Home Blog Page 51

Polres Jember Ungkap Dugaan Penimbunan Pertalite, Tersangka Gunakan Mobil Modifikasi

0

JEMBER – Praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali berhasil diungkap oleh jajaran Polres Jember Polda Jawa Timur.

Seorang pria berinisial FS, warga Kecamatan Silo, diamankan petugas saat kedapatan melakukan aktivitas mencurigakan di sebuah SPBU pada Minggu (13/4/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Kasus ini terungkap setelah Polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas pengisian BBM berulang dengan pola tidak wajar di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Unit Tipidter Polres Jember Polda Jatim bersama Resmob Timur langsung melakukan pemantauan di lapangan.

Petugas kemudian mendapati sebuah mobil Suzuki Carry melakukan pengisian pertalite secara berulang.

Merasa curiga, Polisi menghentikan kendaraan tersebut sesaat setelah keluar dari area SPBU.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak delapan jerigen berkapasitas masing-masing 30 liter yang telah terisi BBM jenis pertalite.

Tidak hanya itu, kendaraan tersebut juga telah dimodifikasi dengan pompa air serta selang khusus yang diduga digunakan untuk menyedot dan memindahkan BBM secara ilegal.

Pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Jember Polda Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kanit Tipidter Polres Jember, Ipda Harry Sasono, menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Modus yang digunakan sudah terencana, kendaraan dimodifikasi untuk memperlancar aksi penimbunan. Ini jelas merugikan masyarakat dan tidak akan kami toleransi,” tegas Ipda Harry, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk ditimbun dan diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Kami akan menindak tegas setiap pelaku,” tegasnya.

Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal serta keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Migas dengan berkoordinasi bersama Jaksa Penuntut Umum.

Polres Jember Polda Jatim memastikan akan terus melakukan penindakan secara konsisten terhadap segala bentuk penyimpangan BBM bersubsidi guna menjaga ketersediaan dan keadilan bagi masyarakat. (*)

Dinkes Kota Cimahi Gelar Pelatihan Keamanan Pangan SPPG,Dukung Program Nasional MBG

Cimahi,Senin(13/04/2026)
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi secara resmi membuka kegiatan pelatihan kesehatan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cimahi.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keamanan pangan sekaligus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan optimal.
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), tim MBG Kota Cimahi, serta para ahli gizi.
Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan makanan yang higienis, standar keamanan pangan, hingga pemenuhan gizi seimbang bagi para penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Dr.Mulyati,S.Kep.,Ners.,.Kes., menegaskan pentingnya peran SPPG dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya peserta didik di sekolah.
Mulyat berharap, seluruh peserta pelatihan dapat memahami dan menerapkan standar yang telah ditetapkan, sehingga makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

“SPPG memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program nasional. Oleh karena itu, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

Selain itu dinas kesehatan juga telah menerbitkan 36 sertifikat layak higenis sanitasi (SLHS) dan 16 lagi Masih dalam pengajuan dan inspeksi secara rutin di lakukan mulai dari peralatan masak,air yang digunakan di uji di lab secara rutin
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam menyukseskan program nasional yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak usia dini.

“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh SPPG di Kota Cimahi mampu menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga program MBG dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan generasi penerus bangsa.”Pungkasnya.

Polres Pelabuhan Tanjungperak Amankan Tersangka Kurir Sabu di Surabaya

TANJUNG PERAK – Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jawa Timur meringkus seorang pria berinisial MIF (30) karena nekat menjadi pengedar narkotika jenis sabu.

Ironisnya, tersangka mengaku barang haram tersebut merupakan milik ayahnya sendiri yang kini tengah buron.

Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, mengonfirmasi bahwa penangkapan dilakukan di kawasan Jalan Wonokusumo – Surabaya.

Petugas bergerak setelah mendapatkan informasi terkait aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MIF mengaku bahwa dirinya hanyalah tangan kanan dari ayahnya sendiri yang berinisial M.

“Tersangka MIF menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bapaknya berinisial M, yang saat ini ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO),” ujar AKP Adik Agus Putrawan, Selasa (14/4/26).

Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjungperak mengatakan, tersangka MIF mengedarkan sabu atas perintah bapaknya untuk diberikan kepada pemesannya.

MIF berdalih tidak mengetahui secara mendalam mengenai bisnis haram yang dijalankan orang tuanya tersebut.

Ia mengaku hanya bertugas sebagai kurir yang mengantarkan pesanan tanpa mengetahui nilai transaksi per poketnya.

