Home Blog Page 1482

Rumahku Surgaku, Solusi Mendidik dan Membentuk Karakter Anak di Era Digital

Gempur News.com
-
0
Rumahku Surgaku, Solusi Mendidik dan Membentuk Karakter Anak di Era Digital

PROBOLINGGO — Kamis (10/3) Bunda Paud Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin hadiri pembukaan Workshop Pendidikan Keluarga (Pendidikan Parenting) dengan tema “Tantangan Digitalisasi dalam Membangun Baiti Jannati pada Usia Dini” di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Agenda ini dihadiri oleh 140 peserta yang terdiri dari penilik, pengawas dan kepala sekolah Paud se-Kota Probolinggo.

Kepala Disdikbud Moch. Maskur berharap melalui workshop ini dapat memberikan pemahaman bagi para peserta mengenai pentingnya pendidikan parenting dalam berkeluarga. “Memberikan pemahaman secara teknis kepada peserta mengenai pentingnya pendidikan keluarga bagi tumbuh kembang pendidikan anak usia dini,” terang Maskur dalam laporannya.

Terlihat seluruh peserta antusias mengikuti workshop. Hal tersebut dibuktikan saat Bunda Paud Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin menyapa seluruh peserta yang dijawab dengan kompak serta semangat. “Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes, merdeka. Kota Probolinggo Hebat dan Handal,” seru peserta dengan serentak.

Bunda Paud yang dilantik pada September 2021 itu, mengapresiasi adanya workshop ini sebagai media pelatihan bagi orang tua untuk mempersiapkan generasi emas bangsa. “Karena dengan kegiatan semacam ini kita akan bisa mengambil langkah cepat dan tepat, tegas dan jelas dalam mempersiapkan generasi emas kita menjadi generasi rabbani,” terang Aminah.

Menyinggung mengenai tema workshop, Bunda Aminah juga memberikan pesan kepada segenap pengelola lembaga PAUD melalui ungkapan “Rumahku Surgaku”. “Konsep Rumahku Surgaku adalah solusi yang tepat untuk mendidik dan membentuk karakter anak sholeh-sholihah di era milenial yang serba digital sekarang ini,” jelasnya.

Hadir sebagai narasumber yakni Dwi Ari Noerharijanti dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur yang membawa materi berjudul “Mendidik Anak di Era Digital”. Dirinya mengajak peserta workshop untuk merenungkan kembali makna Rumahku Surgaku di kehidupan sehari-hari.

“Kalau bicara tentang Rumahku Surgaku berarti pertanyaannya adalah betulkah rumah kita sudah menjadi surga?, nah pertanyaan kepada anak, kepada suami dan kepada diri kita juga,” kata Dwi Ari. (Ali)

Kakorlantas Polri Cek Jalur Mudik Trans Jawa

Gempur News.com
-
0
Kakorlantas Polri Cek Jalur Mudik Trans Jawa

SURABAYA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Kamis (10/3/2022) siang melakukan pengecekan jalur mudik di Jawa Timur, dalam rangka persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2022.

Irjen Pol Firman mengatakan. Dalam tinjauan di Tol Trans Jawa, mulai dari Jakarta, Semarang dan saat ini sampai di Jawa Timur dengan mengendarai mobil sendiri, guna memastikan kesiapan untuk jalur mudik dan balik lebaran.

“Kita bisa lihat, kesiapan ini untuk menghadapi kegiatan pelayanan masyarakat pada saat nanti lebaran. Kita perlu siapkan sejak awal. Karena ini penting buat kami sebagai bahan untuk membuat laporan pada rakor pusat dengan temuan-temuan sementara,” kata Firman Shantyabudi kepada wartawan di Bundaran Waru Surabaya, Kamis (10/3/2022).

