Home Blog Page 1247

Polres Pasuruan Gelar Bakti Polri Untuk Masyarakat di Kejayan

0

PASURUAN – Masyarakat tidak mampu berupa pembagian bingkisan sembako dan uang tunai dari 5 desa di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan melalui kegiatan Bakti Polri Polres Pasuruan yang digelar di Balai Desa Randugong.

Selain Wakapolres Pasuruan, Kompol Edith Yuswo Widodo, S.I.K., acara pada Jumat (28/10/2022) pagi itu juga dihadiri Kasat Bimas AKP. Mastuki, Ipda. Moneta mewakili Kasat Lantas, dan anggota Polres Pasuruan serta ibu-ibu Bhayangkari juga Kapolsek Kejayan AKP. Marti, S.H, MH., beserta anggota, Kades Randugong M.Jamil selaku tuan rumah beserta stafnya.

Pembagian baksos untuk masyarakat penerima manfaat yang selama ini tidak tersentuh bantuan apapun di 5 desa diantaranya, Desa Ketangi, Kepuh, Randugong, Wangkal dan Tanggulangin.

“Bakti sosial (Baksos) ini bertujuan meringankan masyarakat yang sangat terdampak perubahan harga minyak, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan-bantuan tunai yang lain. Juga kepada masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap,” jalas Wakapolres.

Maaih kata Wakapolres, bantuan bukan hanya untuk 5 desa ini saja, kami akan melakukan bantuan serupa kepada 15 desa di Kecamatan Kejayan secara bertahap.

“Kegiatan seperti ini akan kami lakukan tiap minggunya di 16 Polsek seluruh wilayah hukum Polres Pasuruan,” terang Wakapolres

Sementara itu, Ddi tempat yang sama, Kapolsek Kejayan AKP. Marti, S.H, MH., menyampaikan melalui kegiatan seperti inj diharapkan dengan dapat meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari.

Sedangkan Kades Randugong M. Jamil menyampaikan terimakasihnya kepada jajaran Polres Pasuruan karena telah menggelar kegiatan yang sangat membantu warga kurang mampu.

“Saya bersyukur dipercaya memfasilitasi kegiatan ini di desa kami. Kami sangatlah mengapresiasi atas kegiatan Baksos yang dilakukan Polres Pasuruan. Semoga kedepannya ada kegiatan serupa karena sangat tepat sasaran,” pungkas Jamil.(Qomar)

Editor : dhw_robhin

Sebagai Tuan Rumah Lamandau, Siap Menjadi Tuan Rumah HPN- 2023

0

BARITO UTARA- Kabupaten Lamandau, siap menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023.

Kesiapan menjadi tuan rumah HPN Tingkat Provinsi Kalteng tahun 2023 itu disampaikan Bupati Hendra Lesmana pada saat menerima Audiensi pengurus dan anggota PWI Lamandau bertempat di Ruang Kerja Bupati Lamandau, Kamis (27/10/2022) Kemarin.

“Kabupaten Lamandau tentu harus siap menjadi tuan rumah HPN Tingkat Provinsi Kalteng tahun depan (2023). Kita siap dan akan berupaya menjadi tuan rumah yang baik,” kata Bupati Hendra Lesmana.
Ia juga mengapresiasi Ketua PWI Kalteng HM Haris Sadikin serta jajaran pengurus yang telah memberi kepercayaan kepada Lamandau untuk menjadi tuan rumah HPN Tingkat Provinsi Kalteng 2023 sesuai surat PWI Kalteng nomor : 356/PWI-KH/X/2022 tentang Tuan Rumah HPN Tingkat Provinsi Kalteng.

“Keputusan PWI Kalteng menunjuk Kabupaten Lamandau menjadi tuan rumah ini tentu didasarkan atas berbagai pertimbangan, dan kami (pemkab Lamandau) sangat menyambut baik,” sebutnya.
Bupati Hendra Lesmana juga meminta jajaran pengurus PWI Lamandau segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan persiapan. Karena, kata dia, meski waktu pelaksanaan digelar tahun depan, tapi jika dipersiapkan jauh-jauh hari tentu akan lebih maksnimal.

