Home Blog Page 92

Peresmian LABKESMAS Cimahi Sebagai Kado Awal Tahun Pemkot Cimahi

Gempur News.com
-
0
Peresmian LABKESMAS Cimahi Sebagai Kado Awal Tahun Pemkot Cimahi

CIMAHI,Jum’at(13/02/2026)
Sebagai kado awal tahun bagi masyarakat Kota Cimahi, Wali Kota Cimahi secara resmi meresmikan fasilitas kesehatan vital, yakni Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kota Cimahi, pada Jumat (13/02). Peresmian ini menandai komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam memperkuat infrastruktur kesehatan dasar dan meningkatkan akurasi diagnostik bagi warga.
Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi yang dibangun melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan dan APBD Kota Cimahi ini diproyeksikan menjadi pusat pengujian kesehatan lingkungan dan klinis yang mandiri guna mendukung deteksi dini penyakit di wilayah Cimahi. Gedung laboratorium berdiri dengan kapasitas layanan pengujian klinis dan kesehatan lingkungan dalam satu sistem terpadu.
Keberadaan Labkesmas dinilai strategis mengingat Kota Cimahi merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 560 ribu jiwa dalam wilayah seluas sekitar 40 km², kebutuhan terhadap sistem deteksi dini penyakit dan pengawasan kualitas lingkungan menjadi krusial.
Labkesmas Kota Cimahi dirancang untuk melayani pemeriksaan laboratorium klinis dasar, surveilans penyakit menular dan tidak menular, serta pengujian kualitas lingkungan, termasuk pemeriksaan air bersih, air minum, dan sanitasi. Fasilitas ini juga disiapkan dengan standar biosafety yang ditingkatkan guna mendukung pengujian spesimen secara aman dan sesuai regulasi.
Integrasi Labkesmas akan mempercepat respons penanganan kesehatan di tingkat komunitas. Dengan adanya Labkesmas yang mumpuni, pengambilan sampel dan hasil uji laboratorium dapat diproses lebih singkat, sehingga diagnosa medis dapat ditegakkan dengan lebih presisi.
“Ini bukan sekadar peresmian gedung, tetapi langkah strategis memperkuat pelayanan kesehatan berbasis data dan pemeriksaan laboratorium yang akurat. Masyarakat tidak perlu lagi bergantung ke luar daerah untuk pengujian tertentu,” ujar Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
Wali Kota juga menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai fondasi produktivitas masyarakat. “Kesehatan adalah layanan dasar. Investasi di laboratorium berarti investasi pada pencegahan, deteksi dini, dan keselamatan warga,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot Cimahi tengah menyiapkan pengadaan dan distribusi peralatan penunjang tambahan dari Kementerian Kesehatan yang dijadwalkan mulai dikirim pada April 2026. Target operasional penuh seluruh layanan laboratorium ditetapkan paling lambat pada 2027, seiring pemenuhan alat dan sumber daya manusia analis kesehatan.

Labkesmas ini juga terbuka melayani masyarakat luar Kota Cimahi, termasuk kerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta, klinik, dan laboratorium jejaring di wilayah Bandung Raya. Dengan demikian, fasilitas ini tidak hanya memperkuat ketahanan kesehatan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi rujukan layanan laboratorium regional.
Acara peresmian Labkesmas ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung fasilitas laboratorium. Dengan hadirnya Labkesmas Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya memperkuat sistem kesehatan daerah yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan menuju terwujudnya Cimahi Sehat dan berdaya saing.

Achmad Syafei

Polresta Sidoarjo Amankan Tiga Tersangka Penipuan Gondol Motor Modus Minta Tolong

Gempur News.com
-
0
Polresta Sidoarjo Amankan Tiga Tersangka Penipuan Gondol Motor Modus Minta Tolong

SIDOARJO – Satreskrim Polresta Sidoarjo Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus berpura-pura meminta tolong diantar mencari anggota keluarga.

Tiga pelaku berhasil diamankan setelah beraksi di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mereka adalah M (32), S.A. (30) dan F.F. (30).

Wakapolresta Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofik mengatakan, dalam aksinya, para pelaku menghentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan.

“Pelaku berpura-pura kebingungan mencari anggota keluarga yang disebut belum pulang, lalu meminta diantar ke suatu lokasi,” ujar AKBP M. Zainur Rofik, Kamis (12/2/26).

