Menu MBG Dinilai Tak Sebanding Anggaran, LP-KPK Minta Diaudit
Lumajang — Gardanusantaranews ,com/ Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik datang dari orang tua wali murid SDN Kalipenggung 01 dan lembaga pemantau kebijakan setelah beredar paket menu MBG dari SPPG Sunan Kalijogo Tunjung Kecamatan Randuagung, yang dinilai tidak layak dan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang selama ini disampaikan ke publik.(01-30-2026)
Berdasarkan pantauan di lapangan, satu paket menu kering MBG yang diterima siswa hanya berisi roti, susu kemasan, camilan kacang, dan satu buah jeruk. Menu tersebut memunculkan Rasa penasaran dan menimbulkan pertanyaan serius dari wali murid terkait nilai gizi, kepantasan menu, serta transparansi penggunaan dana.
Seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku terkejut saat menghitung estimasi harga makanan tersebut.
Kalau dihitung harga pasar, ini tidak sampai Rp10 ribu. Roti, susu sekolah, jeruk satu, sama kacang. Pertanyaannya sederhana, sisanya ke mana?”tuturnya.
LP-KPK: Indikasi Awal Masalah Tata Kelola
Sorotan tersebut mendapat perhatian dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP-KPK). Ketua LP-KPK, Dodik, menilai temuan di lapangan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
,”Kalau benar nilai menu yang diterima siswa jauh di bawah standar anggaran, ini indikasi awal persoalan tata kelola. Jangan sampai MBG berubah dari program gizi menjadi program formalitas,” tegas Dodik kepada Globaltoday.id, Jumat (30/1).
Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut hak dasar anak, sehingga setiap rupiah wajib bisa dipertanggungjawabkan.
“Ini uang negara, uang rakyat. Harus jelas berapa anggaran per porsi, bagaimana standar gizinya, dan siapa yang mengawasi. Kalau tidak transparan, ruang penyimpangan selalu terbuka,” lanjutnya.
Dorongan Audit dan Keterbukaan Publik
LP-KPK mendorong agar pemerintah daerah dan pengelola MBG membuka rincian biaya per porsi, termasuk komposisi menu dan mekanisme pengadaan bahan makanan.
“Kami minta audit terbuka, bukan hanya administrasi di atas kertas, tapi audit faktual di lapangan. Bandingkan anggaran dengan makanan yang benar-benar sampai ke anak-anak,” ujar Dodik.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, wali murid, dan lembaga independen dalam pengawasan MBG agar tujuan meningkatkan gizi anak tidak melenceng.
Wali Murid: Jangan Korbankan Anak
Sementara itu, wali murid berharap pemerintah tidak defensif menanggapi kritik. Mereka menegaskan bahwa sorotan ini bukan untuk menjatuhkan program, melainkan memastikan MBG berjalan sesuai tujuan.
“Kami mendukung MBG, tapi jangan anak-anak yang dikorbankan. Kalau memang anggarannya besar, harus terasa di kualitas makanan,” kata wali murid tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara MBG setempat terkait perbedaan antara nilai anggaran dan menu yang diterima siswa.(Djk.P)