“Tersangka MIF mengaku tidak mengetahui berapa harga per poket sabu tersebut. Ia hanya ditugaskan untuk menyerahkan barang saja. Bahkan, ia juga tidak tahu dari mana ayahnya mendapatkan pasokan sabu tersebut maupun harga belinya,” tambahnya.

Dalam penangkapan tersebut, Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Barang bukti tersebut meliputi 12 paket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto total 6,77 gram, 1 unit timbangan digital, 2 bendel plastik klip kosong, 4 buah skrop dari sedotan warna hitam dan 1 unit telepon seluler yang digunakan untuk komunikasi transaksi.

Akibat perbuatannya, MIF kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman berat.

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 609 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran intensif terhadap M, ayah tersangka, guna memutus rantai peredaran narkoba di wilayah Surabaya. (*)

Polres Malang Amankan 3 Tersangka Sindikat Curanmor di Singosari

0

MALANG – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga di wilayah Singosari dan sekitarnya akhirnya berhasil diungkap jajaran Polres Malang Polda Jatim.

Dalam waktu kurang dari sepekan setelah adanya laporan dari korban, ketiga pelaku tersebut berhasil diamankan secara bertahap oleh Kepolisian.

Uniknya, terduga pelaku merupakan satu keluarga, yakni mertua berinisial M (67), anak AK (38), serta menantu perempuan DR (38).

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menjelaskan bahwa penangkapan pertama dilakukan terhadap DR di area persawahan Dusun Krajan, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari pada Minggu (5/4/2026).

“Pelaku perempuan ini kami amankan setelah ditangkap warga saat kejadian pencurian sepeda motor di area persawahan,”ujar AKP Bambang, Selasa (14/4/26).

Hasil interogasi awal lanjut AKP Bambang, bahwa yang bersangkutan mengakui berperan mengantar dan membantu pelaku utama.

Dari pengembangan terhadap DR, Polisi kemudian menangkap M (67), yang merupakan mertua dari DR, pada Senin (6/4/2026).

Tersangka M diketahui berperan dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di beberapa wilayah.

“Tersangka M juga mengakui telah melakukan pencurian di sejumlah lokasi berbeda,” jelas AKP Bambang.

Tak berhenti di situ, petugas kembali melakukan pengejaran terhadap pelaku utama berinisial AK (38) yang akhirnya berhasil ditangkap di wilayah Singosari, pada Sabtu (11/4/2026).

“Pelaku utama berhasil kami amankan setelah dilakukan penyelidikan intensif. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya merupakan satu keluarga yang terlibat dalam aksi curanmor di beberapa TKP,” ungkap AKP Bambang.

Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini diketahui telah beraksi di sejumlah lokasi, di antaranya area persawahan di Desa Dengkol, depan TK Muslimat, serta kawasan SDN Pagentan 1 di wilayah Singosari.

Modus yang digunakan yakni dengan menyasar kendaraan yang diparkir dalam kondisi lengah, kemudian merusak kunci menggunakan alat khusus seperti kunci T.

“Para pelaku memanfaatkan kelengahan korban, terutama saat kendaraan diparkir di tempat terbuka. Modusnya dengan merusak kunci menggunakan alat khusus,” terang AKP Bambang.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor hasil curian, kunci T, serta perlengkapan lain yang digunakan dalam aksi kejahatan.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (*)

Ryadlus Solihin Firdaus Tekan Evaluasi Kinerja OPD dan Transparansi Anggaran Dalam Pembahasan LKPJ 2025

Probolinggo,
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 menjadi panggung evaluasi serius. Ryadlus Sholihin Firdaus tampil menonjol dengan dorongan kuat terhadap perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam forum yang berlanjut ke Panitia Khusus (Pansus) bersama eksekutif, Ryadlus menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Ia mendorong evaluasi berbasis data dan dampak nyata, terutama pada sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap PAD.

Salah satu yang disorot adalah pengelolaan parkir. Dari sekitar 107 titik parkir di Kota Probolinggo, ia menilai belum semuanya efektif. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan menyajikan data rinci agar dapat dilakukan pemetaan mana titik yang produktif dan mana yang justru membebani daerah.

“Jangan sampai keberadaan juru parkir tidak memberi kontribusi signifikan. Harus jelas efektivitasnya,” ujarnya.

Selain sektor parkir, Ryadlus juga menaruh perhatian serius pada kinerja Pudam Bayuangga. Ia mengungkap adanya kerugian hampir Rp300 juta akibat kerusakan jaringan pipa yang dipicu proyek Kementerian PUPR di akhir tahun 2025.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Ia meminta langkah konkret dari eksekutif untuk menyelesaikan kerugian tersebut, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab.

