SIDOARJO – Adytia Candra Glori Semesta (17), seorang pelajar SMK Informatika Tulangan, Sidoarjo ini bertempat tinggal di RT.004 RW. 03 Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin, seperti yang sudah beredar dari beberapa media online, kalau Adytia setiap pulang sekolah, meluangkan waktunya mencari sampah botol plastik ini. ternyata ingin melanjutkan sekolahnya sampai S2 Teknik Informatika.
Aditya dengan biasa dan tanpa ada rasa malu mengumpulkan botol plastik bekas minuman dijalan – jalan untuk dijual, karena cita-cita bersekolah sampai ke S2 Teknik Informatika, dihadapan awak media Gempur News Adytia menjelaskan kenapa melakukan mengambil sampah botol plastik.
“Aku pingin sekolah sampai S2 pak, aku juga pingin nabung karena bapak juga sudah libur lama tidak bekerja, inisiatif saya mengambil botol bekas itu terus saya jual,” Kata Adytia dengan sedikit lambat membalas pertanyaan dari awak media.
Diwaktu berbeda, Yuliani (37) ibu kandung Aditya saat ditemui awak media menjelaskan, pada saat pendaftaran sudah mengajukan surat keterangan tidak mampu, tetapi hanya mendapatkan keringanan untuk pembayaran uang pendaftaran.
“Saya dulu saat mendaftarkan memakai surat keterangan tidak mampu mas, yaa mendapat keringanan pada saat pendaftaran”. Jelas Yuliani di hadapan awak media GempurNews
Masih kata Yuliani, Adytia dikelas 12 dibebaskan biaya SPP di SMK Informatika Tulangan, Sidoarjo.
“Alhamdulillah pak dikelas 12 ini Adytia sudah tidak membayar lagi” ujarnya.
Diwaktu berbeda dengan adanya pemberitaan dan keterangan dari Yuliani ibu dari Adytia, Sunyoto, SH. Ketua DPD LSM Gempar (Generasi Muda Peduli Aspirasi Masyarakat) Sidoarjo, turut prihatin dengan kebijakan SMK Informatika Tulangan, Sidoarjo ini.
“Biarpun itu sekolah swasta semestinya harus bisa memperhatikan walimurid yang tidak mampu ini, karena sekolah tersebut juga mendapatkan kucuran dana BOS,” Kata Sunyoto
Saya berharap Adytia ini benar-benar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat, khususnya pihak Dinas Pendidikan Sidoarjo,” tegasnya.
Dihari berbeda awak media GempurNews mencoba mendatangi SMK Informatika Tulangan, Sidoarjo, menemui Kepala Sekolah, akan tetapi penjelasan dari beberapa guru di SMK Informatika Tulangan, Sidoarjo menjawab, Kepala Sekolah lagi keluar.
Keesokan harinya, awak media GempurNews mencoba menemui kepala sekolah lagi, awak media hanya ditemui guru pengajar dan TU (Tata Usaha) dengan jawaban sama.
Dengan pantang menyerah sampai hari ke enam awak media terus ingin menemui, tetap saja ditemui guru pengajar dan TU (Tata Usaha), dengan sangat disayangkan sampai berita ini diterbitkan awak media belum bisa mendapatkan kejelasan dari Kepala sekolah SMK Informatika Tulangan, Sidoarjo. (Bersambung/Yuli)
JEMBER – Bertempat di Gedung Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jember, pada Rabu 24/11/2021 dilaksanakan bakti sosial donor darah oleh personel TNI Kodim dan Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Cabang 38 Kodim 0824/Jember.
Kegiatan donor darah yang di koordinir oleh Perwira Seksi Personalia (Pasipers) Kodim 0824/Jember Kapten Inf Ismianto, hadir diantaranya perwakilan dari Koramil Jajarannya, masing-masing 2 orang Militer bersama Persit KCK Ranting jajaran, sesuai daftar hadir ada 125 orang.
Menurut Kapten Inf Ismianto, donor darah ini merupakan rangkaian bakti sosial dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Korem 083/Baladhika Jaya Malang, selaku jajaran Korem kita ikut menyemarakkan HUT Ke 58 Korem 083/Baladhika Jaya tersebut.
Kita mendatangkan personel internal jajaran Kodim 0824/Jember yang ada di Koramil, untuk hadir bersama Persit KCK Ranting, kegiatan ini tentunya dalam membantu persediaan stock darah di PMI Jember. Ungkap Kapten Inf Ismianto.
