Home Blog Page 217

Wali Kota dr. Aminuddin Kukuhkan Aliansi Pelajar Antikekerasan 2025

0

PROBOLINGGO,
Wali Kota dr. Aminuddin menghadiri acara Deklarasi Aliansi Pelajar Antikekerasan Kota Probolinggo Tahun 2025, di aula MAN 2 Kota Probolinggo di Jalan Soekarno Hatta, Selasa siang (11/11).

Sebanyak 100 pelajar perwakilan dari sekolah negeri SMA, SMK dan MA hadir untuk mendeklarasikan diri sebagai Pelajar Antikekerasan. Kegiatan ini digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo sebagai upaya menciptakan suasana aman dan kondusif di lingkungan sekolah.

Kepala Bakesbangpol, M. Sonhadji, menjelaskan kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian safari sosialisasi kewaspadaan dini terhadap kekerasan pelajar. “Deklarasi ini menjadi wadah komunikasi antarpelajar untuk saling mengingatkan dan memperkuat komitmen bersama dalam mencegah tindak kekerasan di sekolah,” ujar Sonhadji.

Diketahui, deklarasi di MAN 2 Kota Probolinggo ini merupakan kegiatan ke-8 dari rangkaian safari Bakesbangpol yang telah digelar di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.

Acara diisi dengan paparan dua narasumber dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yakni Ketua FKDM Nur Fathurrahman Efendi dan Sekretaris FKDM Sukardi Mito. Mereka membahas mengenai penguatan kelembagaan Aliansi Pelajar Antikekerasan, penyusunan program kerja, serta upaya pencegahan tindak kekerasan di sekolah.

Puncak kegiatan ditandai dengan pengukuhan dan Deklarasi Pelajar Antikekerasan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Aminuddin, didampingi Forkopimda dan Pj. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo. Momen tersebut juga disertai dengan penyematan pin antikekerasan kepada dua perwakilan pelajar.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa pembentukan Aliansi Pelajar Antikekerasan merupakan ikhtiar pemerintah dalam mencetak generasi muda yang aman, damai, dan berkarakter positif.

“Program ini penting untuk membentuk pelajar yang aman dan kondusif. Inilah fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin generasi muda menjadi penerus pembangunan bangsa yang bebas dari kekerasan,” tegasnya.

Aminuddin juga mengingatkan para pelajar agar berhati-hati dalam memilih teman dan berani melapor bila melihat atau mengalami tindak kekerasan. Ia tidak ingin adanya korban yang nantinya berpengaruh terhadap psikis generasi penerus bangsa. Menurutnya, kekerasan, baik fisik maupun seksual, tidak boleh dibiarkan.

Acara turut dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perwakilan Kemenag, asisten dan staf ahli pemerintah daerah, serta perwakilan kepala sekolah dari 10 SMA, SMK, dan MA di Kota Probolinggo.,(Ali/

DPRD Barito Utara Rapat Bahas Persiapan APBD 2026 Bersama TAPD 

0

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, dalam rangka  mengikuti rapat dengan tim anggaran Pemerintah daerah, (TAPD) dan selanjutnya rapat tersebut bahas matangkan persiapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Barito Utara tahun anggaran 2026, yang dilangsungkan bertempat pada ruang rapat DPRD, Selasa (11/11/2026).

Hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota DPRD Barito Utara, dan  dari Eksekutif turut hadir Ketua TAPD Barut Sekda Barito Utara, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Plt. Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten III bidang Administrasi  Umum, Kepala Bappedarida Barito Utara dan Staf DPPKA 

Selaku pimpinan rapat Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Mery Rukaini, M. IP  mengatakan rapat ini menjadi langkah awal yang penting, untuk memastikan kebijakan anggaran tahun 2026 tersusun dengan baik dan tepat sasaran.

“Persiapan APBD bukan hanya soal angka dan belanja, tetapi tentang memastikan setiap rupiah anggaran daerah yang digunakan sebesar- besarnya untuk kepentingan masyarakat. Melalui sinergi bersama, kita ingin menghadirkan APBD yang realistis dan berdampak nyata,” ujar Ketua DPRD.

Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis menekankan pentingnya kesinambungan antara hasil pembangunan tahun sebelumnya dengan arah kebijakan APBD 2026.

“Pemerintah daerah terus berkomitmen menyusun anggaran secara efektif, efisien, dan transparan, agar dapat mendukung program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Barito Utara,” katanya.

Anggota Dewan ini buka suara pada kesempatan rapat,   pembahasan persiapan pematatangan APBD tahun anggaran 2026. Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan efisiensi anggaran Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) Taufik Nugraha, S. Kom mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pengadaan mobil dinas.

“Kebijakan efisiensi harus diarahkan pada hal- hal yang bersifat tidak mendesak, terutama pada pengadaan aset baru yang belum terlalu urgen bagi peningkatan kinerja birokrasi,” Ujar Taufik Nugraha.

Taufik Nugraha juga mengingatkan bahwa DPRD akan terus mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.  (SS)

Gubernur Khofifah Gelar Tasyakuran Marsinah Dianugerahi Pahlawan Nasional

0

SURABAYA – Gelar Pahlawan Nasional yang dianugerahkan kepada tokoh buruh Marsinah disambut gembira Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menggelar syukuran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

‎Syukuran dihadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, keluarga Marsinah dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur.

‎Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan gelar Pahlawan Nasional yang diterima Marsinah telah melalui proses yang panjang.

‎”Pemprov Jatim bersama sejumlah elemen berkoordinasi dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah(TP2GD) Nganjuk dan Pusat untuk pengumpulan data primer. Kalau data primer gampang dikirim, diunggah, sudah bisa keluar keluar data-data berita-berita. Oh, kapan beritanya? 93. Oh, kapan? awal Mei, gitu. Kalau dulu kan belum bisa dikirim begitu,” ujar Khofifah.

‎Khofifah menambahkan, Marsinah merupakan tokoh perempuan yang hidupnya sederhana namun memiliki keberanian dalam menegakkan keadilan untuk kaum buruh.

‎Sementara itu, Marsini, kakak Marsinah mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Nganjuk, Pemprov Jatim serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah dan Provinsi yang telah mengawal proses hingga tuntas.

‎Marsini mengungkapkan bila Marsinah kecil selalu berjuang keras untuk mewujudkan cita-citanya.

‎“Jika sudah menurut dia benar, dia selalu berusaha mewujudkannya. Saat saya tidak bisa membiayai kuliahnya, dia marah dan berkata, kalau nanti berhasil, yang akan menikmati adalah keponakan dan teman-temannya,” ungkapnya.

‎Sekedar diketahui, Marsinah merupakan buruh yang berperan sebagai juru bicara dan negosiator bagi 500 pekerja dalam aksi mogok kerja pada awal Mei 1993.

‎Setelah aksi tersebut, Marsinah dilaporkan hilang pada malam 5 Mei 1993. Empat hari kemudian, tubuh Marsinah ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk di Nganjuk, pada 8 Mei 1993. (*)

Pemkab Lumajang Luncurkan Wi-Fi Publik di 7 Kelurahan, Dorong Literasi Digital dan Ekonomi Warga

Lumajang –Gardanusantaranews,com/Pemerintahan Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk memperluas akses digital bagi masyarakat melalui program Wi-Fi publik yang kini telah hadir di 7 kelurahan dan 21 titik strategis. Program ini tidak hanya menyediakan akses internet gratis, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia dan penguatan ekonomi warga di era digital.

Hadirnya Wi-Fi publik disambut antusias masyarakat karena memberikan banyak manfaat, terutama bagi pelajar, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat. Kini, berbagai kegiatan seperti belajar daring, pelatihan kewirausahaan digital, hingga rapat komunitas dapat dilakukan dengan mudah tanpa terkendala kuota internet.

Menurut Tri Indra Kurniawan, salah satu warga yang aktif memanfaatkan Wi-Fi publik, fasilitas ini membawa perubahan nyata di lingkungannya.

“Sekarang pos kampling jadi pusat belajar dan kegiatan komunitas. Anak-anak bisa belajar bareng tanpa khawatir kuota, sementara warga dewasa ikut pelatihan online. Ini membuat lingkungan kami lebih produktif,” ujarnya.