Bupati Hendra Lesmana yang juga merupakan salahsatu kepala daerah peraih Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2021 itu, menilai jika peran pers terhadap pembangunan sangatlah nyata. Kerenanya, ia akan berupaya mendukung penuh kegiatan yang menjadi agenda tahunan insan pers di Bumi Tambun Bungai tersebut.

Sementara itu, Ketua PWI Lamandau Hendi Nurfalah mengaku cukup gembira mendengar penyataan langsung Bupati Hendra Lesmana tentang kesiapan Lamandau menjadi tuan rumah HPN Tingkat Provinsi Kalteng tahun 2023. Ia dan jajaran pengurus PWI Lamandau akan segera melaporkan informasi tersebut kepada pengurus PWI Kalteng, serta melakukan persiapan-persiapan awal seperti yang disarankan Bupati Lamandau.

Hendi menyebut, ada banyak hal yang harus dibahas lebih lanjut, mulai dari agenda kegiatan dan berbagai rangkaiannya, rancangan anggaran hingga waktu pelaksanaan.

“Sebelumnya, kami PWI Lamandau hanya sebatas punya keinginan saja (menjadi tuan rumah HPN Provinsi Kalteng). Namun ternyata keinginan itu bak gayung bersambut setelah mendengar kesiapan pemkab Lamandau seperti disampaikan langsung pak Bupati (Hendra Lesmana),” katanya.

Hendi meyakini, menjadi tuan tumah HPN Tingkat Provinsi menjadi suatu kehormatan dan merupakan keinginan banyak pengurus PWI di daerah. Kegiatan tersebut memiliki banyak dampak positif, karena dapat menjadi sarana promosi daerah dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, kebudayaan, pariwisata dan lain sebagainya. Ia berharap segala yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.  (SS)

Keluarga Besar Fahasara Dodo (KBF) Peringati HUT Ke-2

0

Kabupaten Bandung Barat – Senin (17/10/2022)
Bertempat di Wahana Wisata Kuda Pakuhaji,Jalan Haji Gofur Km 4 Dilaksankan Kegiatan peringatan HUT Ke-2 Forum Keluarga Masyarakat Nias Kota Cimahi Keluarga Besar Fahasara Dodo(KBF) berlangsung meriah(Minggu,16/10/2022) Dihadiri oleh warga Nias yang berdomisili di Kota Cimahi dan Bandung Raya,tampak hadir juga dihadiri oleh Ketua/Koordinator Forum Ormas Kota Cimahi beserta jajaran serta utusan perwakilan DPC partai Demokrat Kota Cimahi.Namun dari pihak pemerintah tidak tampak hadir dengan alasan adanya kegiatan lain yang cukup padat.

Acara dibuka dengan tarian khas Nias untuk menyambut tamu yang hadir dalam acara tersebut,lalu diteruskan kan dengan penampilan tarian perang Suku Nias yang cukup atraktif dan menghibur serta tarian Nusantara yang dibawakan oleh anak-anak anggota KBF.
Ketua panitia,Jonatan Gulo,dalam sambutannya menyatakan, “Bahwa kegiatan ini merupakan sarana untuk menjalin tali silaturahmi antar Warga Nias yang ada di perantauan khususnya Cimahi dan sekitarnya dan untuk menjalin silaturahmi dengan elemen masyarakat yang lain juga dengan pemerintah Kota Cimahi.Kami mengucapkan terimakasih kepada para undangan yang hadir diantaranya kepada Ketua Forum Ormas Kota Cimahi beserta Jajaran juga utusan DPC Partai Demokray serta undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu Semoga kedepan kami bisa ikut berperan serta dalam pembangunan di Kota Cimahi.”Terang Ketua panitia HUT KBF,Jonatan Gulo.