Tak hanya itu, ia juga mengkritisi struktur organisasi di tubuh Pudam yang dinilai belum efisien. Beberapa jabatan disebut tidak memiliki indikator kinerja yang jelas, termasuk posisi paralegal.

“Kita harus ukur dampaknya. Kalau tidak jelas kontribusinya, ini bisa jadi beban organisasi,” tegasnya.

Dalam dinamika rapat Pansus, Ryadlus juga terlibat dalam dorongan perubahan mekanisme pembahasan agar lebih efektif. OPD tidak lagi diminta melakukan paparan panjang, melainkan langsung masuk pada sesi tanya jawab yang fokus pada persoalan krusial.

Langkah ini dinilai mampu mempercepat proses evaluasi sekaligus memperdalam substansi pembahasan.

Selain itu, isu transparansi anggaran turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Salah satunya terkait penggunaan dana Rp9 miliar dari pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih menimbulkan perbedaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif.

Ryadlus menilai, kejelasan status anggaran seperti ini menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Di sisi lain, dalam pembahasan yang lebih luas, aspirasi anggota dewan terkait pelayanan publik—seperti penerangan jalan dan penguatan identitas RSUD Ar-Rozi—juga menjadi bagian dari perhatian bersama dalam forum tersebut. Bagi Ryadlus, seluruh masukan itu harus dipandang sebagai kebutuhan riil masyarakat yang tidak bisa diabaikan.

Dengan pendekatan kritis namun konstruktif, Ryadlus menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus menghasilkan perubahan nyata.

“Evaluasi ini harus berdampak. Bukan sekadar laporan selesai, tapi ada perbaikan yang dirasakan masyarakat,” menjadi garis tegas yang ia dorong dalam setiap pembahasan.

Jika konsistensi ini terus dijaga, maka pembahasan LKPJ tidak lagi menjadi rutinitas tahunan, melainkan alat koreksi yang efektif untuk memastikan arah pembangunan Kota Probolinggo berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Bupati Bondowoso Tinjau Banjir Wonoboyo, Penanganan Darurat hingga Jangka Panjang

Bondowoso,Gempur News- Senin (13/04/2026).Pemerintah Kabupaten Bondowoso bergerak sigap merespons bencana banjir yang menerjang Desa Wonoboyo. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan darurat berjalan sekaligus merancang solusi jangka panjang berbasis sistem terpadu.

Dalam peninjauan tersebut, sejumlah langkah cepat telah dilakukan, salah satunya pemasangan bronjong yang difungsikan sebagai penahan sekaligus pengarah arus air. Upaya ini dinilai krusial guna mencegah air kembali meluap ke permukiman warga.

“Alhamdulillah hari ini kita mengunjungi langsung lokasi terdampak. Penanganan sementara sudah dilakukan, termasuk pemasangan bronjong sebagai tangkis dan pengarah aliran air,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan permanen membutuhkan sinergi lintas wilayah karena lokasi terdampak berada di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Situbondo. “Ke depan kita harus berkoordinasi dengan Kabupaten Situbondo karena ini berada di perbatasan dua wilayah,” lanjutnya.

Tak hanya fokus pada infrastruktur, pemerintah daerah juga memberi perhatian kepada warga terdampak, terutama yang rumahnya mengalami kerusakan. Bantuan akan diupayakan melalui berbagai skema pendanaan, termasuk dana PTT, meski realisasinya masih menunggu kesiapan anggaran dan proses pendataan.

Di sisi lain, Pemkab Bondowoso mulai menyusun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Sistem ini mencakup tahapan mitigasi, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana secara menyeluruh.

“Kita sedang mencoba membangun sistem penanganan kebencanaan yang terintegrasi. Saya minta BPBD dan dinas terkait mulai memitigasi secara terpadu meskipun dalam keterbatasan anggaran,” tegas Bupati.

Dalam kondisi efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber, baik melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, hingga APBN.

Sementara itu, Kepala Dinas BSBK, Ansori, menyampaikan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing.

Ia mengungkapkan, ada empat titik prioritas di Wonoboyo yang menjadi fokus penanganan, di antaranya jembatan menuju Glundeng yang terancam putus, jembatan di area gapura, serta aliran Sungai Gunung Putri yang berbatasan dengan Situbondo.

“Kita fokus pada titik yang menjadi kewenangan kami, terutama agar air tidak kembali langsung masuk ke rumah warga seperti sebelumnya,” jelasnya.

Untuk mempercepat penanganan darurat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta guna perbaikan bronjong di tujuh titik. Rinciannya, empat titik berada di Wonoboyo, sementara tiga titik lainnya tersebar di Ampelan Wringin, Botolinggo, dan Sukosari.

