Home Blog Page 327

Polres Pasuruan Salurkan Beras Murah ke Seluruh Wilayah untuk Jaga Stabilitas Pangan

0

PASURUAN – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat, Polres Pasuruan menyalurkan beras murah secara serentak ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan melalui jajaran Polsek, Rabu (13/8/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di Mapolres Pasuruan ini merupakan tindak lanjut program pemerintah dalam pendistribusian beras murah melalui Polri, bekerja sama dengan Perum Bulog. Penjualan dilakukan di setiap Polsek jajaran mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Beras yang dijual adalah jenis SPHP produksi Bulog dengan harga Rp60.000 per sak ukuran 5 kg, Harga tersebut lebih rendah dibandingkan HET (Harga Eceran Tertinggi) di pasaran

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menegaskan, program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bukan hanya menjaga keamanan, Polri juga berperan membantu kestabilan harga bahan pokok. Melalui pendistribusian beras murah ini, kami ingin memastikan seluruh warga, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan akses beras dengan harga yang lebih ringan,” jelas AKBP Jazuli.

Ketua pendistribusian pasar murah, AKP Sariyanto, mengungkapkan bahwa target penyaluran beras di seluruh jajaran Polsek bisa mencapai 10 ton per hari.

“Distribusi ini dilakukan hingga ke pelosok desa, dengan pembatasan pembelian maksimal dua sak per orang dan wajib menunjukkan KTP. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Masyarakat pun menyambut positif kegiatan ini Bu Santi (46), warga Kecamatan Bangil, mengaku senang bisa membeli beras lebih murah.

“Lumayan sekali, selisihnya bisa untuk belanja kebutuhan lain. Terima kasih kepada Polres Pasuruan,” tuturnya.

Pemkab Bersama DPRD Banyuwangi Tegaskan Tidak Ada Kenaikan PBB

BANYUWANGI – Pemkab dan DPRD Banyuwangi merespons kabar tentang kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dipastikan kabar tersebut tidak benar.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2. “Kami pastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” tegasnya, Selasa (12/8/2025).

Guntur meminta agar seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi atas kabar yang beredar.

Menurut Guntur, Pemkab Banyuwangi tidak pernah memiliki proyeksi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menaikan tarif PBB-P2. “Tidak ada proyeksi peningkatan PAD dari objek pajak PBB yang berasal dari kenaikan tarif pada tahun 2026,” ungkapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi Samsudin memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.

“Tidak ada pembahasan kenaikan tarif PBB-P2 antara Pemkab dan DPRD, tarif PBB-P2 penghitungannya tetap sama dengan sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya, lanjut Samsudin, Kementerian Dalam Negeri memang memberikan rekomendasi perubahan penghitungan tarif PBB-P2 dari multitarif menjadi single-tarif atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024.
Ia menjelaskan dalam peraturan daerah tersebut Pasal 9 dijelaskan besarnya tarif PBB-P2 Banyuwangi masih dengan penghitungan multitarif.

Samsudin menyebutkan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP sampai dengan Rp1 miliar sebesar 0,1 persen per tahun, NJOP Rp1 hingga Rp5 miliar sebesar 0,2 persen dan NJOP Rp5 miliar ke atas sebesar 0,3 persen.

Atas perda tersebut, menurut Samsudin, Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan agar pemerintah daerah setempat menggunakan single-tarif, semuanya menjadi 0,3 persen diambil dari ambang tertinggi.

“Namun demikian, Pemkab Banyuwangi tetap menggunakan penghitungan multitarif seperti sebelumnya alias sama sekali tidak ada kenaikan, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Ini tidak menyalahi aturan, Kemendagri juga memberikan kewenangan pada kepala daerah untuk menentukan tarif PBB-P2 lebih rinci dalam peraturan bupati,” katanya.

Selain tidak menaikkan tarif PBB, menurut Samsudin selama ini Pemkab Banyuwangi justru memberikan stimulus atau pengurangan secara akumulatif tarif PBB-P2.

Jika sesuai perhitungan asli, potensi PBB-P2 Banyuwangi sebesar Rp177 miliar, namun diberikan stimulus sebesar Rp104 miliar atau ada pengurangan sampai 60 persen sehingga potensi yang dihitung hanya Rp73 miliar.