Menurut, Irjen Pol Firman Shantyabudi ada beberapa yang perlu disiapkan diantaranya Anggota Polri, Masyarakat yang nantinya akan melaksanakan mudik lebaran mendatang. Selanjutnya kesiapan petugas dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

“Kesiapan fisik, kendaraan, prilaku pada saat dijalan, muatan yang dibawa, sampai nanti ada rencana berwisata yang sudah dituju, tolong disiapkan betul karena masih berhadapan dengan COVID-19,” ungkapnya.

Kesiapan lain yang juga penting ialah kesiapan Jalan Tol maupun Jalan arteri yang akan dilalui oleh pemudik. Irjen Pol Firman juga mengimbau kepada masyarakat agar bekerjasama mengikuti aturan yang sudah siapkan.

“Tentunya perlu adanya manajamen yang betul-betul pendewasaan, dan dibutuhkan kedewasaan di jalan, untuk melihat sumber daya yang ada ini. Jadi perlu diatur sekali lagi. Mohon tidak diartikan kami mempersulit, kami bertekad untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat pada saat mudik, balik dan pengamanan hari raya,” lanjut Kakorlantas Polri.

Dalam perjalanan di Tol Ngawi hingga Surabaya, Irjen Pol Firman mengakui ada temuan pagar pembatas tol yang rusak. Selanjutnya truk yang kelebihan muatan yang tidak kuat di tanjakan.

“Pertama, ini kenapa pagar-pagar kok pada rusak Jalan Tol. Kedua kita temukan beberapa kali truk yang tidak mampu nanjak dengan muatan,” katanya.

“Jadi saya berfikir, kebetulan saya tadi bawa kendaraan sendiri, ketika sampai di Jawa Timur, orang itu pada sudah capek, pengen cepat sampai, mungkin kecepatan tidak di kontrol pagar yang kena. Kita harapkan ini tidak terjadi kedepannya,” lanjut Firman.

Selanjutnya, pada saat turun hujan, Irjen Pol Firman menemukan jalan tergenang. Menurutnya hal itu rawan jika dikombinasikan dengan kecepatan.

“Lagi-lagi muatan yang lebih masih kita temukan di Jalan. Ketidakmampuan kendaraan dengan muatan lebih, ini bisa berbahaya kalau dia mundur atau turunan, dia meluncur tanpa bisa dikendalikan. Kita berharap ini tidak terjadi lagi,” jelasnya.

“Kejadian bus terbakar di Tol beberapa waktu lalu, juga menjadi perhatian, agar masyarkat bisa aman dan nyaman dalam berkendara, diharapkan melakukan pengecekan kendaraan,” pungkas Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi. (tim)

Disambut Bupati dan Kapolres Barut.Wakapolda Kalteng Tinjau Vaksinasi Còvid -19.  

Gempur News.com
-
0
Disambut Bupati dan Kapolres Barut.Wakapolda Kalteng Tinjau Vaksinasi Còvid -19.  

BARITO UTARA-Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menerima Kunjungan Kerja Wakapolda Kalimantan Tengah(Kalteng),Brigadir Jendral Polisi(Brigjen).Ida Oetari Poernamasasi,SAP,MA. dalam rangka peninjauan dan silaturahmi kegiatan Vaksinasi Covid-19 kepada warga Barito Utara,yang berlangsung di Arena Tiara Batara Muara Teweh,Kamis(10/3/2022).

Sebelum peninjauan kegiatan Vaksinasi warga di Tiara Batara,terlebih dahulu Wakapolda Kalteng disambut Kalpolres Barito Utara,AKBP.Gede Pasek Mulyadnyana beserta jajarannya dan Bupati Barito Utara,H.Nadalsyah,dengan acara Adat potong hompong.

Setelah penyambutan Wakapolda Kalteng oleh Kalpolres dan Bupati Barito Utara,dilanjutkan dengan rapat internal di aula Anggrawina Jagarata Kantor Polres Barito Utara.

