Probolinggo,
DPRD Kota Probolinggo mulai membahas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pembahasan Raperda Tahun 2026 serta pendapat Wali Kota atas dua Raperda inisiatif DPRD. Pembahasan tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan regulasi yang menyentuh sektor penataan pedagang kaki lima, pariwisata, hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Senin (18/05/2026).

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) PKL, Muchlas Kurniawan menjelaskan bahwa satu Raperda berasal dari pemerintah daerah dan berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan PKN. Sementara dua Raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD yang membahas penyelenggaraan kepariwisataan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Rapat paripurna tadi kaitannya dengan tiga Raperda. Yang dari pemerintah itu berkaitan dengan PKL PKN, sedangkan dua Raperda inisiatif DPRD membahas penyelenggaraan kepariwisataan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujar Muchlas.

Ia menambahkan, DPRD telah membentuk tiga panitia khusus untuk membahas masing-masing Raperda tersebut. Struktur kepemimpinan pansus juga telah diputuskan melalui rapat internal DPRD sebelumnya.

Muchlas yang dipercaya memimpin Pansus PKL menegaskan bahwa pembahasan Raperda tentang PKL nantinya tidak hanya berfokus pada penertiban semata, melainkan juga menyentuh aspek pemberdayaan para pedagang.

“Kalau berbicara PKL, harapan kami pemerintah tidak hanya fokus kepada penertiban saja, tetapi juga harus ada pemberdayaan. Di dalamnya nanti ada pembinaan, pelatihan, bantuan support dan berbagai upaya lain untuk mendukung para PKL agar lebih berkembang,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai poin dalam Raperda tersebut masih akan terus disempurnakan melalui pembahasan teknis bersama pansus dan pihak terkait agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan solusi bagi para pedagang kaki lima sekaligus mendukung penataan kota.

DPRD Kota Probolinggo berharap ketiga Raperda tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan sektor pariwisata, kesejahteraan sosial masyarakat, hingga penataan dan pemberdayaan PKL secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Probolinggo,
Suasana ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo tampak serius namun penuh dinamika saat digelarnya rapat paripurna terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pembahasan Raperda Kota Probolinggo Tahun 2026 serta penyampaian pendapat Wali Kota terhadap dua Raperda inisiatif DPRD. Senin (18/05/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menyatukan arah pembangunan daerah, terutama dalam menyusun regulasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dari persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL), kegiatan sosial, hingga pengembangan sektor pariwisata, semuanya dibedah satu per satu layaknya simpul yang perlahan diurai.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan bagian penting dalam tahapan pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, agenda hari ini merupakan penyampaian pendapat antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap berbagai rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas bersama.

“Ada tiga raperda yang menjadi perhatian. Pertama terkait PKL dan PKN yang merupakan inisiatif dari pemerintah kota. Kemudian ada pendapat pemerintah terhadap raperda inisiatif DPRD mengenai kegiatan sosial dan pariwisata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh proses pembahasan nantinya akan dilanjutkan melalui panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk DPRD Kota Probolinggo. Dalam tahapan itu, pembahasan tidak hanya dilakukan di ruang rapat semata, namun juga melibatkan akademisi, naskah akademik, hingga partisipasi masyarakat melalui uji publik sebelum nantinya ditetapkan menjadi perda.

“Harapannya perda-perda ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Terutama menyangkut kegiatan sosial yang nantinya berkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Aminuddin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Probolinggo terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu menembus angka enam persen. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo disebut telah berada di kisaran 5,85 persen.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

Di sektor pariwisata, Aminuddin menilai Kota Probolinggo memiliki peluang besar untuk berkembang. Saat ini disebut sudah ada puluhan potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik baru.

Menurutnya, pengembangan wisata tidak cukup hanya menghadirkan lokasi semata, namun juga harus didukung pelayanan, atraksi, hingga dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

“Selama ini orang datang ke tempat wisata hanya sekadar datang lalu pulang. Ke depan harus ada sesuatu yang bisa dinikmati, dibeli, dan memberikan efek ekonomi bagi masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani mengatakan bahwa mayoritas fraksi memberikan perhatian khusus terhadap Raperda PKL yang diinisiasi Pemerintah Kota Probolinggo.

Menurutnya, banyak masukan dari fraksi-fraksi terkait efektivitas perda tersebut dalam mengatasi persoalan PKL yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Probolinggo.