Manfaat Wi-Fi publik ini pun dirasakan oleh pelaku UMKM setempat. Siti Nurhayati, pengusaha keripik pisang asal Kelurahan Jogotrunan, mengaku kini lebih mudah memasarkan produknya secara daring.

“Dulu jualan hanya di sekitar rumah, sekarang bisa kirim ke luar kota karena belajar promosi lewat internet. Wi-Fi publik ini sangat membantu,” katanya dengan semangat.

Sementara itu, Lurah Rogotrunan, Rizka Puspitasari , S.STP, menyampaikan bahwa program Wi-Fi publik ini menjadi wujud nyata perhatian Pemkab Lumajang terhadap kemajuan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas program ini. Warga kini bisa belajar, berusaha, bahkan mengakses layanan publik secara online. Kami berharap program seperti ini terus dikembangkan di semua kelurahan,” ujarnya.

Selain mendorong literasi digital, keberadaan Wi-Fi publik juga memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Warga saling menjaga fasilitas bersama dan menjadikannya sarana positif untuk kemajuan bersama.

Dengan tersedianya akses internet gratis ini, Pemkab Lumajang berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif, menuju desa dan kelurahan digital yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing.(Djk.P)

Pelatihan Pengelolaan Penerapan Aplikasi Srikandi Telah Diadakan Dissiptaka Barito Utara

0

BARITO UTARA- Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Siptaka) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan  Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penerapan Aplikasi Srikandi, bertempat di Aula Dissptaka Barito Utara, Selasa (11/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat drg. Dwi Agus Setijowati, narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yaitu Ibu Dra Prihatni Wuryatmini, M.Hum. dan Pinandita Syafrisman, S.Sos., selaku pembina wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara dan segenap peserta pelatihan.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara, H. Fakhri Fauzi, dalam laporannya mengatakan bahwa  pelatihan yang diadakan selama dua hari, dimulai dari tanggal 11 sampqi dengan 12 November 2025, dan diikuti oleh para pejabat struktural dan pengelola arsip dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

“Dikatakan Kadis Siptaka Barito Utara H. Fakhri Fauzi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam pengelolaan arsip dinamis, baik secara konvensional maupun elektronik, serta mendorong penerapan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Fakhri Fauzi, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini berlandaskan pada berbagai regulasi, di antaranya UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, serta berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Barito Utara yang mengatur tentang tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.

Lanjutnya, ini juga perlu disampaikan bahwa berdasarkan hasil digitalisasi arsip tahun 2024, Kabupaten Barito Utara memperoleh nilai 64, 94 (Baik), sedangkan hasil pengawasan nasional kearsipan masih berada pada nilai 47, 37 (Kurang). Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah,”jelas Kadis Siptaka.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST. MT dalam sambutannya, yang dibacakan melalui Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, drg. Dwi Agus Setijowati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah berkenan hadir, sebagai narasumber dan memberikan pendampingan teknis,  dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan arsip, baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi.

“Dalam sambutan Bupati Barito Utara. Dikatakan Staf Ahli Bupati, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sangat berterima kasih kepada ANRI yang telah mendukung peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan arsip dinamis dan penerapan aplikasi SRIKANDI. Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat mewujudkan tertib arsip yang efektif, efisien, dan sistematis. 

Lanjut Bupati dalam penegasnya, bahwa pengelolaan arsip dinamis merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam undang- undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. 

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, juga telah menetapkan sejumlah regulasi pendukung, seperti Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2024 tentang tata naskah Dinas serta Peraturan Bupati (Perbup nomor 1 dan 2 tahun 2025 yang mengatur kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SIKDIT),” jelas Bupati Barut diakhir sambutanny yg dibacakan melalui, Staf Ahli Bupati.  (SS)

Budidaya Lobster Air Tawar Dilirik Menjadi Peluang Ekonomi Baru

0

TULINGAGUNG – Warga Tulungagung Jawa Timur, mulai melirik lobster air tawar sebagai peluang ekonomi baru. Menurut mereka komoditas ini dinilai lebih mudah dirawat dan memiliki nilai jual tinggi jika dibandingkan dengan budidaya ikan konsumsi atau ikan hias.

