Cimahi,Kamis(03/04/2026)
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melaksanakan kegiatan Apel Pagi yang di rangkai acara halal bihalal pasca Hari Raya IdulFitri dengan suasana sederhana namun penuh makna, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pimpinan daerah bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan setelah menjalani ibadah puasa.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dalam keterangannya menyampaikan bahwa halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk membangun kembali semangat kebersamaan antara pimpinan dan seluruh ASN.

“Yang terpenting adalah makna dari kegiatan ini, yakni saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri,”ungkapnya.

Walikota Cimahi juga mengungkapkan rasa syukur atas tingkat kehadiran ASN yang sangat tinggi. Setelah masa libur dan cuti bersama, hampir seluruh ASN telah kembali aktif bekerja.

“Alhamdulillah, tingkat kehadiran mencapai sekitar 99 persen. Ini menunjukkan bahwa ASN Kota Cimahi tetap disiplin dan siap kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terangnya.

Menurut Ngatiyana,kedisiplinan tersebut menjadi cerminan komitmen bersama dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa semangat baru pasca Lebaran harus menjadi energi positif untuk meningkatkan kinerja di semua sektor.

Selain itu, seluruh perangkat daerah juga telah diperintahkan untuk kembali turun ke lapangan guna memantau berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kondisi pasar dan perkembangan lingkungan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

Memasuki triwulan kedua tahun 2026, Pemerintah Kota Cimahi juga mulai menggenjot pelaksanaan berbagai program kerja.

Sejumlah agenda penting seperti penyelesaian laporan tahunan, termasuk LPPD, hingga percepatan pekerjaan lapangan menjadi fokus utama.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan segera meluncurkan program strategis daerah, salah satunya Program PPM yang masuk dalam daftar prioritas.

Program ini akan diawasi secara ketat, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, guna mencegah potensi penyimpangan.

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), pemerintah daerah memastikan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Kami memilih hari Rabu sebagai jadwal WFA agar tidak menimbulkan efek hari kejepit atau potensi perpanjangan libur,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Cimahi optimistis kinerja ASN tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Momentum Idulfitri pun diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Achmad Syafei

Cimahi,Kamis(03/04/2026)
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, resmi membuka Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Sabtu (28/3/2026).
Rapat penting tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, unsur Forkopimda, jajaran OPD, camat, serta lurah se-Kota Cimahi. Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 33 anggota tercatat hadir, sehingga kuorum dinyatakan terpenuhi.

Dalam sambutannya, Wahyu Widiatmoko menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh undangan dan menekankan pentingnya rapat paripurna sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, kehadiran anggota telah memenuhi kuorum. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini resmi kami buka,” ungkapnya.

Ia juga mengawali sambutan dengan ucapan syukur serta menyampaikan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh peserta rapat.

“Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa pimpinan DPRD telah menerima surat resmi dari Wali Kota Cimahi terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025 beserta dokumen pendukungnya.

Penyampaian LKPJ ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

“Pada rapat paripurna hari ini, Wali Kota yang diwakili Wakil Wali Kota Cimahi akan menyampaikan penjelasan LKPJ Tahun Anggaran 2025,”imbuhnya.

Usai rapat, Wahyu kepada awak media mengungkapkan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti dokumen LKPJ melalui pembahasan di tingkat komisi bersama kepala perangkat daerah.

“Kami sudah menerima surat beserta lampirannya. Selanjutnya akan dibahas oleh komisi bersama dinas terkait, lalu dibentuk panitia khusus (pansus),” katanya.

Ia menambahkan, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara rinci terhadap isi LKPJ karena masih dalam tahap awal kajian.

“Belum bisa kami sampaikan secara detail, karena dokumennya masih akan dipelajari lebih lanjut,”tandasnya.

Achmad Syafei

Cimahi,Kamis(03/05/2026)
Pemerintah Kota Cimahi resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini mulai diberlakukan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan langkah strategis dalam memperkuat sistem kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil. “Transformasi ini bertujuan mendorong pola kerja berbasis output, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya.
Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait penyesuaian sistem kerja ASN yang lebih fleksibel tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, Pemkot Cimahi menetapkan proporsi maksimal 75 % pegawai menjalankan WFH dan 25 % tetap bekerja dari kantor (WFO) setiap hari Jumat. Pengaturan tersebut disesuaikan oleh masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan.
kebijakan WFH tidak berlaku bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (Eselon III), mereka tetap diwajibkan hadir di kantor guna memastikan fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan optimal. Hal yang sama juga berlaku bagi para camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di wilayah.
Untuk unit layanan publik langsung seperti rumah sakit daerah (RSUD), puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) khususnya layanan kebersihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Perhubungan, hingga satuan pendidikan tetap menjalankan pelayanan secara langsung. Kendati demikian, pengaturan teknis pelaksanaan WFH pada unit layanan publik tetap dimungkinkan secara terbatas, sepanjang tidak mengganggu kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik. “Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. WFH tidak boleh menurunkan kualitas layanan,” tegasnya.
Selain aspek pelayanan, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung efisiensi energi dan pengurangan polusi. Pemerintah kota mendorong pembatasan penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar fosil serta mengajak ASN beralih ke transportasi umum, kendaraan listrik, sepeda, atau berjalan kaki jika memungkinkan. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi serta penghematan anggaran operasional.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cimahi menerapkan sistem pengawasan yang ketat melalui presensi digital. ASN yang menjalankan WFH wajib melakukan absensi dari lokasi domisili yang telah terdaftar dalam sistem. Jam kerja tetap mengacu pada ketentuan nasional, dan pelanggaran terhadap kewajiban presensi akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.Pemkot Cimahi akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan ini. Laporan pelaksanaan dari masing-masing perangkat daerah akan menjadi dasar penilaian efektivitas WFH, baik dari sisi penghematan anggaran, efisiensi energi, maupun kualitas pelayanan publik.
“Evaluasi akan dilakukan setiap dua bulan. Kami ingin memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi masyarakat secara luas,” tutup Ngatiyana.
Dengan penerapan WFH ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap dapat menciptakan budaya kerja yang lebih modern, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Achmad Syafei