MATARAM – Penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak berkuku genap semakin meluas di NTB. Khususnya di pulau Lombok semua daerah sudah terjangkit dengan jumlah kasus setiap hari terus bertambah.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB hingga kini belum menetapkan status darurat PMK di pulau Lombok dengan alasan dalam penentuan daerah wabah PMK itu diputuskan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dengan adanya usulan dari pemerintah daerah di mana lokasi ditemukan kasus PMK.

“Untuk penetapan daerah wabah PMK itu dari Menteri Pertanian dan kami kemarin sudah bicarakan. Pak Gubernur sendiri sudah bersurat ke Menteri Pertanian,” kata KepalaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, drh Khairul Akbar saat dikonfirmasi Awk Media pada sabtu (11/6).

Selain itu, lanjut, Khairul, pihaknya juga telah mengadakan rapat terbatas bersama gubernur dengan menteri perekonomian dan menteri pertanian belum lama ini dengan hal tersebut. “Dan nanti kita akan merancang program bagaimana penangananan dan penanggulangan masalah PMK ini dan pengawasan lalulintas pengiriman hewan ternak,” sambungnya.
Dalam kesempatan rapat itu, Khairul menyampaikan bahwa pihaknya mengalami keterbatasan obat ternak untuk penanganan kasus PMK di pulau Lombok kepada mentri perekonomian.

“Insya Allah obat sekarang ini sedang didroping dan kita dibantuxtrail penyemprotan dari pusat yang sudah sampai kemarin. Dan dari Menteri Pertanian juga kita dibantu obat-obatan untuk NTB,” katanya.
Sementara terkait dengan penetapan status darurat PMK, sambungnya, tidak bisa dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati dan Walikota, namun hal itu harus ada penetapan dari Menteri Pertanian. Meski, Khairul mengkui jika penetapan status darurat PMK bisa diterbitkan oleh Mentri Pertanian atas dasar usulan dari pemerintah daerah yang terjangkit PMK dengan melihat jumlah kasus ada. “Ya tetap memang melihat kasus yabg ada dilapangan. Jadi kalau kondisi dilapangan sudah ada kasus kemudian kami lakukan pengiriman sample dilapangan melalui BPTU HPT Denpasar jika ditemukan ada yang positif baru ditetapkan jadi daerah tertular. Dan kita kirim surat ke pusat penetapan status jadi darurat PMK,” Sahutnya.

Hanya saja, lanjut, surat yang telah dilayangkan beberapa waktu lalu itu belum ditanggapi dari pihak Kementerian Pertanian. “Dalam surat itu kita sampaikan, khusus untuk pulau Lombok ditetapkan status daerah wabah PMK,” sambungnya.

Menurut, Khairul, jika sudah ditetapkan jadi daerah status wabah maka banyak hal yang dapat dilakukan. diantaranya dapat mempergunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan PMK. “Jadi keuntungan bagi daerah yang ditetapkan status daerah wabah dapat diperbolehkan menggunakan dana BTT itu. Tapi sebelum ditetapkan jadi status daerah wabah susah kita pergunakan dana BTT,” jelasnya.

Dikatakan juga terkait tindaklanjut dari surat yang telah dilayangkan kepemerintah pusat terkait penetapan jadi daerah wabah telah disampaikan kembali pada saat rapat dengan Menko Perekonomian dan Kementerian Pertanian. “Tapi jawabnya pemerintah pusat tidak ingin ada daerah yang ditetapkan jadi daerah status daerah wabah. Ya mungkin ada pertimbangan juga,” katanya.

Oleh sebab itu, Khairul dengan belum ada jawaban pasti dari pemerintah pusat apakah nanti akan ditetapkan status jadi daerah wabah, maka pihaknya terus berupaya turun langsung kelapangan dalam penanganan kasus yang semakin meluas seraya menunggu regulasi yang nanti akan dikeluarkan pemerintah pusat.

“Intinya kita tetap turun kelapangan, karena ada rencana satu atau dua minggu kedepan Kementerian akan mengeluarkan regulasi dalam penanganan PMK. Jadi kita tunggu aja dulu,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang P3HP Disnakkeswan NTB, Rahmadi menyebutkan, hingga 9 Juni 2022 jumlah kasus PMK terhadap hewan ternak, Sapi, Kerbau dan Kambing di  pulau Lombok sudah mencapai 22. 578 ekor. Rinciannya, masih sakit sebanyak 12.638 ekor, sudah sembuh 9.824 ekor, Mati sebanyak 11 ekor dan potong paksa 105 ekor. “Lombok Timur masih jadi daerah jumlah kasus PMK mencapai 8.644 ekor, yang masih sakit 3.795 ekor, Sembuh 4.795 ekor dan potong paksa 54 ekor,” urainya. (red)