Seusai rapat internal,pada saat dimulainya kegiatan Vaksinasi di Tiara Batara,Wakapolda mengatakan semua jajaran agar terus berkomonikasi dengàn Pemerintah Daerah,terutama dalam penanganan masalah Pandemi Covid-19 ini.

Menurut Briģjen Ida Oetari Poermanasasi kunjungnnya kali ini tidak lain,guna membangun kerjasama komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan serta  mempererat tali silaturahmi agar tetap solid dalam membangun Kalimantan Tengah,khususnya di Bumi Iya Mulik Bangka Turan Barito Utara ini.

Di era Pandemi Vovid-19.Yang sangat penting dibutuhkan,yaitu komunikasi yang baik antara tim Satgas Covid-19 dengan pemangku kepentingan lainnya,membangun solidaritas bersama-sama agar mampu keluar dari gejolak Pandemi Covid-19,agar masyarakat bisa beraktivitas normal kembali,”harap Wakapolda Kalteng.  

Bupati Barito Utara,H. Nadalsyah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Wakapolda Kalteng di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. 

Dikatakannya,bahwa Vaksinasi Covid-19 ini dilakukan oleh para Vaksinator dan tenaga kesehatan(nakes) dengan sasaran  masyarakat umum, kelompok lansia, ibu hamil, remaja serta anak usia 6 hingga 11 tahun.Pelayanan Vaksinasi  dimulai pada  pukul 08.00 WIB,dengan target peserta yakni berjumlah 1500 orang,yang akan menerima Suntik Vaksin Covid-19 dosis satu,dua atau tiga sesuai dengan kebutuhan. 

Meskipun telah menerima suntik Vaksin Covid-19,prokes haruslah tetap untuk kita semua terapkan,patuhi agar terhindar dari resiko penularan Virus Corona. Beberapa tahapan atau mekanisme tersebut yakni mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, suntik Vaksin Covid-19, laporan vaksinasi hingga observasi selama kurang lebih 30 menit,yang dilakukan secara bertahap untuk menghindari timbulnya kerumunan,”jelas H.Nadalsyah.  (SS)

Kapolri Tekankan Brimob Harus Jadi Teladan di Masyarakat dan Institusi

-
0
Kapolri Tekankan Brimob Harus Jadi Teladan di Masyarakat dan Institusi

BOGOR – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri tahun 2022, bertajuk ‘Sikap dan Tindakan Brimob Harus dan Hanya Berorientasi Kepada Kepentingan Bangsa dan Negara’ di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (10/3/2022).

Dalam amanatnya, Sigit menyampaikan bahwa Korps Brimob Polri harus menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat, namun juga kepada seluruh anggota Polri, salah satunya mengenai urusan kedisiplinan nasional seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapim TNI-Polri tahun 2022.

“TNI-Polri memiliki kedisiplinan yang berbeda dengan masyarakat. Namun, saya yakin Korps Brimob Polri memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi lagi. Saya berharap Korps Brimob Polri menjadi teladan tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada seluruh anggota Polri,” kata Sigit saat menyampaikan amanatnya.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat dan tidak menentu, mulai dari Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, terorisme, pandemi Covid-19, invasi militer Ukraina, krisis energi dan ekonomi global, inflasi, dan sebagainya.

“Tentunya, perkembangan lingkungan strategis tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas sehingga membuat tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks,” ujar Sigit.

Pemerintah, kata Sigit, saat ini sedang melakukan transformasi kebijakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Sigit menekankan kepada jajaran untuk mengawal dan mendukung dengan maksimal program Pemerintah tersebut.

“Dalam situasi ini, kehadiran cepat pasukan Brimob Polri diperlukan untuk menghentikan konflik dan mencegah terjadinya konflik lanjutan. Penanganan konflik dan huru-hara anarkis harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas serta menunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” ucap Sigit.

