Home Blog Page 248

Komisi IX DPR RI Nurhadi S.Pd., M.H. Sosialisasikan Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman

Gempur News.com
-
0
Komisi IX DPR RI Nurhadi S.Pd., M.H. Sosialisasikan Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman

GempurNews, Blitar – 18 Oktober 2025 Sosialisasi BP2MI bersama tokoh masyarakat kota blitar Sosialisasi mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman yang diselenggarakan oleh komisi IX DPR RI kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya calon pekerja migran dan aman dalam bekerja ke luar negeri dalam acara ini, dihadiri tokoh masyarakat. PKDI ketua persaudaraan kepala Desa Indonesia,Kabupaten Blitar.melalui Sosialisasi ini diharapkan masyarakat blitar semakin sadar akan pentingnya memilih jalur yang legal dan terlindungi saat bekerja keluar negeri,serta mampu menghindari resiko-resiko yang merugikan pekerja dan keluarganya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa Kabupaten Blitar, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah penyumbang tenaga kerja ke luar negeri secara signifikan pada tahun 2025.
“Hingga saat ini, jumlah warga Kabupaten Blitar yang berangkat ke luar negeri secara prosedural atau legal telah mencapai 2.162 orang,” ujar Nurhadi dalam acara sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman yang digelar hari ini.tempat digedung kesenian aryo Blitar.
Dalam kegiatan tersebut, Nurhadi turut menghadirkan (PKDI)Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia,Kabupaten Blitar, Rudi puryono.S.H, Dwi Andri Susilo, S.H. (kabid Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan kota blitar)untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa terkait migrasi tenaga kerja.
“Melalui peran aktif kepala desa, kita bisa memperkuat fungsi desa dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada warga yang ingin bekerja ke luar negeri. Desa menjadi garda terdepan dalam memastikan migrasi yang aman, prosedural, dan bermanfaat bagi keluarga dan daerah,
Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam bekerja ke luar negeri, sekaligus meminimalisir risiko menjadi korban perdagangan orang atau kerja.ungkapnya

Heri sunoto SH.M.H. (Tenaga Ahli DPR RI) menyampaikan keterlibatan pemerintah dalam pekerja keluar negeri diera tahun 1960 belum terlibat namun ,penguatan regulasi baru terlihat jelas tahun sejak orde baru.regualasi yang lebih rinci dan fokus pada penempatan TKI (tenaga kerja Indonesia)mulai muncul setelah tahun 1970. dan undang-undang yang spesifik pengatur pekerja migran saat itu dinamakan TKI dalam undang-undang Nomer 39 tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Lembaga perlindungan pekerja migran yang resmi adalah badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) BP2MI awalnya adalah BNP2TKI(Badan nasional penetapan dan perlindungan TKI. BNP2TKI yang dibentuk tahun 2006. BNP2TKI kemudian bertransformasi menjadi BP2MI pada tahun 2019 berdasarkan amanat dari undang-undang Nomer 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia UU No.18 tahun 2017 menjadi tonggak penting kebijakan perlindungan PMI.jika warga ingin mengadu bisa datang langsung dikantor dpd partai nasdem. Berada diwilayah desa tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Kantor nasdem berfungsi sebagai rumah aspirasi warga termasuk PMI Nurhadi komisi 9 sebagai Ketua PMI Kabupaten Blitar. Ulasannya.

Diaz Ridho putra ,SPsi. Kasub BP3MI Jawa Timur menyampaikan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI) atau badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI)memiliki beberapa fungsi dan tugas penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia fungsi tugasnya melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)ke luar negeri secara prosedural .memberikan perlindungan pendampingan kepada PMI sebelum,selama dan setelah masa kerja diluar negeri. Memerangi praktik pengiriman PMI non-prosedural atau ilegal untuk mencegah eksploitasi penyalahgunaan. Mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran untuk memastikan proses penempatan berjalan dengan baik yang sah.memberikan perlindungan pekerja migran selama bekerja diluar negeri termasuk hal atas gaji akomodasi dan kesehatan. Mengurus pendaftaran pekerja Migran yang ingin bekerja diluar negeri serta memberikan pelatihan dan orientasi sebelum keberakatan. Menangani masalah yang dihadapi oleh migran termasuk penyelesaian perselisihan pemulangan pekerja yang bermasalah.memfasilitasi proses kepulangan pekerja migran yang sudah selesai masa kontrak atau yang mengalami masalah dinegara tujuan, tutupnya. (fd.sdr)

