Bupati Sidoarjo Dorong Percepatan Sertifikasi Halal bagi UMKM Sidoarjo
Sidoarjo | Gempurnews – Bupati Sidoarjo H. Subandi mendorong percepatan sertifikasi
halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disampaikannya di sela audiensi dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di ruang transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (2/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Subandi menyampaikan apresiasi atas perkembangan Safe N Lock sebagai kawasan industri halal di Sidoarjo. Ia mengungkapkan bahwa sertifikasi
halal melalui Dinas Pertanian juga telah berjalan dan perlu terus diperkuat melalui
kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa industri halal sudah ada di Sidoarjo.
Terkait sertifikasi halal di Dinas Pertanian juga sudah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa mengajak UMKM yang belum memiliki sertifikasi untuk segera mendaftar, sehingga
seluruh produk yang dipasarkan benar-benar sudah bersertifikat halal,” ujarnya.
Subandi meminta koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan
dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendata secara
detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal.
“Tadi disampaikan masih ada biaya Rp200 ribu dengan kuota gratis yang cukup besar.
Kalau kuota itu habis, minimal Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi agar seluruh UMKM di Sidoarjo bisa memiliki sertifikat halal,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan internasional. Menurutnya, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang dikelola harus memiliki kejelasan dan jaminan halal.
Sementara itu, Muhammad Fauzi, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur menyampaikan bahwa terhitung mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk UMKM. Karena itu, percepatan sertifikasi harus dilakukan agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi dan menjaga perputaran ekonomi.
“BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis, dengan alokasi Jawa
Timur 216.986 kuota. Nah, jika hingga Juni mampu menghabiskan kuota tersebut,
maka setelah itu di awal Juni kita bisa memperebutkan kuota nasional. Sementara
Sidoarjo baru mencapai 38.000 sertifikat, sehingga perlu dukungan Pemkab dan
kolaborasi lintas OPD untuk fasilitasi tambahan serta harus bergerak cepat agar
UMKM tetap bisa berusaha dan perekonomian tetap berputar. Selain itu, diharapkan pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) guna memperkuat pemasaran produk UMKM,” ujar Muhammad Fauzi.
Subandi berharap para pelaku UMKM berlomba-lomba mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing produk Sidoarjo. “Harapannya kita tahu data secara detail, mana yang sudah dan mana yang belum. Dengan data yang update, mekanisme tersebut akan memudahkan kita dalam pemasaran, terutama untuk penjualan barang yang betul-betul sudah ada sertifikasinya,” pungkasnya. (Yl)