“Itu pun masih diasumsikan kepatuhan membayar pajak masyarakat hanya sebesar 75-80 persen, sehingga PAD yang benar-benar ditargetkan untuk PBB-P2 hanya Rp60 miliar di tahun 2024,” ujarnya.

Hal yang sama diutarakan Anggota DPRD Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus, bahwa saat proses pengajuan perubahan Perda PDRD dari Pemkab tidak ada usulan terkait dengan perubahan tarif PBB-P2.

“Intinya tidak ada kenaikan, tetap seperti sebelumnya,” kata Ketua Gabungan Komisi II dan III Pembahasan Perubahan Perda PDRD ini.(*/Biro)

Polres Gresik Bagikan Bendera dan Pin Merah Putih di Jalan Tanamkan Semangat Kemerdekaan

0

GRESIK – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gresik Polda Jawa Timur menggelar aksi simpatik di Simpang Empat GKB, Selasa (12/8/2025).

Para petugas membagikan pin dan bendera Merah Putih kepada pengguna jalan, mulai dari pengendara motor, pengemudi mobil, hingga pejalan kaki.

Kegiatan yang penuh makna ini dipimpin langsung oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik, Ipda Andreas Dwi Anggoro, dan Kanit Turjawali, Ipda Yoyok Subagya, bersama jajaran anggota.

Tak hanya membagikan bendera, petugas juga memasang pin Merah Putih di kendaraan dinas maupun kendaraan masyarakat yang melintas.

Selain di simpang Empat, patroli juga dilakukan di kawasan GKB untuk mengajak masyarakat menyambut kemerdekaan dengan semangat persatuan.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu melalui Kasat Lantas Polres Gresik AKP Rizki Julianda Putera Buna mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni menjelang 17 Agustus.

Ia menegaskan, pemasangan bendera dan pembagian pin Merah Putih ini adalah simbol bahwa semangat kemerdekaan harus terus hidup di hati masyarakat.

“Persatuan adalah kunci menuju Indonesia yang sejahtera dan maju,”tegasnya.

Aksi simpatik ini mendapat sambutan hangat warga.

Anak-anak yang menerima bendera kecil tampak tersenyum gembira, menciptakan momen hangat yang menjadi pengingat bahwa nilai cinta Tanah Air harus ditanamkan sejak usia dini.

Dengan langkah sederhana namun penuh makna ini, Satlantas Polres Gresik berharap semangat kebangsaan tetap berkobar di tengah masyarakat, sebagaimana bendera Merah Putih yang selalu tegak di langit kemerdekaan. (*)

Dukung Stabilitas Harga Beras, Polisi Probolinggo Gelar Pasar Murah di 21 Polsek

PROBOLINGGO
Dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Polres Probolinggo Polda Jawa Timur menggelar program pasar murah di seluruh jajaran 21 Polsek wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini menindaklanjuti program pemerintah dalam mendistribusikan beras murah melalui Polri. Pelaksanaan secara serentak ini digelar pada Selasa (12/8/2025) mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, disediakan Beras SPHP produksi Bulog yang dibandrol dengan harga lebih murah yaitu Rp.57.000,- per sak ukuran 5kg sehingga per kilogram jatuh di angka Rp.11.400,-. Harga ini lebih rendah dari HET (Harga Eceran Tertinggi) sebesar Rp.12.500,-.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias. Semua beras langsung habis terjual. Semoga kegiatan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan warga,” kata Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif.

AKBP Latif menjelaskan bahwa pasar murah ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat di pelosok dan membantu menekan beban biaya hidup.

Masing-masing warga berhak membeli maksimal dua paket beras dengan menunjukkan KTP. 

“Program pemerintah ini kami turunkan hingga ke Polsek jajaran, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan warga. Semoga sedikit banyak dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat,” tutur AKBP Latif.

Salah satu warga penerima, Romlah (52) menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Polri. “Kami sebagai ibu rumah tangga sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan,” ucapnya.(Ali)

KPS2K JATIM Dukung Pembangunan Inklusif di Kabupaten Lumajang: Meningkatkan Kualitas Hidup Kelompok Marginal

0

Lumajang, Gempur News.

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur – KPS2K JATIM (kelompok perempuan dan sumber sumber kehidupan Jawa Timur) berkomitmen untuk mendukung pembangunan inklusif di Kabupaten Lumajang. Dalam rangka mengawal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lumajang, KPS2K JATIM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya BAPPEDA.

