CIMAHI,Jum’at (18/07/2025)
Pemerintah Kota Cimahi melantik sebanyak 123 orang pejabat struktural dan fungsional dalam prosesi resmi yang digelar pada Jumat (18/7/2025) di Convention Hall Cimahi Techno Park. Kegiatan ini menandai komitmen kuat Pemkot Cimahi dalam memperkuat birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta mengimplementasikan sistem merit dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mencakup 122 pejabat administrator dan pengawas serta satu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan. Acara ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen penerapan Manajemen Talenta ASN bersama Kepala BKN Kanreg III Bandung, Wahyu, S.Kom., M.A.P., sebagai bagian dari langkah strategis menuju reformasi birokrasi berbasis profesionalisme dan transparansi.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan rotasi dilakukan secara normatif, transparan, dan berbasis kompetensi, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara. “Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab untuk mendukung roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” ujar Ngatiyana.

Terakhir, Ngatiyana berpesan pada seluruh pejabat yang dilantik untuk dapat mengemban amanah dengan mengedepankan kepentngan publik, “Jabatan ini adalah bentuk kepercayaan, bukan hadiah. Gunakan dengan amanah untuk melayani rakyat, dan jadilah bagian dari birokrasi yang menggerakkan perubahan bagi Kota Cimahi yang lebih mantap.”
Senada dengan itu, Kepala BKN Kanreg III Bandung, Wahyu, memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemkot Cimahi dalam mengisi kekosongan jabatan dan menjalankan kebijakan ASN nasional, termasuk pengangkatan CPNS dan PPPK secara tepat waktu. Ia juga mendorong penerapan manajemen talenta sebagai fondasi dalam penempatan jabatan yang lebih tepat guna dan efisien ke depan.
Wahyu berpesan pada para ASN yang dilantik untuk menegakkan integritas dan menunjukan etos kerja yang tinggi atas tanggung jawab yang kini diembannya. “Pelantikan ini penuh dengan integritas, tanggung jawab dan semangat pengabdian yang tinggi. Yaitu demi tercapainya Kota Jemahi lebih baik. Dan demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik,” tandasnya.
Melalui komitmen manajemen talenta, Pemkot Cimahi bertekad menempatkan ASN sesuai kompetensi, meminimalisir praktik non-merit, dan membangun sistem kepegawaian berbasis data serta teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan amanat PermenPAN-RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
Dengan pelantikan ini, diharapkan roda organisasi pemerintah daerah berjalan lebih optimal serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Sumber:(Bidang IKPS)
Achmad Syafei

