Cimahi,Jum’at(04/11/2022)
Komite Teater dan Pedalangan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) kerjasama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Kota Cimahi gelar peringatan Hari Wayang Nasional 2022. Kegiatan berlangsung Sabtu, 5 November 2022 pukul 09.00 – 17.00 wib. dengan menyuguhkan Resital Pedalangan Kota Cimahi di Pendopo DPRD Jalan Djulaeha Karmita, Alun-Alun Kota Cimahi.
Seksi Bidang Pedalangan Komite Teater dan Pedalangan DKKC, Iwan Mekar Giri Harja II mengatakan, selain memperingati Hari Wayang Nasional, kegiatan ini digelar dalam rangka evaluasi pembinaan dan pelatihan pedalangan bagi anak-anak dan remaja yang dilakukan Pepadi Kota Cimahi bersama DKKC.
“Sejak berdiri Pepadi Kota Cimahi 1 Juli 2021, kami para pegiat pedalangan bersama DKKC berusaha membangkitkan gairah pedalangan di Kota Cimahi. Selain melakukan pergelaran wayang golek juga menyelenggarakan pelatihan pedalangan,” ujar Iwan saat ditemui media di sekretariat DKKC, Jumat (4/11/2022).
Menurutnya, kegiatan pelatihan pedalangan cukup dapat respon dari masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya. Sebanyak 12 anak-anak dan remaja mengikuti latihan dalang dan dapat bimbingan langsung dari dalang senior, Ki Dalang Muhtar. Sedangkan yang berminat menjadi sinden sebanyak 8 orang dibimbing oleh Teh Euis, sementara para remaja putra yang berminat belajar menabuh gamelan dibimbing oleh Iwan.
“Pelatihan dilakukan sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang. Dalam kurun waktu 1 tahun mereka masih bertahan dan antusias mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Imah Seni, sekretariat DKKC tiap hari Selasa dan Jumat. Bagi yang berminat latihan daftar saja ke kami di Imah Seni,” ungkapnya.
Lanjut Iwan, pada kesempatan ini kali mereka melakukan evaluasi dalam bentuk resital atau diuji kemampuannya dengan menggelar pertunjukan wayang golek secara bersamaan. Sebanyak 6 dalang cilik dan remaja, 6 sinden dan 12 remaja penabuh gamelan menunjukan kebolehannya dihadapan masyarakat umum. Selain menampilkan mereka, sebagai peserta eksibisi Komite Teater dan Pedalangan DKKC menghadirkan Ki Dalang Muhtar S.
“Semoga dengan resital pedalangan ini, semua peserta pelatihan dapat mengevaluasi diri dan lebih bersemangat lagi berlatih dalam meningkatkan kemampuannya. Selain itu, dengan digelarnya kegiatan ini saya berharap semakin banyak minat anak-anak dan remaja berlatih pedalangan,” harap Iwan.
Bersamaan dengan Iwan, Ketua DKKC, Hermana HMT mengatakan, dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pemajuan kebudayaan Kota Cimahi, DKKC terus mendorong komunitas budaya untuk mengembangkan sekolah komunitas. Yakni melakukan kegiatan pendidikan non formal secara terencana, fleksibel dan berlangsung diluar sistem pendidikan formal oleh sanggar/grup/kelompok seni atau komunitas budaya.
“Alhamdulillah sekolah komunitas bidang budaya di Kota Cimahi dengan sendirinya tumbuh dengan baik. Selain Pepadi melakukan pendidikan atau pelatihan penguasaan skill pedalangan, sekitar 20 sanggar tari sudah bertahun-tahun melakukan hal sama dan senantiasa gelar evaluasi atau ujian bagi peserta didiknya tiap tahun. Komunitas budaya lain seperti musik, teater, seni rupa, permainan rakyat, aksara, bahasa, sastra, dongeng, dan pencak silat juga melakukannya,” jelas Hermana.
Lanjut Hermana, pada umumnya komunitas budaya itu bergerak sendiri, mencari modal sendiri, memanfaatkan tempat sendiri atau milik orang lain dan tanpa ketergantungan pada institusi pemerintah daerah yang mesti menaunginya. Bahkan banyak diantara mereka tidak punya legalitas seperti akta pendirian, izin domisili dan izin operasional. Namun demikian mereka terus bergerak, berjuang menghidupi dan menghidupkan kebudayaan yang menjadi bagian dari kehidupannya.
“Komunitas budaya sejatinya benteng pertahanan kebudayaan. Melalui aktifitasnya kebudayaan lokal yang menjadi jati diri budaya bangsa entitasnya terus dijaga. Untuk itu DKKC mengingatkan agar pemerintah daerah mesti punya rasa kepedulian secara nyata pada komunitas budaya,” tandasnya.
Harmana mengingatkan pula, bahwa rasa kepedulian itu bukan semata menampilkan mereka dalam kegiatan gelar budaya, juga harus memberi kemudahan dan memfasilitasi dalam hal mengurus legalitas, izin domisili, dan izin operasional.
“Terlebih pemerintah daerah mesti bisa memfasilitasi anggaran untuk pengembangan tempat dan meningkatkan performa komunitas mereka. Jika tidak bisa, setidaknya menyediakan tempat seperti gedung kebudayaan yang mudah diakses untuk promosikan dan menunjukan hasil proses latihan juga buah kaya mereka. Bahkan memberi peluang bagi mereka untuk bisa memanfaatkan fasilitasi pemerintah pusat dan perusahan-perusahan di daerah,” pungkasnya.
Achmad $
Sumber:(Humas DKKC)
Editor : dhw_robhin
