Cimahi,Sabtu (07/03/2026)
Kabar gembira menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah mulai terdengar di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Pemerintah daerah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera mengucur. Namun, para pegawai masih harus bersabar lantaran pencairannya menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, mengungkapkan bahwa sesuai regulasi, penerima THR tahun ini meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu, serta pejabat negara, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.

“Kalau berdasarkan ketentuan, yang diberikan hanya ASN, yakni PNS, P3K penuh waktu, serta pejabat negara,” ujar Harjono saat ditemui di kantornya, Kamis (5/3/2026).

Harjono mengaku pihaknya masih akan mengkaji lebih dalam terkait pemberian THR bagi kategori pegawai tersebut. Pemkot Cimahi memilih untuk tidak terburu-buru dan akan menunggu aturan yang lebih jelas dari pemerintah pusat.

“Kami ingin melihat seperti apa Peraturan Pemerintahnya. Kalau tenaga outsourcing seperti satpam, itu mengikuti ketentuan pegawai swasta. Yang belum jelas itu P3K paruh waktu. Kami harus mengambil keputusan dengan bijak, jangan sampai keliru,” terangnya.

Dari sisi keuangan, kabar baiknya anggaran THR untuk lebih dari 6.000 ASN di lingkungan Pemkot Cimahi telah dipastikan aman. Anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Dalam postur APBD, gaji ASN memang dirancang untuk 14 bulan pembayaran, yang terdiri atas 12 bulan gaji rutin, serta dua bulan tambahan yang diperuntukkan bagi THR dan gaji ke-13.

Meski demikian, Harjono mengingatkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini baru sebatas gaji pokok dan tunjangan melekat. Sementara untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja, Pemkot Cimahi masih menunggu arahan lebih lanjut.

“Ada TPP yang disesuaikan dengan regulasi. Artinya, pengalokasiannya dikembalikan kepada kemampuan keuangan daerah. Untuk TPP sendiri saat ini memang belum dianggarkan,” pungkasnya.

Dengan demikian, para ASN di Cimahi diimbau untuk tetap memantau perkembangan petunjuk teknis dari pusat. Pencairan THR diharapkan dapat segera direalisasikan agar pegawai dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang dan bahagia bersama keluarga.

Achmad Syafei

Cimahi,Sabtu(07/03/2026)
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Cimahi,Pada Hari Kamis (05/03/2026).
Forum strategis ini membahas arah pembangunan daerah sekaligus menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2027.

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat tersebut menjadi ruang bersama bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan kota ke depan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mampu menghasilkan program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh berhenti pada dokumen atau konsep semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memberikan dampak konkret.

“Perencanaan yang kita susun tidak boleh hanya terlihat ideal di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana rencana tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat,” ungkap Adhitia.

Adhitia menilai Musrenbang tingkat kota merupakan momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan Kota Cimahi, terutama dalam merumuskan prioritas program yang akan dimasukkan dalam RKPD Tahun 2027.

Adhitia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintah daerah.

“Seluruh proses ini merupakan ruang kolektif kita untuk mendengarkan, menyerap, dan merumuskan arah pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” Imbuhnya.

Menurutnya, forum Musrenbang menjadi sarana penting untuk menyepakati berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mempertajam prioritas pembangunan, serta memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas.

Wakil Walikota Cimahi juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun penggunaan anggaran yang kurang efektif.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam sekat-sekat sektoral. Setiap program harus terhubung, saling menguatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Adhitia menyoroti tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global, tekanan lingkungan, hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, menurutnya, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, terintegrasi, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

Ia juga mengingatkan agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Prioritas pembangunan harus fokus pada penyelesaian masalah kota. Program yang disusun juga harus memiliki indikator kinerja yang SMART sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” Tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adhitia turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat nilai kebersamaan melalui semangat Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh sebagai landasan kolaborasi dalam membangun Kota Cimahi.

“Atas nama Pemerintah Kota Cimahi, kami menegaskan bahwa berbagai usulan prioritas yang disepakati dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah.

Ia menyebutkan bahwa proses tersebut diawali dari pelatihan fasilitator perencanaan pembangunan, rembug warga tingkat RW, musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah.

“Seluruh tahapan tersebut bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi usulan prioritas pembangunan daerah,” jelas Maria.

Selain menyepakati prioritas pembangunan daerah, forum Musrenbang juga menjadi sarana untuk menyelaraskan rencana pembangunan Kota Cimahi dengan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

Achmad Syafei

Cimahi,Jum’at(06/03/2026)
Angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah Kota Cimahi pada Jumat (06/03/2026) sekitar pukul 15.35 WIB.
Salah satunya terjadi di Jalan Raden Demang Hardjakusumah,bedekatan dengan perkantoran Pemkot Cimahi,beberapa pohon dilokasi tumbang hingga menutup badan jalan dan membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut sulit dilalui kendaraan dan dilakukan penutupan jalan untuk sementara sampai pengerjaan dan pembersihan pohon tumbang selesai dilakukan.

