BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Mengenai gangguan jaringan listrik di Desa Lemo dan Desa Pendreh, Kamis (20/11/2025) kemarin petang.

RDP dilaksanakan pada ruang rapatparipurna, dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, Taufiq Nugraha, S. Kom, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Eveready Noor, SE, Kades Lemo I Elly Sukaisih, Kades Pendreh Ating J, Sekdes Lemo I, Zainal Arifin, Direktur PLn, HM. Haris dan 4 (empat) orang warga daesa Lemo.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, Taufia Nuraha, S.Kom didampingi 5 (lima) orang anggota Dewan dan Plt. Sekwan beserta jajarannya.

Dalam rapat tersebut, DPRD meminta penjelasan resmi dari pihak PLN mengenai seringnya gangguan listrik yang terjadi di dua desa tersebut, yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. H. Taufik Nugraha menegaskan bahwa DPRD memandang persoalan listrik sebagai kebutuhan vital yang harus menjadi prioritas penanganan.

“Kami meminta PLN memberikan langkah konkret dan jadwal penanganan yang jelas agar masyarakat Desa Lemo dan Pendreh tidak terus-menerus mengalami gangguan listrik. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegas H. Taufik Nugraha.

Sementara itu, Dirut PLN ULP Muara Teweh, H.M. Haris mengatakan terjadinya gangguan pada jaringan listrik itu, disebabkan angun kencang, ada ranting yang nyngkut di kabel dan sering ketimpa pohon tumbang.

Direktur PLN HM. Haris, bahwa dirinya saat RDP dilangsungkan, bahwa pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dan penelusuran gangguan di lapangan itu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa 
untuk perbaikan jaringan listrik didesa Lemo dan desa Pendreh, memakan waktu 3 (hari) baru selesai dan juag ada beberapa titik jaringan membutuhkan penataan ulang serta penggantian komponen agar aliran listrik dapat kembali stabil.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Eveready Noor, S.E., mengapresiasi langkah DPRD menginisiasi pertemuan dalam agenda RDP mengenai gangguan listrik, dengan pihak PLN, Perangkat dasa Lemo dan dasa Pendreh beserta warganya.

Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan PLN untuk memastikan layanan listrik berjalan optimal, mengingat listrik merupakan penunjang utama pembangunan daerah, dan memberi penerangan untuk seluruh masyarakat Barito Utara.

RDP ditutup dengan beberapa rekomendasi, antara lain percepatan perbaikan jaringan, peninjauan teknis di jalur yang sering mengalami gangguan, serta penyampaian laporan berkala dari PLN kepada DPRD hingga permasalahan benar- benar terselesaikan.

Dengan adanya rapat ini, DPRD berharap gangguan listrik di Desa Lemo dan Desa Pendreh dapat segera diatasi sehingga masyarakat kembali mendapatkan layanan listrik yang stabil dan andal.

Agenda RDP yang telah dilangsungkan itu berhasil mendapat kessismpulan, bahwa puhak PLN memperbaikan pelayanan. DPRD Barito Utara dan Pemkab meminta kepada pihak PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng, untuk segra memindah jalur listrik, dari desa Pendreh ke desa Lemo melalui jalur Bukit Bambu (BB) Kekurahan Jingah (Lemo seberang) ke desa Lemo I dan Lemo II, dan penambahan jaringan listrik di desa Lemo II menuju jalan lintas Provinsi.  (SS)

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang I tahun 2025. Pidato Bupati Barito Utara dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD) diselenggarakan bertempat di rauang rapat Paripurna Dewan, Kamis (20/11/2025).

Paripurna I ini dihadiri Bupati Barito Utara, Shalahuddin, ST. MT, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, yang mewakili Kapolres Barito Utara, Wakapolres Kompol Krisistya Artantyo Oktoberna, SIK, yang mewakili Dandim 1013 Muara Teweh, Pasi Pers Kapten Inf Trio Pramono. 

Sidang Paripuna I Masa Sidang I dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Mery Rukaini, M. IP dadampingi Wakil Ketua II DPRD, Henny Rosgiaty Rusli, SP. MM dan anggota DPRD dari masing- massing komisi serta Sekwan dan jajarannya.

Mengenai kehadiran anggota DPRD disampaikan oleh Plt. Sekretaris DPRD. Dari total 25 anggota, sebanyak 20 orang yang hadir, sehingga berdasarkan Pasal 121 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Utara nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD, rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna I masa sidang I secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ucap Ketua DPRD saat membuka Rapat Paripurna I.

Bupati Batito Utara H. Shalahuddin, ST. MT dalam Pidato menyampaikan bahwa Raperda ini merupakan amanat Undang- undang nomor. 17 tahun 2003  tentang keuangan negara, Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah. 

“Dikatakan Bupati Shalahuddin, Sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ditetapkan, pemerintah daerah terlebih dahulu menyampaikan Raperda beserta RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembasan. 

Penyampaian Raperda ini merupakan agenda tahunan, sebagai manifestasi dari siklus anggaran yang memiliki nilai strategis bagi kelangsungan roda pemeritahan,” ucap Bupati.

RAPBD Kabupaten Barito Utara yang kami ajukan, disusun dengan berpedoman pada Raperda Barito Utara 2024- 2026 dan RKPD tahun 2026 yang juga disingkronisasi dengan prioritas kebijakan dan program pembangunan nasional dan Provinsi Kalteng,” jelas Bupati Shalahuddin.

Dengan demikian, APBD ini menjadi intrumen kebijakan fiskal daerah, yang mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Barito Utara kedepan,” harap Bupati Barito Utara.   (SS)