​KOTA MOJOKERTO – Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban, Polres Mojokerto Kota menggelar kegiatan Silaturahmi Sabuk Kamtibmas bersama Ojek Online, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan Silaturahmi Sabuk Kamtibmas ini sebagai wujud nyata komitmen Polres Mojokerto Kota dalam membangun kemitraan dengan masyarakat khususnya ojek online demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif

Dihadiri langsung oleh Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto didampingi Pejabat Utama (PJU), Sabuk Kamtibmas diikuti puluhan 0jek Online yang telah memadati Polres Mojokerto Kota sejak pukul 8 pagi.

Dalam sambutannya, Kapolres Mojokerto Kota menyampaikan apresiasi kepada mitra ojek online dalam membantu terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.

“ini adalah bentuk wujud apresiasi kami kepada Bapak Ibu sekalian atas support, dukungan, informasi dan masukan terkait situasi Kamtibmas, ” ujar AKBP Herdiawan.

Selain itu AKBP Herdiawan juga menghimbau kepada ojek online jika melihat atau mengetahui tindak kriminalitas agar segera menghubungi call center 110. Dengan menggandeng Masyarakat khususnya ojek online Polres Mojokerto Kota berharap dapat terus memperkuat komunikasi guna mencegah gangguan kamtibmas secara cepat dan efektif.

Di sisi lain, perwakilan ojek online juga menyampaikan rasa terimakasih atas peran polri yang selalu hadir dan berguna bagi masyarakat khususnya ojek online, “Terima kasih untuk Polres Mojokerto Kota yang selalu hadir dalam kehidupan ojek online,”

Sebagai bentuk kepedulian, kegiatan juga diisi dengan pemberian tali asih kepada para peserta yang hadir.(*)

GRESIK – Tim Macan Giri Sat Reskrim Polres Gresik Polda Jatim telah mengamankan 8 oknum suporter bola, Sabtu (16/5) yang lalu.

Delapan orang tersebut diduga terlibat pengeroyokan terhadap ARF (20) warga Lakarsantri, Surabaya pada Minggu (3/5/2026).

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengatakan peristiwa itu terjadi dipicu oleh pelaku yang emosi karena tim sepak bola kesayangannya kalah dalam bertanding.

Sebelum kejadian, korban bersama 2 orang temannya hendak ngopi di kawasan Putri Cempo Gresik.

“Saat itu, korban hendak ngopi tapi berhenti sebentar di minimarket jalan Veteran Kebomas,” kata AKBP Ramadhan Nasution.

Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para pelaku tersebut melakukan konvoi setelah nobar tim sepak bola yang mereka dukung.

Saat melintas di lokasi kejadian, para pelaku melihat helm korban terdapat stiker tim sepak bola lawan.

“Para pelaku mendatangi korban dan langsung mengeroyok korban. Sementara Tiga temannya berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam minimarket,” jelas AKBP Ramadhan.

Pascakejadian, korban pun dibawa ketiga rekannya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan melaporkan ke Polres Gresik.

“Mendapat laporan itu, kami langsung melakukan penyelidikan, dan berhasil mengidentifikasi sejumlah pelaku,” tambah AKBP Rama.

Dari hasil penyelidikannya, Polisi mengamankan 8 tersangka berinisial RBP, FF, BKS, WA, YPR, PAR, MZ, MAR.

Seluruhnya dijemput paksa dirumahnya masing-masing oleh tim Resmob Satreskrim Polres Gresik.

Para pelaku mayoritas merupakan warga Gresik yang merupakan suporter fanatik salah satu klub sepak bola.

“Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Mulai dari memukul, menendang, hingga merusak motor korban di lokasi kejadian,” pungkas AKBP Ramadhan. (*)

Probolinggo,
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) dan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo H. Abdul Mujib menegaskan pentingnya kebijakan penataan kawasan yang tidak mengorbankan mata pencaharian warga. Selasa (19/05/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyampaikan bahwa Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan kritis terhadap raperda yang tengah dibahas, khususnya terkait strategi pemerintah dalam menata kawasan perdagangan rakyat dan keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima.

Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa program revitalisasi dan relokasi kerap menimbulkan persoalan baru karena tidak seluruh pedagang terdampak mendapatkan tempat usaha yang layak dan strategis. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan setiap kebijakan penataan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.

“Penataan kawasan harus tetap memberikan ruang hidup bagi pedagang kecil. Jangan sampai revitalisasi justru menghilangkan mata pencaharian masyarakat,” ujar Abdul Mujib dalam penyampaiannya.

Ia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi PKL saat ini tidak hanya terkait lokasi usaha, tetapi juga menyangkut modal, produksi dan pemasaran. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha mikro di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan hingga pendataan PKL secara menyeluruh. Database yang akurat dinilai penting agar berbagai program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Data pedagang harus jelas dan terus diperbarui sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan maupun program bantuan,” katanya.

Dalam forum paripurna tersebut, Abdul Mujib juga menekankan pentingnya objektivitas pemerintah dalam proses pendataan dan penetapan PKL. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya mengedepankan aspek ketertiban dan estetika kota, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan ekonomi masyarakat kecil sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkeadilan.

Menurutnya, keseimbangan antara penataan kota dan keberlangsungan usaha rakyat menjadi hal penting yang harus dijaga pemerintah agar pembangunan tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat bawah.

Pembahasan Raperda inisiatif DPRD tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat tata kelola kawasan perkotaan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan di daerah.

Probolinggo – Pembangunan dan penataan kawasan Jalan Cokro Kota Probolinggo terus menjadi perhatian pemerintah daerah bersama DPRD Kota Probolinggo. Program pembangunan yang digadang-gadang menjadi salah satu proyek strategis tersebut diharapkan mampu memberikan dampak besar terhadap penataan kota, kelancaran akses jalan hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan sekitar.

Anggota DPRD Kota Probolinggo Fraksi PPP, Robit Riyanto menegaskan bahwa pihaknya di DPRD akan terus mendorong sekaligus mengawal jalannya pembangunan agar benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat. Menurutnya, proyek pembangunan Jalan Cokro merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur demi kenyamanan masyarakat di masa mendatang.

Dalam penyampaiannya, Robit Riyanto menjelaskan bahwa anggaran pembangunan yang saat ini berjalan masih berada di angka sekitar Rp5,5 miliar. Namun untuk keseluruhan proyek hingga tuntas, diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai sekitar Rp27 miliar.

“Kami mendorong dan menindaklanjuti apa yang menjadi program pemerintah terkait pembangunan Cokro. Saat ini anggaran yang berjalan masih sekitar Rp5,5 miliar dan nantinya total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp27 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap karena membutuhkan perencanaan matang serta penyesuaian anggaran daerah. Dengan tahapan yang ada, Robit memperkirakan pengerjaan proyek secara keseluruhan baru dapat diselesaikan pada awal tahun 2028 mendatang.

“Insya Allah realisasinya terus berjalan. Karena pembangunan ini dilakukan secara bertahap, kemungkinan penyelesaian keseluruhan bisa tuntas pada awal tahun 2028,” katanya.

Robit juga meminta masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan Jalan Cokro, agar turut mendukung program pembangunan tersebut. Menurutnya, setiap pembangunan memang tidak bisa dilepaskan dari dampak sementara yang mungkin dirasakan masyarakat, seperti aktivitas pekerjaan proyek maupun penyesuaian lingkungan sekitar. Namun ia memastikan seluruh proses dilakukan demi kepentingan jangka panjang masyarakat Kota Probolinggo.

“Kami mohon bantuan kerja sama kepada masyarakat yang ada di sekitar Jalan Cokro. Insya Allah pemerintah akan berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Tidak mungkin pemerintah ingin merugikan rakyatnya,” tegas politisi PPP tersebut.

Menurut Robit, penataan kawasan Jalan Cokro nantinya bukan hanya sekadar pembangunan fisik jalan semata, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah memperbaiki wajah kota agar lebih tertata, nyaman, aman dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas masyarakat diyakini akan semakin lancar dan peluang usaha masyarakat sekitar juga dapat meningkat.

Ia menilai pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan efek domino terhadap berbagai sektor, mulai dari perdagangan, transportasi, hingga peningkatan nilai kawasan di sekitar proyek pembangunan. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu-isu negatif terkait pembangunan yang sedang berjalan.

