Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menilai arah kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Amin, upaya pemerintah menjaga defisit pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB merupakan sinyal positif bagi pelaku pasar dan pelaku usaha bahwa disiplin fiskal tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
“Di tengah tekanan global, suku bunga internasional yang masih tinggi, serta volatilitas geopolitik dunia, menjaga kredibilitas fiskal menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku pasar, stabilitas rupiah, dan daya tahan ekonomi nasional,” ujarnya.
Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027 harus dibarengi dengan langkah-langkah struktural yang konkret dan realistis. Rabu (20/05/2026).
“Target pertumbuhan tersebut cukup ambisius. Bukan tidak mungkin dicapai, tetapi membutuhkan reformasi yang serius, terutama dalam peningkatan investasi produktif, industrialisasi, hilirisasi yang bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan daya beli masyarakat,” katanya.
Amin menilai tantangan terbesar APBN 2027 justru berada pada sisi penerimaan negara. Target pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen terhadap PDB memerlukan terobosan yang tidak semata-mata bertumpu pada kenaikan beban pajak masyarakat dan dunia usaha.
“Pemerintah harus fokus memperluas basis ekonomi produktif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara adil, bukan sekadar menaikkan tekanan fiskal terhadap sektor riil yang saat ini juga sedang menghadapi tekanan global,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas belanja negara. Menurutnya, APBN 2027 harus memastikan setiap rupiah belanja pemerintah benar-benar produktif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Belanja negara harus diarahkan untuk memperkuat sektor pangan, energi, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai APBN hanya besar secara angka, tetapi lemah dalam kualitas dampaknya,” ujar Amin.
Terkait asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS, Amin menilai pemerintah relatif realistis dalam membaca tekanan eksternal, terutama akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat dan kuatnya dolar global.
“Yang penting bukan hanya asumsi kursnya, tetapi bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi agar tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat tetap terkendali,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Amin juga mendorong pemerintah mulai serius mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari windfall commodity revenue atau keuntungan luar biasa akibat lonjakan harga komoditas global.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara eksportir besar sumber daya alam memiliki peluang besar memperkuat APBN tanpa harus terlalu membebani rakyat melalui pajak tambahan.
“Kita perlu mulai memikirkan skema windfall tax atau mekanisme penangkapan surplus keuntungan komoditas secara adil dan terukur, terutama pada sektor batu bara, nikel, sawit, mineral, termasuk komoditas pertanian dan perikanan ketika harga global melonjak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dirancang hati-hati agar tidak merusak iklim investasi dan daya saing ekspor nasional.
“Prinsipnya, ketika terjadi keuntungan luar biasa akibat booming harga global, negara harus hadir memastikan sebagian manfaatnya kembali kepada rakyat melalui penguatan subsidi produktif, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Amin juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai risiko fiskal tersembunyi di luar APBN, termasuk pembiayaan melalui BUMN maupun skema-skema quasi fiscal lainnya.
“Jangan sampai defisit APBN terlihat rendah, tetapi tekanan fiskal sesungguhnya dipindahkan ke BUMN atau lembaga pembiayaan negara. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Amin menekankan bahwa keberhasilan APBN 2027 tidak hanya ditentukan oleh optimisme angka-angka makro, tetapi terutama oleh kualitas eksekusi kebijakan pemerintah.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar target pertumbuhan tinggi di atas kertas, tetapi pertumbuhan yang benar-benar menciptakan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kelas menengah, dan menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. (Efendi)
