Home Blog Page 1501

Kembali, Warga Desa Tambakrejo, Tongas Berduka Akibat Terjangan Banjir

Gempur News.com
-
0
Kembali, Warga Desa Tambakrejo, Tongas Berduka Akibat Terjangan Banjir

PROBOLINGGO- Warga desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, (15/2/2022), harus merasakan duka lagi akibat terjangan banjir yang harus rela memenuhi dalam rumah dan merusak beberapa perabotan rumah tangga

Setelah sebelumnya diterjang luapan air sungai Laweyan pada Minggu 6 Februari 2022 yang merendamkan ratusan rumah di Desa Tambakrejo, kali ini banjir datang lagi.

Banjir itu mulai masuk ke pemukiman warga pada Selasa 15 Februari 2022 sekitar pukul 15.45 wib. banjir menggenangi rumah warga di tiga Dusun, yakni Dusun wringinan yang paling parah, Dusun Prapatan dan Dusun Krajan desa Tambakrejo. Air tampak mulai surut sekitar pukul 18.30 wib.

Zainal Arifin,Salah satu warga desa Tambakrejo kecamatan Tongas, menjelaskan, kalau air sungai Laweyan tersebut naik, akibat hujan lebat lereng Gunung Bromo.

“Info dari teman yang tinggal di desa Sukapura sekitar jam 14.00 wib tadi siang memang terjadi banjir besar yang datang dari lereng gunung Bromo, dan sempat memperingatkan warga yang tinggal di daerah hilir sungai laweyan agar bersiap siap jika terjadi banjir yang bisa meluap lagi seperti sebelumnya, karena banjirnya memang sama besarnya. Jelasnya

Zainal berharap, Pemerintah daerah bisa segera memperbaiki tanggul sungai Laweyan yang berada di Dusun wringinan desa Tambakrejo yang roboh akibat terjangan banjir minggu lalu. “Warga berharap ada perbaikan segera, meski darurat dengan pemasangan bronjong pada tanggul tersebut, karena dari situ air meluap kerumah warga jika banjir tiba. Apalagi ini masih musim hujan mas, jadi kerap banjir. Ungkapnya.

Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, sedikitnya 900 KK terdampak akibat luapan banjir yang menerpa rumah warga sejak terjangan 6 februari 2022 lalu, yang terjadi di Dusun Wringinan ,dusun Prapatan dan Krajan Utara.

Sementara,Camat Tongas Abdul Ghofur mengatakan, banjir terjadi setelah hujan deras di dataran tinggi.” Hujan ini menyebabkan air Sungai Laweyan,Nguling meningkat. Lalu, meluap dan masuk ke permukiman warga dan merendam rumah rumah. Ungkapnya.

Kasi Kedaruratan BPBD kabupaten Probolinggo,Abdullah mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya masih terus mewaspadai bencana hidrometeorologi. Sebab hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Probolinggo masih tetap seperti bulan sebelumnya. Karenanya kewaspadaan terhadap potensi bencana tersebut masih dilakukan.

“Hampir dua pekan ini hujan mengguyur hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Belum ada penurunan intensitas. Potensi bencana hidrometeorologi masih mungkin terjadi,” katanya.(Ali)

Kunker Wagub Lampung, Lampura ditahun 2022 Dalam Program Penanganan Kemiskinan

Gempur News.com
-
0
Kunker Wagub Lampung, Lampura ditahun 2022 Dalam Program Penanganan Kemiskinan

Lampung Utara,-Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Hj. Chusnunia Chalim melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka Sinkronisasi Strategi Arah Kebijakan dan Program Penanganan Kemiskinan di Aula Tapis Pemkab Lampura, Selasa (15/02/2022).

Dalam Kunker tersebut Nunik panggilan akrab Wagub Lampung menyatakan optimis di tahun 2022 perekonomian Kabupaten Lampura akan bangkit kembali dari kelesuan akibat Pandemi Covid 19.

“Lampura ini orangnya pinter-pinter bahkan banyak pejabat di lingkungan Provinsi merupakan orang Lampura jadi saya yakin tahun mendatang angka kemiskinan akan terus berkurang dan perekonomian akan tumbuh lebih baik lagi” jelas Wagub Provinsi Lampung.

