LUMAJANG – Kabupaten Lumajang memiliki potensi alam yang luar biasa, khususnya potensi hutan. Oleh karenanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan sosial dan dinamika sosial budaya.
Hutan Lumajang dikelola sebagai perhutanan sosial. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, Burno kecamatan Senduro.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Lumajang, saat dirinya berkesempatan menyampaikan paparan perhutanan sosial Lumajang kepada Pemerintah Pusat, dalam Rakor Sinergitas dan Kolaborasi Kementerian/Lembaga dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi beserta Kementerian Lingkungan Hidup RI di The Papandayan Hotel Bandung, Jum’at (27/11/2020).
Pada kesempatan tersebut Thoriq menjelaskan bahwa LMDH Wono Lestari di Desa Burno menjadi contoh suksesnya pengelolaan perhutanan sosial. Omzet yang diperoleh LMDH itu dalam pengelolaan perhutanan sosial mencapai Rp17 miliar per tahun.
Pengelola perhutanan sosial ini berasal dari berbagai unit usaha seperti pisang kirana, produksi olahan keripik, industri susu sapi, ternak, kopi, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan sadapan damar.
“Harapan kami semua stakeholders berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial ini,” harap Cak Thoriq.
Di jelaskan pula bahwa kawasan tersebut juga dikelola Wana Wisata Siti Sundari yang menjadi destinasi pariwisata unggulan karena menawarkan keindahan alam dan berbagai spot menarik di dalamnya.
“Tempat tersebut menjadi tempat geliat ekonomi baru yang turut menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang,” sambungnya.
Selain di Desa Burno, kawasan perhutanan sosial yang dikelola (tahap perencanaan) adalah Bumi Perkemahan Glagah Arum di Desa Kandangtepus, Senduro.
Perencanaan Buper Glagaharum sudah melalui proses Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani, LMDH dan Pramuka Kwarcab Lumajang. Di kawasan tersebut juga direncakanakan pembangunan UIN Ahmad Shidiq dengan program studi yang mencakup dan menunjang perhutanan sosial.
Pada kesempatan yang sama, Thoriq juga menjelaskan bahwa Ranu Pani menjadi fokus utama yang dilakukan pengembangan. Ranu Pani masuk dalan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang memiliki potensi wisata yang cukup unggul karena menjadi transit pendakian Gunung Semeru, menawarkan view point yang menarik dan juga Adat Budaya Tengger yang masih kuat.
Pengembangan yang akan dilakukan Pemkab Lumajang di Ranu Pani antara lain rest area, amphitheater, camping ground Ranu Regulo, peningkatan jalur pendakian, sky view Bantengan, Rest Area Ireng-Ireng dan pelebaran ruas jalan Burno-Ranu Pani.
Agar pengelolaannya optimal, Thoriq berharap agar dilakukan interkoneksi antar desa, LMDH dan kecamatan. Selain itu, ia juga berharap ada intervensi Pemerintah Pusat dalam memaksimalkan potensi agrowisata, agroforestry dan silvopastural di Kabupaten Lumajang.
Dalam kaitan itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto menyampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.
Ia menyebut Fungsi perhutanan sosial adalah untuk pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan menjaga kualitas lingkungan. Ia berharap, perhutanan sosial didukung oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. (tim)