Sementara Ketua Keluarga Besar Fahasara Dodo,Suarman Gulo S.H. dalam sambutannya mengungkapkan,
“Sebenarnya KBF ini berdiri sudah 3 tahun namun kami baru eksis selama 2 tahun ini,Kami berharap bahwa stigma yang kurang baik terhadap kami bisa di imbangi dengan kegiatan yang positif,Maka kami mengundang Ketua Forum ormas Kota Cimahi beserta jajaran untuk dapat menghadiri acara yang kami laksanakan ini.Kami hadir di Kota Cimahi untuk mencari nafkah dan semoga bisa ikut berpartisipasi dalam membangun kota Cimahi ini,Kami akan membangun konsolidasi baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah.Kami haturkan terimakasih kepada segenap pihak atas atensi yang diberikan diakhir jabatan saya,Kedepan walaupun saya tidak menjadi Ketua sesuai aturan yang berlaku,Saya berharap Keluarga Besar Fahasara Dodo(KBF) akan lebih besar dan berkembang serta bisa bersinergi dengan berbagai pihak khususnya Pemerintah Kota Cimahi.”Ungkap Ketua KBF,Suarman Gulo S.H.

(Achmad $)

Tim Ekspedisi Lumajang : Kami Masih Tetap Butuh Polisi Untuk Mengabdi Pada Masyarakat

0

Lumajang – Tim ekspedisi J & T Kabupaten Lumajang Jawa Timur, mengutarakan jika pihaknya masih butuh polri yang siap mengabdi pada masyarakat.

Diutarakan oleh salah seorang supervisor tim pengiriman ternama itu, salah satunya satuan polisi lalu lintas, berkaitan dengan ranah bidang pelayanan pihaknya.

Dikatakan, layanan ekspedisi menjadi tranding saat ini. Menurutnya pelayanan dari satuan polisi lalu lintas sangat berguna dalam memaksimalkan jasa antar barang pada konsumen ( alamat tertuju ).

“Layanan polisi lalu lintas sangat berguna bagi ranah bidang yang kami lakukan. Diantaranya mengurai kemacetan dan kami tepat waktu dalam mengirimkan barang ke alamat tujuan,” ucapnya, Kamis (27/10/2022).

Menabur keakraban, pihaknya berharap agar polisi lalu lintas berkenan memberikan toleransi, jangan langsung melakukan tilang jika ada suatu pelanggaran di jalan.

“Selain dalam ranah kelancaran lalu lintas, juga dalam ranah keamanan. Kami benar berharap dan sangat butuh pada polisi. Selama ini sudah banyak membantu kami dan kami mengakui jika merasa terayomi,” imbuhnya.

Disisi lain, hal tersebut jelas menampik sejumlah permasalahan yang menimpa institusi polri belakang ini, yang cenderung membuat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Terlebih, bukan rahasia lagi jika Jum’at lalu sejumlah pejabat umum polri sempat di panggil ke istana negara oleh presiden RI Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja kepolisian yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini. Kepala Negara meminta, agar jajaran kepolisian menjaga kesolidan dan memberikan respon yang cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Cimahi Siap Terima Aduan Masyarakat Demi Kemajuan Kota Cimahi

0

KOTA CIMAHI – Kamis (27/10/2022) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Ir. Achmad Zulkarnain, M.T. menyatakan bahwa pihaknya siap menerima aduan masyarakat, baik perseorangan maupun kelembagaan terkait pembangunan di Kota Cimahi. Hal itu diungkapkan Zulkarnain saat menjadi salah satu panelis acara Cimahi Open Dialogue (COD) Episode 8 yang diselenggarakan oleh LSM KOMPAS pada Rabu, 26 Oktober 2022 di Aula B Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi.Pada acara bertajuk “Kolaborasi Wujudkan Kota Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera pada 2023-2026” tersebut.