“Intinya teman-teman fraksi mempertanyakan apakah perda ini benar-benar efektif untuk menyelesaikan persoalan PKL di Kota Probolinggo,” ujarnya.

Ia berharap pembahasan bersama pansus dan pemerintah kota nantinya mampu menghasilkan regulasi yang benar-benar aplikatif dan tidak hanya menjadi aturan formalitas semata.

“Jadi bukan sekadar perda yang diwajibkan ada, tetapi memang benar-benar bisa diterapkan dan membuat PKL di Kota Probolinggo lebih makmur,” pungkasnya.

NGAWI – GN,, DKPP Ngawi menggelar Sosialisasi Kegiatan untuk petani tembakau sekabupaten Ngawi dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

Dalam sosialisasi ini turut hadir Narasumber dari PT Wirata, Kepala dinas DKPP ngawi, Ketua Apti Ngawi, Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dwi Rahayu P, perwakilan kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari wilayah sentra tembakau.

” Supardi selaku Kadin DKPP Kabupaten Ngawi menyampaikan bahwa Narasumber Yang hadir dalam kegiatan ini dari PT Wirata yang selama ini sudah bermitra dan bekerjasama dengan petani tembakau untuk menampung hasil panen tembakau. Harapanya kemitraan dengan petani ini semakin meluas, serta peluang yang lebih besar untuk petani tembakau
karena prediksi musim kemarau panjang di tahun ini. Jadi harapannya luasan tanaman tembakau yang tahun 2025 ada 1.450 ha bisa bertambah lebih luas lagi dan harga tembakau juga meningkat,terangnya”.
” Ketua Apti Ngawi yang akrab disapa Sojo pihaknya menyampaikan tentang pentingnya menguatkan kelembagaan petani tembakau untuk lebih mendukung semua kegiatan dari semua petani tembakau. ( adv / din)

NGAWI – GN,, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi melaksanakan kegiatan Kick off Active Case Finding (ACF) of Tuberculosis (skrining TBC secara aktif) 2026 bertempat di Aula Kecamatan, Pada Selasa 19 Mei 2026,merupakan gerakan percepatan penemuan kasus TBC sedini mungkin di masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Puskesmas Sekabupaten Ngawi ada 24,Kepala Desa Sekecamatan Paron, Danramil Paron, Kapolsek Paron, Perwakilan dr Dinkes Ngawi, Kadinkes Ngawi Dr. Heri Nurfahrudin M.M.Kes, Kabid P2P, serta tamu undangan yang terkait.

Active Case Finding (ACF) adalah strategi yang digunakan untuk mendeteksi dan menemukan kasus penyakit, terutama penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC ) di komunitas atau populasi tertentu. Kegiatan ACF bertujuan untuk pencarian aktif kasus yang belum terdiagnosis atau belum mendapatkan pengobatan dengan cara melakukan skrining, pemeriksaan, dan tes kepada individu yang berisiko tinggi.

” Kabid P2P ( pencegahan dan pengendalian penyakit) Muhadi Nanang Sucipto, S.KM, M.M menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi orang- orang beresiko, belum juga yang dilakukan pemeriksaan atau ronggan. Harapan untuk di Tahun 2030 kedepan bebas dari tuberkulosis. Tujuan untuk mengidentifikasi yakni memastikan penyakit dan bisa segera diatasi. Kegiatan ini pertama dilaksanakan keliling setiap puskesmas supaya cepat diketahui dan diobati, pungkasnya”.
Sambutan dari Camat Paron Wibowo S.P., M.M. menyampaikan Untuk acara ini sudah dipersiakan sebelumnya , mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar. Untuk tahun 2025 kemarin ada yang terkena TBC 100 orang pasien di 8 desa diKecamatan Paron, diantaranya 30 orang sembuh, 10 orang meninggal, pindah tempat 1,yang dalam penanganan ada 40 an orang lebih. Sedangkan di Tahun 2026 ada 122 orang yang sembuh, meninggal dan masa pengobatan, terangnya”.