Sementara itu H EA. Zaenal Marzuki, SH, MH, Ketua PMI Kabupaten Jember dalam konfirmasinya menyampaikan, kita selalu bersinergi dengan TNI Polri dalam membantu persediaan stock darah, dalam HUT Ke 58 Korem 083/Baladhika Jaya Kodim 0824 Jember berhasil menghimpun 37 kantong darah.”Ujarnya.
“Kami sampaikan Terima kasih atas wujud kepedulian terhadap sesama, terhadap ketersediaan darah PMI Jember karena TNI lahir dari rahim Rakyat.”Kata Ketua PMI Jember.(son)
PROBOLINGGO – Ratusan massa berseragam doreng merah putih yang merupakan khas ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) menggeruduk kantor DPRD kota Probolinggo, Senin (22/11/2021), ratusan massa yang tergabung dalam ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) markas cabang kota Probolinggo itu, bergerak dari jalan Mayangan menuju kantor DPRD kota p Probolinggo, dengan di komandoi ketua LMP, Hasbullah, ratusan massa itu mengendarai puluhan roda dua dan satu unit pick up dengan sound besar.
Setiba di depan kantor DPRD, massa sudah di sambut dengan pengamanan dari Polrests Probolinggo.
“Kami tidak ingin uang rakyat yang digunakan untuk membangun RSUD kota Probolinggo dibuat bancakan oknum yang tak bertanggung jawab,” ujar Ahmad sumedi dalam orasinya. Masih dalam orasinya.
Bapak tiga orang anak itu menambahkan jika sudah banyak temuan dugaan persengkongkolan jahat atas telah di temukan dokumen lelang yang dirasa cacat.
” sudah ada kesalahan dalam dokumen lelang yang merupakan hasil copy paste dari RSUD tipe B Kalimantan, namun kenapa di lanjutkan,” tambahnya.
Setelah orasi selama 1 jam, pihak Polresta memediasi dengan mengizinkan perwakilan LMP untuk berkomunikasi, di dalam gedung DPRD, perwakilan LMP Hasbullah, Ikhwan, Luluk dan Lubis di temui langsung oleh ketua DPRD kota Probolinggo, Abd. Mujib, walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dan kapolresta Probolinggo, AKBP Wadi Sa’bani, ketua komisi 3, Agus Riyanto.
Dalam pertemuan tersebut, kembali dinyatakan jika komisi 3 sudah memberikan pernyataan sikap jika sudah merekomendasikan tidak akan bertanggung jawab jika proyek pembangunan RSUD kota Probolinggo di lanjutkan karena ada temuan yang bermasalah.
”ada temuan yang Copi paste di dokumen lelang dan itu sudah kami sampaikan ke eksekutif, tinggal bagaimana sikap eksekutif untuk lanjut atau tidak,” ujar ketua komisi 3.
Sementara itu, Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengucapkan terima pada teman teman ormas LMP karena sudah diingatkan.
”saling mengingatkan dalam bermasyarakat itu di perlukan,” ujar walikota Probolinggo.
Di sesi terakhir, ketua LMP kota Probolinggo, memberikan sebuah boneka Doraemon pada ketua DPRD kota Probolinggo, Abdul Mujib, hal itu sebagai simbol jika DPRD jangan jadi bonekanya para eksekutif dan bukan membela kepentingan rakyat.
Untuk diketahui, aksi tersebut mengingatka walikota Probolinggo menghentikan sementara pembangunan Mega proyek RSUD kota senilai 180 milyard, karena adanya kejanggalan dalam dokumen lelang yang hasil Copi paste.(Red)
SITUBONDO – Tugas Polri itu tidak hanya melakukan penindakan bagi para pelanggar juga memiliki Sisi Humanisnya, seperti yang di lakukan oleh Briptu Ika Fitriyah seorang Polwan yang betugas sebagai sebagai seorang Bhabinkamtibmas desa Wringinanom.
Ditengah kondisi pendemi Covid-19 menimbulkan dampak sosial ekonomi di masyarakat terutama sangat dirasakan bagi yang tidak mampu atau miskin. Kondisi inilah yang membuat sisi kemanusiaan Briptu Ika tergerak untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi warga didesa binaannya.