Saat korban lengah, pelaku justru membawa kabur sepeda motor milik korban.

Peristiwa pertama terjadi pada Senin, 29 Desember 2025, di kawasan Kedungturi, Kecamatan Taman.

Korban yang masih berusia pelajar dihentikan pelaku M dan S.A. yang mengaku mencari saudaranya. Korban kemudian diminta mengantar pelaku M, sementara sepeda motornya ditinggal dengan alasan akan dijaga S.A.

Namun setelah korban diturunkan di lokasi sepi, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut.

Kejadian serupa kembali terjadi pada Jumat, 30 Januari 2026, di Jalan Persawahan Desa Gempolklutuk, Kecamatan Tarik.

Tiga anak di bawah umur yang berboncengan sepeda motor dihentikan oleh pelaku M dan F.F. dengan alasan meminta tolong diantar ke Fly Over Kedinding.

Dalam perjalanan, para korban dipisah dan ditinggalkan di lokasi berbeda, sementara sepeda motor mereka dibawa kabur oleh pelaku.

“Ketiga tersangka ini berasal dari Surabaya ditangkap tanpa perlawanan di tempat kos kawasan Semampir, Surabaya beserta sejumlah barang bukti Minggu dini hari (1/2/26),” jelas AKBP Rofik.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku melakukan aksi penipuan karena alasan ekonomi.

“Dari dua aksi tersebut, pelaku diketahui memperoleh keuntungan sekitar Rp. 3 juta dari masing-masing Lokasi,” lanjut Wakapolresta Sidoarjo.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana penipuan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Wakapolresta Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus kejahatan serupa, terutama saat ada orang tidak dikenal yang meminta diantar ke suatu tempat dengan alasan darurat atau alasan apapun.

Kepada orang tua juga diimbau mengawasi anaknya yang masih di bawah umur agar tidak mengendarai motor demi keselamatan bersama. (*)

Laboratorium Sosial Dalam Pemolisian berbasis riset dan keilmuan.

Gempur News.com
-
0
Laboratorium Sosial Dalam Pemolisian berbasis riset dan keilmuan.

Goldstein dalam bukunya Problem Oriented Policing (1979), mengkritik Polisi dalam menjalankan tugas Pokok nya sering terjebak pada tindakan reaktif.
Dalam beberapa kajian tugas Polisi sebaiknya reflektif. Reflektif dari Masyarakat yang dilayaninya. kaonsep pelaksanaan tugas Polisi terkandung beberapa hal yang sangat demokratis bagi stake holdernya, karena di dalam sifat pelaksanaan tugas yang reflektif, terkandung rasa empati, adanya perasaan sebagai bagian dari lingkungannya, sehingga akan lebih bersifat humanis dan sesuai dengan keinginan masyarakat bagai mana seharusnya menjalankan tugas dalam melindungi dan melayani masyarakat yang diejawantahkan dalam bentuk kegiatan melindungi, mengayomi, melayani dan penegakan hukum.

Di era kekinian, era dimana kebebasan masyarakat perlu dilindungi, kemajuan IT terus melesat, penggerusan kearifan lokal yang semakin ekstrim, dan berdampak pada perubahan budaya serta karakter bangsa, di butuhkan penjaminan kebebasan dan kemanan yang reflektif serta prediktif.

Polisi dan pemolisiannya perlu mengembangkan dan menyesuaikan gaya Pemolisian agar adaptif dengan dinamika yang terjadi. Oleh karenanya Polisi perlu asupan dan suplay yang bersifat kekinian utamanya yg bersumber keilmuan, riset dan keakademian.
————
Polisi dan Laboratorium Sosial.

Laboratorium sosial adalah ruang, baik fisik maupun konseptual, yang dirancang untuk mengamati, meneliti, dan bereksperimen dengan dinamika sosial, perilaku masyarakat, serta solusi atas tantangan sistemik. Wadah ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, menciptakan inovasi sosial, dan menguji solusi dalam dunia nyata. 

Ilmu Kepolisian.

