Home Blog Page 50

TKJ Ceria, Personel Kediri Jalani Uji Kesamaptaan Jasmani

0

Kediri– Aktivitas uji kesamaptaan jasmani berlangsung dengan nuansa berbeda di wilayah Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Selasa (14/4/2026). Kegiatan yang dikemas dalam konsep ‘TKJ Ceria’ ini digelar di halaman Masjid Jami’ Imam Baidhowi.

Sejak pagi, jajaran pejabat utama (PJU) Polres Kediri bersama personel mengikuti rangkaian tes fisik sebagai bagian dari evaluasi berkala kondisi kebugaran. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapan fisik anggota di tengah tuntutan tugas yang dinamis.

Pelaksanaan tes meliputi sejumlah tahapan pengukuran kemampuan fisik, yang dirancang untuk memastikan kondisi personel tetap prima. Selain sebagai evaluasi, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk membangun semangat kebersamaan antar anggota.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik sebagai penunjang utama pelaksanaan tugas di lapangan.

“Kondisi fisik yang prima menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas kepolisian. Kebugaran harus dijaga secara konsisten agar setiap personel siap menghadapi dinamika di lapangan,” ujar Beliau.

AKBP Bramastyo juga mengingatkan agar setiap personel menyesuaikan kemampuan masing-masing saat mengikuti rangkaian tes, tanpa mengabaikan faktor kesehatan.

“Setiap anggota perlu memahami batas kemampuan diri, tetap menjaga kesehatan, serta mengikuti seluruh tahapan dengan penuh tanggung jawab,” lanjutnya.

Kegiatan seperti ini dijadwalkan berlangsung secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan personel, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap didukung kondisi fisik yang optimal.

Halal Bihalal PPNI Lumajang Bangun Kekuatan Organisasi

Halal bihalal tidak hanya budaya silaturahmi namun adanya keikhlasan saling maaf memaafkan, dan momentum ini digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lumajang Jawa Timur berada di kantor Badan Diklat hari Jum’at (10/04/2026) juga sebagai penguatan pembinaan terhadap anggota.

Ketua DPD PPNI Kabupaten Lumajang Dr. H. Suhari, A. Per. Pen. MM. Dalam sambutannya menyampaikan, organisasi profesi yang sudah berjalan ini bukan di gerakkan oleh satu dua orang jasa, namun seluruh yang ada di lembaga tersebut. Maka penguatan organisasi perlu dilakukan dan terus sehingga aktivitas kemanfaatan bagi organisasi dan masyarakat nyata

“Sebuah organisasi tidak pernah bergerak perorangan dan organisasi tidak pernah berjalan sendiri, itu harus ada dukungan dan saling menguatkan dari pengurus hingga anggota,” ucap dosen Fakultas Keperawatan Universitas Jember di Kabupaten Lumajang.

Merujuk dari laporan Efendi report Elshinta kegiatan yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri lebih dari seratus perawat yang bertugas di berbagai instansi di Kabupaten Lumajang ini.

Yang diarahkan Dr. Suhari adanya lembaga yang dipimpinnya keberadaannya punya aktivitas yang terencana matang baik itu jangka pendek menengah maupun panjang, maka dengan begitu organisasi mempunyai kegiatan atau program yang harus dijalankan dalam waktu setahun dengan berbagai hal, seperti melakukan pengobatan gratis, adanya kegiatan hitanan masal, pemberian sembako kepada orang-orang yang memerlukan dan masih banyak hal yang bisa dijadikan kegiatan dalam berorganisasi sesuai dengan kesepakatan forum.

Pihaknya berharap ide-ide cemerlang muncul dari anggota bukan dari struktur organisasi sehingga kesempatan melakukan kegiatan organisasi itu ada inovasi dan tidak terkesan monoton. Keberadaan PPNI Kabupaten Lumajang yang sudah berkiprah di beberapa kegiatan bahkan yang terbesar adanya kegiatan saat terjadi erupsi Gunung Semeru tahun 2021 agar tetap eksis.

“Organisasi itu berasal dari bawah sebagai anggota dan untuk anggota dengan yang menggerakkan juga sebagai anggota, dari keberadaan PPNI Kabupaten Lumajang diharapkan bisa hidup dengan kebersamaan anggota yang ada,” pinta sang doktor.

Beliau berharap jabatannya yang tinggal beberapa tahun lagi dan setelah itu ada regenerasi bisa mendidik kader-kader perawat yang mumpuni dalam menangani permasalahan kesehatan yang dihadapi, maka berbagai kegiatan pelantikan dan keterampilan terus ditingkatkan seirama dengan kebutuhan job instansi kesehatan.

