CIMAHI – Rabu (28/09/2022)
Komite Teater dan Pedalangan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) gelar pertunjukan teater berjudul Jugun Ianfu. Pertunjukan dengan arahan sutradara Selamat Oki Pratomo, dengan para pemain; Aiko, Khansa, Giane, Ariel, Apin, Iis, Nazwa, Dimas, Hafizd, Dio, John, dan Noval ini digelar, Rabu 28 September 2022, pukul 13.00 di Gedung Technopark, Baros, Kota Cimahi.

Ketua DKKC, Hermana HMT mengatakan, pertunjukan ini merupakan rangkaian dari kegiatan promosi pariwisata berbasis sejarah dan militer di Kota Cimahi yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi dalam tajuk Cimahi Militery Heritage Toursm “CIMITAGE TOUR 2022”.

“Pada kesempatan ini kami mencoba mengangkat kembali sepenggal sejarah Kota Cimahi masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942-1945. Dalam kurun waktu 3 tahun pusat militer Hindia Belanda di Cimahi dikuasai oleh Pemerintahan Jepang, menjadi tempat tahanan tentara Hindia Belanda, pusat militer tentara Jepang, dan sebagian gedungnya menjadi rumah penampungan Jugun Ianfu,” ujar Hermana dalam siaran persnya, Rabu (28/9/2022).

Menurutnya, sejarah bermula dari Perjajian Kalijati, Subang, Jawa Barat 8 Meret 1942 dengan keputusan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu wilayah Nusantara (Indonesia) yang semula berada dalam genggaman Pemerintah Belanda beralih kekuasaan ketangan militer Jepang.
Demi menarik simpatik rakyat Indonesia, Jepang melakukan aksi-aksi propaganda dengan selogan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Cahaya Asia. Namun nyatanya, Jepang membuat rakyat Indonesia makin menderita, selain mengeruk kekayaan alam untuk meningkatkan perekonomian negaranya dan modal perang melawan Sekutu pada Perang Dunia ke 2, Jepang menerapkan kerja paksa romusha dan jugun ianfu.

“Jugun ianfu adalah perbudakan seks yang dilakukan Pemerintah Jepang dalam memberi hiburan bagi tentaranya untuk meningkatkan kenerja mereka. Dalam hal itu Jepang membangun tempat hiburan dan menempatkan jugun ianfu di sana,” ungkapnya.
Jelas Hermana, termasuk di pusat militer Cimahi, Jepang sediakan rumah hiburan. Para jugun ianfu dikumpulkan di rumah itu dengan penjagaan militer yang sangat ketat. Mereka harus melayani tamu dan dipaksa menjadi budak sek.
Para Jugun ianfu tiap hari bekerja tidak pernah dapat upah, bahkan sering mendapatkan perlakuaan kasar dan tidak manusiawi. Jika ada yang hamil, mereka dipaksa menggugurkan kandungannya. Sehingga tidak sedikit diantara mereka yang mederita sakit secara fisik, mental, hingga meninggal dunia.

Tahun 1945 Jepang kalah perang melawan sekutu. Jepang menyerah dan angkat kaki meninggalkan tanah Indonesia. Lantas para jugun ianfu pun dilepaskan, bahkan ditelantarkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lepas dari genggaman dan kebengisan tentara Jepang, mereka harus behadapan dengan berbagai cibiran dari masyarakat yang menganggap bekas pelacur Jepang. Dalam kehidupan sosial sacara sadar atau tidak sadar mereka dapat hukuman dengan dimarjinalkan.