Ilmu kepolisian adalah Ilmu Sosial yang bersifat interdisipliner yang mempelajari fungsi, peran, dan lembaga kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan, dan penanggulangan serta penyelesaiannya, memelihara keamanan, ketertiban umum, serta penegakan hukum. Ilmu ini mengintegrasikan berbagai cabang ilmu seperti kriminologi, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan forensik, dan sebagainya untuk memahami pemolisian, perilaku kepolisian, dan penanganan masalah sosial untuk mewujudkan keteraturan sosial. (Suparlan, 2001).
Karena ruangnya yang berada dilingkungan sosial, maka Polisi perlu didikung, Berbagai ilmu pengetahuan melalui riset, kajian dan dukungan keakademian untuk melaksanakan tugas pemolisian. Karenanya Polisi Perlu laboratorium
Sosial.

Polisi perlu laboratorium sosial karena tugas kepolisian saat ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum konvensional (penindakan), tetapi juga pada upaya preventif (pencegahan) dan preemtif yang berbasis sosiologis dan humanis, yang bersifat Reflektif bukan reaktif.
Laboratorium sosial berfungsi sebagai pusat analisis perilaku, dinamika, dan konflik sosial di masyarakat untuk menciptakan keamanan yang lebih efektif. 
Beberapa alasan utama mengapa polisi memerlukan laboratorium sosial.

Deteksi dan mintigasi Konflik Sosial.

Laboratorium sosial memungkinkan polisi untuk memetakan wilayah rawan, mengidentifikasi potensi konflik, dan menganalisis akar permasalahan sebelum kekerasan fisik pecah.

Pemecahan masalah Sosial.

Polri dituntut menjadi problem solver(penyelesai masalah) dalam konflik sosial masyarakat, bukan sekadar penindak hukum.
Permasalahan yang timbul dalam masyarakat, pada dasarnya kunci penyelesaian nya juga ada dalam masyarakat itu sendiri. namun perlu pihak yang dapat menjembatani, Polisi yang berada dalam ruang masyarakat sosial adalah “Ilmuwan Sosial” yang berada dalam laboratorium sosial. keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat itu sendiri (Living laboratory). keberadaan di ruang sosial diharapkan dapat menumbuhkan kedekatan dg lingkungannya sehingga mampu melakukan berbagai pendekatan saat terjadi permasalahan sosial. Pendekatan sosial membantu polisi menemukan solusi yang lebih humanis dan kolaboratif.

Memahami Dinamika Komunitas.

Dengan metode laboratorium sosial, polisi dapat mempelajari perilaku masyarakat, budaya lokal, dan struktur sosial untuk mempermudah pendekatan kepada berbagai komunitas (community policing).

Rekomendasi berbasis Riset dan analisis Akademik

Hasil analisis dari laboratorium sosial memberikan data empiris yang akurat bagi kepolisian untuk merancang strategi operasional yang tepat sasaran, yang didasarkan pada karakteristik wilayah, bukan sekadar asumsi.
Hasil Riset , pengujian dan analisis dari laboratorium sosial dapat memberikan rekomendasi berdasarkan fenomena dan gejala empiris. sehingga pengambil kebijakan akan dapat mengambil keputusan dan langkah yang tepat

Meningkatkan Profesionalisme
Pendekatan sosiologis membantu anggota Polri meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam menangani konflik yang kompleks, sehingga pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat menjadi lebih Humanis dan reflektif.

Menjawab tantangan Tugas Kepolisian.

Dalam rangka tindaklanjut transformasi Polri agar lebih Profesional dan humanis pelaksanaan tugas dan menyiapkan calon anggota Polisi dalam Proses pendidikan, keberadaan Laboratorium Sosial bagi Polisi dapat menjadi salah satu alternatif dan jawaban bagaimana menyiapkan yang Profesional dan Humanis.

Polri saat ini sedang merencanakan dan membangun Laboratorium Sosial Kepolisian dan Pusat Studi Kepolisian dengan bekerja sama dengan berbagai Perguruan tinggi di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri Maupun Perguruan tinggi Swasta di Seluruh Indonesia. Saat ini telah ditandatangani 74 (tujuh puluh empat) Nota Kesepahaman antara Polri dengan PTN dan PTS.
keberadaan lembaga ini diharapkan dapat medorong percepatan terwujudnya Profesionalisme Polri dan model pemolisian berbasis Riset dan kajian Akademik.

Laboratorium Sosial sebaiknya jangan hanya dipahami dalam pengertian teknis semata, tetapi perlu dipahami sebagai ruang hidup atau “living Laboratory”. Tempat dimana Calon Polisi belajar memahami, mengalami, dan merefleksikan realitas kehidupan sosial, sehingga saat bertugas reflektif terhadap perkembangan dan permasalahan sosial sehingga lebih mengedepankan empati dan simpati saat bertugas dalam mewujudkan keteraturan sosial.