Meningkatkan Kelembagaan P2TP2A untuk Perlindungan Korban Kekerasan

Direktur Eksekutif KPS2K JATIM, Iva Hasanah, dalam media briefing di Kafe “Ng di” pada Selasa ( 12/08/2025), mengungkapkan bahwa KPS2K JATIM mengusulkan peningkatan kelembagaan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) menjadi UPTDPPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan dan memastikan pemenuhan hak-hak kelompok marginal, seperti perempuan, disabilitas, dan korban bencana.

Kolaborasi dan Partisipasi Aktif untuk Pembangunan Berkelanjutan

Iva Hasanah juga menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan keterbatasan anggaran, Kabupaten Lumajang perlu bekerja sama dengan banyak pihak dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui model Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Keadilan dan Kesetaraan

KPS2K JATIM memiliki tradisi mengadakan acara pada hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk memaknai kemerdekaan bagi semua kalangan, termasuk perempuan marginal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi semua. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan.

Dukungan untuk Pembangunan Daerah yang Inklusif

Dengan dukungan KPS2K JATIM, Kabupaten Lumajang dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan memastikan pemenuhan hak-hak kelompok marginal. Pembangunan inklusif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Langkah Maju untuk Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam pembangunan inklusif. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti KPS2K JATIM, Kabupaten Lumajang dapat i mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, KPS2K JATIM berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan inklusif di Kabupaten Lumajang dan memastikan bahwa hak-hak kelompok marginal terpenuhi.( Joe).

Franc Tumanggor Kukuhkan Penjabat Pratama di Pemkab Pakpak Bharat,Beri Pesan Loyal dan Pintar

0

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor melantik dan mengukuhkan tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (08/08/2025).

Dalam acara yang dilaksanakan di aula bale sada arih, kompleks kantor Bupati Pakpak Bharat ini, Franc berpesan agar para pejabat yang menduduki jabatan strategis benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.

Ada empat pesan penting saya kepada bapak dan ibu sekalian, keempat pesan penting itu yakni loyal, loyal, loyal dan pintar. Loyal terhadap pelayan masyarakat, loyal terhadap Institusi dan Dinas yang diduduki, loyal terhadap atasan, dan pintar mengelola pelayanan kepada masyarakat melalui Dinas yang diduduki.

Bupati juga menyampaikan selamat bekerja bagi para pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan. Dia berharap bahwa spirit dan semangat baru akan senantiasa tumbuh dalam satu gerak langkah guna mencapai Pakpak Bharat yang nduma.

Saya percaya, dengan pelantikan ini akan lahir semangat baru yang semakin terarah dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat, tutup Bupati.

Sejumlah tamu undangan diantaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah turut menghadiri acara ini.(Tumangger)

Bupati Pakpak Bharat Buka pemusatan Pendidikan Calon Paskibraka 2025

0

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2025 di balai Diklat BKPSDM Pakpak Bharat, desa Cikaok.

Saya berpesan kepada seluruh adik-adik kami yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, mari tekadkan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik serta ikuti seluruh aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia, pesan Franc dihadapan puluhan calon Paskibraka yang akan mengikuti pendidikan ini.

Tahun ini kita patut berbangga hati, dimana perwakilan Kabupaten Pakpak Bharat berhasil mengikuti mengikuti seleksi Paskibraka Nasional mewakili Provinsi Sumatera Utara, membuktikan bahwa bakat dari putra putri Pakpak Bharat tidak pernah kalah dari Daerah lain. Jarak dan segala bentuk keterbatasan yang kita miliki tidak menjadi penghambat, namun menjadi potensi terbesar yang harus terus kita tingkatkan, push your limit, ucap dia kemudian.

Pembukaan Pelatihan dan Pendidikan Paskibraka ini diawali dengan Peresmian Desa Bahagia Paskibraka Pakpak Bharat tahun 2025 dalam Upacara Tantingan dan Pencacapan Air Bunga bagi seluruh calon Paskibraka 2025 oleh Bupati Pakpak Bharat dan segenap undangan yang hadir di balai diklat BKPSDM Cikaok.(Tumangger)

Pemprov Terbitkan SEB Penggunaan Sound System, Polda Jatim Dukung dan Siap Tindak Tegas Pelanggar Aturan

POLDA JATIM – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) menyatakan dukungan penuh terhadap Surat Edaran Bersama (SEB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim terkait pembatasan penggunaan pengeras suara atau sound system di lingkungan masyarakat.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan Polda Jatim siap menegakkan aturan yang tertuang dalam regulasi tersebut.