Sekda Barito Utara Buka Kegiatan  FTBI. Upaya Pelestarian Bahasa Daerah

Gempur News.com
-
0
Sekda Barito Utara Buka Kegiatan  FTBI. Upaya Pelestarian Bahasa Daerah

BARITO UTARA- Bupati Barito Utara, Shalahuddin, ST. MT melalui Sekretaris daerah, (Sekda) Drs. Muhlis membuka dengan resmi Festival Tunas Bahasa Ibu yang digelar Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Utara. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tahun 2025 sebagai upaya pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Bakumpai dan bahasa Temboyan, yang dilansungkan bertempat di Café Kopi Itah jalan Taman Rekreasi Remaja Muara Teweh, pada Sebtu (18/10/2025).
 
Hadir pada pembukaan pelaksanaan kegiatan FTBI ini, yakni Sekda Barito Utara, Drs. Muhlis, Ketua TP- PKK Barito Utara, Hj. Maya Safitri Shalahuddin, Ketua Gow Barito Utara, Mira Apriantinanda, ST, Ketua Darmawanita, Marsiana Muhlis, Ketua PGRI, Ketua MKKS, Ketua K3S Dewan Juri FTBI Kabupaten Barito Utara. Kepala sekolah, Guru Master, guru pendamping, Siswa dan Siswi SD serta SMP- 1 Muara Teweh.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Utara, Syahmiluddin A. Surapati dalam   laporannya, mengatakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini, selama dua hari dimulai hari Sabtu 18 samapai dengan tanggal 19 Oktober 2025.

“pelaksanaan lomba bertempat di SMPN- 1 Muara Teweh. Festival tahun ini diikuti sebanyak 260 peserta dari 47 sekolah jenjang SD dan SMP. Mereka berpartisipasi dalam tujuh cabang lomba, yaitu Karungut, Dongkoy, Komedi Tunggal, Cipta Puisi, Mendongeng, Pidato, dan Menulis Cerita Pendek, dalam dua bahasa daerah: Bakumpai dan Temboyan,” ungkap Kadisdik Barito Utara.

Kegiatan FTBI dengan tujuan untuk Memasyarakatkan, mendiseminasikan, dan mempublikasikan program Implementasi Model Pelindungan Bahasa Daerah, meningkatkan sikap positif dan mutu pengguna dan penggunaan bahasa daerah,” jelas Syahmiluddin. 

Ketua TP- PKK Barito Utara, Hj. Maya Safitri Shalahuddin, dalam sambutanya, menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah progresif Dinas Pendidikan dalam mendukung program revitalisasi bahasa daerah. Di hadapan peserta, guru, kepala sekolah, dan undangan yang hadir, H. Maya menekankan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi identitas budaya dan jembatan pemahaman antar manusia.

Penerapan bahasa daerah di Sekolah sebuah terobosan FTBI tahun ini, turut meresmikan launching penerapan bahasa daerah, yakni bahasa Pakumpai  Mayan, Taboyan, dan bahasa Dusun Malang yang akan digunakan di seluruh sekolah setiap hari Kamis pada minggu pertama setiap bulan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Bupati Barito Utara,” kata Ketua TP- PKK Barito Utara.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST. MT dalam sambutannya dibacakan melalui Sekda Drs. Muhlis menekankan pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang tidak boleh hilang di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi.

“Hampir di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Barito Utara memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Namun sangat disayangkan, perkembangan zaman membuat bahasa-bahasa ini mulai ditinggalkan,” ujar H. Shalahuddin dalam sambutannya melalui Sekda.