Keberadaan Laboratorium
sosial, merupakan salah satu implementasi dari Democratic Policing, dimana Polisi dalam melakukan pemolisiannya harus mengakomodir stake holdernya agar tidak kontraproduktif dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Str’90

Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si. Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri

Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

Gempur News.com
-
0
Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

Jabar – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda KOKAM Muhammadiyah di Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga persatuan-kesatuan hingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tentunya ini bagian dari Polri khususnya Brimob dan juga seluruh anggota Polri yang ada untuk terus bersinergi dengan KOKAM dengan Pemuda Muhammadiyah untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga persatuan kesatuan, menjaga stabilitas kamtibmas,” kata Sigit usai diminta menjadi Keynote Speech pada Pembukaan Retret KOKAM Nasional, Kamis (12/2/2026).

Menurut Sigit, menjaga persatuan dan kamtibnas adalah modal utama untuk mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo Subianto demi Indonesia yang berdaulat dan sejahtera serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Itu butuh stabilitas kamtibmas, butuh persatuan dari seluruh elemen bangsa,” ujar Sigit.

Sigit menegaskan bahwa, Polri dan Muhammadiyah selama ini sudah terbangun sinergisitas yang kuat dalam setiap kesempatan. Bahkan, hal tersebut terus berjalan baik ketika menghadapi beberapa situasi sulit.

“Peran Muhammadiyah tentunya sangat luar biasa ya, kami terus bersama dengan Muhammadiyah dalam segala macam kegiatan, mulai dari bagaimana kita turun bersama-sama, hadapi situasi-situasi sulit, hadapi bencana, kemudian hadapi ancaman-ancaman lain. Termasuk juga melaksanakan pengamanan-pengamanan agenda nasional maupun internasional,” ucap Sigit.

Bahkan, kata Sigit, Polri dan Muhammadiyah terus berdampingan ketika stabilitas kamtibmas mengalami gangguan. Sigit berharap, ke depannya Korps Bhayangkara dan Muhammadiyah terus meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi demi kemajuan Bangsa Indonesia.

“Saya kira ini adalah bentuk hubungan kita dengan Muhammadiyah yang bagi kami Muhammadiyah adalah sahabat sejati kami, dan akan terus terjaga. Dan harapan kita ke depan apa yang sudah kita laksanakan ini terus pertahankan dan ditingkatkan,” tutup Sigit.

Academi Pramugari Dibuka di Cinahi Mall,Jawab Tantangan Kerja di Era Globalisasi

Gempur News.com
-
0
Academi Pramugari Dibuka di Cinahi Mall,Jawab Tantangan Kerja di Era Globalisasi

Cimahi,Kamis(12/02/2026)
Keberadaan lembaga pelatihan dituntut sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang harus sudah siap dan Lembaga Pelatihan Keterampilan LPK – LKP Rifa di bawah Yayasan Rifa Bina Mandiri menjawab kebutuhan tersebut dengan metode pendidikan keterampilan profesional siap kerja.

Owner LPK – LKP Rifa yang juga pemilik Yayasan Rifa Bina Mandiri, Hj.Rifa Rubariah (Rifa) mengaku senang dengan dorongan yang telah diberikan terkait pelatihan Academi Pramugari dibawah Yayasan yang di milikinya. Kepada Media, Bunda Rifa juga meminta dorongan untuk turut eksis mempublikasikan yayasan yang kini lebih refresentative di Cimahi Mall.

Adapun kelas yang di berikan kepada calon siswa lama pendidikan 6 bulan dengan pembagian 4 bulan pendidikan dan 2 bulan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan ruang kelas kursus dan pelatihan di Cimahi Mall.

Adapun program Keunggulan LKP – LPK Rifa selain Academy Pramugari adalah Digital Marketing, PKW PKK, MUA, Bahasa Ingris dan lainnya. Dengan penyaluran KAI, Bandara serta Pesawat. Ujar Hj Rubiah. Kamis (12/02).

“ Target pelatihan di LKP – LPK Rifa sebanyak 100 peserta, dan terbuka untuk warga Cimahi dan luar Kota Cimahi” Kata Rifa kepada media yang meliput.