Pada tahun 2022, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa event internasional maupun nasional. Diantaranya adalah, rangkaian Presidensi G20, GPDRR, COP-4 Minamata, MotoGP dan WSBK Mandalika.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan ini tentunya akan meningkatkan reputasi dan tingkat kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Dengan suksesnya kegiatan tersebut, akan memberikan multiplier effect bagi negara Indonesia.

“Tingkatkan kompetensi dan kemampuan personel yang bertugas, khususnya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Jangan ada gangguan keamanan sekecil apapun, terlebih yang dapat menarik perhatian dunia. Jaga wibawa bangsa Indonesia sebagai tuan rumah dan tunjukkan bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi,” tutur Sigit.

Selain itu, Ia meminta untuk meningkatkan sinergi dan soliditas TNI-Polri. Berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa TNI-Polri hadir sebagai representasi negara dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban. “Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran, terorisme dan lainnya yang mengganggu keutuhan NKRI,” jelas Sigit.

Disisi lain, terkait penanganan bencana, kata Sigit, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran cincin api atau ring of fire berpotensi terjadinya beberapa peristiwa bencana alam di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, Sigit menegaskan, seluruh personel Polri bisa hadir dengan cepat pada saat terjadinya bencana alam. Mengingat, hal itu sebagai representasi dari wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat ketika dalam keadaan sulit.

“Segera berikan dukungan terbaik kepada masyarakat untuk segera pulih dari bencana dan kembali melaksanakan aktivitas. Utamakan penyelamatan kepada masyarakat melalui kemampuan search and rescue yang dimiliki oleh personel Brimob Polri dengan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki,” papar Sigit.

Menghadapi berbagai ancaman ini, mantan Kapolda Banten ini menyampaikan peran brimob akan menjadi semakin penting. Demi menjawab tantangan itu, kini Polri telah mengusulkan pengembangan Korps Brimob Polri.

Menurutnya, terdapat dua isu strategis yang harus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi Korps Brimob Polri. Pertama, terkait dengan sumber daya manusia. Pengembangan struktur ini akan disertai dengan penambahan personel Korps Brimob Polri secara signifikan.

“Pendidikan dan pelatihan terhadap personel yang baru harus segera dilakukan. Personel yang baru bergabung harus segera memiliki standar kompetensi dan kedisiplinan yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri. Sumber daya manusia harus menjadi modal utama penguatan Korps Brimob Polri,” ungkap Sigit.

Isu strategis kedua adalah penguasaan teknologi. Pengembangan struktur ini harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang modern. Korps Brimob Polri harus memanfaatkan teknologi mutakhir dalam pelaksanaan tugas menghadapi kejahatan berintensitas dan berkadar tinggi. “Korps Brimob Polri harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Ke depannya, Korps Brimob Polri harus mampu mengembangkan teknologi secara mandiri,” ujar Sigit.

Dalam kesempatan ini, mantan Kadiv Propam Polri ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Korps Brimob Polri atas dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban berkadar dan berintensitas tinggi, termasuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan

“Ke depan, Korps Brimob Polri harus semakin profesional dan dicintai masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, selain membuka rakernis, Sigit juga mengukuhkan enam Batalyon Pas Pelopor dan dua Detasemen Pas Gegana Korbrimob Polri, sebagai pasukan respon cepat Korbrimob Polri. (tim)

Disinyalir Lemah Pengawasan, Pembagian BPNT Disorot LSM

-
0
Disinyalir Lemah Pengawasan, Pembagian BPNT Disorot LSM

PASURUAN – Lembaga Sosial Masyarakat Pemantau Korupsi dan Pemerintah (LSM PKP) bersama LSM Pas Dewa melakukan audensi di kantor Dinas Sosial yang berada di jalan Dr Wahidin Kota Pasuruan pada Kamis (10/03/2022).

Audensi dilaksanakan untuk membahas terkait carut marutnya percepatan bantuan sosial, yang sebelumnya berbentuk sembako (BPNT) bantuan pangan non tunai menjadi uang tunai.