Bupati juga menyampaikan keprihatinannya terhadap generasi muda yang mulai melupakan bahasa ibu, karena pengaruh modernisasi dan digitalisasi. Padahal, bahasa daerah memiliki nilai historis dan kultural yang sangat penting dalam membentuk jati diri masyarakat. 

“Kita tidak ingin bahasa daerah kita memasuki fase kritis hingga punah. Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah langkah nyata kita bersama dalam menjaga warisan budaya Barito Utara,” tambahnya.

Bupati Shalahuddin juga menegaskan bahwa pelestarian bahasa ibu sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, termasuk peningkatan peran lembaga adat serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, seni dan budaya.

“Festival ini bukan sekadar lomba, namun momentum kebangkitan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Saya berharap para guru, orang tua, dan pembina terus menanamkan cinta terhadap bahasa daerah sejak dini,” harap Bupati melalui Sekda.   (SS)

“Bupati Pakpak Bharat Hadiri Konsultasi Regional PDRB-ISE 2025”

Gempur News.com
-
0
“Bupati Pakpak Bharat Hadiri Konsultasi Regional PDRB-ISE 2025”

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Konsultasi Regional Produk Domestik Reginal Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 9PDRB-ISE0 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku tuan rumah Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 2025.

Konsultasi regional ini dilaksanakan menginisiasi rekomendasi yang lebih fokus menjawab tantangan ekonomi terkini. Selain itu, rekomendasi tersebut juga memberikan solusi yang bisa dilaksanakan masing-masing daerah.

“Setelah berdiskusi dengan teman-teman Bappelitbang, BI dan BPS se-Sumatera kita ingin forum ini menghasilkan solusi untuk tantangan terkini dan bisa dilaksanakan, bukan hanya mengisi data untuk potret daerahnya masing-masing, jadi kami sepakat dengan rekomendasi ini,” kata Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut Dikky Anugerah saat perumusan kesepakatan Konreg PDRB-ISE 2025 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan (16/10/2025).

Lewat Rekomendasi ini, strategi yang disusun daerah dalam menghadapi tantangan seperti inflasi, kebutuhan pangan, pengembangan ekonomi dan lainnya lebih akurat karena di dukung data yang kuat. Selain itu, akan membantu pembangunan di regional Sumatera berjalan lebih selaras.
“Lewat rekomendasi seperti ini kita akan lebih fokus menjawab tantangan yang ada dan bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sehingga dampaknya ke masyarakat lebih terasa,” kata Dikky Anugerah.

Kami berdiskusi banyak hal, Selama dua hari ke depan kami bersama banyak pemangku kepentingan di Pulau Sumatera akan berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperkuat integrasi statistik sosial ekonomi dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, jelas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor di medan.

Dalam kesempatan ini Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat, Lontung Sabungan Situmorang, S.St, M.Si menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah Pakpak Bharat.(Tumangger)

Senyum Sumringah Warga , Peroleh Beras Murah dari Polres Gresik di Hari Pangan Sedunia

Gempur News.com
-
0
Senyum Sumringah Warga , Peroleh Beras Murah dari Polres Gresik di Hari Pangan Sedunia

GRESIK – Dalam momentum memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, Polres Gresik Polda Jatim menggelar kegiatan sosial berupa penjualan beras murah bagi masyarakat.

Aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian dan kontribusi Polres Gresik Polda Jatim dalam menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah hukumnya.

Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2025 mengusung tema global “Hand in Hand for Better Foods and a Better Future” (Bergandengan Tangan untuk Makanan yang Lebih Baik dan Masa Depan yang Lebih Baik).

Tema itu menjadi pengingat penting bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menciptakan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan tangguh.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kolaborasi menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah masyarakat.

Menurut AKBP Rovan, setiap individu, sekecil apa pun perannya, memiliki kontribusi penting dalam menjaga ketahanan pangan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Kapolres Gresik.

Kegiatan penjualan beras murah tersebut dilaksanakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Gresik AKP Alimuddin Nasution bersama personel Polsek Menganti.

Penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berlangsung di depan Mapolsek Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan disambut antusias oleh masyarakat sekitar.

