Cimahi,Kamis(12/02/2026)
Pelaksanaan Operasi Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar P3D Kota Cimahi berlangsung selama tiga hari, pada 10 hingga 12 Februari 2026.

Operasi dilaksanakan di tiga titik berbeda,Hari pertama digelar di halaman Samsat Kota Cimahi, hari kedua di Bundaran Leuwigajah dan hari ketiga di Jalan Gedung Empat Cimahi.

Kepala P3D Kota Cimahi, Reni Astati, menjelaskan selama tiga hari pelaksanaan, total penerimaan pajak mencapai Rp159.529.100.

“Selama 3 hari pelaksanaan, total penerimaan pajak dari wajib pajak yang langsung melakukan pembayaran di tempat saat operasi berlangsung sebesar Rp159.529.100,” ungkapnya

Reni menyebutkan, dari sisi jumlah kendaraan, sebanyak 1.132 kendaraan bermotor (KBM) diberhentikan selama operasi berlangsung.

“Jumlah kendaraan yang diberhentikan sebanyak 1.132 kendaraan bermotor (KBM), kendaraan yang langsung melakukan pembayaran di tempat sebanyak 305 kendaraan dan kendaraan yang mengisi formulir pernyataan kesanggupan bayar sebanyak 180 kendaraan,” tambahnya.

Reni menambahkan, “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta menekan angka tunggakan pajak di wilayah Kota Cimahi.”pungkasnya

Duharapkan Masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Achmad Syafei

Cimahi,Jumat(13/02/2026)
Disdukcapil Kota Cimahi menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan program kegiatan di tahun 2027. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat Kota Cimahi,pada hari Jum’at (13/02/2026).

Latar belakang pelaksanaan forum ini adalah untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sedini mungkin agar efektivitas anggaran dan pelaksanaan program kegiatan di tahun 2027 dapat tercapai.
Visi misi Kota Cimahi, yaitu Cimahi mantap, maju, nyaman, aman, agamais, teladan, dan produktif, menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Cimahi, Tri Lospala Candra, mengatakan bahwa Disdukcapil Cimahi juga menyelaraskan program kegiatan dengan hasil Musrembang di tingkat kelurahan dan kecamatan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

“Salah satu program yang diusulkan adalah pengadaan buku induk kependudukan, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Tri.

Saat ini, Disdukcapil Cimahi telah membuat aplikasi Panda Cima, yang memungkinkan ketua RW untuk melihat data balikan warga-warga yang ada di wilayahnya.

“Namun, masih ada harapan untuk memiliki buku induk kependudukan yang dapat membantu meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien,”imbuh Tri.

Tri Lospala Candra menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Cimahi.

“Kami berharap dengan adanya forum ini, kita dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ujar Tri Lospala Candra.

Disdukcapil Cimahi terus meningkatkan pelayanan adminduk dengan program RW Tuntas dan Pancakef.

“Program RW Tuntas bertujuan untuk menjaring dokumen-dokumen adminduk yang ada di masyarakat, dengan petugas yang jemput bola ke tingkat RW,” terang Tri.

Disdukcapil Cimahi juga memiliki program Pancakef, yaitu perekaman anak sekolah yang dilakukan di sekolah-sekolah.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak sekolah tentang pentingnya memiliki identitas diri,”uajra Tri.

Tri menmabahkan bahwa, Disdukcapil juga memiliki program Jebol Bawatas, yaitu buat para masyarakat kelompok rentan yang jemput bola ke rumah-rumah warga.

“Program ini dapat diakses melalui aplikasi Dilanda Cita, dengan pengajuan melalui POM,” ujarnya.

Tri Lospala Candra menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program-program ini untuk meningkatkan kualitas hidup merekat, berharap dengan adanya program-program ini, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan dokumen-dokumen adminduk,” ujar Tri Lospala Candra.

“Dengan adanya program-program ini, Disdukcapil Cimahi berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” Pungkas Tri Lospala Candra.