Zulkarnain mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya para anggota DPRD akan terlepas dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Semua itu sudah diatur dengan tegas dan tidak akan bisa keluar dari aturan-aturan pemerintah.“Tapi kalau sikap politik malah kebalikannya, tergantung dari masing-masing partai politik. Insya Allah kalau sudah diatur seperti itu, tidak akan ada masalah dalam pelaksanaan tugasnya,” ungkap Zulkarnain. Adanya kritik yang disampaikan oleh salah seorang peserta COD terkait masih kurang optimalnya pelayanan masyarakat yang mau mengadukan suatu masalah ke DPRD Kota Cimahi, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui hal tersebut sebagai salah satu kekurangan bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang harus dibenahi. “Potret-potret DPRD yang saya pikir memang kurang optimal. Ini kelemahan dari kehumasan kita,” ujar Zulkarnain.

Terkait kepedulian antara anggota dewan dengan masyarakatnya yang dinilai masih belum optimal juga, menurut Zulkarnain hal tersebut dikembalikan kepada personal masing-masing anggota dewan itu sendiri. Kalau belum kenal, mungkin interaktifnya kurang sehingga tidak terapresiasi dengan baik. Menurut pengakuan Zulkarnain, semua surat masyarakat yang masuk dan ingin beraudiensi dengan anggota dewan selalu diberi disposisi oleh Ketua DPRD Kota Cimahi tersebut. Kalau sampai ada yang macet, dia tidak tahu macetnya dimana karena sepanjang pengetahuannya setiap surat yang masuk dan ada dimeja kerjanya selalu diproses atau ditindaklanjuti.“Jangankan organisasi, secara personal pun,Bahkan, tanpa memakai surat, orang yang datang langsung ke kantor pun saya terima,” jelas Zulkarnain. Sementara itu pada kesempatan yang sama, PJ Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, S.Si, M.M. yang juga hadir dan sama-sama bertindak selaku panelis acara COD Episode 8 mengatakan tentang pelayanan publik Pemerintah Kota Cimahi yang selama ini masih belum optimal. Misalnya dalam hal pengurusan KTP yang terkadang lambat. Menurut Didik, salah satu penyebabnya karena kebijakan dalam hal administrasi kependudukan sampai saat ini masih bersifat sentralistik.

(Achmad)
Editor : dhw_robhin

Sambut Hari Listrik Nasional ke-77, PLN UP3 Cimahi Resmikan 7 SPKLU

0

CIMAHI – Kamis (27/10/2022)
Dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional ke-77 yang diperingati pada tanggal 27 Oktober 2022, PT PLN (Persero) UP3 Cimahi melaksanakan Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 bertempat di Kantor PLN UP3 Cimahi Jalan Jenderal Amir Machmud No.675. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Manager PLN UP3 Cimahi Albert Sitompul dihadiri seluruh elemen pegawai PLN dan perwakilan tenaga alih daya di lingkungan PLN UP3 Cimahi. Mengusung tema,”The New PLN 4.0 Unleashing Energy and Beyond”

Pada peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 ini, PLN ingin merefleksikan komitmen sebagai korporasi yang terus bertumbuh melalui transformasi dalam segala aspek untuk memenuhi tantangan pelayanan ketenagalistrikan yang semakin berkembang.
Salah satu hal yang paling signifikan dalam bisnis ketenagalistrikan saat ini adalah mulainya secara bertahap pengalihan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan berbasis energi listrik yang dinilai jauh lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan. Menjawab tantangan tersebut, PLN berupaya memberikan kontribusi terdepan dengan menyediakan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). “Bagi PLN, penyediaan fasilitas charging bagi kendaraan listrik ini bukan hanya sebagai suatu kewajiban dari tantangan saat ini, melainkan lebih jauh dari itu merupakan suatu peluang bisnis masa depan bahwa listrik sekarang bisa digunakan untuk kendaraan,”ungkap Albert Sitompul, Manager PLN UP3 Cimahi.

