Ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah pusat yang harus di wujudkan secepatnya, untuk mendukung swasembada pangan Kementerian Pertanian melakukan langkah strategis berupa Luas Tambah Tanam (LTT), untuk itu pengawalan kesuksesan program ini harus di barengi dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).

untuk mewujudkan komitmen itu hari ini dilakukan gerakan pengendalian OPT wereng batang coklat di lahan kelompok tani (POKTAN) “Sumber Putri” Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
Dalam sambutan pengarahan pada petani, suwardi petugas POPT setempat menekankan pentingnya pengamatan dilahan oleh petani secara berkala dan terus menerus, dan sesegera mungkin dilaporkan ke kami selaku petugas, atau PPL agar dampak serangan bisa diminimalisir dan hasil panen bisa terjaga. Seharusnya saya hari ini bekerja dari rumah (WFH) sesuai aturan pemerintah propinsi Jawa Timur namun karena petani membutuhkan kami terjun lapangan agar sebaran opt ini tidak meluas.

sementara itu H. Lasim PPL wilayah tanggung mengapresiasi kehadiran dari para petani hari ini cukup maksimal, ini bukti kerjasama yang baik antara petugas dan petani, kami siap kapanpun jika dibutuhkan walau di hari libur, komitmen kami tetap yaiti petani harus sejahtera sesuai tujuan pemerintah pusat, apalagi sekarang kami sudah menjadi pegawai kementrian pertanian, fungsi kami membina dan memberdayakan petani, di lahan seluas 40 ha, hari ini kita lakukan gerakan pengendalian (gerdal) WBC untuk menekan serangannya meluas, selanjutnya petani harus berkala dan bersama sama mengendalikannya. Kunci keberhasilan petani juga terletak pada petaninya sendiri.
hadir dalam kegiatan ini koordinator penyuluh wilayah kecamatan padang dan Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional (P3NA) Propinsi Jawa Timur yang berbaur bersama memahamkan petani akan bahaya serangan OPT ini jika tidak dikendalikan bersama, diminta komentarnya Iskhak Subagio selaku Ketua P3NA Jawa Timur mengapresiasi sinergi antara petugas POPT, PPL, dan Anggota POKTAN nampak cukup bagus, terlihat dari jumlah petani yang hadir cukup banyak dan antusias, ini menunjukkan bahwa proses alih teknologi dari petugas disambut baik oleh petani, dan kami sangat mengapresiasi pada petugas dilapangan yang rela menjalankan tugas di tengah tengah WFH tetapi tetap menjalankan tugas dengan baik.(Manda-ER)

Kediri— Akses penghubung antarwilayah di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri kini kembali lancar setelah Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Karangtengah selesai direnovasi dan diresmikan, Rabu (29/4/2026).

Jembatan yang berada di jalur alternatif penghubung Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Kandangan ini, tepatnya di Jalan Wijaya Kusuma Dusun Wangkal Kerep, sebelumnya mengalami penurunan kondisi dan sempat menghambat mobilitas warga.

Peresmian dilakukan oleh Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran dan unsur Forkopimcam Kandangan, serta dihadiri Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kediri, tokoh agama, hingga pemerintah desa setempat.

Dalam keterangannya, Kapolres Kediri menyebut perbaikan jembatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan proses renovasi yang melibatkan Polres Kediri bersama unsur terkait dalam proses pengerjaannya.

Beliau menjelaskan, proses renovasi dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat berkat kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kepolisian, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar. Perbaikan mencakup penguatan rangka, pembaruan lantai, pengecoran, penggantian pagar pengaman, hingga pengaspalan.

“Sinergi yang terbangun membuat pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Hasilnya diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga, termasuk distribusi barang dan akses ekonomi,” lanjut AKBP Bramastyo.

AKBP Bramastyo juga mengingatkan pentingnya peran bersama dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Karangtengah, Sukarmanto Wijaya, menyampaikan bahwa keberadaan jembatan ini sangat vital bagi masyarakat, terutama sebagai jalur alternatif yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan.