Cimahi,Jum’at(18/07/2025)
Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus berupaya memperkuat implementasi konsep Smart City sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi Smart City di Ballroom Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Kamis (17/7/2025).
“Konsep Smart City atau Kota Cerdas merupakan suatu konsep dalam pengelolaan kota yang cerdas secara efisien dan efektif untuk memberikan layanan yang terbaik bagi penduduknya,” ujar Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam sambutan tertulis.
Sejalan dengan visi tersebut, Kota Cimahi telah mengimplementasikan berbagai inovasi kolaboratif sebagai bagian dari program Smart City. Evaluasi tahunan pun dilakukan secara mandiri maupun oleh pemerintah pusat untuk memastikan program-program yang direncanakan berjalan optimal dan berdampak luas.
“Alhamdulillah sesuai laporan yang disampaikan, hasil evaluasi Smart City untuk Kota Cimahi ada kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2024,” tambahnya.
Beberapa capaian penting yang berhasil diraih antara lain peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 4.02 (Sangat Baik) pada tahun 2023 menjadi 4.15 (Sangat Baik) pada tahun 2024, menduduki peringkat 3 tingkat Provinsi dan peringkat 9 tingkat Nasional. Selain itu, evaluasi Smart City meningkat dari nilai 3.51 pada tahun 2023 menjadi 3.63 pada tahun 2024, membawa Kota Cimahi ke peringkat 2 tingkat Provinsi dan peringkat 5 tingkat Nasional.
Ngatiyana menambahkan, Indeks Keamanan Informasi mengalami kenaikan dari 409 pada 2023 menjadi 534 pada tahun 2024 berdasarkan hasil validasi dan verifikasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Keterbukaan Informasi Publik juga meningkat dari nilai 90.48 (Informatif) yang dicapai tahun 2023, menjadi 93.64 (Informatif) pada tahun 2024, menduduki peringkat 9 tingkat Provinsi.
Tidak berhenti sampai di situ, Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) naik dari 2.53 pada tahun 2023, menjadi 3.02 pada 2024, meraih juara 1 dalam kategori Tata Kelola Data Geospasial dan Perencanaan Data Statistik Sektoral Terbaik di Jawa Barat. Selain itu, pengelolaan pengaduan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) juga mendapat predikat Baik dengan tingkat tindak lanjut 100% dan waktu penyelesaian aduan rata-rata 1,2 hari.
Namun, Ngatiyana menekankan bahwa capaian angka-angka tersebut bukanlah tujuan akhir. “Sesungguhnya yang paling penting bukan hasil penilaian tersebut. Penilaian ini memang merupakan apresiasi dari pemerintah pusat atas kinerja kita, namun yang lebih penting adalah nilai kebermanfaatan dan dampak dari implementasi Smart City ini yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Hendra Gunawan menyampaikan, konsep Smart City di Cimahi melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, hingga sektor bisnis dan budaya. “Smart City ini ‘kan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Saat ini kita mempunyai Dewan Smart City. Jadi dari lembaga pendidikan, kebudayaan, bisnis, dan lain sebagainya kita coba kolaborasikan,” jelasnya.
Berbagai aplikasi digital yang ada di Cimahi kini telah diintegrasikan ke dalam satu portal utama yaitu Polakami dan WhatsApp layanan publik di nomor 0822-8999-9034. “Aplikasi-aplikasi seperti Dilandacita, Sidakeptri, Lapakami sudah dimasukkan dalam satu portal. Tidak boleh lagi ada inovasi digital baru, tapi harus mengembangkan aplikasi ini,” terangnya kepada awak media.
Hendra juga menjelaskan bahwa digitalisasi di Kota Cimahi telah merambah berbagai layanan publik dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. “Digitalisasi sudah jagonya di Cimahi. Masyarakat kalau mau antrian imigrasi tinggal cek WhatsApp, layanan-layanannya ada di sana,” tutupnya.
Dengan tema “Mewujudkan Kota Cerdas yang Mantap melalui Inovasi dan Sumber Daya Manusia yang Adaptif,” rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh perangkat daerah tentang pentingnya peran inovasi kolaboratif dalam mendukung program Smart City.

Sumber:(Bidang IKPS)
Achmad Syafei

Kabupatén Bandung,Kamis(17/07/2025)
Kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali menyita perhatian publik. Seorang pria berinisial CR, (25) warga Pasir Jambu, dilaporkan ke polisi atas tuduhan melakukan pencabulan terhadap SF korban berusia 17 tahun dan menyebabkan Korban Hamil.

Yang mengejutkan, keluarga pelaku mencoba menempuh jalur damai melalui mediasi dengan keluarga korban. Upaya ini dilakukan agar pelaku bisa terhindar dari proses hukum. Bahkan, kabar beredar bahwa pihak pelaku menawarkan kompensasi dan pernikahan sebagai bentuk “tanggung jawab”.

Namun, pihak Aliansi Pelindung Perempuan & Anak menegaskan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

“dalam kasus anak di bawah umur, proses hukum tetap berjalan. Tidak ada kompromi untuk perlindungan anak,” ujar Agus Dwi, SH, saat dikonfirmasi,

Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat bahwa hukum pidana, terutama yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak, tidak bisa diselesaikan hanya dengan perdamaian keluarga.

Lembaga Perlindungan Anak setempat juga angkat suara. Mereka menilai mediasi seperti ini berpotensi merugikan korban dan memberi ruang impunitas bagi pelaku.

“Pernikahan atau ganti rugi tidak bisa menghapus trauma korban. Ini bukan soal nama baik keluarga, tapi hak anak untuk tumbuh tanpa kekerasan,” tegas Agus Dwi dari Aliansi Pelindung Perempuan & Anak.

Hingga saat ini, pelaku CR masih bebas berkeliaran dan tidak dilakukannya penahanan ditetapkan sebagai tersangka.
Sehingga Pihak Masyarakat & Aktivis Perlindungan Perempuan dan anak, mempertanyakan Pihak Polresta Bandung dan berharap keadilan bisa ditegakkan dan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Red.