Sebanyak 80 sak beras atau setara 400 kilogram dengan harga Rp57.500 per 5 kilogram ludes terjual dalam waktu singkat.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, mencerminkan profesionalisme serta kepedulian Polres Gresik terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Melalui aksi sosial ini, Polres Gresik Polda Jatim tidak hanya memperingati Hari Pangan Sedunia secara simbolik, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat.

“Polres Gresik berkomitmen dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, demi terwujudnya masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera,” pungkas Kapolres Gresik. (*)

“Bupati Pakpak Bharat Hadiri Konsultasi Regional PDRB-ISE 2025”

Gempur News.com
-
0
“Bupati Pakpak Bharat Hadiri Konsultasi Regional PDRB-ISE 2025”

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Konsultasi Regional Produk Domestik Reginal Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 9PDRB-ISE0 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku tuan rumah Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 2025. Konsultasi regional ini dilaksanakan menginisiasi rekomendasi yang lebih fokus menjawab tantangan ekonomi terkini. Selain itu, rekomendasi tersebut juga memberikan solusi yang bisa dilaksanakan masing-masing daerah.

“Setelah berdiskusi dengan teman-teman Bappelitbang, BI dan BPS se-Sumatera kita ingin forum ini menghasilkan solusi untuk tantangan terkini dan bisa dilaksanakan, bukan hanya mengisi data untuk potret daerahnya masing-masing, jadi kami sepakat dengan rekomendasi ini,” kata Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut Dikky Anugerah saat perumusan kesepakatan Konreg PDRB-ISE 2025 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan (16/10/2025).

Lewat Rekomendasi ini, strategi yang disusun daerah dalam menghadapi tantangan seperti inflasi, kebutuhan pangan, pengembangan ekonomi dan lainnya lebih akurat karena di dukung data yang kuat. Selain itu, akan membantu pembangunan di regional Sumatera berjalan lebih selaras.
“Lewat rekomendasi seperti ini kita akan lebih fokus menjawab tantangan yang ada dan bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sehingga dampaknya ke masyarakat lebih terasa,” kata Dikky Anugerah.
Kami berdiskusi banyak hal, Selama dua hari ke depan kami bersama banyak pemangku kepentingan di Pulau Sumatera akan berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperkuat integrasi statistik sosial ekonomi dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, jelas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor di medan.

Dalam kesempatan ini Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat, Lontung Sabungan Situmorang, S.St, M.Si menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah Pakpak Bharat.(Tumangger)

Edisi Terbatas, Kolaborasi Unik Honda Scoopy dengan Kuromi

Gempur News.com
-
0
Edisi Terbatas, Kolaborasi Unik Honda Scoopy dengan Kuromi

Kepri – Untuk para pecinta karakter Kuromi yang unik dan lucu, PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan Honda Scoopy edisi terbatas dengan balutan desain karakter Kuromi yang keren. Melalui kolaborasi dengan salah satu karakter favorit dari Sanrio ini, Honda Scoopy tampil semakin ekspresif, trendi, dan menjadi pilihan tepat bagi konsumen yang ingin mengekspresikan gaya hidup berbeda sekaligus menunjukkan karakter personal mereka.

Memiliki pilihan warna putih dan hitam pada varian Prestige, model ini dikombinasikan dengan aksesoris spesial Kuromi yang didominasi warna ungu sehingga tampilannya makin mencuri perhatian. Aksesoris lucu dari karakter Kuromi ini terdiri dari stiker area bodi dan spakbor depan, hiasan pada bagian sein belakang, cover knalpot, air cleaner, cover fan, sein depan, dan cover jok. Selain itu, konsumen juga mendapatkan sertifikat khusus pemilik kolaborasi Honda Scoopy dan Kuromi yang membuatnya semakin bangga dengan skutik ini.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk ekspresi perusahaan dalam menjawab keinginan konsumen terhadap tokoh Kuromi.

“Kami hadirkan Honda Scoopy edisi terbatas kolaborasi dengan Kuromi untuk memberikan pilihan skutik bagi penggemar Kuromi yang keren, berani dan funky ini, untuk berekspresi sesuai dengan gayanya,” ujar Octa.