Disebutkan bahwa ada beberapa langkah penanganan kemiskinan yang perlu dilakukan oleh Pemkab Lampura yaitu Sinergitas Bappeda Provinsi dengan Pemkab Lampura untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan skala prioritas Desil 1 dan 2.

“Selain itu kebijakan untuk meringankan beban masyarakat desil 1 dan 2 dengan sirkulasi bantuan kesana, antar OPD saling sinergi dengan memunculkan UMKM dan pemulihan ekonomi serta kemudahan dalam dunia usaha” pungkas Nunik.

Ditempat yang sama, Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, S.E, M.M mengatakan bahwa angka kemiskinan dari tahun 2004 sampai 2020 terus mengalami penurunan bahkan dalam 5 tahun terakhir turun sebesar 0,66 persen atau paling tertinggi di Lampung.

“Memang ada peningkatan angka kemiskinan di tahun 2021 dibandingkan 2020 karena Pandemi Covid 19 sebesar 0,33 persen namun ditahun 2022 segala upaya akan dilakukan untuk percepatan penanganan kemiskinan” jelas Budi Utomo.

Bupati Lampura juga mengatakan beberapa skema khusus akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Lampura dengan berbagai analisis data, kerjasama antar OPD dan kinerja tim penanganan kemiskinan (PK) sesuai tupoksi.

Dalam sesi akhir kunjungan kerja Wagub Lampung memberikan beberapa tips penanganan kemiskinan dengan dilanjutkan pembahasan Bappeda Lampura bersama Provinsi.(ewindra)

TUNTUT SOLUSI AKTIFITAS TAMBANG MINERAL DPRD BANYUWANGI TAMPUNG ASPIRASI KOMUNITAS ARMADA DAN MATERIAL BANYUWANGI

Gempur News.com
-
0
TUNTUT SOLUSI AKTIFITAS TAMBANG MINERAL DPRD BANYUWANGI TAMPUNG ASPIRASI KOMUNITAS ARMADA DAN MATERIAL BANYUWANGI

Gempurnews–Banyuwangi. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam KORALWANGI mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan audensi dengan pimpinan dewan melalui forum rapat dengar pendapat, Senin 14 Februari 2022

Mereka menyampaikan keluh kesahnya berkaitan dengan permasalahan tambang galian C di Banyuwangi sekaligus berharap peran Forum pimpinan komunikasi daerah (Forpimda) untuk menemukan solusi permasalahan galian C.

Koordinator Koralwangi, Halili mengatakan, jumlah elemen masyarakat yang dikunjungi Gedung dewan bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan kegiatan pertambangan galian C yang sering menjadi masalah.

Dengan melihat upaya percepatan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat, regional, maupun daerah. Khususnya Kabupaten Banyuwangi yang punya tagline Banyuwangi REBOUND, bisa diartikan bahwa lompatan ke arah yang lebih baik. 

Namun hal itu bertolak belakang dengan kondisi saat ini, yang mana publik mencatat, atas segelintir orang, penutupan Tambang Galian C terkesan dipaksakan. Pihak tidak tahu hal ini tidak merujuk kepada kesejahteraan, justru menjadi pendorong konflik sosial yang menghambat laju perekonomian.

“Kita datang ke Gedung dewan ini ingin memberikan kontribusi kepada Pemerintah daerah, bagaimana pertambangan galian C yang sering menjadi masalah segera ada solusi yang terbaik ,” ucap Halili saat dikonfirmasi Awak Media.

Menurut Halili penutupan Tambang Mineral Logam, nyata berdampak terhadap pendapatan kelompok UMKM tambang yang secara berantai didalamnya ada angkutan, operator alat berat yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya anak sekolah, biaya pajak kendaraan, uji KIR yang tak boleh terlambat, Iuran Kearifan local , biaya sewa lahan, serta masih banyak lagi yang menggantungkan hidupnya terhadap sub bidang usaha tambang mineral bukan logam, baik itu yang legal ataupun ilegal.

