Sidak SMPN 5 Kota Probolinggo, Komisi 1 DPRD Soroti Dana Bos dan Dugaan Bullying
Probolinggo,
Kunjungan mendadak dilakukan Komisi I DPRD Kota Probolinggo ke SMPN 5 Kota Probolinggo sebelum agenda rapat paripurna digelar. Dalam sidak tersebut, perhatian utama tertuju pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk proyek sarana prasarana serta dugaan praktik bullying di lingkungan sekolah. Senin (28/05/2026).
Sekretaris PPP DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni menegaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai aturan dan kondisi lingkungan belajar tetap aman bagi siswa.
“Iya tadi sebelum paripurna kami Komisi I menyempatkan diri melakukan sidak ke SMPN 5 dalam rangka dua hal. Pertama ingin memastikan soal penggunaan BOS khususnya proyek-proyek sarana prasarana yang didanai dari BOS. Kedua terkait dengan bullying atau perundungan,” ujar Zainul Fatoni.
Menurutnya, perhatian terhadap proyek sarana prasarana tersebut muncul setelah sebelumnya sempat viral di sejumlah media pada tahun 2025 terkait dugaan persekongkolan antara pihak sekolah dengan pihak ketiga atau rekanan dalam proyek pengecatan di lingkungan sekolah.
Ia menjelaskan, dugaan tersebut mencuat lantaran legalitas rekanan yang dijadikan mitra dinilai belum jelas. Karena itu, Komisi I DPRD ingin memastikan proyek-proyek yang bersumber dari dana BOS benar-benar dijalankan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Kenapa dugaan itu muncul karena disinyalir rekanan yang dibuat sebagai mitra ini secara legalitas masih tidak jelas. Makanya kemudian kami ingin memastikan kepada Pak David sebagai kepala sekolah definitif yang baru sejak April kemarin bahwa proyek-proyek sarana prasarana yang didanai dari BOS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Zainul menambahkan, pihaknya juga menyoroti pentingnya transparansi dalam mekanisme penunjukan rekanan, administrasi proyek hingga keterbukaan penggunaan anggaran agar tidak kembali memunculkan gejolak di masyarakat.
“Mulai dari mekanisme penunjukan rekanan, legalitas rekanan, transparansi dan sebagainya itu harus betul-betul diperhatikan sehingga tidak lagi ada gejolak di masyarakat yang akhirnya pihak sekolah dan peserta didik yang dirugikan,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Komisi I DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap isu bullying di lingkungan sekolah. DPRD menerima adanya dugaan tindakan perundungan yang diduga melibatkan oknum guru, meski hingga kini masih dalam tahap pendalaman dan verifikasi.
“Terkait bullying kami mendengar ada semacam dugaan yang dilakukan oleh oknum guru. Tetapi ini masih dugaan karena kami belum bisa memastikan dan memverifikasi secara jelas,” ungkapnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi I turut memantau fasilitas pendukung pengawasan sekolah seperti CCTV, pola interaksi guru dengan siswa hingga hubungan antar peserta didik. Langkah itu dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah tetap kondusif dan nyaman bagi proses belajar mengajar.
Menurut Zainul, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan karena dapat berdampak serius terhadap psikologis siswa.
“Sekolah sebagai sarana belajar mengajar yang nyaman harus terhindar dari praktik apapun bentuk perundungan atau bullying karena nanti akan berdampak besar terhadap psikologi peserta didik,” jelasnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Komisi I DPRD menilai kondisi di SMPN 5 Kota Probolinggo cukup baik. Bahkan pihak sekolah memberikan jaminan untuk terus menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.
“Alhamdulillah di lapangan kita melihat di SMPN 5 itu cukup baik dan ada jaminan dari kepala sekolah bahwa bullying insyaallah tidak akan terjadi,” pungkas Zainul Fatoni.