Selain itu, perbaikan jembatan secara permanen direncanakan melalui perubahan APBD, mengingat skema anggaran sebelumnya belum mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui langkah terpadu ini, diharapkan penanganan pascabanjir tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghadirkan solusi jangka panjang yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan bagi masyarakat, “ungkapnya.**

Sat Binmas Polres Lumajang Berikan Himbauan kepada Ojek Pangkalan di Terminal Wonorejo

Lumajang – Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Lumajang memberikan himbauan kamtibmas kepada para ojek pangkalan di Terminal Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek pangkalan dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional kepada masyarakat, khususnya para penumpang yang menggunakan jasa transportasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Sat Binmas Polres Lumajang menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para pengemudi ojek. Di antaranya, memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi baik dan layak jalan, serta melengkapi perlengkapan keselamatan seperti helm bagi penumpang.

“Pengemudi ojek diharapkan selalu memperhatikan kondisi kendaraan demi keselamatan bersama, baik untuk diri sendiri maupun penumpang,” ujar salah satu anggota Sat Binmas di lokasi.

Selain itu, petugas juga menekankan pentingnya sikap ramah dan sopan dalam melayani penumpang. Pelayanan yang baik dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan citra positif bagi para pengemudi ojek pangkalan.

Para pengemudi juga diingatkan untuk tidak mematok tarif secara berlebihan atau tidak wajar. Penetapan tarif yang sesuai dinilai penting agar tidak merugikan penumpang dan menghindari potensi konflik di lapangan.

“Berikan tarif yang sesuai dan wajar, serta hindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya itu, petugas juga mengingatkan agar para pengemudi tidak melakukan tindakan penipuan maupun perbuatan tidak etis lainnya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap jasa transportasi ojek pangkalan.

Sementara itu, PS Kasat Binmas Polres Lumajang Iptu Irdani Isma melalui Kasubsi Pidm Si Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat, khususnya para pengemudi ojek pangkalan,” ujar Ipda Suprapto.

Ia juga mengimbau kepada para pengemudi agar tidak ragu untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian apabila menghadapi situasi yang membutuhkan kehadiran aparat.

“Apabila membutuhkan bantuan atau kehadiran Polisi, masyarakat dapat menghubungi Layanan Kepolisian Call Center 110 maupun melalui program Polisi Penolongku,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pengemudi ojek pangkalan di wilayah Lumajang semakin tertib, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Layanan Kesehatan dan Validasi Lapangan Menjadi Kritikan Tajam, DPRD kota Probolinggo Rampungkan Pembahasan LKPJ Walikota 2025

​PROBOLINGGO,
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo telah menuntaskan rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo tahun anggaran 2025. Dalam evaluasi akhir ini, dewan menekankan bahwa hasil rekomendasi tidak hanya akan berpijak pada data administratif di ruang rapat, tetapi juga hasil komparasi langsung di lapangan.
​Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, SH., MH., menegaskan pentingnya akurasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber pemangku kepentingan (stakeholders).
​”Pembahasan ini tidak hanya sebatas klarifikasi di dalam ruangan. Kami akan mengomparasi hasil tersebut dengan situasi di lapangan dan informasi akurat dari institusi atau sumber luar lainnya. Jika di sini laporannya baik namun di lapangan ditemukan hal sebaliknya, itu yang harus kami sampaikan dalam rekomendasi untuk menilai baik buruknya pemerintahan selama satu tahun,” tegas Muchlas.
​Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan ini adalah layanan kesehatan. Meski secara prinsip administrasi Dinas Kesehatan dianggap tidak bermasalah, Pansus memberikan penekanan khusus pada kualitas pelayanan di dua rumah sakit milik daerah. Aspek infrastruktur, ketersediaan Alat Kesehatan (Alkes), hingga kecukupan tenaga medis menjadi indikator utama dalam mengukur maksimal atau tidaknya kinerja pemerintah kota di tahun 2025.
​Senada dengan hal tersebut, Anggota Pansus DPRD, Ellyas Aditiawan, S.I.Kom., menambahkan bahwa pendalaman terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) difokuskan pada indeks kinerja dan realisasi persentase program.
​”Kami mengevaluasi hasil dari beberapa dinas terkait realisasi anggaran dan masalah-masalah teknis yang muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan setiap program kerja selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ellyas.
​Hasil dari pembahasan Pansus ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen rekomendasi DPRD yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Probolinggo guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dalam Muscab PKB Kota Cimahi Memunculkan Empat Kandidat Calon Ketua DPC Kota Cimahi

Cimahi,Senin(13/04/2026)
Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cimahi menghadirkan dinamika baru dalam proses regenerasi kepemimpinan.
Empat nama resmi mencuat sebagai kandidat Ketua DPC PKB Kota Cimahi periode 2026–2031, yakni Andri Azwarudin, Dede Latif, Dedi Ubes, dan Opah Nurfajmi.