“Arah kedepan semangat roda organisasi berjalan apapun kondisinya, diharapkan organisasi PPNI bisa menjadi wadah untuk kiprah dari keberadaan anggota dari profesi keperawatan bisa menjadi jembatan semakin dekat dengan masyarakat,” ucap H. Suhari di hadapan anggotanya.

Struktur organisasi yang ada di kepengurusan PPNI kiranya menjadi dorongan untuk bagi anggota yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi. “Keberadaan senior-senior yang kini ada di kepengurusan organisasi bisa menjadi tolak ukur untuk kedepannya agar roda organisasi semakin baik dengan inovasi-inovasi dalam program yang akan dilakukan nanti,” pinta aba Suhari kepada anggotanya. (Efendi)

Travel Umroh Minat Bermitra Dengan PPNI Lumajang

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lumajang Jawa Timur dalam agenda kedepan di tahun 2026 akan bekerja sama dengan trevel umroh, angin segar ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Lumajang Dr. H. Suhari, A. Per. Pen. MM. Dalam agenda halal bihalal di kantor Badan Diklat hari Jum’at (10/04/2026).

Lembaga PPNI Lumajang menjadi salah satu mitra dari trevel itu bukan sekedar MoU namun bisa saling memberikan manfaat dari lembaga itu. Kepercayaan kepada PPNI itu dipastikan mempermudah bila anggota PPNI hendak menjalankan ibadah umroh.

Dr. H. Suhari sangat senang dengan informasi itu, karna ada informasi yang diperoleh bila mendaftarkan tiga orang maka akan mendapatkan gratis untuk satu orang. Sementara fungsi dari perawat yang bertugas bersentuhan langsung dengan masyarakat luas sangat memungkinkan hal itu diperoleh. “Semoga bentuk kerjasama dengan travel tersebut bisa mempermudah anggota bila mau umrah atau memudahkan informasi kepada masyarakat sebagai pelayan kesehatan yang bersentuhan langsung,” ucap Haji Suhari di hadapan para undangan.

Dilaporkan Efendi reporter Elshinta bahwa bentuk kerjasama PPNI Lumajang dengan perjalanan umrah itu akan segera dilakukan pertemuan kedua belah pihak, dan apa-apa saja kesempatan yang harus dilakukan dari kedua lembaga tersebut. (Efendi)

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Demo ke DPRD Kabupaten Malang, Tolak Laga Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan

0

MALANG – perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Malang, Selasa (14/4/2026) sore. Mereka menuntut para anggota dewan menyampaikan aspirasi ke Jakarta agar laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada 28 April 2026 dipindahkan ke tempat lain.

Ketua Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan (YKTK), Devi Athok, menyatakan sikap tegas menolak pelaksanaan pertandingan besar tersebut di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, stadion itu adalah lokasi duka dan luka mendalam di mana anak dan saudara mereka meninggal dunia.

“Kami menolak normalisasi tragedi seolah-olah peristiwa kemanusiaan tersebut telah selesai dan tidak meninggalkan dampak nyata. Kalian hanya memikirkan nilai komersial pertandingan dan euforia belaka tanpa memikirkan trauma dan luka kami yang hingga saat ini masih terasa betul,” ujar Devi dengan nada tegas.

Selain trauma psikologis, keluarga korban juga meragukan kesiapan pengamanan dan manajemen kerumunan jika pertandingan besar digelar di Stadion Kanjuruhan. Devi menegaskan bahwa keselamatan suporter dan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Kami mendesak pertandingan dipindahkan ke stadion lain sebagai bentuk penghormatan terhadap korban dan keluarga yang masih berduka. Kami meminta agar laga Arema FC versus Persebaya dilaksanakan di stadion lain yang lebih aman dan tidak meninggalkan luka mendalam,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, keluarga korban menyampaikan dua tuntutan utama yang diharapkan disampaikan anggota DPRD Kabupaten Malang kepada PSSI. Pertama, menolak pertandingan Arema FC vs Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan dalam waktu dekat.

“Kami juga meminta PSSI, PT LIB, Polri, Pemkab Malang beserta jajaran, serta seluruh pihak terkait untuk menghormati suara keluarga korban dan memikirkan hati nurani kami yang telah kehilangan anak dan saudara,” pungkas Devi.

Walikota Cimahi Berikan Pesan Pentingnya Kualitas dan Higienis Makanan Melalui Zoom Meeting

Cimahi,Selasa(14/04/2026)
Memasuki hari kedua pelatihan keamanan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wali Kota Cimahi memberikan arahan secara virtual melalui Zoom Meeting kepada seluruh peserta.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan higienitas makanan, khususnya bagi para penerima manfaat di lingkungan sekolah.
Wali Kota meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi agar lebih selektif dalam mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hal ini dinilai krusial untuk memastikan setiap penyedia layanan pangan benar-benar memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.
Selain itu, Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh SPPG agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.