Sementara pihak management Cimahi Mall, Laksamana Pertama (Purn) Raja Harahap selaku Direktur Utama mengatakan, bila yayasan Rifa telah berani dengan kegiatan yang dilakukan di Cimahi Mall. Diakui Raja, memang selama ini pihaknya menunggu lembaga pendidikan atau pelatihan yang akan berpartisipasi di Cimahi Mall.

Menurutnya kegiatan yang di lakukan Rifa di Cimahi Mall memang layak, mengingat posisi tempat yang tidak menganggu aktivitas berjualan, karena ada dibelakang Gerai-gerai Cimahi Mall. Bahkan keberadaannya akan menambah suasana keramaian dengan hadirnya lembaga pelatihan Rifa.

Raja berharap masyarakat Cimahi bisa ikut bergabung di pelatihan LKP Rifa, mengingat Cimahi Mall mudah untuk diakses, karena ada dipertengaha Kota.

Selain itu, Raja juga menyampaikan dengan kehadiran lembaga pelatihan Rifa akan turut membangkitkan peran UMKM di Cimahi Mall. Serta akan menginspirasi anak muda dengan kreativitas yang telah didapat dari pendidikan LKP Rifa.

“ Jika bisa anak yang sudah lulus dari sekolah bisa langsung mendapat pekerjaan itu alangkah lebih bagus mengikuti pelatihan ini , maka diberikan pelatihan yang siap kerja seperti halnya LKP Rifa di Cimahi Mall ini akan menjadi kebutuhan atau jawaban kaum Muda saat ini” Ujar Raja.

Kemudian Raja menambahkan,
“Setelah mendapat pekerjaan, maka kedepannya anak tersebut bisa juga untuk lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya sembari bekerja,” Tambah Raja.

“Dalam pelatihan singkat dan aplikatif seperti yang ada di LKP Rifa ini diyakini akan turut juga menjadi seorang usahawan atau membuka gerai di Cimahi Mall.Akhirnya kekuatan ekonomi di Cimahi Mall akan tumbuh.”Pungkas Raja.

Achmad Syafei

Polisi Sahabat Anak Edukasi Safety Riding di TK Kartika Lumajang

Gempur News.com
-
0
Polisi Sahabat Anak Edukasi Safety Riding di TK Kartika Lumajang

Lumajang – Dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2026, Satgas Preemtif Satlantas Polres Lumajang melaksanakan kegiatan Polisi Sahabat Anak dengan memberikan edukasi safety riding kepada murid TK Kartika IV/81 Lumajang.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut diikuti para peserta didik dengan penuh antusias. Anggota Kamsel Satlantas Polres Lumajang mengenalkan berbagai rambu-rambu lalu lintas dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami anak-anak.

Selain pengenalan rambu, petugas juga mengedukasi pentingnya penggunaan helm yang baik dan benar saat dibonceng sepeda motor. Anak-anak diajak memahami bahwa helm berfungsi melindungi kepala dari risiko cedera saat terjadi kecelakaan.

Tak hanya kepada para siswa, petugas juga membagikan brosur imbauan tertib berlalu lintas kepada kepala sekolah, guru, serta orang tua atau wali murid. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meminimalisir fatalitas korban kecelakaan di wilayah Kabupaten Lumajang.

Anggota Kamsel Satlantas Polres Lumajang yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa edukasi sejak usia dini merupakan langkah penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

“Kegiatan Polisi Sahabat Anak ini bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini. Anak-anak kami ajak mengenal rambu-rambu, pentingnya memakai helm, serta perilaku aman saat berada di jalan,” ujarnya.

Menurutnya, anak-anak yang memahami aturan lalu lintas sejak kecil diharapkan dapat menjadi pelopor keselamatan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP Yulian Putra Prasviawan, menegaskan bahwa kegiatan edukasi merupakan bagian dari upaya preventif dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran tertib berlalu lintas tidak hanya pada pengendara, tetapi juga sejak usia dini. Harapannya, anak-anak dapat mengingatkan orang tua untuk selalu memakai helm, mematuhi rambu, dan berkendara dengan aman,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan pihak sekolah dan orang tua sangat penting dalam menanamkan budaya keselamatan berlalu lintas.

“Dengan sinergi antara kepolisian, sekolah, dan orang tua, kami optimistis angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, sehingga tercipta kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di Kabupaten Lumajang,” pungkasnya.

