Sidoarjo | Gempurnews – PUBMSDA dinilai asal-asal dalam pelaporan LPSE, yang mudah terbaca publik secara Elektronik. Pasalnya PT. Menara Hijau sudah melakukan pekerjaan dan dikeluarkan laporan LPSE Kabupaten Sidoarjo sumber dana APBD dengan Kode paket 103xxxxxxx, kode RUP 55xxxxxx tanggal pembuatan 9 September 2025, menunjukkan paket sudah selesai, pagu 180 juta penyerpan nilai HPS paket 179 jutayang bikin aneh lagi paket tersebut sudah dikerjakan tapi baru diketahui laporan LPSE dengan kode paket 1032xxxxxxx, Kode RUP 55xxxxxx Sumber Dana APBD Nama Paket Pembangunan/peningkatan saluran Afv. Kedunguling Desa Kepunten Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo Paket Gagal dan tertulis “alasan pembatalan Peserta tidak lulus evaluasi penawaran”

Sebelumnya sudah dipublikasikan pemberitaan adanya pekerjaan Bronjong disungai Kedunguling desa Kepunten, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang dikerjakan oleh PT. Menara Hijau dan sempat terpasang papan proyek terus dicabut lagi karena hasil pekerjaannya longsor.
Awak media juga konfirmasi ke PT. Menara Hijau dan dibalas lewat Japri Aplikasi WhatsApp
” Selamat pagi, Mohon maaf terkait kontrak tersebut, kami sudah putus kontrak, dan kami tidak mencairkan dana tersebut maaf”.

Balasan dari pihak PT. Menara Hijau
Tanggapan dari Kepala bidang Drainase, Moch Farid saat dikonfirmasi awak media menyampaikan kami akan PAK lagi dan kita rencanakan di tahun 2026. Terkait dengan adanya laporan LPSE kabupaten Sidoarjo yang tertulis bahwa paket sudah selesai dirinya tidak bisa menjawab hanya sebatas akan kami kerjakan di tahun ini 2026.

Diwaktu berbeda Hariadi, yang biasa disapa Hari Banteng ketua LSM AUU (Amanat Undang-Undang) yang juga salah satu anggota LSM Seven Gab, menegaskan, adanya laporan LPSE yang menunjukkan hanya permainan.
Kenapa ???
Sesuai fakta pekerjaan Tanggul Bronjong itu sudah diketahui sudah selesai dikerjakan sampai dengan selesai, akan tetapi endingnya, baru selesai 3 hari tanggul Bronjong tersebut longsor. Seharusnya kontraktor tersebut bisa dikenakan sanksi denda dan perawatan proyek tersebut. Disini sudah jelas kalau PUBMSDA didalam layanan pengadaan keuangan secara elektronik (LPSE) ada dugaan memanipulasi data keuangan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini, dan PUBMSDA jelas melakukan tindakan melanggar hukum dan bisa dipidana serius yang dsngan ancaman penjara dan denda yang berat. Perbuatan ini dikategorikan sebagai manipulasi informasi elektronik, pemalsuan dokumen, dan/atau penipuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,”ungkapnya
Manipulasi data keuangan LPSE bukan hanya kesalahan administratif, melainkan kejahatan siber dan penipuan yang serius dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun (berdasarkan UU ITE).” Pungkasnya Hari Banteng

Perlu diketahui, memanipulasi data keuangan LPSE bisa dijerat.

1. Jeratan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Karena data LPSE adalah informasi elektronik, manipulasi ini melanggar UU ITE: Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi informasi/dokumen elektronik agar seolah-olah data tersebut otentik, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.
2. Jeratan KUHP (Pemalsuan Surat)
   Data keuangan yang dimanipulasi (misal: laporan laba rugi, neraca) termasuk dalam pemalsuan surat: Pasal 263 KUHP: Pelaku pemalsuan dokumen dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun.
   Penggunaan Dokumen Palsu: Menggunakan dokumen keuangan palsu/manipulatif dalam tender LPSE, meskipun bukan pembuat aslinya, juga diancam pidana maksimal 6 tahun penjara.
3. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
   Jika manipulasi data bertujuan untuk memenangkan tender (pengadaan barang/jasa) yang merugikan keuangan negara, pelaku dapat dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.
4. Sanksi Administratif. Selain pidana, pelaku (perusahaan/vendor) juga akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 dan perubahannya), yaitu:
   Sanksi Daftar Hitam (Blacklist): Perusahaan tidak diperbolehkan mengikuti tender pemerintah selama kurun waktu tertentu (biasanya 1-2 tahun).
   Pencairan Jaminan Penawaran: Jaminan penawaran yang disetorkan ke LPSE akan dicairkan dan disita oleh negara. (Yl)

Sidoarjo | Gempurnews – Bupati Sidoarjo H. Subandi mendorong percepatan sertifikasi
halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disampaikannya di sela audiensi dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di ruang transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (2/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Subandi menyampaikan apresiasi atas perkembangan Safe N Lock sebagai kawasan industri halal di Sidoarjo. Ia mengungkapkan bahwa sertifikasi
halal melalui Dinas Pertanian juga telah berjalan dan perlu terus diperkuat melalui
kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa industri halal sudah ada di Sidoarjo.

Terkait sertifikasi halal di Dinas Pertanian juga sudah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa mengajak UMKM yang belum memiliki sertifikasi untuk segera mendaftar, sehingga
seluruh produk yang dipasarkan benar-benar sudah bersertifikat halal,” ujarnya.

Subandi meminta koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan
dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendata secara
detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal.

“Tadi disampaikan masih ada biaya Rp200 ribu dengan kuota gratis yang cukup besar.
Kalau kuota itu habis, minimal Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi agar seluruh UMKM di Sidoarjo bisa memiliki sertifikat halal,” tegasnya.

Subandi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan internasional. Menurutnya, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang dikelola harus memiliki kejelasan dan jaminan halal.

Sementara itu, Muhammad Fauzi, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur menyampaikan bahwa terhitung mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk UMKM. Karena itu, percepatan sertifikasi harus dilakukan agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi dan menjaga perputaran ekonomi.
“BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis, dengan alokasi Jawa
Timur 216.986 kuota. Nah, jika hingga Juni mampu menghabiskan kuota tersebut,
maka setelah itu di awal Juni kita bisa memperebutkan kuota nasional. Sementara
Sidoarjo baru mencapai 38.000 sertifikat, sehingga perlu dukungan Pemkab dan
kolaborasi lintas OPD untuk fasilitasi tambahan serta harus bergerak cepat agar
UMKM tetap bisa berusaha dan perekonomian tetap berputar. Selain itu, diharapkan pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) guna memperkuat pemasaran produk UMKM,” ujar Muhammad Fauzi.
Subandi berharap para pelaku UMKM berlomba-lomba mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing produk Sidoarjo. “Harapannya kita tahu data secara detail, mana yang sudah dan mana yang belum. Dengan data yang update, mekanisme tersebut akan memudahkan kita dalam pemasaran, terutama untuk penjualan barang yang betul-betul sudah ada sertifikasinya,” pungkasnya. (Yl)