Dalam momen HLN Ke-77 kali ini khususnya di wilayah Unit Induk Distribusi Jawa Barat diresmikan 104 SPKLU yang tersebar di seluruh wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat sendiri terdapat 7 SPKLU baru yang berlokasi di setiap Unit Layanan Pelanggan PLN UP3 Cimahi yaitu di PLN ULP Cimahi Kota, PLN ULP Prima Cibabat, PLN ULP Cimahi Selatan, PLN ULP Rajamandala, PLN ULP Cililin, PLN ULP Padalarang dan PLN ULP Lembang. Di ketujuh kantor layanan PLN tersebut telah disiapkan charging station dengan output 22 kW.
“Kami harapkan keberadaan SPKLU di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini bisa mengakselerasi peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bila bepergian ke berbagai lokasi dengan menggunakan kendaraan listrik berkat keberadaan charging station yang sudah tersebar di beberapa lokasi,”Tambah Albert.
Ke depan PLN juga membuka peluang kerjasama bisnis dengan berbagai pihak lain untuk membuka dan mendirikan SPKLU sebagai salah satu fasilitas terutama bagi perhotelan, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, perkantoran termasuk kantor pemerintah. Diharapkan dengan keberadaan infrastruktur SPKLU yang jumlahnya sudah meningkat bisa berbanding lurus dengan minat masyarakat untuk turut menggunakan kendaraan listrik.

Achmad $
Editor : dhw_robhin

Mahasiswa dan Dosen FKM Unej Kompak Sumbang Darah

0

Jember – Puluhan mahaiswa dan dosen serta Karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Jember (Unej) kompak ikut aksi kemanusiaan donor darah 25 Oktober 2022 lalu. Kegiatan donor darah yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKM Unej merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Tebar Senyum yang
bekerjasama dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Jember. Tebar Senyum merupakan program rutin untuk merayakan Hari Jadi BEM.

Menurut Nandini dari BEM FKM Unej, jumlah mahasiswa dan dosen yang ikut donor darah lumayan
banyak. “Yang daftar lumayan banyak tetapi sayang ada yang tidak lolos screening,” kata Nandini.
Dia menjelaskan, kegiatan donor darah tersebut berhasil menyumbangkan darah ke UDD PMI Kabupaten
Jember sebanyak 47 kantong. “Yang berhasil dihimpun 47 kantong darah. Andai lolos semua pasti jauh
lebih banyak,” imbuhnya.

Kegiatan donor darah tersebut sebagai bentuk kepedulian civitas akademika FKM Unej untuk
kemanusiaan. “Ini sebagai bentuk aksi sosial dari sivitas akademika FKM Unej, khususnya dikomandoi
oleh BEM FKM Unej. Semoga donasi para relawan pendonor dari FKM Unej bisa membantu pasien yang
membutuhkan darah,” terangnya.

FKM Unej berencana, kegiatan donor darah tersebut akan digelar rutin. “Rencana kami kegiatan donor
darah akan digelar rutin, tapi tidak tiga bulan sekali karena pendonor baru boleh donor minimal setelah
dua bulan,” imbuhnya.

Selain itu, sambungnya, selain aksi sosial, kegiatan donor darah juga bagus untuk kesehatan tubuh.
“Kalau donor darah rutin maka kondisi tubuh juga terpantau rutin karena sebelum donor tensi dan HB-nya
akan diperiksa petugas kesehatan dari UDD PMI Kabupaten Jember,” ungkapnya.

