Cimahi,Rabu(04/09/2025)
Polemik pembangunan (Menara Tekekomunikasi)Tower di Perumahan KCVRI RW 06 Kelurahan Cipageran mendapat respon dari berbagai pihak,baik warga sekitar yang termasuk area rubuh menara telekomunikasi,maupun LSM yang mengirim surat sebagai bentuk Sosial Kontrol kepada pemerintah Kota Cimahi.

Salah seorang warga yang berdomisili di Perumahan KCVRI menyatakan keberatan dan akan mengirim surat kepada pihak DPRD atas pembangunan Menara Telekomunikasi di tengah-tengah Perumahan yang diduga sudah menyalahi aturan.

Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan menyayangkan danenolak berdirinya menara telekomunikasi yang berada di wilayahnya, karena di tengah-tengah perumahan KCVRI dan diduga melanggar aturan,
“Terkait Pembangunan menarabtelekomunikasi(BTS) yang ada di lingkungan kami,yakni di RT 07-RW 06 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, kami tidak dilibatkan dalam musyawarah maupun sosialisasi dari pihak Vendor yang membangunenara telekomunikasi.Sosialisasi Terkait ijin lingkungan dari warga terkesan tertutup dan tidak transfaran, Bahkan Ketua RT dan RW hanya mengiyakan tanpa memberikan informasi yang jelas namun tiba-tiba menara telekomunikasi telah berdiri dengan ketinggian 40 meter lebih dan warga yang diberi kompensasi merasakan kaget akan ketinggian menara telekomunikasi tersebut,”Ungkap salah seorang warga yang tempat tinggalnya di wilayah KCVRI.
Pihak RT dan RW saat dikonfirmasi melalui aplikasi WA tidak memberikan jawaban, sementara lurah Cipageran saat disambangi ke kantor kelurahan sedang tidak berada di tempat karena ada giat di wilayahnya.

Koordinator Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kompas menyikapi berdirinya menara telekomunikasi telah mengirimkan surat Desakan kepada Pemerintah Kota Cimahi yang pada intinya berisi pernyataan sikap :
1.Menolak keras praktik “bangun dulu izin belakangan” karena dianggap merusak wibawa hukum dan menciptakan preseden buruk bagi tata kelola Kota.

2. Pemerintah Kota Cimahi abai terhadap kewajiban menegakan Perda dan Undang-undang.
3. 3.Mendesak Walikota Cimahi untuk memerintahkan Satpol PP segera menertibkan dan menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan sesuai kewenangan.
4. Meminta Dinas PUPR segera menonaktifkan operasi, penghentian dan penyegelan.
5. Meminta DPM PTSP menolak menerbitkan PBG terhadap bangunan yang melanggar prosedur dan memptises sanksi administrasif hingga pembongkaran.
6. Menyerukan kepada DPRD Kota Cimahi dengan menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil pihak-pihak Terkait atas dugaan pbiaran pelanggaran.
7. Mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki unsur pidana, termasuk dugaan penyalahgunaan wewnangnoleh oknum pejabat yang membiarkan pelanggaran ini.
   Jika dalam 7 hari terhitung sejak dikirimkan surat ini tidak ada langkah tegas maka LSM Kompas akan melaporkan kasus ini ke OmBudsman RI dengan dugaan Maladministrasi dan pembiaran, selanjutnya akan menempuh langkah hukum sesuai pasal 192 damn pasal 421 KUHP.

Sementara Agus,Plt.Kabid Gakda Satpol PP Kota Cimahi,saat ditemui di Kantornya menjelaskan,
“Kita koordinasi dulu dengan kelurahan dan kelurahan sudah memediasi sama warga dan warga tidak keberatan, Terkait perijinan PKPR yang dari kementrian sudah turun,untuk ijin bangunan sudah berupa resi tinggal nunggu keluar ijin dari DPM PTSP, rekomendasi dari Dan Lanud Husein sudah ada.intinya secara garis besarnya waega tidak keberatan dibuktikan dengan berita acaranya dan ditandatangani,”Ungkap plt.Kabid Gakda Satpol PP Kota Cimahi.

Saat ditanyakan terkait pelanggaran yang dilakukan dikarenakan membangun menara telekomunikasi tanpa mengantinginijin dan berada di tengah lingkungan perumahan,Agus menjelaskan,
“Bahwa yang menentukan sesuai prosedur atau tidaknya bukan Satpol PP tapi PUPR, kami hanya melaksanakan tugas sesuai tupoksi kami hanya pengamanan pemantauan dannitupun jika minta oleh Dinas yang membidangi untuk pendampingan pengaman,tugas kita hanya pengamatan dan pengawasan srta melaporkan kejadian dilapangan seperti apa.” pungkas Agus, Plt. kabid Gakda Satpol PP Kota Cimahi.