Peristiwa angin puting beliung juga terjadi di wilayah Margajaya kelurahan Cimahi kecamatan Cimahi Tengah
Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba tersebut membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri dari terjangan angin yang merusak sejumlah bangunan sampai ada yang porak-poranda.

Angin Puting Beliung Hantam Margajaya Pasar Atas
Dari pantauan di lapangan, selain rumah warga, beberapa kios dan lapak pedagang kaki lima di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat hempasan angin yang cukup kuat.
Atap bangunan beterbangan, sementara beberapa bagian bangunan lainnya tampak porak-poranda.

Di wilayah RT.04 .RW 08 Margajaya, Pasar Atas, Kel. Cimahi, Kota Cimahi, sedikitnya 11 rumah warga dilaporkan terdampak dalam kejadian tersebut. Rumah-rumah yang mengalami kerusakan di antaranya milik Tuti Suhaeni, Agus Taryat, Buang Soerachman, Agus Kusnadi, Willy Aditya, Dendi, Yudi Ruhyadi, RAN Soendari, Iyan Sopian, N. Sabariah, serta R.M. Soemitro.

Kepanikan sempat terjadi saat angin kencang melintas di kawasan tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi berlarian mencari tempat yang dirasa aman.
Meski menimbulkan kerusakan di sejumlah titik, hingga berita ini diturunkan,belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar akibat kerusakan yang terdampak akibat angin puting beliung.

Warga bersama aparat setempat kemudian mulai melakukan pendataan serta membersihkan puing-puing bangunan dan pohon yang tumbang agar aktivitas di kawasan tersebut dapat kembali berjalan normal kembali.

Achmad Syafei

Cimahi,Jum’at(06/03/2026)
Bulan Ramadan tahun ini membawa angin segar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Di tengah semangat berbagi dan memperkuat ekonomi lokal, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, didampingi Wakil Wali Kota Adhitia Yudistira, secara resmi meluncurkan Bazar Ramadan Kantin PIKACHI yang berlokasi strategis di area Kantin Pemkot Cimahi,beberapa waktu yang lalu (28/2/2026).

Peresmian ini bukan sekadar seremoni belaka. Lebih dari itu, kehadiran Kantin PIKACHI digadang-gadang sebagai oase di tengah hiruk-pikuk aktivitas perkantoran selama bulan puasa, sekaligus menjadi lokomotif penggerak roda ekonomi warga.

“Kantin ini dikelola oleh koperasi. Jadi, selain tempat untuk ASN bersantap siang atau sekadar membeli camilan ringan, di sini mereka juga bisa berbelanja kebutuhan untuk dibawa pulang. Ini adalah upaya nyata kita untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perputaran ekonomi di lingkungan Pemkot,” ujar Ngatiyana dengan penuh semangat di sela-sela acara.

Wali kota yang akrab dengan sapaan Kang Ngi itu menekankan, model pengelolaan berbasis koperasi memiliki efek berganda. Tidak hanya memudahkan ASN dalam memenuhi kebutuhan, sistem ini juga diyakini mampu berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah serta membangun ekonomi yang lebih kokoh dari sisi kelembagaan.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Emir Faisal, menambahkan bahwa Bazar Ramadan ini merupakan tahap awal dari uji coba operasional kantin. Ia merinci, ada beberapa misi strategis yang diemban oleh Kantin PIKACHI.

“Pertama, ini adalah wadah nyata untuk mendukung koperasi dan pelaku UKM binaan. Kedua, memberikan akses kemudahan bagi ASN dan masyarakat sekitar. Ketiga, kita ingin menciptakan ruang usaha yang tertata rapi dan higienis. Yang tak kalah penting, ini adalah bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” jelas Emir.

Ke depannya, pengelolaan kantin tidak akan berjalan sendiri. Pemerintah berencana menjalin kerja sama resmi dengan koperasi yang memiliki wilayah pengembangan di lingkungan Pemkot Cimahi. Langkah ini diambil untuk memastikan profesionalisme dan keberlanjutan program.

Sementara itu, Ketua PKK Kota Cimahi, Midjiati, juga menyatakan kesiapan institusinya untuk turun tangan. PKK, menurutnya, siap berkolaborasi dalam pengelolaan operasional kantin sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

“Kami sangat antusias. Kehadiran kantin ini tidak hanya memberi kemudahan bagi ASN untuk berbelanja dan beristirahat dengan nyaman, tetapi juga menjadi ruang bagi kita semua untuk bersinergi,” ungkapnya.

Peresmian Bazar Ramadan Kantin PIKACHI menjadi simbol indah sinergi antara eksekutif, koperasi, organisasi kemasyarakatan, dan para pelaku UMKM. Lebih dari sekadar proyek jangka pendek selama Ramadan, program ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM yang berkelanjutan di Kota Cimahi.

Achmad Syafei