Selain melaksanakan sosialisasi edukasi kepada warga tentang protokol kesehatan dan vakinasi untuk pencegahan Covid-19, Briptu Ika juga rutin berkeliling melakukan sambang warga yang tidak mampu terutama orang tua dan memberikan bantuan sembako.
Seperti hari ini, kegiatan Briptu Ika mengujungi dan mengantarkan sembako untuk Mbah Samiyati yang sudah berumur 90 tahun yang tinggal di rumah gubuk namun sesampainya disana rumah tersebut kosong. Setelah ditanyakan ke warga sekitar, ternyata Mbah Samiyati sedang sakit dan dibawa kerumah anaknya.
Saat bertemu Briptu Ika, Mbah Samiyati menyampaikan sebenarnya tidak ingin pindah kerumah anakanya karena kondisinya ekonomi juga tidak mampu namun kondisi rumah yang bocor membuatnya terpaksa pindah kerumah anaknya.
Menurut Briptu Ika, sengaja memilih orang tua terutama janda tua karena menganggap mereka adalah orang tuanya yang patut dihormati, disayangi, dan memastikan mereka tidak susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk makan.
“Memang nilainya tidak besar, akan tetapi Saya ikhlas dan merasa terharu karena melihat warga senang karena menerima sembako yang bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari “ pungkasnya. (tim)
LUMAJANG – Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P. mengatakan latihan Angkasa Yudha adalah sarana terbaik untuk menguji doktrin Swa Bhuwana Paksa dan turunannya, termasuk implementasi proses Pengambilan Keputusan Militer.
Pernyataan tersebut disampaikan Kasau pada acara Puncak Latihan Angkasa Yudha 2021, di Air Weepon Rang (AWR) Pandanwangi Lumajang, Jawa Timur, Rabu (24/11/2021).
Kasau mengatakan latihan ini juga untuk menguji kesiapan operasional satuan melalui skenario latihan yang telah direncanakan.
Selain itu juga, sebagai refleksi hasil pembinaan yang dilaksanakan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, komlek, serta berbagai bidang lainnya.
“Laksanakan latihan dengan senyata mungkin, sehingga mengetahui kondisi riil kita saat ini, sebagai lesson learned untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” tegas Kasau.
Marsekal TNI Fadjar menambahkan latihan Angkasa Yudha ini adalah wujud profesionalisme, sekaligus bentuk pertanggungjawaban moril TNI Angkatan Udara kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Alhamdulillah latihan hari ini sukses. Artinya semua tembakannya tepat sasaran;” lanjutnya.
Turut hadir mendampingi Kasau, Dankodiklatau, Irjenau, para Asisten Kasau, para Panglima dan Komandan Kotama, serta para pejabat TNI AU.
Dalam latihan puncak Angkasa Yudha T.A 2021 di Air Weapon Rang (AWR) Pandanwangi Lumajang, kali ini pengunjung menyaksikan pesawat tempur TNI Angkatan Udara dan pasukan khas melakukan aksi menghancurkan dan menyerang sasaran.
Target berhasil dilumpuhkan mampu menghancurkan lawan bergerak dengan membidik posisi lawan. (duk)
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2021). Dalam kesempatan itu, kedua Jenderal tersebut salah satunya membahas soal ditingkatkannya sinergitas dan soliditas TNI-Polri.
“Baru saja kami bersama pejabat utama Mabes Polri menerima Pak Panglima TNI yang baru tentunya banyak hal yang kita diskusikan bagaimana beberapa hal yang akan kita tingkatkan kedepan seperti sinergitas dan soliditas TNI-Polri,” kata Sigit.
Selain itu, kata mantan Kapolda Banten ini, pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penanganan dan pengendalian Covid-19.
Diantaranya adalah menyelesaikan target dari Presiden Indonesia terkait akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen yang harus tercapai di akhir tahun 2021 ini.
“Bagaimana juga bagaimana kita sama-sama selesaikan tugas yang selama ini menjadi tugas diberikan oleh Pemerintah khususnya Pak Presiden pada kami berdua kepada TNI-Polri seperti akselerasi terkait progres vaksinasi yang saat ini sedang kita kejar mencapai 70 persen di akhir Desember,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.
Tak hanya itu, Sigit memaparkan bahwa, keduanya juga membahas soal perubahan paradigma soal penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, seperti di Papua serta Poso.