Pasalnya, perubahan tersebut menjadi sorotan para aktifis sebab menimbulkan persoalan dalam pengawasannya.

Dalam audensi tersebut, Wahono, perwakilan dari Dinas Sosial yang merupakan kepala bidang FAKMIS menerangkan bahwa setiap kegiatan bantuan sosial dilakukan sesuai amanat dari Kemensos.

“Kami lakukan sesuai amanat dari kemensos dan kami selalu woro woro sebelum bantuan dibagikan. Selanjutnya turun memantau ke beberapa titik lokasi terhadap KPM terkait penggunaan dana bantuan yang diterimanya,” terangnya.

Berdasarkan surat edaran yang tersebar dan berbentuk aturan terhadap KPM sebagai penerima bantuan, harus disertai dengan surat pernyataan atau nota pembelian sebagai bentuk laporan agar dibelanjakan di warung mana saja atau e warung.

Namun berbeda dengan kenyataan di lapangan, bantuan banyak digunakan untuk kebutuhan luar bahan pokok atau bahan pangan.

Seperti yang disampaikan oleh Nur Hasan, selaku aktivis LSM PKP melalui surat yang dilayangkan ke Dinas Sosial.

Nur Hasan juga mengungkapkan, hingga kini surat yang dilayangkan belum menerima jawaban samasekali.

“Kami sangat kecewa kepada Dinas Sosial lantaran tidak adanya pengawasan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan tersebut,” kata Hasan.

Dia juga sangat menyayangkan, yang terjadi dari temuan di lapangan tidak sesuai yang diintruksikan dalam penggunaan dana bansos.

Selain itu, tidak ada tindakan yang tegas apabila terjadi pelanggaran termasuk sangsinya.

Diimbuhkannya, hal itu tidak jelas, baik dalam melakukan pengawasan sehingga muncul oknum perangkat menggunakan kesempatan mengarahkan untuk belanja di toko yang disediakan bahkan harganya tidak sesuai dengan nilainya.

“Memang terlalu cepat perubahan dari BPNT menjadi bantuan secara tunai,” kata Totok ketua umum LSM Pas Dewa.

Dia berharap Dinas Sosial segera membentuk tim pengawas.

“Tim pengawas juga harus lebih aktif dalam memantau atau mengawasi dalam penyaluran bansos dan penggunaanya sebelum pembagian berikutnya datang lagi. Kami minta jangan sampai diulang kembali,” pungkas Totok. (arie/tofa)

Gelar Dialog Bersama Mahasiswa, Kapolres Nganjuk Ajak Semua Pihak Membangun Nganjuk Lebih Baik

-
0
Gelar Dialog Bersama Mahasiswa, Kapolres Nganjuk Ajak Semua Pihak Membangun Nganjuk Lebih Baik

NGANJUK – Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson, S.H., S.I.K., M.H. mengharapkan kepada mahasiswa untuk bersama-sama mendedikasikan diri membangun Kabupaten Nganjuk agar lebih baik. Hal ini disampaikan AKBP Boy Jeckson saat melaksanakan program Dialog Bersama Mahasiswa (Diagram), Rabu (9/3/2022) siang.

“Sebagai pejabat baru di lingkungan Polres Nganjuk, saya ingin mendedikasikan diri bersama sama adik-adik mahasiswa sekalian untuk membangun Kabupaten Nganjuk agar lebih baik meskipun saya sendiri bukan orang asli Nganjuk,” kata AKBP Boy Jeckson.

“Mari sama-sama menjaga situasi kamtibmas supaya perekonomian di Nganjuk meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat Nganjuk terangkat,” imbuhnya.