Melalui sidang bersama pimpinan dewan harapannya ada keputusan maupun dari Forkopimda terkait pertambangan galian C yang nantinya dapat dijadikan pijakan atau payung hukum bagi masyarakat khususnya yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan galian C, ucap Halili.

Halili menegaskan siap mengawal dan mendukung kebijakan Forpimda Kabupaten Binayuwangi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sub bidang UMKM pertambangan mineral sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Koralwangi terkait dengan permasalahan tambang tambang C.

Secara regulasi pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait tambang galian C, namun dari satu sisi hal, ini juga menjadi kebutuhan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD, “ ucap Made Cahyana.

DPRD sebagai Lembaga wakil rakyat akan menyampaikan aspirasi mereka melalui forum-forum pertemuan Forpimda baik ditingkat kabupaten maupun provinsi Jatim agar ada solusi terbaik terkait permasalahan galian C.

Satpol PP Amankan Empat Pasangan Bukan Suami Istri dan Lima Waria

Gempur News.com
-
0
Satpol PP Amankan Empat Pasangan Bukan Suami Istri dan Lima Waria

PROBOLINGGO, Mengantisipasi tindakan maksiat di malam valentine atau dikenal dengan hari kasih sayang, Senin (14/2) malam, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin langsung memerintahkan Kepala Satpol PP Aman Suryaman untuk memonitor kondisi di Kota Probolinggo.

Hasilnya, sebanyak empat pasangan bukan suami istri kepergok berduaan di kamar kos dan hotel.
Giat operasi pekat yang dilaksanakan mulai pukul 23.00 itu menyasar ke empat hotel di Kawasan Kota Probolinggo yaitu di Jalan Siaman, Jalan Suroyo dan Jalan Bromo.

Namun di hotel tersebut tidak didapati pelanggaran dan sepi pengunjung.

Petugas Satpol PP kemudian bergeser ke dua rumah pemondokan dan homestay di daerah Kecamatan Kanigaran.
Disinilah petugas menemukan pasangan bukan suami istri sedang berada di dalam kamar homestay.

Mereka adalah MDY, 26 tahun warga Kelurahan-Kecamatan Kanigaran; AA, 39 tahun warga Kelurahan-Kecamatan Mayangan; Sum, 29 tahun warga Desa Randu Putih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo; DA, 44 tahun Desa Mangli, Kaliwates Jember; ANW, 26 tahun asal Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran.

Sedangkan di rumah kos Kawasan Kelurahan Ketapang, ditemukan satu pasangan bukan suami istri. Yakni Sol, 22 tahun asal Desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Proboilinggo bersama Nov, 30 tahun asal Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok.

“Tidak hanya di hotel, homestay dan tempat kos, kami juga menyisir kawasan Pasar Mangunharjo yang biasanya dijadikan tempat mangkal waria. Dan ternyata, tadi malam (14/2) sedang banyak yang mangkal,” ujar Kepala Satpol PP Aman Suryaman.

Lima waria diamankan petugas antara lain IP, 20 tahun warga Kelurahan Mayangan; WE, 43 tahun asal Kraksaan; Muh, 38 tahun asal Jember; Swi, 30 tahun asal Situbondo dan AH, 26 tahun asal Pohsangit Leres.
“Total pelanggar asusila sebanyak 13 orang. 4 laki-laki, 4 perempuan dan 5 waria kami bawa ke mako Satpol PP. Semua waria di-swab antigen oleh Dinkes. Hasilnya sudah keluar dan semua negatif Covid 19,” jelas Aman.

Aman menambahkan, pelanggar yang bukan suami istri dilakukan pembinaan serta pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan.

“Pelanggar waria dilakukan pembinaan juga. Sementara untuk pemilik pemondokan akan dilakukan pemanggilan, di proses sesuai Perda nomor 6 tahun 2021. Intinya operasi ini sebagai antisipasi momentum valentine agar tercipta kondisi ketentraman dan ketertiban. Dan tidak disalahartikan untuk melakukan kegiatan yang melanggar,” terangnya.(Ali)

Urai Kemacetan Menahun, Pemkab Sidoarjo Kebut Pelebaran Pertigaan Bangah-Aloha

Gempur News.com
-
0
Urai Kemacetan Menahun, Pemkab Sidoarjo Kebut Pelebaran Pertigaan Bangah-Aloha

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat proses pelebaran jalan pertigaan Bangah-Aloha untuk memperlancar arus lalu lintas di wilayah tersebut yang menjadi salah satu titik rawan kemacetan. Pelebaran jalan ini nantinya akan memanfaatkan lahan milik TNI AL yang saat ini disewakan untuk berdagang.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan saat ini proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan tersebut sedang diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) berkoordinasi dengan TNI AL.