Dukungan terhadap ekspresi gaya ini juga disambut positif oleh jaringan main dealer Honda di wilayah Kepulauan Riau. “Karakter Scoopy yang fashionable dipadukan dengan Kuromi yang playful menjadikan edisi ini sangat ikonik. Kami yakin model ini akan menjadi primadona baru di Kepri karena tidak hanya tampil beda, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi pemiliknya,” ujar Duri Yanto, Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara Wilayah Kepri.

Selain desain yang unik, kolaborasi Honda Scoopy dan Kuromi ini juga mendukung mobilitas penggunanya dengan fitur terbaik. Ukuran console box sebesar 4 liter memudahkan penyimpanan barang-barang seperti botol minum. Desain pencahayaan telah menggunakan teknologi LED crystal block pada lampu depan. Di bagian belakang, desain lampu turut memperkuat tampilan Scoopy yang semakin total, unik, dan bergaya.

Honda Scoopy telah hadir sejak 2010 dan mengalami lima kali pengembangan desain maupun fitur mengikuti tren. Mengusung konsep Totally Unique, skutik fashion ini memiliki desain ikonik dan selalu menjadi trendsetter. Kini, melalui kolaborasi bersama Kuromi, Scoopy kembali tampil lebih personal dan penuh karakter.

Untuk wilayah Kepulauan Riau, Honda Scoopy edisi terbatas Kuromi dipasarkan dengan harga: Batam Rp 22.994.000, Bintan Rp 25.024.000, dan Tanjung Balai Karimun Rp 24.850.000. Konsumen yang berminat dapat mengunjungi dealer sepeda motor Honda terdekat.

(Gokkon)

KONSULTASI PUBLIK II KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG (KLHS RDTR) KOTA CIMAHI

Gempur News.com
-
0
KONSULTASI PUBLIK II KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG (KLHS RDTR) KOTA CIMAHI

CIMAHI,Jum’at(17/10/2025)
Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi, Jumat (17/10/2025), bertempat di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RDTR sebagai pedoman pembangunan wilayah yang berkelanjutan, terencana, dan selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Wali Kota menjelaskan bahwa penyusunan RDTR menjadi langkah strategis untuk mengatur pemanfaatan ruang kota secara terkoordinasi dan berkeadilan.

“Kota Cimahi saat ini sedang menyusun RDTR untuk memberikan pedoman detail bagi pembangunan suatu wilayah, mengatur pemanfaatan ruang secara teratur dan terkoordinasi, serta menjadi acuan hukum dalam proses perizinan,” tuturnya.
Wali Kota menjelaskan pentingnya konsultasi publik dalam proses perencanaan tata ruang. Ia menegaskan, keberadaan RDTR akan menjadi pegangan penting bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di Kota Cimahi.

“Nanti ke depan kalau sudah punya RDTR, kita bisa menentukan daerah mana pembangunan-pembangunan yang bisa dilaksanakan, daerah mana yang tidak bisa, dan sebagainya. Itu kita lakukan agar punya pegangan dari Pemerintah Kota Cimahi dan diketahui oleh masyarakat umum, sehingga nantinya investor akan bisa masuk ke Cimahi,” jelasnya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan KLHS RDTR. Menurutnya, prinsip partisipatif menjadi landasan utama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan yang ada.

“Kita telah melakukan penyepakatan isu terkait pembangunan dalam konsultasi publik pertama KLHS RDTR dan terdapat banyak masukan terkait isu prioritas pembangunan yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk menyelesaikannya,” ungkapnya.

Ngatiyana menegaskan bahwa Konsultasi Publik II ini menjadi wadah penting untuk menjaring masukan terakhir sebelum ditetapkannya rekomendasi final terhadap RDTR Kota Cimahi. Untuk itu, Wali Kota berharap terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta meningkatkan akuntabilitas, sehingga kesepakatan yang diambil dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan memberikan arahan terhadap RDTR sebelum ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. “Mari kita wujudkan sinergi dan kolaborasi tersebut dalam setiap upaya pemerintah dalam membangun Kota Cimahi, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan pelayanan publik yang inklusif di Kota Cimahi,” tutupnya.