Budidaya lobster air tawar ini memiliki keunggulan biaya pemeliharaan yang lebih rendah, sedangkan jumlah pembudidaya masih terbatas. Sementara permintaan pasar terus meningkat. Hal ini membuka peluang besar bagi warga untuk mencoba usaha di sektor perikanan.

Salah satu pelaku usaha yang telah membuktikan kesuksesan budidaya lobster air tawar adalah Budi Tri Satyo, warga Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol. Awalnya, Budi membudidayakan gurami dan lele, namun sering mengalami kerugian akibat harga jual yang tidak stabil dan biaya pakan yang tinggi.

“Sebelumnya saya membudidayakan ikan gurami dan lele, namun beralih ke lobster air tawar setelah mengalami kerugian akibat harga ikan yang jatuh dan biaya pakan yang tinggi,” ujar Budi.

Budi merintis usahanya sejak tahun 2021 dengan modal 400 ekor benih. Meski sempat mengalami kendala dengan kematian sebagian benih, ia tetap melanjutkan karena lobster dinilai cepat berkembang biak dan memiliki keunggulan dari segi pakan.

“Limbah seperti ikan atau ayam mati, serta sisa makanan dapur dapat dimanfaatkan untuk pakan, sehingga biaya produksi jauh lebih hemat,” tambahnya.

Setelah enam hingga delapan bulan dipelihara, lobster air tawar sudah mencapai ukuran pasar dengan harga jual yang menarik, yaitu antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per kilogram.

Kini, usaha Budi telah berkembang dengan memiliki empat mitra utama dan sejumlah pembudidaya kecil. Namun, produksi mereka masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

“Potensi pengembangan lobster air tawar sangat besar, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki banyak kolam menganggur,” pungkas Budi.

Peluang budidaya lobster air tawar ini diharapkan dapat menjadi solusi baru untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan di Tulungagung, sekaligus memanfaatkan lahan yang selama ini tidak produktif. **

Polres Kediri Ungkap 15 Kasus Selama Operasi Sikat Semeru 2025, 14 Tersangka Berhasil Diamankan

0

KEDIRI– Jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur kembali menorehkan hasil positif dalam pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2025.

Selama dua pekan pelaksanaan operasi, petugas berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan dengan 14 tersangka diamankan, terdiri dari 12 orang dewasa dan 2 orang masih di bawah umur.

Kasus yang berhasil diungkap bervariasi, meliputi 5 kasus pencurian, 3 kasus curas (pencurian dengan kekerasan), 2 kasus curat (pencurian dengan pemberatan), 3 kasus curanmor (pencurian kendaraan bermotor), 1 kasus penyalahgunaan senjata tajam, dan 1 kasus penganiayaan.

Dari jumlah tersebut, 6 tersangka merupakan target operasi (TO), sedangkan 9 lainnya non-TO. Seluruh tersangka kini tengah menjalani proses penyidikan di Polres Kediri.

Beragam modus dilakukan para pelaku, mulai dari menjambret dan mengambil barang secara paksa, memukul korban dengan tangan kosong, hingga menyalahgunakan senjata tajam untuk menakuti korban.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa hasil operasi ini menjadi bukti keseriusan jajarannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

“Polres Kediri senantiasa berkomitmen menghadirkan suasana yang aman dan nyaman, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas,” ungkap Kapolres Kediri dalam konferensi pers di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Kediri, Selasa (11/11/2025) pagi.

Kapolres Kediri juga mengimbau masyarakat untuk memasang CCTV di lingkungan rumah, mengaktifkan ronda malam dan satkamling, serta memastikan rumah terkunci aman dan menggunakan kunci ganda pada kendaraan bermotor.

“Jika ada kejadian menonjol segera hubungi 110, call center Polri yang siap siaga menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan cepat,” tegas pimpinan tertinggi Polres Kediri itu.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc. menambahkan, 2 tersangka di bawah umur terlibat kasus curat dengan menggunakan senjata tajam terhadap temannya sendiri, sementara beberapa tersangka lainnya merupakan residivis.