Para pendonor yang tidak lolos juga akan mendapatkan saran dan masukan agar tubuh kembali sehat.
“Kalau tensi dan HB tidak normal berarti tidak standar tubuhnya. Pendonor akan diberi edukasi oleh petugas PMI” ujarnya.(son)

Editor : dhw_robhin

Dorong Penguatan Komitmen TPPS, Pemkab Sidoarjo Evaluasi Program Penurunan Stunting Tahap 2

0

SIDOARJO – Pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sidoarjo serta Desiminasi Hasil Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap 2 dievaluasi Pemkab Sidoarjo. Evaluasi dilakukan di Hotel Royal Senyiur, Prigen Pasuruan selama dua hari, 25-26 Oktober 2022. Sekitar 200 orang TPPS Kecamatan yang terdiri dari Camat, kepala Puskesmas, KUA Kecamatan, TP.PKK Kecamatan, PKB Kecamatan serta TPPS Desa/Kelurahan Lokus stunting 2023 hadir dalam kegiatan itu. Kegiatan tersebut dibuka Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman AP MSi yang mewakili Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, Selasa, (25/10). Evaluasi kegiatan TPPS dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman mengatakan diperlukan peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di berbagai level pemerintahan agar pelaksanaan program percepatan penurunan stunting berjalan baik. Pendekatan penyampaian program dan intervensi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa harus dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.

“Oleh sebab itu, peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting memberi penekanan pada pentingnya konvergensi program dan kegiatan intervensi dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting 14 persen pada 2024,” ucap M. Ainur.

M. Ainur menyampaikan dibutuhkan komitmen bersama agar program percepatan penurunan stunting terwujud. Antara OPD, mitra pemerintah masyarakat maupun swasta harus terus bersama menjalankan program tersebut. Seperti dengan melakukan peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat serta penguatan, pengembangan system, data, informasi riset dan inovasi.

“Untuk itu pada kesempatan ini saya sangat berharap komitmen kita semuanya terutama Tim Pencepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat kabupaten, kecamatan desa dan kelurahan bergerak sesuai peran dan tugas masing-masing, sehingga upaya percepatan penurunan angka stunting dapat terwujud sesuai yang diharapkan,” harapnya.

Masih dikatakan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman, dengan terbentuknya TPPS di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya langkah awal yang dapat diambil adalah dengan menyusun rencana kerja di semua bidang. Selain itu melakukan kegiatan intervensi baik spesifik maupun sensitif secara konvergensi berdasarkan capaian indikator baik yang ada di perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting maupun peraturan BKKBN no. 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional-Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN Pasti).

“Dengan terbentuknya TPPS di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan diharapakan dapat mendukung perencanaan dan penganggaran secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peran TP-PKK diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung percepatan penurunan stunting baik di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan,” sampainya.

M. Ainur melanjutkan selain dibentuknya TPPS Kabupaten Sidoarjo, juga perlu membentuk Tim Audit Kasus Stunting (TIM AKS) yang terdiri dari tim teknis dan tim pakar. Dikatakannya Audit Kasus Stunting/AKS sendiri adalah kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Dengan mengetahui penyebab terjadinya kasus stunting maka bisa dilakukan upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
“Kegiatan AKS ini melibatkan OPD KB, Dinas Kesehatan, RSUD, TPPS kabupaten/kota, camat, kepala Puskesmas, dokter Puskesmas, camat, penyuluh KB/PLKB, PKK kecamatan, ahli gizi Puskesmas, bidan Puskesmas, TPK, PKK desa, TPPS desa. Adapun sasaran AKS adalah Catin/Calon Pus, Bumil , ibu nifas dan Baduta/Balita,” ucapnya.

Ia berharap dengan pelaksanaan Audit Kasus Stunting ini akan ada tindak lanjut hasil audit oleh semua pihak dalam melakukan intervensi penanganan kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu ia meminta ada harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan lintas kewenangan sesuai tupoksi. Tepat kegiatan dan tepat sasaran serta berkesinambungan menjadi kunci program percepatan penurunan stunting berjalan baik.

“Terpenuhinya masyarakat untuk memperoleh asupan gizi sesuai standar dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi merupakan wujud program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo berjalan baik,” pungkasnya.