Surat edaran ini, kata Kombes Pol Abast memiliki 13 landasan hukum yang menjadi dasar penerbitannya.

“Surat edaran ini mengatur pedoman pembatasan penggunaan sound system di masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” terang Kombes Pol Abast, Selasa (12/8/25).

Kabid Humas Polda Jatim ini menerangkan, ada Empat poin penting yang menjadi perhatian, yaitu pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan, pembatasan waktu, tempat dan rute kendaraan yang membawa sound system, serta pengaturan penggunaan sound system untuk kegiatan sosial di masyarakat.

Berdasarkan aturan, lanjut Kombes Abast, kegiatan sound system statis atau di tempat diberi toleransi hingga 120 desibel.

Sedangkan kegiatan non-statis atau berpindah lokasi dibatasi maksimal 85 desibel.

“Sementara itu untuk kendaraan wajib memenuhi uji kelayakan (KIR) dan tidak melebihi dimensi aslinya,” terang Kombes Abast.

Masih kata Kombes Abast, Polda Jatim menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran, apalagi jika menimbulkan gangguan keamanan atau melanggar norma agama, kesusilaan, maupun hukum.

“Jika terjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau tindak pidana, kami akan melakukan penghentian secara paksa dan pihak penyelenggara harus bertanggung jawab,” tegas Kombes Abast.

Kabid Humas Polda Jatim juga mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan demi kenyamanan bersama.

Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat terkait kegiatan sound horeg.

“Hiburan dan kegiatan sosial tetap bisa berjalan, tapi harus tertib, aman, dan menghormati hak orang lain. Tidak ada toleransi bagi yang sengaja melanggar,” pungkasnya. (*)

Kasus Pencurian Aki, di Lalin, Terungkap Tiga Pelaku Diamankan Tim Satreskrim Polres Barito Utara 

BARITO UTARA- Polisi Resor (Polres) Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil mengungkap kasus pencurian sejumlah aki lampu lalu lintas (Lalin) milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara,  yang terjadi di kawasan Jl. Simpang Empat Lembaga Pemasyrakatan (LP) dan Jl. Simpang Tiga Pramuka, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kalimantan Tengah. Kejadian ini pertama kali diketahui pada Senin (28/07/2025) pukul 10.00 WIB.

Pelapor, NH (56), ASN Dinas Perhubungan, menerima perintah dari Kepala Dinas untuk melakukan pengecekan lampu lalu lintas yang dilaporkan mati. Bersama dua saksi, KF (26) dan HD (29), pelapor menemukan lima buah aki hilang dari box penyimpanan pada beberapa titik tiang lampu lalu lintas di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Barito Utara, dua orang pelaku ditetapkan dan berhasil diamankan. Mereka adalah DW (28) dan RM (18). Kedua tersangka mengakui telah mencuri total 13 unit aki dan menjual 11 di antaranya ke tempat barang rongsokan milik Khadmirah di Jl. Manggis, Kelurahan Lanjas.

Dalam proses interogasi, para pelaku mengaku melakukan pencurian demi keuntungan pribadi. Ironisnya, hasil tes urine menunjukkan ketiganya positif menggunakan narkotika jenis sabu. Aksi para pelaku menyebabkan kerugian negara sebesar Rp15 juta.

Kapolres Barito Utara, AKBP. Singgih Febiyanto, S.H., S.I.K., melalui Kasat Reskrim Polres Barito Utara, AKP. Ricky Hermawan S.Tr. K., S.I.K pada hari Selasa 12 Agustus 2025 membenarkan kejadian pencurian tersebut, dan mengapresiasi kinerja cepat anggotanya dalam mengungkap kasus ini. “Kami tidak akan mentolerir tindak kejahatan yang merugikan masyarakat maupun aset negara. Kami pastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional,” tegasnya.