“Dan juga kegiatan lain tentunya akan terus kita bangun kita tingkatkan untuk memperkuat kemudian, membesarkan apa yang selama ini sudah kita jalin khususnya dalam hal sinergitas dan soliditas,” ucap eks Kapolda Banten.
Untuk penguatan sinergitas dari tataran atas hingga ke bawah, Sigit menyebut soal pelaksanaan pendidikan antara prajurit TNI-Polri yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga, kedepannya akan terus dipertahankan serta diperkuat lagi.
“Kapolri dan seluruh jajaran tentunya mengucapkan selamat kepada Panglima TNI baru. Dan kami siap terus kerjasama bersinergi tingkatkan soliditas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, keamanan masyarakat dan juga sukseskan program Pemerintah khususnya dalam hal pengananan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan tugas lain yang tentunya menjadi tugas kita bersama itu yang bisa kami sampaikan,” papar Sigit.
Sementara itu, Panglima TNI menyebut bahwa, pertemuan yang dilakukan oleh Kapolri untuk memperkuat apa yang sudah berjalan selama ini. Serta memperbaiki kekurangan yang ada.
“Kami datang kepada Kapolri di Mabes Polri untuk secara resmi menyampaikan apa yang mungkin Pak Kapolri dan staf yang selama ini sudah beroperasi punya pesan atau evaluasi yang perlu saya tahu. Supaya dalam memulai tugas saya ini saya sudah bisa langsung melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari Kapolri khususnya hubungan tugas yang memang melibatkan kedua institusi,” tutup Andika. (tim)
SURABAYA – PERSIDANGAN terdakwa Lily Yunita masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kasus tipu gelap. Korbannya Lianawaty Setyo. Kerugiannya mencapai Rp 48 miliar lebih. Kini, persidangan masih berjalan
Terhitung sudah 17 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebagian besar saksi menyebutkan adanya keterlibatan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dalam kasus ini.
Dugaan keterlibatan Rahmat Santoso dalam perkara ini berkaitan dengan kerjasama pembebasan lahan 8,9 hektar milik H. Djabar di Osowilangon, Kecamatan Tandes, Surabaya. Saat itu, Rahmat masih berprofesi sebagai advokat.
Dalam kesaksiannya, karyawan Rahmat Santoso yaitu Joko Suwigyo membenarkan bahwa ada kerjasama pembebasan lahan tersebut. Kata dia, tanah tersebut masih dalam pengajuan permohonan eksekusi di PN Surabaya. Tanah itu juga sedang dalam penguasaan Rahmat dan lokasinya dijaga beberapa oknum dari salah satu organisasi masyarakat (Ormas).
Saat JPU Heri Basuki menanyakan siapa yang mendatangkan Ormas tersebut, Joko menjawab bahwa yang mendatangkan Ormas tersebut adalah Rahmat Santoso.
Joko juga menyatakan Rahmat Santoso menerima dana tranferan pinjaman dari Lily Yunita melalui 2 rekening atas nama orang lain. Waktu itu, bertepatan dengan pencalonan Rahmat Santoso sebagai Wakil Bupati Blitar.
Sedangkan saksi Rizki Tri Ardianto yang merupakan karyawan Rahmat Santoso juga mengatakan hal serupa, yaitu menerima dana dari Lily Yunita. Saat itu, ungkap Rizki, Rahmat Santoso memijam namanya untuk menerima transfer uang tersebut.
Kata dia, kantor Rahmat Santoso pun sering meminjam uang kepada Lily. “Kantor saya pernah terima aliran dana dari Lily. Dana itu sifatnya pinjam meminjam. Ada kwitansinya, kurang lebih Rp10,5 miliar,” kata Rizki dalam persidangan secara virtual di PN Surabaya.
Hakim ketua Erentua Damanik kemudian menanyakan kepada Rizki apakah pinjam meminjam tersebut ada batas waktuny atau disertai dengan agunan? Riski menjawab tidak.
“Tidak ada jatuh temponya, tapi hanya dijanjikan akan dibayar secepatnya. Tiba-tiba ada uang masuk ke rekening saya dari Ibu Lily Rp13,5 miliar untuk kantor,” ungkap Rizki.
Dalam sidang saksi Rizky juga mengungkapkan bahwa pinjam meminjam tersebut ada bunganya. Selain itu, kantor hukum Rahmat Santoso and Partner juga sering hutang kepada Liliy. “Tanggal 7 Juli, Rahmat Santoso pinjam uang Lily Yunita Rp500 juta,” kata dia.