Achmad Syafei

CIMAHI,Jum’at(13/02/2026)
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melaksanakan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Fungsional, serta Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Jumat, (13/02/2025) di Aula Gedung A Pemkot Cimahi. Prosesi ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola birokrasi sekaligus penyegaran organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana memimpin langsung pelantikan dua pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tri Lospala Candra, S.STP. serta Inspektur Kota Cimahi Risnandar, S.E., disertai 13 Pejabat Fungsional dan satu Kepala Sekolah nonformal SKB. Seluruh tahapan pengisian jabatan telah melalui prosedur seleksi terbuka, transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan seleksi didasarkan pada rekomendasi resmi dari BKN dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta ketentuan Jabatan Fungsional sesuai regulasi nasional. Mekanisme tersebut ditempuh secara objektif dan normatif dengan melibatkan tim seleksi independen dari unsur akademisi dan instansi pemerintah.
“Jabatan adalah pengabdian, bukan sekadar kedudukan, bukan sekadar simbol kewenangan, tetapi tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara adalah pelayan publik bagi masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme, inovasi, dan koordinasi” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota mengharapkan tercipta birokrasi yang menghadirkan solusi dan berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dirinya menegaskan, birokrasi tidak boleh hanya sibuk pada rutinitas administratif.
“Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang baru, saya tegaskan, pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan dasar. Tidak boleh lambat, tidak boleh berbelit, tidak boleh ada praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik. Kepada Inspektur Kota Cimahi, saya tekankan, pengawasan internal harus kuat, objektif, dan berintegritas. Inspektorat adalah benteng tata kelola pemerintahan yang baik, jangan ragu menegakkan aturan,” pesan Ngatiyana.
Selain itu para pejabat fungsional dan Kepala SKB juga diharapkan menjadi motor penggerak teknis dan substantif di unit kerja masing-masing melalui peningkatan kompetensi dan kinerja. “Tingkatkan kompetensi, perkuat kinerja, dan jadilah contoh profesionalisme di unit kerja masing-masing,” imbuhnya.
Ngatiyana menambahkan, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi untuk menghadirkan dinamika, energi baru, dan semangat baru di lingkungan Pemkot Cimahi. Penilaian kinerja ke depan akan berbasis capaian terukur, target yang jelas, serta hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya akan menilai saudara bukan dari lama menjabat, tetapi dari capaian yang terukur. Target harus jelas, program harus tepat sasaran, dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat Kota Cimahi,” tegasnya.
Dalam sesi wawancara, Wali Kota menyampaikan bahwa pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional, dan Kepala SKB dilaksanakan sesuai mekanisme open bidding sejak Desember 2025, hingga turunnya persetujuan dari Kemendagri dan BKN. Tim seleksi melibatkan unsur akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah provinsi, serta BKN untuk menjamin objektivitas hasil.
Wali Kota berharap, amanah jabatan dijalankan dengan fokus utama pada pelayanan masyarakat serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui penguatan fungsi Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan), pemerintah berharap tata kelola pemerintahan semakin tertib, akuntabel, dan menjadi percontohan bagi daerah lain.
“Disdukcapil adalah pelayanan amanah masyarakat, baik itu elektronik, kependudukan, kemudian kenal lahir dan sebagainya ada di sana, KTP dilayani dengan secepat-cepatnya, tanpa sulit, mudah untuk melayani masyarakat, dan tidak ada istilahnya pungutan-pungutan yang lain. Untuk Inspektur, karena ini adalah untuk tata kelola pemerintahan, kita percayakan Inspektur untuk menata, untuk kebaikan bagi kota Cimahi,” pungkasnya.

Achmad syafei

CIMAHI,Jum’at(13/02/2026)
Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi Tahun 2026 resmi digelar di Aula Gedung A Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jumat (13/2/2026).

Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan,Ormas dan LSM serta berbagai elemen masyarakat Kota Cimahi.

Kegiatan tersebut diawali dengan laporan kegiatan oleh panitia dalam nuansa kebersamaan.
Dalam laporannnya, panitia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, perwakilan DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta para narasumber dari Provinsi Jawa Barat yang telah hadir dalam kegiatan tersebut.

Kemudian acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Yusuf Uba Jaya, memohon kelancaran serta keberkahan dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, Sugeng Budiyono, S.Sos., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan forum ini berlandaskan pada sejumlah regulasi, di antaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugeng menjelaskan, forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta membangun sinergitas perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik,forum juga menjadi wadah untuk menggali ide, saran, dan masukan dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2027.

“Melalui forum ini, kita ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Peserta forum terdiri dari perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, serta lembaga dan organisasi masyarakat dengan jumlah yang hadir sekitar 60 orang. Kegiatan diisi dengan paparan materi, diskusi, serta sesi tanya jawab bersama narasumber Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Forum Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan program yang lebih terarah, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan wawasan kebangsaan di Kota Cimahi menuju tahun 2027.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Adhitia menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, unsur TNI/Polri, BNN, para ketua forum, ormas, LSM, yayasan, hingga insan pers yang selama ini turut mendukung jalannya pemerintahan.

“Terima kasih atas kolaborasi dan dukungannya dalam menyukseskan visi misi Cimahi Mantap. Tanpa peran serta seluruh elemen, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” terangnya.

Menurut Adhitia, FPD merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang bertujuan memantapkan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Tahun 2027.