Sementara itu dari hasil evaluasi kegiatan TPPS Sidoarjo kali ini dihasilkan beberapa rencana tindak lanjut. Diantaranya membangun dan memperkuat komitmen TPPS dalam mendukung target penurunan prevelensi stunting serta menetapkan perumusan rencana kerja TPPS kabupaten, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan stunting. Selain itu rencana tindak lanjut lainnya berupa penetapan target cakupan indikator percepatan penurunan stunting untuk mendukung percapaian target nasional serta menyusun laporan TPPS kabupaten, kecamatan dan desa per semester atau dua kali dalam setahun. Rencana tindak lanjut selanjutnya adalah melakukan kegiatan konvergensi stunting baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Disepakati juga untuk melakukan tindak lanjut hasil audit kasus stunting sesuai penanggung jawab pada pelaksanaan intervensi sasaran secara tepat. Rencana tindak lanjut yang terakhir adalah menyiapkan dan menginput data pendukung percepatan penurunan stunting yang sesuai dengan indikator Perpres 72 tahun 2021.

Dalam Evaluasi Kegiatan TPPS Sidoarjo kali ini diserahkan secara Simbolis BKB KIT dan KIT Siap Nikah kepada perwakilan Desa Lokus Stunting Tahun 2023. Dua Desa Lokus yaitu di Desa Sruni Kecamatan Gedangan dan Desa Entalsewu Kecamatan Buduran. (Kominfo/Yl)

Editor : dhw_robhin

Polres Nganjuk Terima Penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak

0

NGANJUK – Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson, S.H., S.I.K., M.H., berharap jajarannya terus mempertahankan dan meningkatkan komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal itu disampaikan AKBP Boy Jeckson usai menerima penghargaan dalam acara Malam Puncak Penganugerahan Komnas Anak dan Polisi Selebriti (Polisi Award) di Jakarta, Senin (24/10/2022).

“Martabat suatu bangsa diukur dari bagaimana mereka memperlakukan serta melindungi keselamatan dan kepentingan terbaik anak-anak. Merekalah harapan terbaik kita untuk masa depan. Karenanya kami bersyukur dan bangga bisa menerima penghargaan terhadap program Kebaikan Bergulir Polres Nganjuk yang dinilai berpihak dan peduli kepada anak berkebutuhan khusus,” ucap AKBP Boy Jeckson.

“Saya dedikasikan penghargaan ini kepada seluruh jajaran, khususnya yang terlibat dalam program Kebaikan Bergulir Polres Nganjuk. Saya berharap penghargaan ini tidak membuat kita larut dalam euforia, melainkan justru semakin meningkatkan komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak,” katanya.

Malam Puncak Penganugerahan Komnas Anak dan Polisi Selebriti yang berlangsung di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, ini digelar dalam rangka ulang tahun ke-24 Komnas Perlindungan Anak dan HUT ke-4 Polisi Selebriti. Adapun AKBP Boy Jeckson menerima penghargaan atas dedikasi dan inovasi program Kebaikan Bergulir yang peduli terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (disabilitas) di Kabupaten Nganjuk.

Sebagai informasi, Kebaikan Bergulir merupakan program yang dijalankan Polres Nganjuk sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Program ini menyasar empat kelompok prioritas, yakni orang dengan gangguan jiwa (terutama yang dipasung dan dikurung), kaum miskin penderita sakit kronis, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan seksual. Sepanjang pelaksanaannya, beberapa kali program Kebaikan Bergulir ini menyasar anak penderita sakit kronis dan penyandang disabilitas.

“Bukan tanpa alasan Polres Nganjuk menjalankan program Kebaikan Bergulir. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu potensi gangguan yang harus dikelola dan diintervensi sejak dini agar tidak menjadi ambang gangguan, apalagi gangguan nyata,” ucap AKBP Boy Jeckson.

