BARITO UTARA-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)Republik Indonesia(RI)Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah(Kalteng),Agus Priyono, SE,M.Si,Ak,CA,CSFA.Bersama rombongan telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Utara. 

Setibanya perwakilan BPK beserta rombongan itu, disambut oleh Wakil Bupati Barito Utara,Sugianto Panala Putra,SH.Sekretaris Daerah,Drs.Muhlis dan beberapa Kepala Perangkat Daerah di Rumah Jabatan Bupati,Senin(15/2/2022).

Wakil Bupati.Sugianto Panala Putra,SH menyampaikan permintaan maaf kepada rombongan, dikarenakan Bupati sedang melaksanakan tugas di luar daerah.”Pak Bupati sedang dinas luar, sehingga kami yang mewakili Beliau untuk menyambut kedatangan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng beserta rombongan,”kata Sugianto. 

Dalam kunjungan kerja BPK RI perwakilan Kalteng. Disampaikan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara meminta masukan,arahan dan bimbingan dalam laporan keuangan daerah. “Sehingga nantinya,kami dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengacualian(WTP)untuk ke-8 kalinya berturut-turut,” harap Wabub.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng,Agus Priyono, SE,M.Si,Ak,CA,CSFA meminta agar laporan keuangan unaudited dapat disampaikan pada tanggal 18 Maret 2022. “Berdasarkan peraturan, paling lambat di 31 Maret. Ini untuk menghindari pemeriksaan diwaktu bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,”katanya

Oleh karena itu, persiapan diperlukan dari Pemda. Terlebih,saat ini akun-akun Keuangan Pemda menggunakan SIPD. “Meskipun baru 3 Pemda yang menerapkan full SIPD se-Indonesia,tetapi dengan berproses,sehingga kedepannya semua Pemda menggunakan SIPD,”jelas Agus.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng menyampaikan,agar semua Kepala Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim BPK yang saat ini melakukan pemeriksaan interim LKPD di Barut. 

Disampaikan pula agar data-data dan informasi, diberikan langsung oleh pejabat yang menandatanganinya. “Diharapkan adanya inovasi dan terobosan yang menggunakan sistem,sehingga pelaporan dapat lebih cepat. Manfaatkan semua kemajuan teknologi, sehingga memudahkan pekerjaan,”tutup Kepala BPK perwakilan Kalteng. (SS)

BARITO UATARA-Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan secara virtual,di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara dalam rangka Peluncuran Hari Pemungutan Suara Serentak,yang telah dilangsungkan pada Senin malam(14/2/ 2022). 

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Drs.Muhlis,Ketua KPU Barito Utara H.Malik Muliawan,SH.Ketua Bawaslu Barito Utara Alamsyah,SH Ketua Pengurus Partai politik di Kabupaten Barito Utara serta undangan terkait lainnya. Adapun peluncuran serentak yang diikuti semua penyelenggaraan pemilu se-Indonesia dilangsungkan mulai pukul 19.00 Wib melalui chanel Youtube KPU RI. 

Ketua KPU Republik Indonesia.Ilham Saputra mengatakan tanggal pelaksanaan pemilu Tahun 2024 sebelumnya,sudah ditetapkan melalui SK KPU Nomor.21 Tahun 2022.SK itu mengatur pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari. 
KPU terus mempersiapkan regulasi Sumber Daya Manuaia(SDM),infrastruktur dalam mensukseskan  Pemilu,kami tidak akan bisa menyelenggarakan Pemilu,tanpa dukungan pemerintah,DPR,Parpol dan stakeholder lainya”Ucap Ilham.

Lebih lanjut Ilham katakan.KPU butuh dukungan dari berbagai pihak,seperti yang Pak Presiden sampaikan akurasi data pemilih tetap, kami terus lakukan supaya bisa menghasilkan DPT yang akurat serta sosialisasi kepada masyarakat,agar bisa memahami dan ikut partisipasi.

“Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini untuk mewujudkan demokrasi, kita lewat Pemilu yang berintegritas bisa kita lakukan dengan melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah Bawaslu,DKPP,Parpol dan masyarakat,agar Pemilu berjalan damai dan aman Tutup Ketua KPU Republik Indonesia.  (SS)

BARITO UTARA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Barito Utara Menggelar Hearing atau juga disebut Rapat Dengar Pendapat (RDP),mengenai proyek peremajaan(Reflanting)sawit rakyat(PSR)di ruang rapat gedung DPRD,Senin (14/2/2022).

Rapat Dengar Pendapat itu di hadiri yang mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Barito Uatara,Kepala Bidang Perkebunan,Asisten I Sekda,staf Kecamatan Teweh Selatan,Kades Pandran Raya,Kades Pandran Raya dan Ketua Koperasi Solai.

Hearing mengenai peremajaan Sawit Rakyat di PT.Antang Ganda Utama(AGU)itu,dipimpin Sunaryo,SH anggota Komisi II DPRD Bariro Utara, didampingi dua angota Dewan yaitu Edi Fran Aji,SH dan M.Harris Fitriady.

Wakil Rakyat tersebut mempertan…
Inikan sudah masuk ranah hukum, tetapi kami tepat ingin mengetahui berapa bibit yang sudah dicabut dan dimusnahkan, dan berapa jumlah bibit yang belum di ganti ke petani. Jumlahnya 10 ribu kan yang di datangkan dari perusahaan itu,” kata Muhammad Haris Fitriady Anggota DPRD saat rapat berlangsung.

Terkait pertanyaan ini, Kusmen,Ketua Koperasi Solai Bersama Desa Pandran Permai mengatakan,pasokan bibit dari PT.SAL merupakan kebijakan yang diambil kepala Dinas Pertanian, setelah berapa kali pertemuan dan akibat keresahan petani yang meminta bibit secepatnya didatangkan,karena lahan sudah di buka.

“Kalau lahan tidak segera ditanam akan tumbuh belukar, jadi tambah sulit untuk ditanam. Jumlah yang di pesan ke PT.SAL memang 10 ribu,akan tetapi yang sudah diterima…
Ditambahkannya,Kadis yang lama dan juga manager PT.SAL ada sosialisasi denga petani terkait bibit yang dipasok. Mengenai bibit yang sudah dicabut,memang tidak dimusnahkan. hanya di letakkan di pinggir jalan.

“Kadis dan pihak dari Polres ada melihat bibit -bibit yang dicabut itu. Kondisinya juga sudah rusak karena lama dibiarkan,”imbuhnya.

RDP yang di pimpin anggota Komisi II,Sunaryo ini tidak di hadiri Kepala Dinas Pertanian dan pihak kontraktor pengadaan bibit CV.Mahkota Bumi.

“Proses hukum sampai hari ini masih berjalan. Selain pihak dari pengurus Koperasi dan juga anggota, saya,Kadis lama dan baru tetap dipanggil untuk mintai keterangan.Proses nya sudah di pidsus,”kata Kabid Perkebunan Pihalson.

Sementara itu,Direktur CV. Mahkota Bumi,Gun Srisiswanto …
“Kontrak kami itu diketahui kadis pertanian loh … dan kami bekerja sesuai isi dalam kontrak itu,baik sekedul kegiatan atau waktu pekerjaan dan lainnya,”kata dia singkat.

Hearing mengenai Peremajaan Sawit Rakyat(PSR)itu telah mendapat keaimpulan bahwa,bibit yang disalurkan oleh PT.SAL penyedia ke Koperasi Solai Bersama sudah memiliki Sertifikat,hanya saja pada saat pengiriman tidak ada label pada bibit Sawit.

Selanjutnya DPRD Barito Utara,mengharapkan permasalahan ini segera diselesaikan,termasuk memenuhi bibit pengganti yang belum terasalurkan ke Koperasi Solai Bersama. (SS)

BARITO UTARA-Rapat Dengar Pendapat(RDP)antara DPRD dengan PT. Permata Indah Sinergi(PIS)dan warga pemilik lahan dari Desa  Benao Hilir beserta Desa Teluk Malewai berjalan alot.Pasalnya warga mengclaim lahan yang digunakan dan diproduksi oleh perusahaan masih belum ganti rugi. 