Tahun tersebut disebutnya sebagai fase kematangan menuju visi besar Cimahi Mantap 2030 Cimahi yang maju, agamis, nyaman, aman, dan produktif.

Aditia mengakui, tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri dengan adanya penyesuaian fiskal, termasuk pemangkasan anggaran transfer daerah yang mencapai sekitar Rp238 miliar.

Namun demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah Pemkot Cimahi untuk tetap fokus pada prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Ini bukan sekadar pemangkasan, tapi bagian dari transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Adhitia juga menyinggung arah kebijakan nasional yang menekankan kemandirian ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.

Adhitia menilai, pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang dari program strategis nasional agar berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.

“Kalau ada ratusan miliar rupiah berputar di Kota Cimahi melalui program nasional khususnya Program MBG, pertanyaannya adalah,apakah kita hanya jadi penonton, atau ikut mengambil peran? Mindset ini yang harus kita ubah,” imbuhnya.

Wakil Wali Kota Cimahi mengajak seluruh stakeholder, termasuk ormas dan komunitas, untuk ikut mensosialisasikan dan mengawal program-program strategis agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Stabilitas dan kondusifitas daerah, lanjutnya, menjadi kunci agar pembangunan berjalan dan kesejahteraan dapat terwujud.

Menutup sambutannya, Adhitia berharap Forum Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk merumuskan program 2027 yang adaptif, kolaboratif, dan selaras dengan kebijakan pusat maupun provinsi.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2026 untuk penyusunan program kerja 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.

Achmad Syafei

CIMAHI,Jum’at(13/02/2026) Menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Kota Cimahi menggelar Festival Pasar Hepi 2026 sekaligus melakukan monitoring terpadu harga bahan pokok dan penting di dua lokasi pasar tradisional, yakni Pasar Atas Cimahi dan Pasar Cimindi, pada Jumat (13/2). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Cimahi Aditia Yudisthira, serta tim Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungannya di Pasar Atas, Ngatiyana mengungkapkan apresiasi atas kedatangan Satgas Saber dalam memantau stabilitas harga dari 14 komoditas pangan yang cenderung mengalami peningkatan menjelang Ramadan.

“Beberapa komoditas memang ditemukan mengalami kenaikan. Kami berharap hasil pengecekan Satgas dapat ditindaklanjuti hingga tingkat distributor dan tempat pemotongan hewan sehingga harga tetap stabil selama Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Ngatiyana.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cimahi akan terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar rutin, termasuk inspeksi di tiga pasar milik pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi turut menggerakkan ASN untuk berbelanja di pasar setiap hari Jumat yang merupakan bagian dari program ASN Bercitra, yaitu gerakan Aparatur Sipil Negara Kota Cimahi Bersama Cintai Pasar Rakyat. Melalui program ini, ASN tidak hanya hadir sebagai pelayan publik, tetapi juga menjadi penggerak perputaran ekonomi pasar tradisional agar pedagang merasakan dampak langsung dari kehadiran pemerintah.

Sementara itu, Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan, Wirdhanto mendapati sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama daging sapi dan daging ayam. Daging sapi paha atas tercatat mencapai Rp140.000 per kilogram, melebihi harga acuan pemerintah Rp130.000. Adapun daging ayam yang sebelumnya berada pada kisaran Rp34.000–36.000, kini mencapai Rp40.000–42.000 per kilogram.
“Kami telah memberikan teguran kepada pedagang agar menyesuaikan dengan harga acuan pemerintah. Kami juga akan menelusuri ke tingkat distributor dan rumah potong hewan untuk memastikan stabilitas harga selama puasa,” jelas Wirdhanto.
Selain daging, komoditas lain seperti cabai rawit dan telur juga terpantau mengalami kenaikan. Harga telur yang seharusnya Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp31.000. Satgas Saber memastikan akan terus melakukan pengecekan rutin di berbagai pasar acuan yang ditetapkan pemerintah.

Di lokasi berbeda, Wakil Wali Kota Cimahi Aditia Yudisthira menghadiri rangkaian Festival Pasar Hepi 2026 di Pasar Cimindi. Kehadirannya menegaskan komitmen pemerintah dalam menghidupkan kembali pasar tradisional sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang bulan suci Ramadan.
Selain mendorong peningkatan minat belanja masyarakat, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas di lapangan. Dengan cara ini, Festival Pasar Hepi tidak hanya berfungsi sebagai ajang penguatan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasar agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan Ramadan dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, Satgas Saber Provinsi Jawa Barat, pengelola pasar, para penjual, serta dukungan masyarakat, Pemkot Cimahi berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga sehingga warga dapat menyambut Ramadan dengan harga yang terjangkau serta ketersediaan pangan yang aman.

Achmad Syafei