Pelaksanaan Konsultasi Publik II KLHS RDTR mengacu pada ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2024.

Proses penyusunan KLHS RDTR Kota Cimahi sendiri telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan pada 21 September 2023, konsultasi publik pertama pada 23 Oktober 2023, hingga tahap alternatif dan rekomendasi KLHS RDTR pada 30 September 2025. Tahapan tersebut sempat diulang karena adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2024, sehingga dilakukan review terhadap perumusan isu pembangunan berkelanjutan pada 9 Juli 2025.

Kegiatan Konsultasi Publik II ini bertujuan memastikan penerapan prinsip partisipatif dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Cimahi. Jumlah peserta mencapai lebih dari 100 orang yang terdiri atas perwakilan perangkat daerah, akademisi, organisasi non-pemerintah, pemerhati lingkungan, asosiasi usaha, serta perwakilan masyarakat.

Sebagai narasumber utama, hadir Dr. Akhmad Riqqi, ST., M.Si. dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang memberikan pemaparan terkait hasil kajian dan analisis pengaruh RDTR terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap dapat memperoleh kesepakatan bersama dalam menentukan arah pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, berdaya saing, dan berkeadilan.

Achmad Syafei
Sumber:(Bidang IKPS)

GSS Sehat Bergizi: Makan Makanan Tradisional, Sehat, dan Cinta Produk Lokal

Gempur News.com
-
0
GSS Sehat Bergizi: Makan Makanan Tradisional, Sehat, dan Cinta Produk Lokal

SMP Negeri 8 Pemalang Wujudkan Gaya Hidup Sehat Melalui Kuliner Tradisional

Gempurnews | – Pemalang, 17 Oktober 2025 — Dalam upaya menumbuhkan kesadaran hidup sehat dan cinta produk lokal, SMP Negeri 8 Pemalang melaksanakan kegiatan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) Sehat Bergizi dengan tema “Makan Makanan Tradisional, Sehat, dan Cinta Produk Lokal.”

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 ini, diikuti oleh seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX, bersama bapak ibu guru serta staf Tata Usaha. Suasana kegiatan berlangsung sederhana namun penuh makna, mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pola hidup sehat.

Sejak pagi, siswa berkumpul di kelas masing-masing didampingi oleh wali kelas. Mereka bersama-sama menikmati berbagai makanan tradisional khas daerah yang dibawa dari rumah, seperti getuk, gemblong, kamir, serabi, serta aneka jajanan tradisional lainnya.

Setelah acara makan bersama, para siswa melanjutkan kegiatan dengan diskusi ringan seputar makanan tradisional khas Pemalang. Dalam suasana santai, mereka saling bertukar informasi mengenai nama makanan, bahan-bahan yang digunakan, serta manfaat gizi yang terkandung di dalamnya.

Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami pentingnya mengonsumsi makanan bergizi, tetapi juga belajar mencintai dan melestarikan kuliner lokal sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.

Kepala SMP Negeri 8 Pemalang menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme seluruh warga sekolah. “Kegiatan ini sederhana, tetapi sangat bermakna. Kami berharap melalui kegiatan GSS Sehat Bergizi, anak-anak semakin menyadari pentingnya pola makan sehat sekaligus bangga terhadap makanan tradisional Indonesia,” ungkapnya.

Dengan semangat kebersamaan dan antusiasme tinggi, kegiatan GSS Sehat Bergizi tahun ini menjadi momen berharga untuk memperkuat karakter siswa — hidup sehat, mencintai produk lokal, dan menjaga warisan budaya kuliner daerah.

(yn26)

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Yang Efektif, Efesien dan Transparan

Gempur News.com
-
0
Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Yang Efektif, Efesien dan Transparan

Gempurnews | Pemalang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang menggelar rapat koordinasi terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2025 di Gedung Pertemuan Serba Sambal (SS) Bojongbata Kabupaten Pemalang. Jumat (17/10/25).