Ngatiyana menekankan bahwa kesehatan dan kualitas makanan harus menjadi prioritas utama.

“Pastikan makanan yang disajikan higienis, bergizi, dan bermutu, sehingga tidak ada lagi kejadian keracunan di sekolah sebagai penerima manfaat,” tegasnya.

Pengawasan rutin juga menjadi perhatian utama. Wali Kota meminta agar seluruh SPPG di Kota Cimahi dapat dikontrol secara berkala oleh Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) guna menjaga konsistensi standar keamanan pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, menyampaikan bahwa pelatihan keamanan pangan ini tetap dapat berjalan meskipun tanpa dukungan anggaran dari APBD.

Para peserta membawa konsumsi secara mandiri, sementara materi pelatihan diberikan secara gratis oleh narasumber dari berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta BP2KB.
Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kompetensi para pelaku SPPG dalam menyediakan makanan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya para pelajar di Kota Cimahi.

Apel Rutin Pemkot Cimahi Dirangkaikan Dengan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat ASN

Cimahi,Senin(06/04/2026)
Pemerintah Kota Cimahi kembali menggelar apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (06/04/2026).

Apel berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara simbolis.
Dalam amanatnya, Ngatiyana menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar formalitas administratif
Lebih dari itu, momen tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kenaikan pangkat ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah.Tapi yang lebih penting, momentum ini harus menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik,”terangnya.

Ngatiyana mengingatkan, seiring dengan bertambahnya jenjang karier, tanggung jawab yang diemban ASN juga semakin besar,
Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta untuk terus menjaga integritas, meningkatkan disiplin, serta memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.

Menurut Ngatiyana, ASN memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Kinerja yang optimal dari ASN akan berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan.

“ASN harus mampu menjadi motor penggerak pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel,”imbuhnya.

Apel rutin yang dilaksanakan setiap hari senin tersebut diikuti oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Penyerahan SK kenaikan pangkat ini diharapkan menjadi pemacu semangat baru bagi para ASN untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Cimahi.

Aksi di Disdik Sumsel, Dugaan Dana BOS Mengendap dan Praktik Suap Disorot

PALEMBANG, gempurnews.com – Wibawa diuji. Di tengah anggaran pendidikan 20 persen era “, sekolah justru masih membebani orang tua dengan berbagai pungutan. Senin (13/4/2026), Lembaga Pemerhati Kebijakan menggelar aksi di kantor dinas, menyoroti dugaan pengendapan Dana BOS yang seharusnya meringankan biaya pendidikan.

Erik Syailendra menegaskan, Dana BOS bukan untuk disimpan. Dugaan itu menguat usai kasus di , di mana lebih dari Rp942 juta dibobol, sementara dana disebut belum digunakan hingga 2026.

Koordinator lapangan juga mengungkap dugaan praktik “bribery” dalam penunjukan kepala sekolah SMA/SMK di Sumsel.

Massa mendesak Kepala Dinas segera buka suara, transparan, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Jangan diam. Ini bukan sekadar kelalaian, ada indikasi permainan,” tegas Rohman.

Aksi berlangsung tertib. Massa memastikan akan membawa laporan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan mengawal hingga tuntas.

Tim Pewarta Indonesia Sumsel

Kapolres Ogan Ilir Tekankan Peran Polri sebagai Penyaring Informasi dan Penguatan Kepercayaan Publik Jelang HUT Bhayangkara

Ogan Ilir, gempurnews.com — Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.H., M.H., memberikan arahan khusus kepada jajaran usai pelaksanaan upacara pemberian penghargaan kepada personel Polda Sumatera Selatan dan jajaran yang berprestasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (13/4/2026) pukul 07.30 WIB, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi personel dalam menjalankan tugas kepolisian serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa di tengah perkembangan situasi saat ini, Polri harus mampu menjadi penyaring informasi di tengah masyarakat. Hal ini penting untuk menangkal berbagai upaya dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara nasional.

“Polri harus hadir sebagai penyejuk dan penyaring informasi, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara pada 1 Juli mendatang, seluruh jajaran diminta untuk mengagendakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat.

Kapolres juga menekankan bahwa momentum menjelang HUT Bhayangkara harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menghindari segala bentuk pelanggaran, memberikan pelayanan yang humanis dan profesional, serta tidak menyakiti hati masyarakat.