Program Diagram Polres Nganjuk yang bertempat di ruang kerja Kapolres Nganjuk ini dihadiri oleh 8 orang perwakilan pengurus BEM perguruan tingga di Kabupaten Nganjuk. Diskusi berjalan santai dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

AKBP Boy Jeckson juga berpesan agar para mahasiswa selalu mengikuti perkembangan informasi dan memanfaatkan teknologi yang up to date dan jangan menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Menurutnya, mahasiswa juga harus rutin menggelar diskusi sejenis dengan banyak pihak lain untuk bisa memperluas sudut pandang dalam menghadapi sebuah permasalahan.

“Silakan undang saya, Kejaksaan, atau pihak lain. Daripada melakukan aksi unjuk rasa, kita bisa berdebat dengan berdasarkan data dan mencari solusi bagi kebaikan Nganjuk,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan mahasiswa menyoroti rendahnya tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada kemampuan dan produktivitas masyarakat. Banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk yang lulusan setingkat SMA memilih langsung bekerja. (tim)

Operasi Keselamatan Semeru 2022 di Tengah Covid -19, Ini Aksi Polwan Polres Ponorogo

-
0
Operasi Keselamatan Semeru 2022 di Tengah Covid -19, Ini Aksi Polwan Polres Ponorogo

PONOROGO – Komitmen dalam pengabdian dengan tetap mengedepankan tugas wewenang dan tanggung jawab (TWT) Polwan Polres Ponorogo tak mau ketinggalan turun lapangan.

Masih dalam rangka Operasi Keselematan Semeru 2022 di Tengah Covid -19,Derap Aksi Polwan Polres Ponorogo kali ini melaksanakan pembagian masker, edukasi Prokes, bantu pengecoran jalan berlubang dan pemasangan banner rawan laka lantas di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, , Rabu (09/03/2022)

Dalam kegiatan tersebut Polwan Polres Ponorogo menggandeng perangkat desa setempat diikuti warga masyarakat dan juga Kapolsek bersama anggota Polsek Jetis Polres Ponorogo.

Waka Polres Ponorogo Kompol Meiridiani ,S.H., M.H., M.M. melalui Kasubsi Penmas Polres Ponorogo Iptu Yayun Sriwiningrum mengatakan aksi bagi masker tersebut dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada warga masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi saat ini.

Sedangkan untuk pemasangan banner di lokasi rawan laka lantas Iptu Yayun menjelaskan, agar menjadi perhatian kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati hati dan waspada mengingat kondisi jalan banyak mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan.

“Selain itu, Kami juga berusaha membantu anggota Polsek Jetis untuk melakukan pengecoran di jalan yang berlubang dan bergotong royong dengan perangkat serta warga masyarakat Desa Ngasinan Kec.Jetis,”tambah Iptu Yayun.

Pihaknya berharap kedepan kegiatan ini akan terus bisa dilaksanakan dan juga bisa selalu bersinergi bersama dgn bersama masyarakat.

“Selain sebagai ibu rumah tangga dan pendamping suami, Polwan harus tetap exis menjalankan tugas Kepolisian sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat,”tambah Iptu Yayun.

Sementara itu di tempat terpisah, Waka Polres Ponorogo Kompol Meiridiani menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Polwan Polres Ponorogo ini sesuai dengan tema yang diusung yaitu “Dengan Semangat Kemitraan Polwan Siap memantapkan Revitalisasi Polri Guna Mewujudkan Pelayanan Prima”.

“Komitmen kami akan terus melaksanakan kegiatan ini dengan mengedepankan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai anggota Kepolisian,” pungkas Meiridiani. (tim)

SIGARPUN BULAT, di Butuhkan Kordinasi Matang Semua Sektor

Gempur News.com
-
0
SIGARPUN BULAT, di Butuhkan Kordinasi Matang Semua Sektor

LUMAJANG — Geliat pertanian organik sudah digaungkan di Kabupaten Lumajang, sejak pemerintahan bupati almarhum DR. H Syahrajad Masdar, MA, lewat sebuah gerakan yang bertajuk “Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat” yang lebih dikenal dengan SIGARPUN BULAT, tepatnya di lauching pada peringatan Hari Jadi Lumajang ke 756 tanggal 15 Desember 2011.