“Jembatan ini sudah lama dinantikan perbaikannya. Mobilitas warga sangat bergantung pada akses ini, baik untuk aktivitas harian maupun kegiatan ekonomi,” ungkap Sukarmanto.

Prosesi peresmian ditandai simbolis dengan pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita, lalu rombongan meninjau langsung kondisi jembatan. Kehadiran berbagai unsur daerah hingga tokoh masyarakat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Dengan selesainya renovasi, jembatan ini diharapkan mampu mendukung kelancaran transportasi sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi warga di kawasan Kandangan dan sekitarnya.

Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) di
Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo, Rabu (29/4/2026). Rakor tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Kajari Sidoarjo Zaidar Rasepta beserta jajaran.

Hadir pula dalam kegiatan itu, Sekda Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Kabag Hukum, Ketua ABPEDNAS Kabupaten Sidoarjo, dan Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan bahwa program Jaga Desa merupakan inisiatif untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan desa serta menindaklanjuti program dari pemerintah pusat.
“Program Jaga Desa ini nantinya Pak Kajari sebagai pembina di ABPEDNAS. Kalau nanti ada segala sesuatu ya tinggal disampaikan dengan pembinanya adalah sebagai Pak Kajari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Subandi mengharapkan adanya kolaborasi yang lebih erat antara Paguyuban BPD dan ABPEDNAS. la bahkan mendorong peleburan kepengurusan kedua organisasi tersebut agar lebih solid dan terhubung langsung dengan program pusat.

Menurutnya, langkah ini penting agar program ini nanti berkesinambungan antara desa dan desa serta untuk memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan desa.

“Kita mengharapkan Paguyuban dan ABPEDNAS ini saling memberikan support dan dukungan. Kalau bisa dilebur menjadi satu”, tegasnya.

Subandi juga menyoroti masih adanya konflik antara BPD dan kepala desa yang berujung pada persoalan hukum. Dengan hadirnya program Jaga Desa, ia berharap permasalahan tersebut dapat diminimalisir melalui pendekatan pembinaan dan komunikasi yang lebih baik.
“Harapan kita, kalau ada persoalan tidak langsung ke ranah hukum, tapi bisa dikomunikasikan dengan APH (Aparat Penegak Hukum) terlebih dahulu”, katanya.
la pun meminta seluruh pengurus untuk aktif membangun komunikasi dan koordinasi antara Paguyuban dan ABPEDNAS. Hal ini dinilai penting guna menciptakan kepengurusan yang kuat dan efektif di Kabupaten Sidoarjo.

Subandi menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

“Mudah-mudahan sinkronisasi antara Paguyuban BPD dan ABPEDNAS ini bisa berjalan dengan baik, demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo serta mampu menjadi
wadah pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antar desa maupun antar kecamatan, khususnya dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku secara tepat dan berkelanjutan”, pungkasnya.

Blitar, Jawa Timur — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi dan Pemantapan Program Kerja dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan ke depan.

Dalam forum tersebut, para peserta rapat secara musyawarah mufakat menetapkan akademisi dan penulis, Dr. Supriarno, SH, MH, sebagai Ketua Terpilih DPW IPJI Jawa Timur. Penetapan ini disambut antusias oleh seluruh peserta sebagai bentuk kepercayaan terhadap kapasitas dan pengalaman beliau di bidang akademik maupun literasi.

Rapat koordinasi juga membahas sejumlah program strategis organisasi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya jurnalis, penguatan peran penulis di era digital, hingga rencana kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong kemajuan dunia pers dan literasi di Jawa Timur.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran calon pengurus DPW serta embrio pengurus DPC dari berbagai daerah yang akan mengajukan mandat, di antaranya dari Surabaya, Jember, Lumajang, Malang Raya, dan Blitar Raya. Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat berkembangnya struktur organisasi IPJI di tingkat daerah.

Dalam pengantar rapat, Mandataris DPW IPJI Jawa Timur, Ichwan Efendi, memaparkan proses panjang sosialisasi organisasi serta penjaringan calon pengurus, baik di tingkat provinsi maupun wilayah. Proses tersebut, menurutnya, telah berlangsung cukup lama, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Munas V IPJI tahun 2025.