(Humas/red)
Editor : dhw_robhin

Polres Tanjung Perak Berhasil Mengamankan Tiga Pelaku Pengroyokan yang Mengakibatkan Korban Tewas

0

SURABAYA – Tawuran antar remaja yang melibatkan dua Geng All Star vs Gangster Team Guk- Guk, yang terjadi di Pantai Kenjeran Surabaya, dengan menewaskan satu orang pemuda berinisial RM (19). Tiga pemuda berhasil ditangkap polisi.

“Semua yang kita amankan ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Anton Elfrino Trisanto melalui Kasat Reskrim AKP Arief Ryzki Wicaksana.

Ketiga tersangka itu, kata AKP Arief sekarang kita tahan untuk proses hukum selanjutnya. 

Seperti diketahui korban RM tewas bersimbah darah setelah dikeroyok oleh sekelompok diduga geng Aliansi All Star (Team Wokwok Kacaw.red) di kawasan Jalan Pantai Kenjeran Surabaya.

Dikatakan Arief Ryzki Wicaksana, dalam peristiwa ini Polisi mengamankan tiga orang pemuda sebagai geng Aliansi All Star ketiga pelaku pengeroyokan semuanya masih berstatus pelajar.

“Kami telah mengamankan tiga orang pemuda laki-laki, yang semuanya pelajar sebagai pelakunya,” kata Arief Ryzki Wicaksana kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada Rabu (26/10/2022).

Diungkapkan AKP Arief, ketiga remaja yang ditetapkan sebagai tersangka diketahui berinisial MRS, (18) warga Jalan Tembok Dukuh Surabaya, MFA, (18) warga Bubutan Surabaya dan AS, (16) warga Jalan Pacar Keling Surabaya.

Selain mengamankan 3 tersangka, Polisi juga menyita barang bukti, video saat kejadian pengeroyokan, baju yang digunakan korban, satu unit handphone milik tersangka yang berisi video pengeroyokan, dua celurit dengan panjang 1,5 / 2 meter yang digunakan untuk membacok korban, dan satu unit sepeda motor sebagai sarana yang digunakan pelaku.

AKP Arief mengatakan, semua pelaku yang tergabung dalam Aliansi All Star awalnya ingin mengadakan pembalasan dengan cara menyerukan “Come Back” melalui WA Grup (TOS) dengan sasaran kelompok dari “Gangster Team Guk-guk” dimana kedua kelompok tersebut merupakan musuh bebuyutan.

“Aksi pembalasan tersebut didasari dari kejadian pada Minggu (23/10/2022) sebelumnya, dimana Aliansi All Star mengalami kekalahan dan salah satu dari pelaku mengalami luka, dari insiden kejadian tersebut,” ungkap AKP Arief.

Arief menambahkan, kemudian geng Aliansi All Star saat itu mengadakan pembalasan, dimana salah satu pelaku mengetahui tempat berkumpul dari kelompok lawan yaitu Gangster Team Guk-guk, lantas mengajak rekan-rekannya untuk mendatangi tempat dimana berkumpul lawan tersebut.

“Dikarenakan kelompok lawan Gangster Team Guk-guk, dalam keadaan belum siap dan kurangnya jumlah masa maka dari situ salah satu korban RM tersebut berusaha melarikan diri,” kata AKP Arief.

Ketiga tersangka tersebut lanjut AKP Arief mengejar RM dengan menggunakan sepeda motor kemudian menyabetkan celurit secara membabi buta yang mengarah ke punggung dan tangan korban yang mengakibatkan RM sampai tersungkur dalam keadaan luka sabetan akibat dikeroyok oleh ketiga pelaku tersebut.

Dari kejadian tersebut RM korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit, dan jenazah RM dievakuasi ke RSU dr Soetomo Surabaya.

Atas perbuatannya tiga pelaku disangkakan dengan Pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHPidana Subs. Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat Nomer 12 tahun 1951. (Humas/red)

Editor : dhw_robhin