Jaksa Farida Hariani selaku jaksa penuntut dalam perkara ini menyoal keterangan Rizki. Ia mempertanyakan kenapa uang sebanyak itu masuk ke rekening pribadi saksi dan bukan ke rekening kantor hukum Rahmat Santoso and Partner atau ke Samudra and Co.
Rizki menjawab, bahwa ke dua usaha tersebut tidak mempunyai nomor rekening untuk menerima aliran dana dari Liliy. Karyawan Rahmat ini juga uang pinjaman tersebut sebagian yang sudah dikembalikan walaupun sekarang belum lunas, termasuk kepada pelapor, yaitu Lianawaty.
Dalam persidangan banyak disebut nama Rahmat Santoso. Bahkan, pelapor Lianawaty juga mengetahui kalau uang yang di hutang dari pelapor sebagian di diberikan ke Rahmat untuk mengurus pembebasan tanah milik Djabar di Tambak Osowilangun.
Lianawati mengaku kalau dirinya pernah bertemu Rahmat Santoso di Mall Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya. Memang, saat pertemuan itu, dijelaskan kalau tanah itu lagi dalam pengurusan agak terhambat. Karena dijegal oleh Hadi Prayitno (Gehong).
Saat itu, Lianawati langsung percaya. Karena, dia dijanjikan keuntung Rp 150 ribu per meter persegi. Pinjaman itu menggunakan bunga sebesar 1,5 persen.
Setiap kali Lily meminjam uang kepada Liana, selalu dicatat oleh karyawan Liana. Walau memang pinjaman itu diberikan awalnya tanpa ada jaminan. Karena, terdakwa sudah dianggap seperti saudara oleh Lianawaty.
Dalam pertemuan ketigaya, dijanjikan uang itu akan diberikan dalam kurun waktu 2,5 bulan. Sayang, sampai waktu yang ditentukan uang itu tidak juga dikembalikan. Karena, lahan yang diurus oleh Rahmat Santoso yang kini telah menjadi Wakil Bupati Blitar itu tidak kunjung selesai.
Dalam persidangan sebelumnya Lianawaty menerangkan, bahwa tanah tersebut menurut Liliy, sudah ada yang mau membeli yaitu H. Sam Banjarmasin dengan harga Rp3,5 juta per meter.
Lantaran tergiur akan mendapat banyak keuntungan, Lianawaty akhirnya bersedia membiayai pengurusan lahan itu hingga mengeluarkan uang hingga Rp68 miliar.
Pengurusan lahan di Osowilangon itu kemudian terjadi kerancuan, Lily sempat mengembalikan duit Lianawati sebesar Rp 16 miliar lebih. Sisa uang itulah yang kemudian diperkarakan oleh Lianawaty.
Dana sebesar itu diklaim akan digunakan mengurus surat-surat tanah di Jakarta melalui perantara Rahmat Santoso. Liliy dan Lianawaty juga telah bersepakat membagi potensi keuntungan yang didapatkan.
“Nanti pembagiannya keuntungannya, Pak Rahmat Rp1 juta dan Lily Rp500 ribu. Dan saya dikasih bagian Lily Rp150 ribu per meternya,” kata Liana.
Kerjasama pembebasan lahan itupun berakhir dramatis. Lily oleh Lianawati dilaporkan ke Polisi karena dinilai telah menipunya. Padahal, Liana Wati sebelumnya telah percaya pada Lily hingga bersepakat membiayai pengurusan lahan.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat Lily dengan dakwaan pasal berlapis, diantaranya pasal 378 tentang penipuan sebagai dakwaan kesatu, kemudian pasal 372 KUHP untuk dakwaan kedua.
Selain itu, JPU juga mendakwa Lily Yunita dengan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Yuli)
KOTA MALANG– Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengkonfirmasi telah membuktikan 10 pelaku dugaan pencabulan dan bocah SD di kawasan Blimbing.
Seluruh wilayah pada Senin (22/11) malam dan kini masih menjalani pemeriksaan di Unit PPA Reskrim Polresta Malang Kota.
“Kami juga amankan pakaian yang digunakan pelaku sesuai video yang sempat viral. Ada juga HP korban yang dirampas dan dijual serta HP yang digunakan untuk merekam video,” kata Buher, sapaan akrabnya, Selasa (23/11).