“Lahan yang rencananya akan digunakan untuk pelebaran jalan saat ini adalah milik TNI AL dan kami sudah berkomunikasi intensif terkait rencana ini. Tercatat ada 52 bangunan yang menyewa lahan tersebut, kami akan meminta ijin pihak TNI AL untuk mengosongkan lahan tersebut dan nantinya akan kami lakukan pelebaran jalannya,” ujar Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Muhdlor, Selasa (15/2/2022).

Proyek pelebaran jalan pertigaan Bangah ini sendiri tidak masuk dalam rencana pembangunan Fly Over Aloha-Juanda. Meski demikian, pelebaran jalan ini menjadi penting untuk memperlancar akses keluar-masuk kendaraan.

“Pembebasan lahan untuk pelebaran pertigaan jalan Bangah ini murni inisiatif dari Pemkab. Ini di luar proyek nasional Flyover ALoha. Tahun ini kita kebut pembebasan lahannya supaya bisa segera di bangun pelebaran jalannya dan kemacetan disana bisa segera terurai,” papar Gus Muhdlor.

Saat ini lebar jalan di wilayah pertigaan tersebut hanya 7 meter karena terhalang bangunan warung dan pertokoan. Ukuran yang terlalu sempit jika dibandingkan dengan volumen kendaraan yang lewat.

Selama ini dipertigaan jalan Bangah menjadi titik penyebab kemacetan, pada saat pagi jam masuk kerja dan sore hari pada saat jam pulang kerja. Setelah dilakukan pembebasan, lebar jalan nanti akan bertambah jadi 10 meter sampai 12 meter.

Plt. Kepala Dinas PU BM SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono menjelaskan saat ini Pemkab sudah mengirim surat ke TNI AL selaku pemilik lahan. Setelah proses administrasi pembebasan lahan selesai, pihak TNI AL akan membantu melakukan penertiban bangunan.

Eko menyampaikan untuk pembangunan jalannya akan dilakukan tahun ini. “Pemkab Sidoarjo sudah mengirim surat ke pemilik lahan dalam hal ini TNI AL. Ini sudah jalan, proses sudah ada lampu hijau. Nanti pihak TNI AL akan membantu dalam penertibannya,” ujar Dwi Eko.

Eko memperkirakan proses pembangunan jalannya sendiri tidak membutuhkan waktu lama, jika pembebasan lahannya sudah selesai. “Proses pemadatan jalan dan pengaspalan tidak perlu waktu lama, hanya hitungan hari, seperti yang kami lakukan di Pertigaan Pasar Suko beberapa bulan lalu,” papar Dwi Eko. (Kominfo/Yl)

Studi Komparatif Awal Tahun Anggota DPRD Kota Cimahi dan Wartawan Patut Dipertanyakan

Gempur News.com
-
0
Studi Komparatif Awal Tahun Anggota DPRD Kota Cimahi dan Wartawan Patut Dipertanyakan

Cimahi, Selasa (15/02/2022) – Pelaksanaan studi komparatif yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Cimahi beberapa waktu yang lalu diduga menyalahi aturan. Mereka melaksanakan studi komparatif bersama puluhan wartawan ke Yogyakarta justru pada saat eksekutif baru melaksanakan perancangan program.

Menurut mantan anggota DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan, S.H., M.H., yang juga merupakan Ketua Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Kota Cimahi memberikan pernyataan cukup pedas. Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya belum bisa dilaksanakan karena harus melalui beberapa tahapan administrasi dahalu.