Kasubsipenmas Sihumas Polres Barito Utara Iptu Novendra W.P., mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. “Kami mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keamanan lingkungan. Jika ada kejadian serupa, segera hubungi Call Center Polri di 110 yang aktif 24 jam,” ujarnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu unit sepeda motor Yamaha Mio Gear biru serta beberapa aki dari berbagai merek seperti Kijo, Kayaba, Power Kingdom, dan Panasonic. Saat ini, para pelaku masih dalam proses hukum dan akan dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Polres Barito Utara terus berkomitmen menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Barito Utara. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak ragu berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika menemui hal-hal yang mengganggu ketertiban umum.   (SS)

Lokakarya Aksara Kota Cimahi, Wariskan Jejak Aksara Sunda

CIMAHI,Selasa(12/08/2025)
Sejumlah pengajar jenjang SMP hingga SMA serta berbagai Komunitas yang bergelut dalam bidang Literasi mengikuti lokakarya Aksara Sunda yang dilaksanakan di Aula gedung B, Pemerintah Kota Cimahi.Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan para pendidik serta para penggiat Literasi mengenai kebudyaan lokal Khususnya Aksara Sunda.

Selain Aksara Sunda,dalam lokakarya juga dibahas juga tentang literasi dan manuskrip,yang nantinya bakal diberi ruang khusus sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya pelestarian kebudyaan lokal.

Kasie Kebudayaan, Disbudparpora Kota Cimahi,Ares Rudhiansyah menyebutkan bahwa pentingnya pelestarian kebudayaan lokal, terutama Aksara Sunda semakin penting pada era digitalisasi.
” Lokakarya ini menjadi wadah adaptasi Aksara Sunda dalam platform dan Aplikasi digital,Supaya tetap relevan tak lekang oleh waktu, serta lebih mudah digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk pembelajaran di sekolah,” ungkap Ares pada awal media usai membuka kegiatan tersebut,selasa (12/08/2025).

Kepala seksi kebudayaan Disbudparpora Kota Cimahi menjelaskan,bahwa kehadiran para pendidik dan penggiat Literasi di Kota Cimahi dalam lokakarya ini diharapkan dapat menularkan wawasan yang diberikan narasumber, sehingga generasi muda tak kehilangan jejak kebudayaan lokal khususnya Aksara Sunda.
” Keberadaan Aksara Sunda di era modern ini, seharusnya tak hanya dikenalkan saat kegiatan saja, namun digunakan dalam aktivitas sehari – hari. Dengan demikian generasi muda semakin terbiasa menggunakan Aksara Sunda,.” Jelasnya.

Ares mengatakan, dalam beberapa bulan kedepan Disbudparpora Kota Cimahi bakal menggelar Pekan Kebudayaan Daerah (PKD).Dalam agenda tersebut, Aksara Sunda, literasi, bahasa, serta manuskrip bakal mendapatkan ruang khusus sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.
” Kami berharap, kegiatan seperti lokakarya, dan lainnya, terus dilaksanakan agar budaya kita tetap lestari meski jaman terus berubah.” harapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DKKC Kota Cimahi, Siti Yanti Abintini,S.H.,M.M. berharap agar Aksara Sunda tetap lestari dan semakin berkembang, meski tantangan yang dihadapi sangat besar,terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini.
” Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Ares, bahwa Aksara Sunda mesti disesuaikan dengan berbagai platform digital,serta agar Aksara Sunda dapat beradaptasi dengan jaman, jadi tak hilang, ditelan jaman.” harapnya.

Yanti juga menambahkan, dimasa depan lahir generasi yang baru sebagai penerus generasi terdahulu, seperti maestro Aksara Sunda Bah Ujang Laip(Yudistira Purana Sakiakirti), dimana dengan usianya saat ini tetap aktif dalam upaya pelestarian Aksara Sunda.
” Beliau(Mang Ujang Laip) tetap aktif,tetap exis dengan ilmu yang dimilikinya.Kami sangat berharap muncul genersi – generasi penerus bah Ujang ini.” imbuhnya.

Karenaya dengan kehadiran MGMP dalam lokakarya Aksara Sunda kali ini, dapat mencetak generasi baru yang tak pernah melupakan kebudayaan lokal pada jamanya dimasa datang.
” Mungkin para penggiat budaya ini sudah tak ada dimasa mendatang, namun budaya ini harus tetap lestari tak lekang oleh jaman” pungkasnya.

Achmad Syafei