Tujuan utamanya adalah agar para petani sadar menggunakan pupuk organik demi untuk perbaikan tanah yang sudah tercemar pupuk kimia mulai tahun 70 an, gerakan ini berusaha mengoptimalkan pemakaian pupuk organik dikalangan petani ditambah juga untuk penggunaan benih bersertifikat dengan demikian diharapkan akan produktivitas petani meningkat signifikan.

Dalam aplikasi dilapangan, menurut Iskhak Subagio, selaku ketua HKTI ( Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Kabupaten Lumajang, gerakan tersebut tidak mendapatkan respons yang maksimal dari petani, sampai dengan saat ini progres gerakan ini tidak pernah terekspos ke publik mengenai data parameter tentang capaiannya secara kuantitatif dan kualitatif.

Pada bulan Pebruari tahun 2020 dinas pertanian juga meluncurkan program Lumajang bumi organik, tujuannya sama dengan SIGARPUN BULAT, namun lebih fokus pada penggunaan pupuk organik untuk menggenjot kesuburan tanah petani, lagi lagi program ini juga belum ada indikator yang jelas tentang capaiannya termasuk target nyatanya akan lahan yang bisa dikonversikan berapa hektar, tuturnya.

Menurutnya, SIGARPUN BULAT sampai saat ini belum pernah terpublikasi berapa hektar lahan yang sudah menggunakan pupuk organik secara terus menerus, berapa jumlah petaninyapun demikian yang menggunakan benih bersertifikat, terus tidak ada kajian tentang efektivitas program tersebut dengan produksi yang dihasilkan, kawasan organik pun belum ditetapkan secara terstruktur berikut capaiannya per tahun.

Jargon Lumajang bumi organik juga sama nasibnya dengan SIGARPUN BULAT, indikator dan capaiannya masih kabur, saat ini petani butuh pupuk sementara subsidi pupuk sudah banyak dikurangi, per juni 2022 jenis pupuk yang disubsidi hanya jenis UREA dan NPK PHONSKA saja, mulai awal maret pihak distributor sudah menggenjot pengiriman pupuk petroganik dan ZA ke pengecer, sehingga pengecer stok jenis petroganik meningkat tajam, sementara petani tidak mau menggunakan pupuk organik tersebut, ini kontras dengan kedua program yang dicanangkan tadi, tambahnya.

Iskhak mengusulkan mulai sekarang Pemkab lewat dinas pertanian serius menangkap hal ini dengan membuat aksi nyata dilapangan, mulai sidak ke pengecer dan distributor juga langkah nyata implementasi pupuk organik dilapangan, cara sederhana adalah mengundang semua produsen pupuk organik yang ada untuk melakukan demoplot dilahan petani se-kabupaten lumajang, dukungan APBD untuk pembelian pupuk organik mutlak dilakukan dan harus sebagai intervensi nyata pemerintah terhadap kesulitan petani.

“Petani harus dibangkitkan juga kreatifitasnya untuk memenuhi kebutuhan pupuknya, tanpa intervensi pemerintah petani akan terus memburu pupuk kimia nonsubsidi yang harganya mahal, sementara produktivitasnya belum optimal, akhirnya petani terkorbankan lagi,” tegasnya.