“Saya Achmad Gunawan, mantan anggota dewan selama 15 tahun dan sekarang berprofesi sebagai Ketua Advokat Kota Cimahi dari HAPI, menanggapi penyerapan anggaran awal bulan diawal tahun ini, menurut saya sebenarnya belum bisa karena harus melalui tahapan-tahapan administrasi dahulu,” ungkap Gunawan kepada awak media yang mewawancarainya.

Mantan anggota dewan tersebut menyarankan agar Sekretaris DPRD Kota Cimahi melakukan penggunaan anggaran sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi temuan yang berdampak merugikan Pemerintah Kota Cimahi, terutama terkait kebijakan.

“Saran saya kepada Bapak Sekwan, juga kepada semuanya di Pemerintah Kota Cimahi lakukan penggunanaan anggaran sesuai dengan aturan agar jangan sampai terjadi adanya temuan-temuan yang akan berdampak adanya kerugian dari Pemerintah Kota Cimahi dalam hal mengambil kebijakan. Tolong hati-hati, zaman sekarang menggunakan anggaran harus benar-benar transfaran, terbuka, dan sesuai dengan DPA yang ada, baik pengalokasiannya, apalagi melibatkan orang banyak dan diketahui oleh orang banyak,” ungkap Gunawan memberikan kritik.

Pengacara senior tersebut juga menyarankan agar pelaksanaan kegiatan studi komparatif tersebut tidak dilaksanakan pada Januari 2022. Alasannya karena pada awal tahun biasanya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaannya biasanya pada Desember seperti yang sudah pernah dilaksanakan ketika Gunawan masih menjadi anggota dewan di DPRD Kota Cimahi.

“Saran saya, pelaksanaan kegiatan itu tidak di bulan Januari karena bulan Januari itu biasanya masih dalam tahapan-tahapan persiapan. Biasanya di Desember, seperti yang telah dilaksanakan karena jika masuk di bulan Januari itu biasanya masih terpending, baik untuk kunjungan kerja atau untuk apa pun itu,” jelas Gunawan lebih lanjut.

Menyikapi program kerja DPRD Kota Cimahi tersebut, Gunawan berpendapat bahwa seharusnya dewan tidak melaksanakan, apalagi saat ini sedang timbul wabah varian baru virus Covid-19 yaitu Omycron. Jika para anggota dewan yang melakukan kunjungan tersebut tertular dari daerah yang dikunjunginya dan kembali ke Kota Cimahi, tentu akan merugikan masyarakat di kota militer ini.

“Apalagi saat ini kunker itu, enggak usahlah dulu karena PPKM yang berlaku di hampir semua wilayah sehubungan adanya varian baru Omycron atau aturannya dikurangi, regulasinya dibuat di DPRD. Karena saya pernah menyimak bahwa ketua dewan yang sekarang berencana mengurangi kunjungan kerja. Jangan sampai nanti warga Masyarakat Cimahi yang keluar membawa penyakit atau sebaliknya.Ikuti saja aturan pemerintah yang sudah ada, jangan sampai kita ini menjadi sesuatu yang bandel sehingga merugikan warga Masyarakat Kota Cimahi,” ungkap Ketua HAPI Kota Cimahi tersebut dengan nada serius kepada para wartawan.

Sementara itu menurut salah seorang staf Inspektorat Kota Cimahi yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja dewan Kota Cimahi tersebut boleh saja asal uangnya sudah ada dan ada laporan kegiatannya.

“Secara teknis boleh saja, asalkan uangnya sudah ada, serta ada laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Karena setelah ketuk palu, anggaran sudah bisa diserap dan pelaksanaannya boleh dilaksanakan walaupun awal tahun, asalkan administrasinya sudah selesai diproses dan disyahkan oleh BPKAD tentunya,” ungkap staf Inspektorat Kota Cimahi tersebut.

Tanggapan lain terkait penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kota Cimahi di Awal tahun datang dari Achmad Syafei, Ketua Aliansi Jurnalis Media Independen Indonesia (AJMII). Jurnalis yang dikenal vokal tersebut menanggapi singkat terkait hal tersebut.