“Salah satunya pelaku curanmor yang pernah diamankan saat masih di bawah umur, kini kembali diamankan dalam kasus yang sama,” ungkap Kasat Reskrim.

Selain penegakan hukum, Polres Kediri terus mengedepankan upaya pencegahan dengan memperkuat upaya preemtif dan preventif melalui peningkatan patroli, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor agar situasi kamtibmas tetap kondusif.

Hasil dari Operasi Sikat Semeru 2025 ini menjadi bukti keseriusan Polres Kediri dalam menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat.

Siswa Sespima Polri Gelar FGD di Pasuruan, Bahas Strategi Kejahatan Jalanan

0

PASURUAN – Sebanyak 21 siswa Sekolah Staf Pimpinan Menengah (Sespima) Polri melaksanakan Latihan Kerja (Latja) selama tiga hari di Polres Pasuruan, dimulai pada Selasa (11/11/2025).

Kedatangan para siswa ini ditandai dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang secara khusus membahas upaya Optimalisasi Penanggulangan Kejahatan Jalanan demi menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pasuruan.

Kegiatan FGD ini dibuka langsung oleh Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan. Ia menyampaikan apresiasinya dan menegaskan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam menjaga keamanan daerah.

“Saya mengapresiasi inisiatif para siswa Sespima untuk menggali berbagai strategi dalam menghadapi tantangan kejahatan jalanan di era digital. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar AKBP Jazuli Dani Iriawan.

Diskusi tersebut menghadirkan berbagai narasumber, termasuk tokoh masyarakat, perwakilan akademisi, unsur Bakesbangpol, dan pejabat utama Polres Pasuruan. Para narasumber menyampaikan masukan konstruktif mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta strategi pencegahan kejahatan yang dinilai lebih efektif dan humanis.

Salah satu narasumber, Gus Romi Pengasuh Ponoes Daruttauhit Bangil, menekankan bahwa tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks, mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis kolaborasi, serta pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk membangun rasa aman dan kepercayaan publik.

Rangkaian Latja yang berlangsung selama tiga hari ke depan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan kepolisian. Selain FGD, para siswa Sespima juga akan melakukan penelitian lapangan dan observasi di sejumlah wilayah hukum Polres Pasuruan sebagai bagian dari latihan kerja mereka.

Legislator F- PKS Amin Ak Ingatkan Stabilitas Ekonomi dan Mitigasi Risiko Jadi Prasyarat Redenominasi Rupiah

0

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menanggapi wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana kebijakan redenominasi Rupiah, menurut Amin Ak dalam berpandangan bahwa langkah ini perlu ditempatkan sebagai agenda teknis-strategis jangka menengah.

Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan nasional, memperkuat kredibilitas mata uang, serta menyederhanakan transaksi ekonomi di masa mendatang.

Namun demikian, Ia menegaskan bahwa redenominasi bukan sekadar penghapusan digit nol, melainkan kebijakan struktural yang menuntut kesiapan prasyarat makroekonomi, tata kelola transisi, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi secara komprehensif.

“Kemenkeu harus berkoordinasi intens dengan Bank Indonesia agar kebijakan ini terukur dan mampu meminimalisir risiko sosial ekonomi di masyarakat,” ungkapnya. Melalui rilis yang disampaikan kepada Efendi report ELSHINTA Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Karena itu, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ( Jember – Lumajang) menekankan beberapa hal pokok.

Pertama, Pemerintah dan Bank Indonesia harus memastikan inflasi terkendali, stabilitas moneter terjaga, serta kondisi fiskal sehat sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

Kedua, wajib ada kajian dampak yang bersifat menyeluruh dan transparan. Dampak terhadap sektor perbankan, UMKM, pasar tradisional, sistem pembayaran digital, kontrak utang-piutang, upah, pensiun, hingga penyesuaian sistem perpajakan.

Ketiga, diperlukan masa transisi bertahap dan edukasi publik secara masif.
Masyarakat tidak boleh menjadi korban kebingungan harga, pembulatan nilai, atau praktik manipulasi akibat literasi yang tidak merata.

“Pemerintah wajib memimpin edukasi publik secara intensif hingga ke daerah bahkan hingga ke desa dan kelurahan,” tegasnya.