Rapat Dengar Pendapat(RDP)itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara,Parmana Setiawan,ST. didampingi  Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah dan tiga orang anggota Dewan dari Komisi III serta dihadiri Camat Lahei Barat,Kabag BPHP Barito Utara,Kades Benao Hilir,anggota BPD Benao Hilir,Tokoh Masyarakat,Mantan Kades Benao Hilir serta Warga pemilik lahan berjumlah delapan Orang.

Anggota Komisi III DPRD Barut,Hasrat,S.Ag sangat mengapresiasi kehadiran perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Benao Hilir,Kecamatan Lahei Barat.Namun hendaknya lahan yang digunakan harus diganti rugi,sehingga tidak merugikan warga setempat. 

Menurut Hasrat,dalam lahan yang digunakan oleh perusahaan ada pemilik lahan secara berkelompok yang sah dan belum pernah  diganti rugikan. 

Dalam rapat tersebut,Hasrat juga katakan,dalam masalah ganti rugi,Perusahaan juga harus lebih selektip,karena lahan yang diklaim warga merupakan lahan kelompok tani. 

Selama ini Perusahaan masih melakukan penambangan di lahan itu juga,karena didalamnya ada kelompok tani, sehingga inilah yang jadi permasalahan,yang saat ini belum tuntas. 

External  Affairs PT. PIS Budi Siregar,setelah selesai Rapat Dengar Pendapat sempat diwawancarai beberapa awak Media pada hari Senin 14/2 siang mengatakan,pihaknya dalam melaksanakan pembayaran tentu saja harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yaitu kepada pemilik lahan. 

Menurut Budi Siregar. Perusahaan selama ini dalam melaksanakan kegiatan juga melakukan cros cek terlebih dahulu ke lapangan,agar nantinya tidak terjadi adanya permasalahan dikemudian hari. 

Romandi,sebagai warga pemilik lahan tidak mempermasalahkan lahan milik orang lain,seperti lahan Desa Teluk Malewai dan mereka hanya menuntut ganti rugi lahan warga Deaa Benao Hilir,  Kecamatan Lahei Barat. 

Menurutnya,lahan yang belum diganti rugi kurang lebih 594 hektar, yang mana lahan tersebut dulunya milik warga yang diperuntukan tanaman karet. 

Wakil Ketua I DPRD Barito Utara,Parmana Setiawan,ST mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya sebagai penengah,  agar nantinya semua pemilik lahan bisa diakomodir. 

Waket I DPRD.Parmana Setiawan,ST juga mengatakan ganti rugi lahan harus sesuai dengan kesepakatan,karena telah dituangkan dalam nutolen rapat diantaranya penyelesaian ini diserahkan pada tingkat Kecamatan.

Hal ini untuk menghindari terjadinya sesuatu dan kesalahpahaman,pihaknya mengharapkan agar perusahaan tidak melakukan kegiatan di atas lahan yang dipermasalahkan.

Setelah selesai dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP)yang dimaksud maka,mendapat kesimpulan pada notulen rapat yakni,DPRD Barito Utara dan seluruh yang hadir sepakat bahwa,permasalah lahan antara Perwakilan Masyarakat dengan pihak Peusahaan,agar bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan terlebih dahulu.

Agar masalah ini segera selesai dan tuntas, tidak terjadinya konflik antara sesama warga pemilik lahan dan Prusahaan,seharusnya dari pengurus lahan duduk bersama dengan kepala Adat serta bersama perangkat Desa setempat.

Untuk menghindari terjadinya sesuatu dan lain hal,kita mengharapkan bersama kepada pihak prusahaan agar tidak melakukan kegiatan diatas lahan yang masih dipersengketakan. (SS)