“Kami dari AJMII tidak mempermasalahkan penggunaan anggaran Awal tahun dan digunakan untuk studi komparatif asalkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja,” tegas Achmad singkat. (Gibby)

Berharap Usulan Menyangkut Kepentingan Masyarakat Menjadi Prioritas

Gempur News.com
-
0
Berharap Usulan Menyangkut Kepentingan Masyarakat Menjadi Prioritas

PROBOLINGGO –
Mengusung tema Percepatan Produktivitas Sektor Unggulan Kota Probolinggo yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun 2023, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Kedopok digelar, Selasa (15/2) pagi di aula pendapa kecamatan setempat.

Musrenbang dibuka Camat Kedopok Imam Cahyadi didampingi Kepala Bappeda Litbang Tartib Goenawan.
Sekitar 80 orang peserta musrenbang yang terdiri dari ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kecamatan, perwakilan RT RW, tim kelurahan dan perwakilan organisasi perangkat daerah.

Camat Imam menyampaikan agar usulan-usulan yang sudah masuk bisa dipilih berdasarkan skala prioritas.

“Tidak semua usulan direalisasikan karena anggaran kita terbatas, mohon usulan-usulan adalah yang paling prioritas yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan orang per orang nantinya,” jelasnya.

Adapun jumlah usulan masyarakat yang sudah terekap sebanyak 578. Usulan tersebut terbagi dalam 3 bidang, yakni sebanyak 107 usulan dari bidang ekonomi, 270 usulan dari bidang infrastruktur dan kewilayahan dan 201 usulan dari bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
Camat Imam juga berpesan, kepada perwakilan masyarakat yang diundang untuk memanfaatkan musrenbang ini agar usulan bisa diakomodir oleh perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Tartib Goenawan menjelaskan tujuan pelaksanaan musrenbang ini berdasarkan asas kerakyatan. ”Pembangunan itu harus direncanakan, dibangun oleh kita, dari kita dan nanti kembali manfaatnya adalah untuk kita semua,” jelas Tartib.

Selain pembangunan di bidang fisik, pesan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin yang disampaikan oleh Tartib, juga ingin menyiapkan bantuan sosial berupa jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. “Nelayan inilah yang dimasukkan di dalam program jaring pengaman sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, 2022 kita kembangkan ke UMKM, 2023 nanti akan kita kembangkan lagi ke pertanian,” katanya.

Pada agenda tersebut juga diserahkan santunan Kematian BPJS TK kepada 3 penerima ahli waris. Turut hadir menyaksikan antara lain perwakilan BPJS TK Kota Probolinggo, Lurah se-Kecamatan Kedopok serta Forkopimka setempat. (Ali)

Baznas Serahkan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Bagi 6 PKBM

Gempur News.com
-
0
Baznas Serahkan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Bagi 6 PKBM

PROBOLINGGO-
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo menyerahkan dana Bantuan Operasional Pengelolaan (BOP) Pendidikan Kesetaraan semester genap (IV) bagi 6 (enam) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Selasa (15/2/2022).
Penyerahan yang dipusatkan di PKBM Iqro’ Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzammil didampingi Komisioner Baznas Kabupaten Probolinggo serta Camat Tongas Abd Ghafur.

BOP Pendidikan Kesetaraan dari Baznas Kabupaten Probolinggo ini diserahkan kepada PKBM Iqro Kecamatan Tongas, PKBM Darul Ulum Kecamatan Krucil, PKBM Prima Bakti Kecamatan Dringu, PKBM Sekar Sari Kecamatan Pakuniran, PKBM Tri Sakti Kecamatan Gading dan PKBM Luniaz Kecamatan Kotaanyar.
Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzamil mengungkapkan pemberian bantuan operasional ini dilakukan setelah ada inisiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo bagaimana dana Baznas diarahkan sebagian kepada pendidikan.

“Pemanfaatan dana Baznas dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pemberian bantuan operasional ini kaitannya supaya bisa mengentaskan kemiskinan dari sisi pendidikan,” ujarnya.

Muzamil menerangkan dalam menilai pertumbuhan pembangunan berasal dari Indek Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu faktor yang menentukan adalah tingkat kemiskinan. Dimana yang menyebabkan kemiskinan tinggi karena pendidikan yang rendah. Oleh karena itu dengan tingginya pendidikan, diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan.