“Masyarakat jangan khawatir. Kita tetap akan mengingatkan pemerintah bahwa setiap pembangunan pasti ada dampaknya. Tapi kami yakin dampak itu hanya sementara dan ke depannya akan membawa manfaat positif bagi masyarakat sekitar Cokro, Joglo dan wilayah sekitarnya,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat, Robit menegaskan dirinya memiliki kewajiban untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat. DPRD, kata dia, akan terus melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan dan tidak keluar dari tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya sebagai wakil rakyat pasti dan wajib mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Kami di DPRD tentu akan terus mengawasi agar pembangunan ini berjalan baik, tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga berharap pembangunan Jalan Cokro nantinya dapat menjadi salah satu titik perubahan bagi Kota Probolinggo dalam meningkatkan kualitas tata kota dan pelayanan publik. Dengan kondisi jalan yang lebih baik dan kawasan yang tertata, masyarakat diharapkan dapat menikmati fasilitas yang lebih nyaman serta mendukung perkembangan perekonomian daerah.

Selain itu, Robit mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar proyek besar tersebut dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal.

“Kita semua tentu ingin Kota Probolinggo semakin maju. Karena itu kami berharap masyarakat bisa bersama-sama mendukung program pembangunan ini demi kepentingan bersama. Pemerintah dan DPRD pasti akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Banyuwangi – Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban di sejumlah lapak penjualan ternak, Selasa (19/5/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat kurban.

Petugas mendatangi 11 lapak penjualan hewan ternak yang berada di pusat Kota Banyuwangi. Mayoritas hewan yang diperiksa berupa kambing dan domba.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi fisik ternak, suhu tubuh, hingga usia hewan. Petugas memastikan hewan kurban telah memenuhi syarat umur minimal melalui pemeriksaan gigi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Danang Hartanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit hewan menjelang meningkatnya transaksi kurban.

“Jika kondisi hewan tidak sehat, kami akan beri obat dan vitamin. Sementara untuk memastikan usianya sudah satu tahun atau lebih, gigi kambing dipastikan sudah tanggal atau poel,” kata Danang.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan di lapak pinggir jalan, tetapi juga menyasar pasar hewan dan pedagang musiman yang mulai bermunculan menjelang Idul Adha.

“Terutama mengantisipasi penyakit, agar tidak ditemukan hewan yang sakit di lapak-lapak penjualan. Nanti tim juga akan terus turun ke lapangan, berkeliling ke seluruh lapak, termasuk pedagang musiman. Jangan sampai ada penyebaran penyakit di lapak hewan kurban,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan ternak yang diperiksa di lapak pusat kota dalam kondisi layak untuk kurban. Lapak yang telah lolos pemeriksaan diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa hewan yang dijual telah diperiksa petugas.

Salah satu pedagang hewan kurban musiman di Jalan MH Thamrin, Misdi, mengaku penjualan tahun ini lebih baik dibanding Idul Adha tahun lalu. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat dan momentum tahun ini membuat permintaan meningkat.

“Saya sudah jualan tiga hari. Sehari bisa laku sekitar lima ekor. Kalau tahun lalu, kadang sehari tidak ada. Paling banyak satu-dua ekor,” kata Misdi.

Tahun ini, Misdi menargetkan penjualan hingga 100 ekor kambing dan domba. Hewan kurban yang dijual dibanderol mulai Rp2 juta hingga Rp6,5 juta per ekor, tergantung ukuran dan kondisi ternak.

Menurutnya, harga hewan kurban saat ini mengalami kenaikan sekitar 25 persen dibanding hari biasa. Meski demikian, ia menawarkan fasilitas penitipan hewan hingga hari pelaksanaan kurban tanpa biaya tambahan.

“Kelebihannya kalau beli di kami, bisa titip sampai nanti hari H lebaran, tidak perlu tambah lagi,” ujarnya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Banyuwangi, Nanang Sugiharto, menyebut kebutuhan hewan kurban di Banyuwangi diperkirakan mencapai sekitar 3 ribu ekor sapi, 10 ribu ekor kambing, dan 7 ribu ekor domba pada Idul Adha tahun ini.

