Kabupaten Pasuruan digegerkan oleh pemberitaan media online yang mengklaim salah satu anggota DPRD setempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengeluarkan pernyataan resmi, Kamis (10/7/2025).
Dalam keterangan persnya, Samsul menyatakan pemberitaan tersebut tidak akurat dan menyesatkan. “Kami keberatan dengan pemberitaan yang dibuat tanpa konfirmasi kepada pihak terkait maupun institusi DPRD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samsul menjelaskan pemberitaan ini berpotensi menimbulkan stigma negatif. “Saya tegaskan, hingga saat ini tidak ada surat atau konfirmasi resmi dari KPK terkait hal tersebut,” ucap Ketua DPRD.
Anggota yang dimaksud telah membantah kabar tersebut. “Saya tidak pernah menerima panggilan atau surat dari KPK,” jelas anggota legislatif tersebut.
Meski mendukung penuh pemberantasan korupsi, Samsul menyayangkan pelanggaran prinsip jurnalistik. “Media harus menjunjung tinggi cover both sides dan verifikasi fakta,” kritiknya.
DPRD meminta media terkait:
- Memberikan hak jawab proporsional
- Menerbitkan klarifikasi setara
- Melakukan verifikasi ulang data
“Kami berkomitmen pada transparansi, tapi harus adil dan hati-hati untuk hindari character assassination,” tegas Samsul.
Rudi Hartono, anggota yang disebut dalam pemberitaan, menyiapkan langkah hukum. “Pemberitaan ini 1000% tidak benar. Kami akan laporkan ke Dewan Pers dan Aparat Penegak Hukum (APH),” tegas Rudi.
Ia membantah telah dipanggil KPK. “Saat hari yang disebutkan, saya justru di rumah dan sempat video call dengan media yang mengonfirmasi,” (Qomar)