“Melalui hal itulah, Baznas berupaya untuk mendanai PKBM. Namun demikian, PKBM yang ada harus siap menerima jika ada kunjungan dari Baznas lain yang ada di Jawa Timur. Sebab banyak Baznas lain di Jawa Timur yang ingin meniru program ini. Terlebih Ketua Baznas Jawa Timur sangat konsen sekali terhadap pendidikan. Mari untuk dipersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan,” tegasnya.

Tidak lupa Muzamil juga memberikan apresiasi terhadap PKBM yang juga memiliki kelompok usaha. Karena selain fokus kepada pendidikan, PKBM mampu memberikan bekal ketrampilan kepada warga belajarnya.
“Nantinya kalau memang di kelompok usaha ini warga belajarnya tergolong fuqoro dan mempunyai bakat mengembangkan usahanya, Baznas siap memberikan pendanaan melalui program pemberdayaan ekonomi ummat. Tapi harus kelompok kategori miskin. Semoga BOP yang digelontorkan Baznas betul-betul dimanfaatkan secara maksimal oleh PKBM,” harapnya.

Sementara Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan bantuan operasional bagi 6 PKBM yang ada di Kabupaten Probolinggo.
“Waktu itu kami memang menginisiasi bagaimana kemudian sebagian dari dana Baznas Kabupaten Probolinggo dialirkan untuk peningkatan pendidikan demi menuntaskan pendidikan kesetaraan. Alhamdulillah gayung bersambut dan Baznas menerima keinginan kami untuk bersama-sama membantu PKBM,” katanya.

Menurut Rozi, pihaknya sengaja menggandeng Baznas dalam hal dana operasional PKBM. Sebab jika hanya menggunakan BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) saja dananya sangat terbatas, tidak spesifik dan tidak luwes. Selain itu, pemanfaatannya hanya untuk warga belajar yang umurnya maksimal 21 tahun. Sementara untuk usia di atas 21 tahun tidak bisa.

“Oleh karena itu harus ada ikhtitar lain untuk mendanai warga belajar yang usianya diatas 21 tahun. Alhamdulillah dengan Baznas semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bantuan operasional bagi PKBM ini sudah berjalan 2 tahun. Saya harapkan kepada PKBM yang dapat dana Baznas agar dikelola dengan professional,” jelasnya.

Rozi menerangkan PR (Pekerjaan Rumah) untuk melakukan pendidikan luar biasa besar dan komplek. Saat ini rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Probolinggo 6,631. Hal ini berarti masyarakat baru lulus SD dan belum SMP. “Masih banyak anak-anak kita yang belum selesai pendidikan dasar, terutama SMP, SMK dan SMA. Mari kita berikan layanan pendidikan kesetaraan melalui paket B dan C,” tegasnya.

Lebih lanjut Rozi menambahkan bahwa peran PKBM sangat luar biasa vital dan strategis untuk meningkatkan indeks pendidikan. Sebab PKBM dibentuk untuk menyasar anak-anak yang memang tidak ingin sekolah di formal maupun ingin membantu orang tua.
“Di zaman pandemi Covid-19 ini, PKBM memiliki peluang yang luar biasa. Sebab banyak anak-anak didik yang putus sekolah karena terlalu lama daring. Itu kemudian harus dicari dan diajak belajar di PKBM. Harus tetap bangga belajar di PKBM karena ijazahnya setara. Dengan bantuan ini saya PKBM semangat, warga belajar termotivasi serta layanannya bisa maksimal,” pungkasnya.(Ali)

Hasil Uji Sampel Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi Probable Omicron

Gempur News.com
-
0
Hasil Uji Sampel Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi Probable Omicron

BANYUWANGI – Hasil uji sampel kasus Covid-19 yang ada di Banyuwangi, hasilnya probable atau diduga varian Omicron.

Sebelumnya Dinas Kesehatan Banyuwangi mengirimkan 20 sampel kasus Covid-19 di Banyuwangi, untuk diuji ke laboratorium di Surabaya.