Ia memastikan ketersediaan ternak di Banyuwangi masih mencukupi karena daerah tersebut mengalami surplus populasi ternak.

“Untuk populasi, Banyuwangi selalu surplus. Populasi sapi di Banyuwangi sekitar 89 ribu ekor sapi dan 325 ribu ekor kambing-domba,” kata Nanang.

Probolinggo,
Kunjungan mendadak dilakukan Komisi I DPRD Kota Probolinggo ke SMPN 5 Kota Probolinggo sebelum agenda rapat paripurna digelar. Dalam sidak tersebut, perhatian utama tertuju pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk proyek sarana prasarana serta dugaan praktik bullying di lingkungan sekolah. Senin (28/05/2026).

Sekretaris PPP DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni menegaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai aturan dan kondisi lingkungan belajar tetap aman bagi siswa.

“Iya tadi sebelum paripurna kami Komisi I menyempatkan diri melakukan sidak ke SMPN 5 dalam rangka dua hal. Pertama ingin memastikan soal penggunaan BOS khususnya proyek-proyek sarana prasarana yang didanai dari BOS. Kedua terkait dengan bullying atau perundungan,” ujar Zainul Fatoni.

Menurutnya, perhatian terhadap proyek sarana prasarana tersebut muncul setelah sebelumnya sempat viral di sejumlah media pada tahun 2025 terkait dugaan persekongkolan antara pihak sekolah dengan pihak ketiga atau rekanan dalam proyek pengecatan di lingkungan sekolah.

Ia menjelaskan, dugaan tersebut mencuat lantaran legalitas rekanan yang dijadikan mitra dinilai belum jelas. Karena itu, Komisi I DPRD ingin memastikan proyek-proyek yang bersumber dari dana BOS benar-benar dijalankan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Kenapa dugaan itu muncul karena disinyalir rekanan yang dibuat sebagai mitra ini secara legalitas masih tidak jelas. Makanya kemudian kami ingin memastikan kepada Pak David sebagai kepala sekolah definitif yang baru sejak April kemarin bahwa proyek-proyek sarana prasarana yang didanai dari BOS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Zainul menambahkan, pihaknya juga menyoroti pentingnya transparansi dalam mekanisme penunjukan rekanan, administrasi proyek hingga keterbukaan penggunaan anggaran agar tidak kembali memunculkan gejolak di masyarakat.

“Mulai dari mekanisme penunjukan rekanan, legalitas rekanan, transparansi dan sebagainya itu harus betul-betul diperhatikan sehingga tidak lagi ada gejolak di masyarakat yang akhirnya pihak sekolah dan peserta didik yang dirugikan,” katanya.

Selain persoalan anggaran, Komisi I DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap isu bullying di lingkungan sekolah. DPRD menerima adanya dugaan tindakan perundungan yang diduga melibatkan oknum guru, meski hingga kini masih dalam tahap pendalaman dan verifikasi.

“Terkait bullying kami mendengar ada semacam dugaan yang dilakukan oleh oknum guru. Tetapi ini masih dugaan karena kami belum bisa memastikan dan memverifikasi secara jelas,” ungkapnya.

Dalam sidak tersebut, Komisi I turut memantau fasilitas pendukung pengawasan sekolah seperti CCTV, pola interaksi guru dengan siswa hingga hubungan antar peserta didik. Langkah itu dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah tetap kondusif dan nyaman bagi proses belajar mengajar.

Menurut Zainul, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan karena dapat berdampak serius terhadap psikologis siswa.

“Sekolah sebagai sarana belajar mengajar yang nyaman harus terhindar dari praktik apapun bentuk perundungan atau bullying karena nanti akan berdampak besar terhadap psikologi peserta didik,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Komisi I DPRD menilai kondisi di SMPN 5 Kota Probolinggo cukup baik. Bahkan pihak sekolah memberikan jaminan untuk terus menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

“Alhamdulillah di lapangan kita melihat di SMPN 5 itu cukup baik dan ada jaminan dari kepala sekolah bahwa bullying insyaallah tidak akan terjadi,” pungkas Zainul Fatoni.