Kegiatan berlangsung dengan suasana ceria dan interaktif. Para siswa terlihat aktif menjawab pertanyaan petugas, serta mampu memahami pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Reaktivasi BPJS PBI,Langkah Cepat Tangani Masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat

Gempur News.com
-
0
Reaktivasi BPJS PBI,Langkah Cepat Tangani Masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat

CIMAHI,Selasa(10/02/2026)
Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat menyikapi penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Langkah responsif tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Selasa, (10/02/2026), di Ruang Rapat Setda Kota Cimahi, yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta perangkat daerah terkait.
Penonaktifan PBI JK merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2026, sebagai tindak lanjut pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebanyak 19.401 jiwa peserta JKN PBI JK di Kota Cimahi terdampak kebijakan tersebut.
Secara nasional, penonaktifan dilakukan karena sejumlah faktor, antara lain perubahan status sosial ekonomi (naik desil kesejahteraan), data kependudukan yang tidak padan dengan Dukcapil, kepesertaan ganda, hingga rotasi kuota untuk mengakomodasi masyarakat desil 1–5 yang lebih membutuhkan namun belum terdaftar.
Menghadapi hal tersebut Pemkot Cimahi tidak tinggal diam dan segera menyiapkan langkah mitigasi agar masyarakat rentan tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 22/KS.01.01/KESRA tentang Tindak Lanjut Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu Terdampak Penonaktifan PBI JK, Pemkot Cimahi membuka mekanisme reaktivasi kepesertaan bagi warga yang masih tergolong miskin atau rentan miskin, khususnya yang sedang menjalani perawatan atau pengobatan rutin.

Reaktivasi dapat dilakukan dengan membawa surat keterangan rawat inap atau keterangan berobat rutin yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) di rumah sakit, atau pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Proses pengajuan dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi pada hari kerja atau secara daring melalui Dinas Sosial Kota Cimahi. Reaktivasi ini bersifat kasus per kasus dan tidak otomatis berlaku untuk seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.
Bagi warga tidak mampu yang tidak memenuhi kriteria reaktivasi namun tetap membutuhkan layanan kesehatan, Pemkot Cimahi menyediakan skema alternatif melalui kepesertaan PBPU Pemda sesuai Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk tetap memberikan layanan, terutama dalam kondisi gawat darurat, sesuai ketentuan perundang-undangan. Rumah sakit dan puskesmas diminta aktif memberikan informasi serta membantu penerbitan surat keterangan untuk percepatan proses reaktivasi.
Dengan langkah koordinatif dan respons cepat ini, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memastikan program JKN tetap berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.

Achmad Syafei

Penghargaan SAKIP dan ZI Award 2025Butikan Birokrasi Bebas Korupsi dan Bersih Melayani.

Gempur News.com
-
0
Penghargaan SAKIP dan ZI Award 2025Butikan Birokrasi Bebas Korupsi dan Bersih Melayani.

CIMAHI,Rabu(11/02/2026)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi untuk pertama kalinya berhasil meraih Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ZI Awards 2025, bertempat di Aula Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Daerah Khusus Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Selain Diskominfo Cimahi, terdapat dua Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi yang juga berhasil meraih Predikat ZI yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Cimahi Selatan. Predikat ZI diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh mengatakan, Diskominfo Kota Cimahi untuk pertama kalinya meraih penghargaan ZI menuju WBK dan WBBM. Ahmad menjelaskan, predikat ini diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan birokrasi bebas korupsi dan bersih melayani. “Ini adalah strategi Reformasi Birokrasi untuk mempercepat pelayaan publik berkualitas, bebas KKN, dan berbudaya kerja anti-korupsi. Nah, untuk Diskominfo, Disdukcapil dan Kecamatan Cimahi Selatan memang pertama kali mendapatkan predikat ZI untuk tahun 2026 ini,” ujarnya.

Dirinya berharap, raihan predikat ZI bisa menjadi wadah implementasi nilai dasar Ber-AKHLAK sebagai pondasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Diskominfo Kota Cimahi. “Tentunya kami berharap sejalan dengan pondasi bagi ASN, yaitu Ber-AKHLAK, berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis, serta loyal, adaptif, dan kolaboratif, bisa terimplementasi secara nyata melalui zona integritas ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ahmad Saefulloh mengharapkan predikat ZI dapat menjadi motivasi bagi seluruh ASN di lingkungan Diskominfo untuk mempertahankan komitmen bebas korupsi. “Kami harapkan kedepan ZI ini bisa menjadi motivasi untuk Diskominfo, khususnya semuanya bisa mempertahankan, dan juga sesuai dengan apa yang disanding predikat ZI ini, yaitu bebas dari korupsi,” pungkas Ahmad.