“Hasilnya dari 20 sampel itu 85 persen atau 17 sampel menunjukkan probable Omicron dari hasil uji laboratorium dengan metode SGTF (S-gene Target Failure) yang sudah keluar,” jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat, Selasa (15/2/2022).

Namun menurut Amir, hasil tersebut belum bisa disebut Omicron, meski hasil SGTF menunjukkan probable Omicron, pihaknya masih harus menunggu satu pemeriksaan lagi.

“Setelah uji dengan metode SGTF, terdapat pengujian lanjutan dengan metode Whole Genome Sequencing (WGS) untuk menentukan sampel tersebut Omicron atau tidak. Kami masih menunggu hasilnya,” kata Amir.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banyuwangi kasus Covid-19 di Banyuwangi hingga 14 Januari 2022, kasus aktif bertambah 144 orang, sehingga totalnya mencapai 999 kasus.

Amir mengatakan sebagian besar pasien tanpa gejala atau gejala ringan.

“Sebagian besar tanpa gejala dan gejala ringan, sehingga cukup isolasi mandiri (isoman). Ada juga beberapa yang kita arahkan untuk isolasi terpadu di Wisma Atlet,” jelas Amir.

Amir meminta agar masyarakat terus waspada dengan selalu menjalankan protokol kesehatan (prokes).

“Meski tidak seganas varian Delta, namun Omicron ini penularannya sangat cepat.Tapi kuncinya ada dua, pengetatan prokes dan vaksinasi,” ungkapnya.

Amir juga meminta kepada masyarakat yang belum bahkan sudah mendapat vaksinasi sebanyak dua dosis agar mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) terdekat, untuk kembali mendapatkan suntikan vaksin booster (Dosis ketiga). (tim)

Omicron Melonjak, UDD PMI Jember Kembali Aktif Produksi Plasma Konvalesen

-
0
Omicron Melonjak, UDD PMI Jember Kembali Aktif Produksi Plasma Konvalesen

JEMBER – PMI Kabupaten Jember mulai kembali aktif memproduksi plasma konvalesen untuk mengantisipasi melonjaknya pasien COVID-19 varian omicron. PMI Kabupaten Jember mulai menerima pendonor plasma konvalesen dari penyintas COVID-19. Bahkan, UDD PMI membuka layanan on call untuk pendonor plasma konvalesen.

Seperti diketahui, belakangan pasien COVID-19 di Kabupaten Jember melonjak cukup tajam. Berdasarkan data dari Pemkab Jember sampai 14 Februari 2022, yang terkonfirmasi baru mencapai 174 orang dan 71 pasien sudah dinyatakan sembuh.

UDD PMI Kabupaten Jember memiliki satu mesin apheresis yang digunakan untuk donor plasma konvalesen. Plasma konvalesen ini nantinya digunakan untuk terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19. “UDD PMI kembali mengaktifkan mesin apheresis untuk donor plasma konvalesen,” kata Ketua PMI Kabupaten Jember H EA Zaenal Marzuki SH MH.

Berdasarkan catatan PMI Kabupaten Jember sudah ada FFP plasma konvalesen di UDD PMI Jl Srikoyo sebanyak 20 Kantong untuk semua golongan darah. FPP konvalesen adalah hasil olahan dari plasma konvalesen. “Sampai saat ini belum ada permintaan plasma konvalesen dari pasien COVID_19 tetapi tetap kami antisipasi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, terapi plasma konvalesen dilakukan terhadap pasien COVID-19 dalam kondisi sedang atau berat. Terapi plasma konvalesen dilakukan setelah ada persetujuan dari dokter yang merawat pasien COVID-19. “Jika ada permintaan kami siapkan di UDD PMI untuk donor plasma konvalsen dari penyintas COVID-19,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hanya penyintas COVID-19 yang bisa donor konvalesen untuk terapi plasma konvalesen. Penyintas itupun harus menjalani screening lebih dahulu. Alur donor plasma konvalesen dimulai dari konfirmasi golongan darah, berat badan, tensi, pemeriksaan darah lengkap/DL. Juga pemeriksaan NAT dan antibodi, baru kemudian pengambilan plasma konvalesen. (Son)

1...1,5001,5011,502...2,426Page 1,501 of 2,426