Keempat nama tersebut diusulkan untuk selanjutnya diproses oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang nantinya akan menentukan siapa figur terbaik yang akan memimpin PKB di Kota Cimahi lima tahun ke depan.

Pelaksanaan Muscab yang digelar di Cimahi Convention Hall, Minggu (12/4/2026), berlangsung tertib dan kondusif.
Terpantau tidak tampak riak-riak persaingan panas di antara kader yang hadir.

Ketua DPC PKB Kota Cimahi saat ini, Dedi Ubes, menjelaskan bahwa Muscab kali ini menggunakan mekanisme baru yang ditetapkan DPP dan diterapkan serentak di berbagai daerah di Seluruh Indonesia.

Menurut Ubes, forum cabang kali ini bukan ajang perebutan kursi, melainkan tahapan penjaringan menuju penetapan ketua definitif,
“Dalam beberapa bulan ke depan akan diputuskan oleh DPP siapa yang akan menjadi Ketua Definitif di Kota Cimahi,”terangnya usai kegiatan.

Selanjutnya, seluruh kandidat akan menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di tingkat pusat.
Tahapan ini menjadi penentu sebelum nama ketua terpilih diumumkan secara resmi.

Selain membahas kepemimpinan, PKB Kota Cimahi juga mulai memasang target politik menuju Pemilu 2029.
Partai berlambang bola dunia itu menargetkan raihan tujuh kursi di DPRD Kota Cimahi.
Target tersebut dinilai realistis seiring meningkatnya konsolidasi internal partai.

Sementara itu, Pengurus DPP PKB, Chusnunia Chalim atau Nunik, menegaskan bahwa Muscab serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan penuh kegembiraan.

Nunik menilai,menjadi pengurus partai adalah amanah untuk bekerja, bukan ruang persaingan semata.
Menurut Nunik juga, PKB menerapkan pola kerja berkelanjutan dan tidak hanya aktif menjelang pemilu.

“Mesin partai harus bergerak setiap hari demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mempersiapkan kemenangan di masa mendatang,”Tegasnya

Dengan munculnya empat kandidat dan target besar tujuh kursi DPRD, Muscab PKB Cimahi menjadi sinyal bahwa partai ini tengah menata langkah baru menuju kontestasi politik 2029.

Achmad Syafei

Implementasi Program Listrifikasi dan Penghijauan,Wakil Walikota Cimahi Bersepeda Menuju Kantor

Cimahi,Senin(13/04/2026)
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira,S.E.,Ak.,CA menunjukkan dukungannya terhadap program nasional listrifikasi dan penghijauan yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan cara yang sederhana namun inspiratif,yakni bersepeda nenuju Kantor.
Momen langka tersebut terjadi Pada Senin pagi,13 April 2026,Kang Adit sapaan akrabnya,memilih bersepeda dalam menjalankan aktivitasnya sebagai bentuk kampanye gaya hidup ramah lingkungan.

Kegiatan bersepeda tersebut tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga ajakan kepada masyarakat untuk mulai beralih ke pola hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa elektrifikasi transportasi dan penghijauan kota harus berjalan beriringan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.
“Langkah kecil seperti bersepeda ini diharapkan bisa menjadi contoh.Kita ingin mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan penghijauan dan mendukung penggunaan energi yang lebih bersih,” ungkapnya.

Program elektrifikasi yang dimaksud mencakup dorongan penggunaan kendaraan listrik, efisiensi energi, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan.
Sementara itu, penghijauan kota dilakukan melalui penanaman pohon, pengembangan ruang terbuka hijau, dan pelestarian lingkungan perkotaan.

Pemerintah Kota Cimahi sendiri terus berupaya mengintegrasikan kebijakan tersebut dalam berbagai program daerah, mulai dari transportasi ramah lingkungan hingga penataan kawasan hijau.
Dukungan dari pimpinan daerah diharapkan mampu mempercepat implementasi program nasional di tingkat lokal.

“Dengan aksi nyata seperti ini, Cimahi diharapkan dapat menjadi salah satu Kota percontohan dalam penerapan konsep kota hijau dan berkelanjutan di Indonesia.”pungkasnya

Achmad Syafei