Achmad Syafei

Menjelang Ramadan 2026, Satgas Saber Polres Bangkalan Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman

Gempur News.com
-
0
Menjelang Ramadan 2026, Satgas Saber Polres Bangkalan Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman

Polres Bangkalan – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Satgas Saber Polres Bangkalan turun langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga, pada Kamis pagi ini (12/2/2026).

Kanit Tipidsus Deki Pratama Jaya Kusuma, S.H., M.H. bersama perwakilan dari Bulog, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) serta beberapa dinas terkait lainnya melakukan pengecekan di dua lokasi strategis yakni tempat retail tradisional meliputi Pasar Kamal dan Pasar Socah, serta retail modern meliputi beberapa agen toko sembako di wilayah kota serta distributor LPG agen LPG 3 kg bersubsidi PT. Loka.

Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H. mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar.

“Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, hingga saat ini stok bahan pokok di wilayah Kabupaten Malang dalam kondisi aman dan mencukupi. Tidak ditemukan indikasi kelangkaan,” tegas AKBP Wibowo, Kamis (12/2) siang di Mapolres Bangkalan.

AKBP Wibowo mengatakan tujuan dilakukan pengecekan adalah guna mengawasi terkait harga komoditas pangan dan mendata setiap harga bahan pokok pada para pedagang menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kedepannya dari satgas saber Polres Bangkalan akan melakukan pengecekan secara rutin untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan mengimbau kepada pedagang agar tidak menjual bahan pokok melebihi HET,” tegas mantan Kabag Ops Polrestabes Surabaya tersebut.

Orang nomor satu di Mapolres Bangkalan itu berharap menjelang bulan suci Ramadhan dan sampai menjelang Lebaran Idul fitri 2026 harga bahan pangan di Kabupaten Bangkalan dapat stabil sesuai aturan dari pemerintah pusat, sehingga Kabupaten Bangkalan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok. (Red)

Ini Pesan Kadisdik, Mutasi Kepsek SMP Negeri: Sekolah Hadir sebagai Garda Terdepan Penyelesaian Masalah Akses Pendidikan

Gempur News.com
-
0
Ini Pesan Kadisdik, Mutasi Kepsek SMP Negeri: Sekolah Hadir sebagai Garda Terdepan Penyelesaian Masalah Akses Pendidikan

Kediri,
Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mulai menata ulang kepemimpinan sekolah menengah pertama negeri melalui Rapat Koordinasi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati Kediri tentang mutasi Kepala Sekolah SMP Negeri Tahun 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat penyegaran manajemen pendidikan sekaligus penguatan tanggung jawab sekolah terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Rapat yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Dr. Mokhamat Muhsin, M.Pd, jajaran pejabat struktural, serta seluruh kepala SMP Negeri se-Kabupaten Kediri tersebut tidak sekadar bersifat seremonial. Forum ini menjadi ruang penegasan arah kebijakan, terutama dalam memastikan sekolah hadir sebagai garda terdepan penyelesaian masalah akses pendidikan.

Dalam arahannya, Dr. Mokhamat Muhsin secara tegas menyoroti masih ditemukannya anak usia sekolah yang belum terjangkau layanan pendidikan. Ia meminta kepala sekolah dan guru tidak bersikap pasif serta menghapus sekat antar satuan pendidikan dalam menangani ATS.

“Sekolah tidak boleh hanya menunggu siswa datang. Guru dan kepala sekolah harus peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Penanganan ATS membutuhkan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Penyerahan SK mutasi kepala sekolah pada kesempatan tersebut menjadi bagian dari strategi evaluasi kinerja dan penyegaran kepemimpinan. Mutasi diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghadirkan kepala sekolah yang adaptif, responsif terhadap persoalan lapangan, serta berorientasi pada pelayanan pendidikan yang merata.

Melalui langkah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pendidikan, menekan angka ATS, dan mendorong setiap satuan pendidikan berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri ( ).

1...919293...2,422Page 92 of 2,422