Buher menyatakan, dari 10 pelaku ini masih berstatus sebagai saksi. Perlu penyelidikan lebih lanjut dan gelar perkara untuk menentukan status 10 orang yang terlibat terutama korban dan para pelaku semuanya di bawah umur.
“Korban dan para pelaku masih anak. Kami bekerja sama dengan psikolog dan Bapas serta P2TP2A,” jelasnya.
Sebelumnya sempat viral video bocah 13 tahun masih menggunakam seragam dianiaya di sebuah lapangan. Kejadian itu diketahui pada Kamis (18/11) di Blimbing.
Korban merasakan berat hingga tampak luka di bagian wajah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polresta Malang Kota dan menjadi perhatian publik. (dhw/robhin)
PMI JEMBER – PMI Kabupaten Jember terus melakukan konsolidasi menjelang masa akhir masa jabatan tahun 2022 mendatang. Pengurus PMI kini kian aktif menggelar rapat membahas sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja kegiatan PMI. Baik kinerja di markas PMI, Unit Donor Darah (UDD) PMI, Klinik Pratama PMI dan unit lainnya.
Salah satu yamg dibahas adalah swakelola keuangan yang sudah dilaksanakan unit-unit di PMI Kabupaten Jember. Satu manajemen keuangan yang diterapkan PMI Kabupaten Jember tidak menghilangkan swakelola uni-unitnya. Yaitu UDD PMI di Jalan Srikoyo dan Klinik Pratama PMI di Jalan Brawijaya Jubung.
UDD PMI dan Klinik Pratama PMI memiliki rekening sendiri. Masing-masing Unit mengajukan kebutuhannya ke Pengurus PMI. Oleh pengurus PMI maka kebutuhan anggaran yang diajukan tiap unit dipenuhi. Nah, dana yang berada direkening masing-masing unit dikelola secara swakelola. Tentu dengan pengawasan tim audit dan hukum yang ada di PMI Kabupaten Jember.
Dengan cara ini maka dana yang masuk dan keluar PMI lebih transparan dan lebih terkontrol. Pasalnya, sebelum satu manajemen keuangan, pegurus PMI tidak mengetahui dengan jelas anggaran yang masuk. Khususnya dana dari Biaya Penganti Pengolahan Darah (BPPD).
“Sebenarnya UDD dan Klinik Pratama PMI itu tetap swakelola. Mereka mengajukan kebutuhan ke pengurus setelah disetujui pengurus kemudian dana ditransfer ke rekening masing-masing unit,” kata Ketua PMI Kabupaten Jember H EA Zaenal Marzuki SH MH. Nah proses pengajuan tersebut, sambungnya, diserahkan sepenuhnya kepada UDD.
Selain masalah swakelola pengelolaan keuangan di unit PMI, secara khusus pengurus PMI membedah sejarah UDD PMI. Sukaryo mantan kepala markas PMI yang purna tugas dan kini menjadi pengurus PMI bercerita tentang sejarah UDD PMI. Selain itu, pengurus PMI Kabupaten Jember juga terus memperkuat posisi satu manajamen keuangan yang sudah dilaksanakan sejak 2018 lalu.
Bahkan, dalam rapat pengurus itu juga kembali disinggung tentang Prinsip dasar gerakan palang merah & bulan sabit merah internasional. Yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan dan kesatuan serta kesemestaan. “Kemanusiaan, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka didalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama,” tutur Ketua PMI Kabupaten Jember H EA Zaenal Marzuki SH MH.
Kesamaan, Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama/kepercayaan, tingkatan, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata hanyalah mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan. Kenetralan, Agar senantiasa mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi.
Kemandirian, Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional disamping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat sejalan dengan gerakan ini. Kesukarelaan, Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela, yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.
Kesatuan, Di dalam suatu negara hanya ada satu gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan diseluruh wilayah. Terakhir Kesemastaan yaitu Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. “Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama didalam menolong sesama manusia,” imbuhnya.
Menurut penuturan Sukaryo, Sejarah berdirinya UDD Perkembangan transfusi darah di Indonesia bermula sejak masa kolonialisme Belanda. Ketika itu, negara kerajaan tersebut mendirikan Palang Merah Belanda bagian Indonesia atau Nederlandsch Roode Kruis Afdeling Indonesia (NERKAI) di Indonesia. “Sebagai perwakilan Palang Merah Belanda di Indonesia NERKAI juga memberikan pelayanan transfusi darah, khususnya korban perang antara pejuang Indonesia melawan tentara Belanda” imbuhnya.