“Kisah Jugun Ianfu di Kota Cimahi kami angkan tidak bermaksud mengungkap kembali luka lama. Tapi lebih pada penggalian sejarah pada masa pendudukan militer Jepang di Cimahi sebagai media pendidikan dalam membangun kesadaran masyarakat tentak gender,” tandas Hermana.
Tentu saja yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang pada waktu itu bukan saja wanita muda belia. Para lelaki juga dipaksa menjadi romusa, baik penduduk pribumi maupun orang Belanda. Bagi mereka yang tidak mau jadi romusa tentunya dapat penyiksaan, bahkan ditembak mati dan tentara Hindia Belanda yang membangkang dimasukan ke camp Bambu (Rumah tahana dari bambu).
Banyak warga Belanda yang meninggal dunia korban kebengisan tentara Jepang dan diantara mereka dimakamkan di Kerkof (Ereveld), makam kehormatan Belanda. Dikawasan makam itupun berdiri tugu kecil sebagai tanda penghormatan terhadap tragidi tengelamnya kapal Junyo Maru milik Kekaisaran Jepang yang mengangkut ribuan tahanan tentara Kerajaan Belanda, Amerika Serikat, Austrsalia, dan romusa asal pulau Jawa, menjadi korban salah sasaran tembak kapal perang Inggris pada Perang Dunia ke 2.

“Kisah, peninggalan sejarah militer, gedung-gedung art deco, juga makam kehormatan Belanda itu tentunya menjadi bagian dari kekayaan Kota Cimahi. Tentu saja sangat bernilai dan menjadi aset penting dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Cimahi,” pungkas Hermana.

Achmad $
Sumber:(Humas DKKC)
Editor : dhw_robhin

CIMAHI – Rabu (28/09/2022)
PT PLN (Persero) UP3 Cimahi siap memberikan dukungan penuh dalam upaya Pemerintah Kota Cimahi untuk mulai mengalihkan kendaraan operasional pemerintahan secara bertahap menggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan yang telah diberlakukan secara formal sejalan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Jawa Barat sendiri merupakan salah satu provinsi yang terdepan dan memproyeksikan peningkatan penggunaan kendaraan listrik dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.
Menyusul latar belakang tersebut, Walikota Cimahi Ngatiyana juga menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Cimahi untuk turut serta menyambut positif kebijakan tersebut. Apalagi ditengah meningkatnya harga komoditas bahan bakar fossil yang semakin tidak terkendali, kendaraan listrik menjadi salah satu solusi konkrit yang bisa menjadi alternatif paling logis. Selain factor harga dan biaya operasional yang dipastikan lebih ekonomis, kendaraan listrik juga dinilai lebih canggih dan juga ramah lingkungan.
Menanggapi pernyataan Walikota Cimahi, PLN UP3 Cimahi menyambut positif rencana pemerintah daerah untuk mulai memperluas jangkauan penggunaan kendaraan listrik terutama untuk operasional aparat pemerintahan di wilayah Kota Cimahi. Manager Pemasaran dan Pelayanan PLN UP3 Cimahi Taufan Prihayandi Hudaya menambahkan bahwa kedepan di setiap Unit Layanan Pelanggan PLN akan tersedia minimal satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

”Kami sangat terbuka dengan pihak-pihak yang ingin bermitra dengan PLN untuk infrastruktur penyediaan fasilitas charging kendaraan listrik baik korporasi maupun pemerintah. Intinya PLN sangat siap berkolaborasi untuk mengkonversi gaya hidup masyarakat melalui program Electrifying Lifestyle,” ungkap Taufan.

Penyediaan SPKLU ini merupakan wujud dukungan dan kesiapan PLN dalam menyambut era kendaraan listrik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Terdapat berbagai jenis SPKLU komersial yang bisa didirikan diantaranya 2 unit charger yang bersifat fast charging dan normal charging yang sudah memenuhi standar Electric Vehicle Eropa dan Jepang. Pengisian dengan unit fast charging membutuhkan waktu maksimal 2 jam, sedangkan normal charging membutuhkan waktu 6-8 jam.

“Kami saat ini terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Cimahi guna menciptakan kemitraan yang kondusif untuk penyediaan infrastruktur kendaraan listrik maupun peningkatan konsumsi energi listrik secara umum untuk mendorong program Electrifying Lifestyle bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambah Taufan.

(Achmad $)
Editor : dhw_robhin