Kegiatan tersebut yang dihadiri dari Inspektorat,Anggota DPRD Komisi D, Kasi SMP, serta Para Kepala Sekolah SMP Negeri maupun Swasta Se Kabupaten Pemalang, dalam agenda tersebut membahas evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meninjau mengevaluasi efektivitas,efesiensi,dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Anggota DPRD Komisi D ( Safi’i) mengatakan,bahwa kegiatan ini merujuk pada tema ” Evaluasi dana BOS untuk menghindari dari kata Korupsi” dan Ia menekankan akan pentingnya intergritas kepala sekolah dalam mengelola dana BOS,sesuai dengan prioritas sekolah dan kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan. “ujarnya.

Pengelolaan dana BOS harus berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab moral serta Kepala sekolah harus menjadi garda terdepan budaya anti korupsi. “tambahnya.

Di kesempatan yang sama Inspektur dari Inspektorat Kabupaten Pemalang, Edi menegaskan pentingnya pengawasan serta Intergritas dalam pengelolaan dana dan berupaya menghindari korupsi atau penyalahgunaan dana dengan memberikan pemahaman regulasi terkini. “ucapnya.

Memastikan dana BOS dapat di manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di sekolah termasuk sarana dan prasarana, karena dana BOS adalah amanah untuk kemajuan pendidikan.Jangan ada grativikasi dan korupsi sekecil apapun,semua harus di pertanggung jawabkan. “tambahnya.

Kasi SMP (Dini) menambahkan kegiatan ini bertujuan sebagai upaya dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan dan pengelolaan dana BOS sehingga dapat memastikan bahwa dana yang digunakan secara efektif, efesien, akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan dalam pengelolaannya. “katanya.

Kasi SMP berharap agar pengeloaan keuangan dana BOS dapat tepat waktu serta disetiap tugas yang telah di perintahkan mesti sesuai dengan juknis yang berlaku. “tutupnya. 

(yn26)

“Bupati Pakpak Bharat Hadiri Konsultasi Regional PDRB-ISE 2025”

Gempur News.com
-
0
“Bupati Pakpak Bharat Hadiri Konsultasi Regional PDRB-ISE 2025”

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Konsultasi Regional Produk Domestik Reginal Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 9PDRB-ISE0 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku tuan rumah Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi 2025.

Konsultasi regional ini dilaksanakan menginisiasi rekomendasi yang lebih fokus menjawab tantangan ekonomi terkini. Selain itu, rekomendasi tersebut juga memberikan solusi yang bisa dilaksanakan masing-masing daerah.

“Setelah berdiskusi dengan teman-teman Bappelitbang, BI dan BPS se-Sumatera kita ingin forum ini menghasilkan solusi untuk tantangan terkini dan bisa dilaksanakan, bukan hanya mengisi data untuk potret daerahnya masing-masing, jadi kami sepakat dengan rekomendasi ini,” kata Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut Dikky Anugerah saat perumusan kesepakatan Konreg PDRB-ISE 2025 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan (16/10/2025).

Lewat Rekomendasi ini, strategi yang disusun daerah dalam menghadapi tantangan seperti inflasi, kebutuhan pangan, pengembangan ekonomi dan lainnya lebih akurat karena di dukung data yang kuat. Selain itu, akan membantu pembangunan di regional Sumatera berjalan lebih selaras.
“Lewat rekomendasi seperti ini kita akan lebih fokus menjawab tantangan yang ada dan bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sehingga dampaknya ke masyarakat lebih terasa,” kata Dikky Anugerah.

Kami berdiskusi banyak hal, Selama dua hari ke depan kami bersama banyak pemangku kepentingan di Pulau Sumatera akan berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperkuat integrasi statistik sosial ekonomi dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, jelas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor di medan.

Dalam kesempatan ini Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat, Lontung Sabungan Situmorang, S.St, M.Si menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah Pakpak Bharat.(Tumangger)

1...247248249...2,445Page 248 of 2,445