Keempat, harus disadari bahwa redenominasi tidak otomatis menghapus nilai ekonomi aset ilegal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi tetap harus dilakukan melalui penegakan hukum, penguatan rezim anti–pencucian uang (AML), pemeriksaan aset, dan transparansi keuangan.

“Saya mendorong agar rencana implementasinya berbasis data. Harus dipastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban baru bagi rakyat, terutama UMKM dan kelompok rentan, serta tidak memicu ekspektasi inflasi atau spekulasi harga di lapangan,” tambahnya.

Ia pun mendorong dilakukannya kajian dengan prinsip kehati-hatian (prudential approach) dalam implementasinya. Kebijakan ini harus dipastikan menjadi instrumen efisiensi dan modernisasi ekonomi, bukan menimbulkan kerentanan baru.

“Penting untuk dikaji dampak, skema transisi, serta mitigasi risikonya untuk dibahas lebih lanjut bersama Bank Indonesia sesuai mekanisme konstitusional,” pungkasnya. (Efendi)

Bupati Bondowoso Bersama Dinas Peternakan Gelar Pengobatan Masal Ternak di Desa Bajuran

0

Bondowoso, Gempur News– Pemerintah Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, sukses menggelar kegiatan Pengobatan Massal Ternak yang dihadiri langsung oleh Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid Acara ini tak hanya fokus pada kesehatan ternak warga, tetapi juga menjadi momentum penting dengan peresmian peternakan ayam petelur milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bajuran, sebagai langkah nyata menuju kemandirian ekonomi desa.

Acara berlangsung di halaman rumah kepala Desa Bajuran pada Senin,(10/11/2025)
dan diikuti ratusan warga yang membawa ternak sapi, kambing, dan unggas untuk mendapatkan pemeriksaan gratis. Hadir pula Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, Muspika Cermee, serta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cermee yang turut mendukung kegiatan ini.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dan pembukaan resmi oleh Kepala Desa Bajuran, Ikhsan, yang menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam sambutannya, Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap peternak sekaligus momentum penting bagi kemajuan ekonomi desa.

“Kami di Desa Bajuran berkomitmen untuk memperkuat sektor peternakan dan perikanan. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Dinas terkait yang telah hadir langsung untuk masyarakat kami,” ujarnya.

Petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan melayani pemeriksaan kesehatan ternak, pemeriksaan kebuntingan, inseminasi buatan (IB), deteksi gangguan reproduksi, hingga pemberian vitamin dan vaksinasi gratis.

Setelah acara dibuka, Bupati Abdul Hamid Wahid bersama Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan menyerahkan secara simbolis bibit ikan air tawar kepada kelompok masyarakat, meliputi ikan nila, dan gurami. Selain itu, Bupati juga menyerahkan bibit Inseminasi buatan (IB) jenis Belgian Blue, sapi unggulan berperforma tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas peternak lokal.

“Program ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peternak. Kita ingin masyarakat desa tidak hanya sehat secara ternak, tapi juga mandiri secara ekonomi. Peternakan dan perikanan harus menjadi dua pilar yang saling menguatkan,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Dalam rangkaian acara yang sama, Bupati Abdul Hamid Wahid juga menandatangani prasasti peresmian Peternakan Ayam Petelur milik BUMDes Desa Bajuran. Peternakan ini menjadi salah satu program unggulan desa yang digarap dengan dukungan dana BUMDes serta pendampingan dari Dinas Peternakan dan Perikanan.

Peternakan ayam petelur tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal dengan sistem usaha berkelanjutan. Hasil produksinya nantinya tidak hanya dijual ke pasar lokal, tetapi juga dipasok ke lembaga pendidikan dan kebutuhan konsumsi warga sekitar.

Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan,Hendri Widotono,S,Pt,MP. menambahkan bahwa pengembangan BUMDes Bajuran di bidang peternakan ayam petelur merupakan model yang akan direplikasi di desa lain di Bondowoso.

“Kami akan terus dorong BUMDes menjadi wadah produktif masyarakat. Bajuran menjadi contoh nyata bagaimana desa bisa bangkit melalui peternakan rakyat,” ungkapnya,”**