Red.

Cimahi,Rabu(04/09/2025)
Pengalaman yang kurang mengenakan akibat tidak profesionalnya Jasa Titipan J&T dialami oleh Perusahaan Media Cetak dan online Gempur News,yang telah berlangganan lama dalam pengiriman paket media cetaknya,namun entah ada hal apa,pengiriman paket yang berisi koran yang dialamatkan ke Kota Cimahi hilang entah kemana,saat dikonfirmasi terkesan malah saling lempar tanggung jawab disertai janji akan segera diselesaikan dan akan dihubungi oleh Drop pint terdekat.
Dimulai ditelusuri di Madiun tempat barang dikirim jawaban sudah di perjalan,
“Jawabannya barang dudah diperjalanan, jika barang belum datang silahkan hubungi kantor pusat,Jelasnya singkat.

Paket yang dikirim tanggal 19 Agustus dari Yosowilangun ternyata sampai saat ini belum kepada alamat penerima di Kota Cimahi.
Saat dikonfirmasi ke nomor WA yang katanya orang pusat J&T jawabannya,akan mengganti dan akan ada yang menghubungi,namun sampai berita ini diturunkan tidak ada yang menghubungi dari Drop point,
“Saya akan cek dahulu, jika nanti tidak ketemu akan di claimkan sesuai ganti rugi ketentuan J&T.Ini masih diusahakan untuk ditelusuri dulu paketnya jika tidak ketemu akan kami ganti rugi. Nanti akan dihubungi oleh pihak drop point pengiriman untuk mengisi berkas Form Claim,” kata Pihak J&T Pusat.

Pihak penerima paket berisi koran sampai berita ini ditulis, tidak ada yang menghubungi dari pihak J&T dan merasa kecewa dengan ke tidak profesionalan Pihak J&T,
“Saya sudah biasa berlangganan denga J&T tapi saya kecewa dengan ketidak profesional an pihak J&T, sampai saat ini nggak ada yang menghubungi dari pihak J&T dan Paket terakhir kabarnya masih di Sidoarjo,” Tandas penerima paket yang belum jelas kemana rimbanya. 

Achmad S.

Cimahi,Rabu(04/09/2025)
Dugaan penjualan seragam sekolah yang dilakukan oleh guru SD Utama Mandiri 7 akan di evaluasi oleh plt. kepala sekolah dan jika hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran maka akan dibatalkan.
Sebelumnya orang tua siswa yang anaknya tercatat sebagai siswa di SD Utama Mandiri 7,mengungkapkan keluhannya bahwa dirinya harus merogoh uang untuk pembelian seragam anaknya sebesar 470.000 rupiah, dengan rincian:
Baju batik seharga 90.000
Baju Nyunda 165.000
Baju Olahraga 125.000
Baju Rompi 90.000
Jumlah total : 470.000
Dalam suasana saat ini, pihak orang tua yang enggan disebutkan namanya merasa keberatan, namun tidak berdaya karena sudah ditetapkan oleh sekolah,
” Sebetulnya saya keberatan namun karena anak saya sekolah disana maka apa boleh buat, saya ikut saja dan sudah mulai dikumpulkan untuk pembayaran seragamnya,” Ungkapnya.

Saat di konfirmasi terkait dugaan penjualan seragam yang melibatkan oknum guru, Kasie SD Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Achmad Sungkawa langsung merespon dan mencatat konfirmasi dari wartawan serta berjanji akan langsung mengambil tindakan dengan mengecek kebenaran berita tersebut.
Beberapa waktu kemudian Kasie SD Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Achmad Sungkawa memberikan penjelasan melalui aplikasi WA kepada wartawan,
“Sesuai dengan yang saya sampaikan tempo hari dan saya lakukan tindak lanjut pada hari senin.Saya memanggil Plt. kepala sekolah SD Utama Mandiri 7 dan memberikan klarifikasi serta memberikan laporan bahwa kegiatan tersebut belum berjalan dan akan dievaluasi segera jika rencana tersebut menyalahi ketentuan maka tidak akan dilaksanakan,”Ungkap Achmad Sungkawa

Kemudian Achmad melanjutkan,
“Semua program saya minta untuk di evaluasi agar disesuaikan dengan ketentuan jika tidak sesuai dengan aturan, saya meminta untuk fihenyikan.Sementara ini saya beri kesempatan Plt. kepala sekolah SD utama 7 untuk melakukan evaluasi dan pembenahan seluruh program yang ada dan perkembangannya masih saya awasi.”Pungkas Achmad Sungkawa.
Menurut informasi terakhir pengumpulan uang seragam masih dilakukan,seragam nya belum selesai.
apakah hal ini akan terus dilakukan oleh guru atau dibatalkan,

Achmad Syafei