ini menghasilkan solusi untuk tantangan terkini dan bisa dilaksanakan, bukan hanya mengisi data untuk potret daerahnya masing-masing, jadi kami sepakat dengan rekomendasi ini,” kata Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut Dikky Anugerah saat perumusan kesepakatan Konreg PDRB-ISE 2025 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan (16/10/2025).

Lewat Rekomendasi ini, strategi yang disusun daerah dalam menghadapi tantangan seperti inflasi, kebutuhan pangan, pengembangan ekonomi dan lainnya lebih akurat karena di dukung data yang kuat. Selain itu, akan membantu pembangunan di regional Sumatera berjalan lebih selaras.
“Lewat rekomendasi seperti ini kita akan lebih fokus menjawab tantangan yang ada dan bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sehingga dampaknya ke masyarakat lebih terasa,” kata Dikky Anugerah.

Kami berdiskusi banyak hal, Selama dua hari ke depan kami bersama banyak pemangku kepentingan di Pulau Sumatera akan berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperkuat integrasi statistik sosial ekonomi dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, jelas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor di medan.

Dalam kesempatan ini Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat, Lontung Sabungan Situmorang, S.St, M.Si menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah Pakpak Bharat.(Tumangger)

Senyum Sumringah Warga , Peroleh Beras Murah dari Polres Gresik di Hari Pangan Sedunia

0

GRESIK – Dalam momentum memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, Polres Gresik Polda Jatim menggelar kegiatan sosial berupa penjualan beras murah bagi masyarakat.

Aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian dan kontribusi Polres Gresik Polda Jatim dalam menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah hukumnya.

Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2025 mengusung tema global “Hand in Hand for Better Foods and a Better Future” (Bergandengan Tangan untuk Makanan yang Lebih Baik dan Masa Depan yang Lebih Baik).

Tema itu menjadi pengingat penting bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menciptakan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan tangguh.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kolaborasi menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah masyarakat.

Menurut AKBP Rovan, setiap individu, sekecil apa pun perannya, memiliki kontribusi penting dalam menjaga ketahanan pangan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Kapolres Gresik.

Kegiatan penjualan beras murah tersebut dilaksanakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Gresik AKP Alimuddin Nasution bersama personel Polsek Menganti.

Penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berlangsung di depan Mapolsek Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan disambut antusias oleh masyarakat sekitar.

Sebanyak 80 sak beras atau setara 400 kilogram dengan harga Rp57.500 per 5 kilogram ludes terjual dalam waktu singkat.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, mencerminkan profesionalisme serta kepedulian Polres Gresik terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Melalui aksi sosial ini, Polres Gresik Polda Jatim tidak hanya memperingati Hari Pangan Sedunia secara simbolik, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat.

“Polres Gresik berkomitmen dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, demi terwujudnya masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera,” pungkas Kapolres Gresik. (*)