Probolinggo,
Ancaman 7 tahun penjara yang menanti dalam kasus memberikan keterangan palsu dibawah sumpah oleh Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Moch. Iqbal Ali Warsa semakin panas untuk ditelusuri lebih jauh. Kasus ini menyeruak setelah kades tersebut ditetapkan statusnya menjadi terdakwa.
Terkait proses hukum menyangkut status Moch Iqbal Ali Warsa yang belum sepenuhnya dijalankan sesuai mekanisme termasuk yang berkaitan dengan jabatan Iqbal selaku Kades Temenggungan, maka Ketua LSM AMPP H. Lutfi Hamid BA didampingi Kuasa Hukumnya H. M. Samiran, SH mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo dalam upaya meminta anggota legislatif dapat menindaklanjuti persoalan yang menjerat Kades Temenggungan tersebut minimal dengan cara mengakumulasi aturan utamanya yang berhubungan dengan status terdakwa dan aturan Pemerintah yang memuat teknis dalam kepemimpinan tingkat desa.
M.Samiran SH saat bertemu dengan staf sekretariat DPRD dan menyerahkan surat untuk ketua dewan menjelaskan bahwa pihaknya berupaya agar persoalan ini dapat terselesaikan sesuaidengan aturan dan regulasi yang ada menyangkut status terdakwa yang dihubungkan dengan aturan pemerintahan. Kami menyampaikan surat meminta waktu pada DPRD untuk beraudensi guna mengakomodir aspirasi dari rekan-rekan terkait kasus kades Temenggungan sesuai register perkara nomor 77/Pid.B/III/2023/PN.Krs.”ujarnya.

Ditambahkan oleh Samiran, menyangkut status Iqbal Ali Warsa sebagai terdakwa bahwa sesuai dengan KUHP Pasal 242 dan Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 yang semuanya telah mengatur dengan jelas konsekweni yang harus diterima oleh yang bersangkutan termasuk ancaman hukuman. Kami telah mengirimkan surat ke sejumlah instansi termasuk Pemerintah Daerah, namun hingga saat belum ada titik terangnya termasuk langkah Wakil Bupati dalam memberikan kebijakan terkait kasus ini.tambahnya.
Sementara ketua AMPP H. Lutfi Hamid menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya ke kantor legislatif sebagai upaya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa dimata hukum tidak ada perbedaan. Diharapkan DPRD dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi melalui audensi, agar persoalan ini bisa disikapi secara transparan.ujarnya.
Dihari yang sama dan waktu berbeda, Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan, kembali melaksanakan sidang pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa, Prayuda SH. Menurutnya sidang tersebut adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum (JPU) atas nota nota keberatan, Kami mengajukan eksepsi karena kami menilai dakwaan jaksa itu cacat, dan kalau dari kami hakim nanti akan memutus yang terbaik.ungkap Yuda.
Perkara dengan register No.77/Pid.B/2023/PN.Krs mampu menyita perhatian masyarakat terutama pemerhati hukum yang ada diwilayah kbupaten Probolinggo, pasalnya dengan adanya kasus memberikan keterangan palsu dibawah sumpah ini, Kades M. Iqbal Ali Warsa bisa dijerat Pasal 242 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 Tahun penjara. (Suh)

PROBOLINGGO,
Selama 19 hari warga Kota Probolinggo dan sekitarnya dapat menikmati waktu ngabuburit di Alun-alun sambil berkunjung ke Bazar Ramadan 1444 H dan Pasar Murah yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP). Ya, giat tersebut dimulai pada Senin (27/4) sampai 14 April mendatang, dibuka mulai pukul 14.00 sampai pukul 17.30 WIB.

Pada seremonial pembukaan , Fitriawati Kepala DKUKMP mengatakan bahwa selain merupakan acara rutin setiap tahunnya dalam menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus untuk meningkatkan akselerasi ekonomi masyarakat, pelaku usaha dan PKL.

“Ini juga merupakan upaya mengendalikan inflasi daerah, juga memberikan kesempatan pada pelaku usaha mengenalkan dan memasarkan produknya dan memperkokoh persatuan di antara umat Islam serta melestarikan budaya kebersamaan dalam konteks budaya yang positif,” jelas Fitri dihadapan peserta undangan yakni perwakilan forkopimda dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Fitri, sapaan akrabnya, juga menjelaskan bahwa Bazar dan Pasar Murah yang diikuti oleh 120 peserta yaitu 100 peserta bazar dan 20 peserta pasar murah yang didukung oleh lembaga swasta dan perangkat daerah. Lokasi bazar dekat dengan pujasera agar masyarakat lebih mudah mengakses kuliner. “Kami ingin mempermudah masyarakat yang ingin mencari kuliner, kalau mencar-mencar nanti kan ga enak. Semua mendapat kesempatan untuk berjualan,” jelasnya.

Event tersebut disambut antusias oleh para UKM dan Pelaku Usaha di Kota Probolinggo, seperti yang dikatakan oleh UKM Kecamatan Mayangan yang menyiapkan beberapa macam produk jualan mereka seperti kue kering, camilan, roti, dan produk minuman, “Ini ada roti, sari dele, ini produk khas kami, kami dari seluruh UKM di Kelurahan Mayangan, ini sebenarnya ada lebih banyak lagi, namun tadi sempat hujan jadi belum bisa bawa banyak,” kata Mistianingsih, Koordinator UKM Kecamatan Mayangan.

Bukan hanya pelaku usaha dan UKM yang bersemangat menjual barangnya, warga Kota Probolinggo pun ikut senang dengan adanya giat tersebut. Ditemui setelah berburu produk murah, Ibu Ina yang hadir bersama rekannya bercerita dengan senang bahwa mereka baru saja membeli produk mie instan dengan harga sangat murah. “Ini loh satu kresek gini harganya cuman Rp 17 ribu aja, dapet mug lagi, pokok murah disini, tadi aja belinya rebutan. Rame banget, untung kebagian,” ungkapnya bangga.

Pengguntingan pita yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo dan Perwakilan Forkopimda menandakan telah resmi dibukanya giat tersebut. Mereka pun menilik lebih lanjut apa yang dijual dalam giat tersebut sesekali bercengkerama dengan para pelaku usaha. Salah satu perusahaan yang ikut dalam pasar murah adalah Jawa Pos Radar Bromo yang menjual sembako murah. Saking antusiasmenya pembeli dagangan mereka pun laris manis. Selain itu juga ada Bulog dan perusahaan tekstil ikut meramaikan kegiatan tersebut.(Ali)