Meskipun dalam keadaan perang, NERKAI tidak membedakan pelayanan transfusi darah yang mereka berikan dan bersikap netral. “Tepat satu bulan kemerdekaan Indonesia, 17 September 1945, Presiden Pertama Indonesia, Ir.Soekarno, secara resmi membentuk organisasi Palang Merah Indonesia,” ujarnya.
Organisasi pertama yang dibentuk setelah kemerdekaan ini memegang teguh prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI mulai menyelenggarakan pelayanan donor darah dengan nama Dinas Transfusi Darah (DTD). Kemudian pada kongres PMI ke-lima di Bogor, tahun 1951, DTD melaksanakan demonstrasi pengambilan darah yang dihadiri oleh presiden Soekarno.
Sejak saat itu PMI di sejumlah Kota Besar seperti Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, Makassar, dan kota besar lainnya, juga mulai melaksanakan pelayanan transfusi darah. Meskipun demikian Layanan tersebut masih terbatas hanya di kota besar saja. Pengurus Markas Besar PMI mengubah sebutan Dinas Transfusi Darah menjadi Dinas Pemindahan Darah (Divisi IV). Kemudian Divisi IV berganti menjadi Dinas Dermawan Darah (DDD).
Pada pembentukan awal, pengelolaan DDD oleh Markas Besar PMI di Jalan Sutomo No. 7. Kemudian, Jumat, 21 Oktober 1980, Pengurus Markas Besar PMI mengganti DDD menjadi Lembaga Transfusi Darah (LTD). Pergantian dan pengesahan nama LTD sesuai Surat Keputusan Pengurus Markas Besar PMI Nomor: 592/S. KP/ PB dan SK Menkes No. 23-24 Tahun 1972. LTD beralamat di Jl Kramat Raya No 101 Jakarta Pusat.
Penggunaan nama LTD berlangsung selama 13 tahun karena Sejak 1993 Lembaga Transfusi Darah berganti menjadi Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI). Sejak tahun 1994, Unit Transusi Darah Pusat (UTDP) PMI berpindah kantor ke Jalan Joe, No. 7, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kode Pos, 12610.
Sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI, UTDP PMI memiliki wewenang untuk membina secara teknis pelayanan darah UTD PMI Kabupaten, Kota, Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. “UTDP PMI melakukan pembinaan, pengawasan, pendidikan, pelatihan, rujukan, dan kegiatan lainnya, terkait teknis pelayanan darah kepada UTD PMI tingkat Kota/ Kabupaten dan PMI Provinsi yang berada di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(son)
KOTA PASURUAN – Kapolres Pasuruan Kota AKBP R. M. Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si, memimpin apel pengamanan penyampaian pendapat di muka umum oleh unsur serikat pekerja dengan sasaran di kantor Pemkab Pasuruan, pada Selasa (23/11).
Sebelum melaksanakan pengaman, dilakukan apel pengecekan kuat personil di ikuti peleton Brimob Polda Jatim, peleton Negosiator Polwan Polres Pasuruan Kota, peleton dalmas Inti Polres Pasuruan Kota, peleton dalmas inti Polres Pasuruan, peleton Kodim 0819 Pasuruan, peleton Pol PP dan Dishub Kota Pasuruan.
Kapolres Pasuruan Kota menyampaikan pasukan harus tetap jaga etika dan hindari gesekan.
“Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri karena kita dalam ikatan peleton dan yang membawa senjata dinas agar dititipkan ke Propam, demi kelancaran dan keamanan pelaksanaan unjuk rasa kali ini,” tegas Kapolres.
Selama pelaksanaan pengamanan audiensi berjalan aman dan lancar, hingga dilaksanakan pertemuan internal antara perwakilan buruh dengan sekda Pemkab Pasuruan didampingi oleh kakesbangpol dan kabid Perselisian Disnaker Kab. Pasuruan.
Usai pertemuan, unsur serikat pekerja meninggalkan kantor Pemkab Pasuruan dengan tertib. Situasi di wilayah Polres Pasuruan Kota aman dan kondusif pun aman dan kondusif. (tofa)
Pengurus PMI Jember Bedah Sejarah dan Perkuat Satu Manajemen Keuangan" title="UDD dan Klinik PMI Sudah Swakelola