Iskhak menambahkan, jangan jadikan petani kita sebagai pejudi sejati, mereka merugi tetapi tetap bertani karena hanya itu yang mampu mereka lakukan, sudah saatnya eksekutif dan legislatif memiliki visi yang sama dalam pengembangan pertanian yang murah dan ramah lingkungan dan perlu peran dari komunitas dan ormas yang peduli pertanian, tinggal bagaimana menggerakkan dan memberi ruang pada mereka, pemerintah harus proaktif melakukan kegiatan yang langsung menyentuh petani dengan melibatkan KADIN, HKTI, PERPADI dan penyuluh swakarsa, WCDI dll perlunya sinergitas tanpa ego sektoral. (red)

Kapolda Jatim Cek Lokasi Tanah Longsor di Tol Pandaan – Malang

Gempur News.com
-
0
Kapolda Jatim Cek Lokasi Tanah Longsor di Tol Pandaan – Malang

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Puji Santosa dan pejabat utama polda jatim, Rabu (9/3/2022) siang, meninjau lokasi terjadinya tanah longsor di tol Pandaan – Malang Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, menjelaskan, bahwa kemarin saat kejadian dari jajaran Lalu Lintas Polda Jatim dan Polres Malang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, BNPB dan Pengelola jalan tol melakukan pembersihan agar segera bisa dilalui oleh kendaraan.

“Hasil koordinasi tadi malam jalan tol sudah kembali bisa dilalui kendaraan, kemudian akan dilakukan pengecekan secara bersama,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, saat meninjau lokasi tanah longsor di tol, Rabu (9/3/2022).

“Sementara himbauan bagi pengguna jalan tol untuk tetap waspada saat berkendara di jalan tol dan tetap menjaga kecepatan,” tambahnya.

Kemudian petugas PJR Lalu Lintas nantinya akan melakukan patroli rutin bersama dengan pengelola jalan tol. Sehingga jika ada kejadian bisa segera melakukan langkah- langkah. (tim)

Gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Banyuwangi Mulai Membahas RAPERDA Insentif Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Gempur News.com
-
0
Gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Banyuwangi Mulai Membahas RAPERDA Insentif Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Gempurnews.com–Banyuwangi. Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mulai dibahas gabungan Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disampaikan Ali Mustofa yang merupakan ketua gabungan Komisi II dan IV.

Terangnya pembahasan Raperda diawali dengan paparan pengantar dengan tujuan untuk menyamakan persepsi maupun pandangan khususnya berkenaan dengan materi norma substansi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghasilkan produk hukum daerah yang efektif dan efisien serta terwujudnya kepastian hukum.

“Rapat internal pembahasan Raperda BUMD masih diawali dengan pengatar untuk menyamakan persepsi dan pandangan anggota terhadap maksud dan tujuan dari disusunnya rancangan regulasi daerah ini,” terang Ali Mustofa saat dikonfirmasi awak media, Rabu (09/03/2022).

Raperda tentang BUMD menurutnya, merupakan mandatory, semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengamanatkan setiap daerah membentuk Peraturan daerah tentang BUMD sebagai payung hukum.

“Perda tentang BUMD ini nantinya bisa dijadikan landasan atau payung hukum pembentukan perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah,“ paparnya.

Politisi Partai Nasdem ini juga menjelaskan, manfaat pendirian BUMD untuk perkembangan perekonomian Daerah, yang diantaranya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba dan atau keuntungan

“ Raperda BUMD ini sifatnya makro, setelah ditetapkan dan diundangkan, maka akan ada penyesuaian terhadap perusahaan-perusahaan daerah yang sudah ada saat ini,” jelasnya.

Dilatarbelakangi pemikiran dan kondisi eksisting potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi sangat prospektif untuk dikelola melalui kelembagaan ekonomi baik dalam bentuk perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah.

Peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah sangat diperlukan di Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka untuk menjawab tantangan dan daya saing daerah serta menggali potensi sumber daya yang ada melalui pengelolaan badan usaha milik daerah yang lebih profesional, transparan, akuntabel, terencana, dan tepat sasaran. sehingga dibutuhkan sebuah instrumen hukum.

“Harapan kami melalui Raperda BUMD ini, kedepan akan lebih ke public servis ada peran hadirnya Pemerintah daerah dalam menjawab pemanfaatan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ali Mustofa. (Sgt)

1...1,4811,4821,483...2,427Page 1,482 of 2,427