Program ini menargetkan investigasi kontak, skrining massal, dan tes kesehatan terintegrasi menggunakan Portable X-ray untuk menjangkau masyarakat secara langsung. ( adv / din )

BANYUWANGI —Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi meraih penghargaan nasional. Sukojati menjadi 12 pemerintah desa terbaik se-Indonesia dalam tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa yang dinilai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Penghargaan Desa Matang Pengadaan tersebut diberikan dalam agenda nasional Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pencapaian Desa Anti Korupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Pengadaan di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Penghargaan diterima langsung Kepala Desa Sukojati Untung Suripno dan Asisten Pemerintahan dan Kesra MY Bramuda.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan apresiasinya yang tinggi kepada Pemerintah Desa Sukojati yang telah berhasil memperoleh penghargaan tersebut. Menurut Ipuk, prestasi yang diraih Sukojati adalah bentuk penguatan desa sebagai pusat inovasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Apa yang diraih Sukojati ini akan menjadi benchmark bagi desa-desa lain di manapun. Bagaimana pemerintah desa melakukan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, tata kelola yang baik, yang memenuhi kaidah pengadaan barang jasa,” kata Ipuk.

Kami senang desa di Banyuwangi terus berbenah, termasuk Desa Sukojati. Semoga pencapaian ini mampu memotivasi desa-desa lain, untuk menjadi lebih berprestasi dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Ipuk.

Desa Sukojati telah dipilih LKPP sebagai 12 Desa Piloting di Indonesia dalam upaya meningkatkan tata kelola proses Pengadaan Barang/Jasa Desa. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat komitmen pelaksanaan replikasi pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa Desa.

“Pertemuan ini sekaligus menyamakan persepsi, membahas langkah-langkah pelaksanaan ke depannya. Untuk meningkatkan perluasan pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa, LKPP akan melakukan replikasi ke desa lain untuk mendorong terciptanya proses saling belajar antar desa dalam perbaikan tata kelola menuju desa mandiri dan desa anti korupsi,” kata Bramuda.

Kades Sukojati Untung menyatakan kebanggaannya pemerintahan desanya diapresiasi oleh pemerintah pusat. Dia menjelaskan, pihaknya menerapkan peraturan yang berorientasi pada pengadaan yang transparan.

“Jadi, pengadaannya tetap memperhatikan peraturan, baik Peraturan Bupati Banyuwangi maupun aturan lainnya tentang prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Contohnya di setiap pengadaan kami selalu mencari harga pembanding untuk memastikan mendapatkan harga terbaik,” ungkap Untung.

“Hal ini sesuai dengan perintah Bupati dan Presiden, agar anggaran untuk desa juga harus berputar di desa itu sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Desa Sukojati juga ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu percontohan desa anti korupsi dari sejak 2022. Selain itu, Desa Sukojati, juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai Pengelola Keuangan Terbaik pada 2023. (*)

LUMAJANG – Dalam upaya menjaga kondusivitas kamtibmas serta mempererat tali silaturahmi dengan elemen masyarakat, Kapolres Lumajang menerima kunjungan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Lumajang. Pertemuan hangat tersebut berlangsung di Lobi Mapolres Lumajang pada Senin (18/5/2026).

Kegiatan yang dikemas dalam suasana penuh keakraban ini dihadiri langsung oleh Kapolres Lumajang, yang didampingi oleh Wakapolres Lumajang, Kabag Ops Polres Lumajang, serta Kasat Intelkam Polres Lumajang.

Kehadiran jajaran pejabat utama (PJU) Polres Lumajang ini menegaskan komitmen kepolisian dalam membuka ruang dialog yang inklusif demi mendengar aspirasi dan masukan dari para tokoh agama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandi Siregar, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kunjungan silaturahmi dari pengurus DPD LDII Lumajang. Ia menekankan bahwa peran tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan berbasis religi sangat krusial dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam merawat toleransi dan menangkal potensi gangguan keamanan di wilayah Lumajang.

“Sinergitas antara ulama, umara, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Kami sangat mengapresiasi kontribusi aktif LDII Lumajang yang selama ini terus ikut serta menjaga kesejukan di tengah masyarakat,” ujar Kapolres Lumajang.

Sementara itu, Ketua DPD LDII Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum. Pihaknya menyatakan siap mendukung program-program kerja Polres Lumajang, terutama dalam hal edukasi masyarakat terkait sadar hukum, penangkalan paham radikal, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Pertemuan yang berlangsung di lobi utama Mapolres tersebut diakhiri dengan diskusi ringan mengenai isu-isu sosial kemasyarakatan terkini di wilayah hukum Lumajang, disusul dengan foto bersama sebagai simbol soliditas yang kuat antara kepolisian dan tokoh agama.