Dalam sambutannya, Dr. Supriarno menyampaikan komitmennya untuk membawa IPJI Jawa Timur menjadi organisasi yang lebih solid, profesional, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas jurnalisme serta meningkatkan kompetensi anggota di tengah tantangan perkembangan media saat ini.

“IPJI harus menjadi wadah yang tidak hanya menaungi, tetapi juga mengembangkan kapasitas anggotanya agar mampu bersaing dan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik,” ujarnya.

Suasana kekeluargaan yang kental dalam kegiatan ini mencerminkan soliditas internal IPJI Jawa Timur dalam menyongsong program kerja ke depan. Dengan terpilihnya Dr. Supriarno, diharapkan DPW IPJI Jawa Timur semakin aktif, progresif, serta mampu menjadi motor penggerak dalam pengembangan dunia penulisan dan jurnalistik yang berkualitas di Indonesia.( */Red )

PASURUAN — Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan, Kapolres Pasuruan Harto Agung Cahyono mengunjungi Warga Desa Ngembal, Kecamatan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Dusun Kelek tersebut dimulai pukul 09.30 hingga 11.30 WIB. Kapolres didampingi Wakapolres dan jajaran pejabat utama (PJU) Polres Pasuruan. Rombongan berangkat bersama menggunakan sepeda motor sebagai bentuk kebersamaan dan kedekatan pimpinan dengan anggota di lapangan.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut antusias oleh masyarakat setempat. Kapolres kemudian melaksanakan silaturahmi dengan warga, berdialog secara langsung, serta mendengarkan berbagai aspirasi dan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat Desa Ngembal.

“Kami datang untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini penting agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga bagian dari upaya membangun hubungan emosional antara Polri dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial, sehingga tercipta sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Wakapolres Pasuruan Kompol Andy Purnomo, para kasat jajaran, Kapolsek Nongkojajar, serta perangkat Desa Ngembal.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran jajaran Polres Pasuruan pun mendapat respons positif dari masyarakat yang merasa diperhatikan dan terbantu.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah Polres Pasuruan dalam memperkuat kepercayaan publik serta membangun sinergitas bersama masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

Gempurnews.com | Banyuwangi – Tim Rusunawa Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DPU CKPP) Banyuwangi gelar Rapat Koordinasi Penatausahaan dan Kelembagaan Rusunawa Klatak sebagai upaya penguatan tata kelola hunian yang tertib, transparan dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan rumah susun berjalan sesuai dengan ketentuan serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E. melalui Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PU CKPP Banyuwangi, Edi Purnomo, ST. MM,.

“Dengan penguatan tata kelola hunian yang tertib, transparan dan berkelanjutan, kami ingin memastikan pengelolaan rumah susun mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” Kata Edi, Rabu (29/04/2026).

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terwujud kesamaan persepsi dalam penataan administrasi dan kelembagaan, sehingga pengelolaan rusunawa Klatak semakin efektif dan akuntabel.

“Dengan tata kelola yang baik keberadaan rusunawa dapat memberikan manfaat nyata sebagai hunian layak, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung penataan kawasan Pemukiman yang lebih teratur.” Tandasnya.

Rusunawa Klatak sendiri dibangun oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2014 dan diresmikan di tahun 2017 oleh Bupati Banyuwangi pada masa itu, Abdullah Azwar Anas.

Memiliki 198 unit dengan luas 27 m2/unit Rusunawa Klatak adalah sebuah rumah susun sederhana yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Rusunawa Klatak sendiri dulu dibangun oleh Kementrian PUPR di lahan seluas satu hektar yang disiapkan oleh pemerintah daerah, Rusunawa ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan sistem sewa.” Terangnya.

Masih Edi,” Terdiri dari lima lantai, Rusunawa Klatak memiliki 198 unit dengan luas 27 m2/unit, masing-masing unit terdiri satu kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi.” Imbuhnya. (*/Sgt)