“Layani masyarakat dengan baik, hadir di tengah mereka, dan jadilah pelindung serta pengayom yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Arahan tersebut merupakan bentuk implementasi dari perhatian dan penekanan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam mendorong peningkatan kinerja Polri serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan adanya arahan ini, diharapkan seluruh personel Polres Ogan Ilir dapat semakin profesional, humanis, dan responsif dalam menjalankan tugas, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT

Pansus DPRD Kota Probolinggo Soroti Anggaran Rp 9 Milliar,Perketat Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan

Probolinggo,
Rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama pihak eksekutif yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (13/4/2026), menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, anggota Pansus menegaskan pentingnya peningkatan kinerja eksekutif, terutama dalam hal penyajian data dan laporan. Bapak Robert menekankan bahwa kecepatan dan akurasi informasi menjadi kunci utama agar proses pengawasan berjalan efektif dan tidak terhambat oleh keterlambatan administrasi.

Selain itu, pembahasan juga mengarah pada perubahan mekanisme persidangan. Bapak Imam, yang diperkuat oleh Bapak Isarjono, mengusulkan agar pola lama berupa paparan panjang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihapus. Sebagai gantinya, rapat akan langsung difokuskan pada sesi tanya jawab yang lebih tajam dan substansial. Langkah ini dinilai mampu memangkas waktu sekaligus memperdalam kualitas evaluasi.

Sorotan paling krusial muncul dalam pembahasan anggaran. Bapak Eko mempertanyakan penggunaan dana sebesar Rp 9 miliar yang berasal dari pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif terkait status anggaran tersebut—apakah masuk dalam SILPA 2025 atau digunakan di tahun berjalan—menjadi perhatian serius yang harus segera diluruskan.

Tak hanya itu, Pansus juga mengangkat persoalan perencanaan anggaran yang dinilai belum optimal. Sejumlah program disebut tidak terserap maksimal, sehingga berdampak pada efektivitas pembangunan. Pansus meminta penjelasan komprehensif terkait akar permasalahan agar ke depan tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama.

Sebagai tindak lanjut, pimpinan rapat memutuskan perubahan skenario pembahasan. OPD akan dipanggil satu per satu sesuai bidangnya untuk langsung masuk ke sesi evaluasi mendalam. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses klarifikasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas masing-masing dinas.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah diminta memberikan penjelasan awal atas berbagai data yang dipersoalkan sebelum pembahasan dilanjutkan ke tingkat teknis OPD.

Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kota Probolinggo tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formal, tetapi juga mendorong perubahan sistem kerja yang lebih adaptif dan transparan. Harapannya, sinergi antara legislatif dan eksekutif mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

PT Dewa Sutratex Gandeng Dinkes Cimahi, Skrining Kesehatan Karyawan Digelar Rutin

Cimahi,Selasa(14/04/2026)
PT.Dewa Sutratex bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi melaksanakan kegiatan skrining kesehatan bagi seluruh karyawan.
Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tenaga kerja.
Kepala Personalia PT Dewa Sutratex, Dedi menyampaikan,bahwa kegiatan skrining kesehatan ini dilakukan secara rutin agar para karyawan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.
Dengan begitu, potensi gangguan kesehatan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius.

Dalam pelaksanaannya, PT Dewa Sutratex juga menggandeng Puskesmas Cibeureum sebagai fasilitas kesehatan terdekat yang membantu proses pemeriksaan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal dan mudah diakses oleh seluruh karyawan.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Cimahi ibu Ade Komalasari menjelaskan bahwa kegiatan skrining ini bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang mungkin muncul di lingkungan kerja.

“Deteksi dini dinilai sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya para pekerja,” jelasnya.

“Alur pemeriksaan dimulai dari pendaftaran, pengukuran tinggi dan berat badan, cek tekanan darah, hingga pemeriksaan laboratorium.Salah satunya termasuk rontgen untuk deteksi TBC,”terangnya saat diwawancarai oleh awak media.

Selain itu, terdapat pula pemeriksaan tambahan bagi karyawan perempuan yang sudah menikah, yakni deteksi dini kanker mulut rahim menggunakan metode HPV DNA. Pemeriksaan ini dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan hasil yang dapat diketahui dalam waktu sekitar satu minggu.
Ade menambahkan, program cek kesehatan gratis ini merupakan bagian dari prioritas nasional yang juga didorong oleh Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan.

“Dinas Kesehatan Kota Cimahi menargetkan kegiatan serupa dapat menjangkau seluruh pabrik di Kota Cimahi. Untuk itu,Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja guna memperluas pelaksanaan program ke berbagai sektor industri.
Pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan di puskesmas dan komunitas masyarakat,Namun kami mulai dari lokasi dengan jumlah sasaran besar seperti kawasan industri,” imbuhnya.

Pendaftaran peserta dilakukan melalui aplikasi Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan data kependudukan. Peserta diwajibkan membawa KTP dan memastikan data sudah sinkron dengan sistem Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dukcapil.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga melibatkan tenaga medis dari Puskesmas Cibeureum serta dukungan laboratorium dari rumah sakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan, baik di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya seperti layanan BPJS.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di lingkungan kerja semakin meningkat, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif.”pungkasnya